Peraturan Menteri PUPR No. 7/2021 mengatur tentang pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi secara elektronik melalui sistem informasi terintegrasi untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri.

1. SUBSTANSI PENGATURAN DALAM
PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG PENCATATAN
SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN
KONSTRUKSI
O l e h :
D r. Yo l a n d a I n d a h P e r m a t a s a r i , S . E ., M . M .
J a f u n g P e m b i n a J a s a K o n s t r u k s i A h l i M a d y a
D i r e k t o r a t J e n d e r a l B i n a K o n s t r u k s i
`
Disampaikan pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri PUPR tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan
Peralatan Konstruksi
Selasa, 04 Mei 2021

2. 1. PENDAHULUAN
Outline 2. PENJABARAN SUBSTANSI
RAPERMEN PUPR TENTANG
PENCATATAN SUMBER DAYA
MATERIAL DAN PERALATAN
KONSTRUKSI
3. PENUTUP

3. PENDAHULUAN

4. Landasan hukum pembentukan
Rancangan Peraturan Menteri
PUPR tentang Pencatatan
Sumber Daya Material dan
Peralatan Konstruksi sebagai
pengaturan lebih lanjut.
p
LATAR BELAKANG
R
SIGAP MEMBANGUN NEGERI
I SALINAN
I
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI
Resmi diundangkannya 49 Peraturan
Pelaksana UU Cipta Kerja, salah satunya
Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi yang ditetapkan tanggal 2
Februari 2021
(8) Tanda pencatatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (l)' huruf c berupa kode respon cepat (quick
response code/ QR code)
Pasal 26D
Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan surnber
daya material Konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 268 dan pencatatan sumber daya
peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26C diatur dengan Peraturan Menteri.

5. KEGIATAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
MENTERI PUPR TENTANG PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL DAN
PERALATAN KONSTRUKSI
No. Nama Kegiatan Tanggal Daftar Undangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Rapat Review dan Pembahasan Substansi Pencatatan Sumber 28 Januari 2021 1. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi, Prov. DKI Jakarta;
Daya Material dan Peralatan Konstruksi 2. Kementerian Perindustrian;
3. Kementerian Ketenagakerjaan;
4. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK);
5. Unit Organisasi Kementerian PUPR; dan
6. Asosiasi terkait material dan peralatan konstruksi.
FGD Tindak Lanjut Penajaman Substansi Pencatatan Sumber 09 Februari 1. Akademisi;
Daya Material Konstruksi 2021 2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK); dan
3. Asosiasi terkait material konstruksi.
FGD Penyusunan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Menteri 17 Februari 1. Badan Standardisasi Nasional (BSN);
PUPR tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan 2021 2. Perusahaan Jasa K3; dan
Peralatan Konstruksi 3. Asosiasi terkait material dan peralatan konstruksi.
FGD Tindak Lanjut Penajaman Batang Tubuh Rapermen PUPR 25 Februari 1. Badan Standardisasi Nasional (BSN);
tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan 2021 2. Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Kementerian Perindustrian;
Konstruksi 3. Unit Organisasi Kementerian PUPR; dan
4. Asosiasi terkait material dan peralatan konstruksi.
FGD Finalisasi Substansi Rapermen PUPR tentang Pencatatan 02 Maret 2021 1. Unit Organisasi Kementerian PUPR; dan
Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi 2. Asosiasi terkait material dan peralatan konstruksi.
Workshop Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang 05 Maret 2021 1. Kementerian Perindustrian;
Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi 2. Kementerian Ketenagakerjaan;
3. Badan Standardisasi Nasional (BSN);
4. Unit Organisasi Kementerian PUPR; dan
5. Asosiasi terkait material dan peralatan konstruksi.
Rapat Finalisasi Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang 13 Maret 2021 1. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi;
Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi 2. Tim Penyusun
Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri PUPR 24-25 Maret 1. Kemenkumham
2021 2. Tim Penyusun

6. Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pencatatan Sumber Daya
Material dan Peralatan Konstruksi
diundangkan pada tanggal 31 Maret 2021
p
u
PENGUNDANGAN PERMEN PUPR TENTANG PENCATATAN
SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI p
R
SIGAP MEMBANGUN NEGERI
• - llj[I JARINGAN
DOKUMENTASI
, ~'}~ DAN INFORMASI
HUKUM
:~
... ,
.,
A
KEMENTERIAN
PEKER.JAAN UMUM
DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Beranda Jems Produk Hukum • Statisttk
Filter Berdasarkan"Peraturan Menteri· TidakBerlaku Masih
Berlaku Jenis Produk Hukum
Menampilkan 1 hinU:a 10 dari 434 entri
!5 Undang-
Undang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan
0 31 Maret 2021 ~ 18 kah ~
~ PP Pengganti
Undang·Undang
U·
@M
i
15 Peraturan
Pemerintah
~§ Peraturan Presiden
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Pencatatan Sumber Daya Material dan Pera Iatan Konstruksi
0 31 Maret 2021 ~ 32kah ~
15 Keputusan
Presiden
;5 lnstruksi
Presiden
~5 Peraturan
Menteri
PERATJRAN MENTER! PEKER.JAAN UMUM DAN PERUMAHAl., RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENCATATAN SUM BER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSJ
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKER.JAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBUK INDONESIA.
Mc:nimbang bahwa untuk mclak&anakan kctcntuan PasaJ 260 Pcraturan
Pcmcrin
tah Nomor 14 Tahun 2021 tcntang Pcrubahan at.as
Ptraturan Pcmcrintah Nomor 22 Tahun 2020 tcntang
Pcraturan Ptlakaanaa
.n Undang
·Undang Nomor 2 Tahun
2017 ten tang Jaaa Konatruka
i, pertu ~ctapkan Pcra
turan
Mcnta, Pckcrjaan Umum dan Pcrumahan Rakyat tcnt.a.ng
Pcncatatan Sumtx:r Daya Material dan Pc:ralatan
Konatruks;i
Men.gin.pt I. PuaJ 17 ayat fJI Undang-Undang Daaar Negara
Rcpubli.klndonc-1UT
1ahun 1945;
2. Undan
g·Undang Nomor 39 Tah
un 2008 tcntang
Kcmcntcra
i n Negara [Lemberan Ncgllnl Rcpub
lik
lndonc:
1i.a Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lcmbaran Negara Rcpub1ikIndon
esia Nornor49lt,t;
3. Undang
-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tc:ntang Jaaa
Konatruui {Lcmbara.n Negara Rc:publik lndonclia
Tahun 2017 Nomor 11, Tam.bahan Lcmberan Negara
Rcpublik
Indone
siaNomor6018);

7. PENJABARAN
SUBSTANSI
PERATURAN MENTERI
PUPR TENTANG
PENCATATAN SUMBER
DAYA MATERIAL DAN
PERALATAN
KONSTRUKSI

8. MENIMBANG & MENGINGAT
Menimbang Mengingat
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 26D Peraturan Pemerintah Nomor
14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Tahun 2017
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6018);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
Undang-Undang Nomor 2
tentang Jasa Konstruksi,
Peraturan
perlu
Menteri
4.
menetapkan
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat tentang Pencatatan Sumber
Material dan Peralatan Konstruksi;
Daya 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021
tentang Perubahan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6626);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

9. KETENTUAN UMUM
Beberapa definisi utama terkait pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi. Untuk
ketentuan umum secara lengkap dapat melihat Permen PUPR No. 7 Tahun 2021.
Ketentuan Umum Definisi
Sumber Daya Material Konstruksi
(SDMK)
material yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi.
Sumber Daya Peralatan Konstruksi
(SDPK)
peralatan konstruksi yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi.
Pencatatan Sumber Daya Material
dan Peralatan Konstruksi
(Pencatatan SDMPK)
pencatatan SDMK dan SDPK pada pangkalan data Sistem Informasi Jasa Konstruksi
terintegrasi.
Manajemen Pencatatan SDMPK suatu kesatuan tata kelola pencatatan yang saling terkait antara sumber daya
manusia, sarana dan prasarana, dana, kegiatan, data dan informasi, serta
pemantauan dan evaluasi untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan pencatatan
SDMPK.
Produsen SDMK badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang produksi SDMK.
Pemilik SDPK kementerian/lembaga, dinas, instansi, badan usaha, atau perseorangan yang
menguasai SDPK dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa faktur penjualan,
bukti pemilik kendaraan bermotor, akta jual beli, kuitansi pembelian, perjanjian
sewa beli, surat hibah, atau bukti kepemilikan sah lainnya yang diterbitkan oleh
lembaga resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah.

10. PELAKSANAAN PENCATATAN SDMPK
Pencatatan
dilaksanakan
sederhana,
cepat,
SDMPK
secara
mudah,
akurat,
1. SDMK dan SDPK yang digunakan dalam
Pekerjaan Konstruksi harus telah lulus
uji dan mengoptimalkan penggunaan
produk dalam negeri.
informatif, dan tanpa
dipungut biaya.
2. SDMK
dimaksud
dan
pada
SDPK
ayat
sebagaimana
dicatatkan
(1)
dalam
material
sistem
dan
informasi terkait
peralatan konstruksi
yang merupakan bagian dari Sistem
Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

11. Pendaftaran Akun
Pencatatan dilakukan melalui
sistem informasi terkait material
dan peralatan konstruksi yang
dapat diakses di:
mpk.binakonstruksi.pu.go.id
p
PELAKSANAAN PENCATATAN SDMPK
R
SIGAP MEMBANGUN NEGERI
lntormasi Material
Konstruksi
Semen, Belon Pracetak & Prategang,
Baja Konstruksi, Baja Ringan, Aspal
Minyak, Aspal Buton, Kaea don
Keramik
lnformasi Peralatan
Konstruksi
Batching Plant,
Asphalt Mixing Plant

12. JENIS SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN
KONSTRUKSI YANG DICATATKAN
Sumber daya material dan peralatan konstruksi yang digunakan dalam Pekerjaan
dicatatkan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
Konstruksi
(1) SDPK yang dicatatkan meliputi jenis:
a.
b.
c.
d.
pesawat angkat;
pesawat angkut;
pesawat tenaga dan produksi; dan
pesawat atau peralatan konstruksi lainnya.
(1) SDMK yang dicatatkan merupakan material dasar utama dan
material olahan utama yang digunakan dalam Pekerjaan
Konstruksi.
(2) Jenis pesawat angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi varian:
(2) Jenis material dasar utama meliputi: a.
b.
c.
keran angkat;
keran lantai kerja; dan
dongkrak.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
semen;
baja;
baja ringan;
aspal minyak;
aspal Buton;
batu;
kayu;
abu terbang; dan
terak besi, baja, dan nikel
(3) Jenis pesawat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi varian:
a.
b. c.
Jenis
alat berat;
alat angkut personal; dan
truk.
pesawat tenaga dan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
(4)
meliputi varian mesin perkakas dan produksi.
Jenis pesawat atau peralatan konstruksi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d meliputi varian peralatan yang digunakan pada:
(5)
Uraian jenis SDMK
yang dicatatkan
dan uraian jenis
SDPK yang
dicatatkan
tercantum dalam
Lampiran yang
merupakan bagian
tidak terpisahkan
dari Peraturan
Menteri ini.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
pekerjaan tanah;
pekerjaan penghamparan;
pekerjaan fondasi;
pekerjaan perakitan;
pekerjaan beton;
pekerjaan pengeboran terowongan;
pekerjaan penanaman pipa/gorong-gorong tanpa galian;
pekerjaan pengerukan dan reklamasi;
pekerjaan konstruksi bangunan sipil elektrikal;
pekerjaan konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi;
pekerjaan konstruksi bangunan sipil pertambangan;
produksi material;
transportasi;
pekerjaan survei; dan
peralatan penunjang.
(3) Jenis material olahan utama meliputi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
beton pracetak;
pipa nonbaja;
bata ringan;
ubin;
genteng;
saniter;
panel gipsum;
kaca; dan
cat.

13. URAIAN JENIS SDMK DAN SDPK DALAM LAMPIRAN

14. MANAJEMEN PENCATATAN SDMPK [1/2]
Manajemen Pencatatan SDMPK dilaksanakan secara sistematis, profesional, terpadu,
berkesinambungan, dan akuntabel.
(1) Pembentukan Tim Pengelola Pencatatan meliputi:
a.
b.
c.
penyusunan organisasi dan tata kerja;
penetapan Tim Pengelola Pencatatan; dan
pembagian tugas dan wewenang Tim Pengelola Pencatatan.
(2) Penyediaan sarana dan prasarana meliputi penyediaan sarana
prasarana dalam rangka pelaksanaan Pencatatan SDMPK.
dan
(3) Pendanaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara yang dialokasikan untuk menyelenggarakan Manajemen
Pencatatan SDMPK.
Pelaksanaan Pencatatan SDMPK meliputi:
a. proses Pencatatan SDMPK; dan
b. pengelolaan sistem informasi pencatatan.
(4)
Manajemen Pencatatan SDMPK
meliputi:
a. pembentukan Tim
Pengelola Pencatatan;
b. penyediaan sarana dan
prasarana;
c. pendanaan;
d. pelaksanaan
pencatatan;
e. pemantauan dan
evaluasi;
f. perubahan dan
penghapusan data,
informasi, dan/atau
dokumen pencatatan;
dan
g. pengembangan dan
pembinaan.

15. MANAJEMEN PENCATATAN SDMPK [2/2]
(5) Pemantauan dan evaluasi meliputi:
a.
b.
c.
d.
e.
penetapan indikator dan ukuran kinerja pelaksanaan Pencatatan SDMPK;
pemantauan pelaksanaan Pencatatan SDMPK;
penetapan dan penilaian terhadap pencapaian indikator dan ukuran kinerja pelaksanaan Pencatatan SDMPK;
evaluasi kinerja pelaksanaan Pencatatan SDMPK; dan
pelaporan penyelenggaraan pelaksanaan Pencatatan SDMPK.
(6) Perubahan dan penghapusan data, informasi, dan/atau dokumen pencatatan meliputi:
a. perubahan dan penghapusan data, informasi, dan/atau dokumen pencatatan SDMK; dan
b. perubahan dan penghapusan data, informasi, dan/atau dokumen pencatatan SDPK.
(7) Pengembangan dan pembinaan meliputi:
a.
b.
c.
d.
pengembangan proses bisnis dan prosedur pelaksanaan pencatatan;
pengembangan sistem informasi;
pengembangan kompetensi Tim Pengelola Pencatatan; dan
pembinaan kepada pemohon pencatatan.

16. TIM PENGELOLA PENCATATAN
Pembentukan Tim Pengelola Pencatatan ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi
pembinaan konstruksi
Tim Pengelola Pencatatan memiliki tugas untuk mengelola Pencatatan SDMPK.
Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Pencatatan memiliki
a. mengelola sarana dan prasarana Pencatatan SDMPK;
b. mengelola sistem informasi Pencatatan SDMPK;
fungsi:
c. melaksanakan Verifikasi dan Validasi dalam Pencatatan SDMPK;
d. memberikan rekomendasi untuk menerbitkan surat keterangan penetapan,
perubahan dan penghapusan data, informasi, dan/atau dokumen Pencatatan
SDMPK kepada pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan material dan
peralatan konstruksi;
mengarsipkan data dan informasi Pencatatan SDMPK;
memublikasikan data dan informasi Pencatatan SDMPK; dan
melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pencatatan SDMPK.
e.
f.
g.

17. TATA CARA PENCATATAN SDMK
Permohonan pencatatan SDMK diajukan oleh Produsen SDMK.
permohonan pembuatan akun;
pengisian data dan informasi, serta pengunggahan dokumen pencatatan;
Verifikasi dan Validasi;
penetapan dan penerbitan Nomor Pencatatan; dan
pemublikasian dan pengarsipan data dan informasi pencatatan.

18. Data dan informasi yang dicatatkan meliputi:
a. identitas Produsen SDMK;
b. jenis, varian dan subvarian SDMK;
c. spesifikasi SDMK;
d. tipe/jenis produk SDMK;
e. kapasitas produksi tahunan;
f. nomor sertifikat kesesuaian terhadap standar nasional Indonesia
atau surat persetujuan penggunaan tanda standar nasional
Indonesia yang masih berlaku;
g. tanggal dan masa berlaku sertifikat produk penggunaan tanda
standar nasional Indonesia atau surat persetujuan penggunaan
tanda standar nasional Indonesia;
h. nilai TKDN SDMK sebagaimana tercantum dalam sertifikat
tingkat komponen dalam negeri yang masih berlaku; dan
i. tanggal dan masa berlaku sertifikat TKDN SDMK.
Produsen SDMK mengunggah dokumen pendukung pencatatan SDMK yang
meliputi:
a. sertifikat produk penggunaan tanda standar nasional Indonesia
atau surat persetujuan penggunaan tanda standar nasional
Indonesia; dan
b. sertifikat TKDN SDMK.
Selain mengunggah dokumen Produsen SDMK dapat mengunggah dokumen
sertifikat industri hijau atau logo ekolabel jika ada.
PENGISIAN DATA,
INFORMASI, DAN
PENGUNGGAHAN
DOKUMEN
PENCATATAN
SDMK
Dokumen pendukung pencatatan
SDMK yang diunggah dijaga
kerahasiaanya dan tidak
dipublikasikan oleh Tim Pengelola
Pencatatan.

19. TAHAP VERIFIKASI DAN
PENCATATAN SDMK
VALIDASI UNTUK
Tahap Verifikasi Tahap Validasi
a. Tim Pengelola Pencatatan melakukan validasi dengan memeriksa
keabsahan data dan informasi, serta unggahan dokumen.
Dalam hal berdasarkan hasil validasi data dan informasi, serta
a. Tim
verifikasi
Pencatatan melakukan
secara sistem terhadap b.
kelengkapan data dan informasi dan
kelengkapan unggahan dokumen.
unggahan dokumen tidak sah, Tim Pengelola Pencatatan
mengirimkan notifikasi melalui alamat surat elektronik kepada
Produsen SDMK untuk meminta klarifikasi dan/atau perbaikan
data dan informasi, serta dokumen pendukung yang diperlukan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah
memperoleh notifikasi.
Apabila dalam jangka waktu Produsen SDMK tidak memberikan
klarifikasi dan/atau perbaikan data, informasi, dan/atau dokumen
pendukung, permohonan pencatatan SDMK ditolak.
Dalam hal berdasarkan hasil validasi data dan informasi, serta
unggahan dokumen sah, Tim Pengelola Pencatatan memberikan
rekomendasi penetapan Nomor Pencatatan kepada pimpinan unit
b. Verifikasi
persyaratan
dinyatakan
apabila
memenuhi
data dan
c.
informasi serta unggahan dokumen
lengkap, dilanjutkan
validasi.
dengan proses
d.
c. Apabila persyaratan tidak lengkap,
kerja yang membidangi pembinaan material dan peralatan
maka permohonan pencatatan tidak
dapat dilanjutkan.
konstruksi.

20. NOMOR PENCATATAN SDMK
Nomor Pencatatan SDMK merupakan hasil Pencatatan SDMK yang telah memenuhi persyaratan
Verifikasi dan Validasi yang digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi SDMK.
No. Informasi Keterangan Penulisan pada Nomor
1
2
3
4
5
Subvarian material Kodifikasi subvarian SDMK sebagaimana 3 (tiga) huruf
dimaksud pada Lampiran huruf C
Tahun penetapan Tahun penetapan SNI atau regulasi atau 4 (empat) angka
standar standar lainnya yang diacu
Jenis material Jenis material sebagaimana dimaksud 1 (satu)
angka pada Lampiran huruf C
Ditulis angka “1” untuk jenis
material dasar utama dan
angka “2” untuk jenis
material olahan utama
Tahun penetapan Tahun penetapan Pencatatan SDMK 2 (dua) angka terakhir tahun
Pencatatan SDMK penetapan Pencatatan
SDMK
Angka pengenal Angka pengenal SDMK berdasarkan 6 (enam)
angka urutan dalam Pencatatan SDMK
Penulisan 2 (dua) digit pada
awal angka pengenal
menunjukkan frekuensi
pemutakhiran data,
informasi, dan dokumen
pencatatan SDMK.

21. TATA CARA PENCATATAN SDPK
Permohonan pencatatan SDPK diajukan oleh Pemilik SDPK.
permohonan pembuatan akun;
pengisian data dan informasi serta
dokumen pencatatan;
pengunggahan
penetapan dan penerbitan Nomor dan Tanda
Pencatatan;
pemublikasian dan pengarsipan data dan informasi
pencatatan.

22. Data dan informasi SDPK yang dicatatkan meliputi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
identitas Pemilik SDPK;
jenis, varian, dan subvarian SDPK;
merek SDPK;
tipe/model SDPK;
nomor seri SDPK;
kapasitas SDPK sesuai spesifikasi dari produsen;
kapasitas SDPK hasil pemeriksaan dan pengujian terakhir;
tahun pembuatan SDPK;
tahun pembelian SDPK;
jenis bukti kepemilikan SDPK; dan
lokasi SDPK berdasarkan kabupaten/kota.
Kapasitas SDPK hasil pemeriksaan dan pengujian terakhir sesuai dengan kapasitas yang
disebutkan pada surat keterangan memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan kerja
yang masih berlaku.
Pemilik SDPK mengunggah dokumen pendukung pencatatan SDPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
a.
b.
c.
d.
bukti kepemilikan SDPK;
foto unit SDPK;
foto pelat nama unit SDPK yang memuat nomor seri; dan
surat keterangan memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan kerja beserta
lampirannya.
Surat keterangan memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan kerja diterbitkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
PENGISIAN DATA
DAN INFORMASI
SDPK, SERTA
PENGUNGGAHAN
DOKUMEN
Dokumen pendukung pencatatan
SDPK yang diunggah dijaga
kerahasiaanya dan tidak
dipublikasikan oleh Tim Pengelola
Pencatatan.

23. TAHAP PEMERIKSAAN KELENGKAPAN & KEABSAHAN
UNTUK PENCATATAN SDPK
Tahap Pemeriksaan Kelengkapan Tahap Pemeriksaan Keabsahan
a. Terhadap data dan informasi serta unggahan
pemeriksaan
a. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan
dokumen dilakukan keabsahan data, informasi, atau dokumen tidak
kelengkapan melalui sistem. sah, Tim Pengelola Pencatatan mengirimkan
notifikasi
Pemilik
dan/atau
dokumen
melalui alamat surat elektronik kepada
b. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan
SDPK untuk meminta klarifikasi
kelengkapan
unggahan
permohonan
dilanjutkan.
data dan informasi, serta
perbaikan data, informasi, dan/atau
dokumen
pencatatan
tidak
tidak
lengkap,
dapat pendukung yang diperlukan dalam
kerja
jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari
setelah memperoleh notifikasi.
Apabila dalam jangka waktu Pemilik SDPK
memberikan klarifikasi dan/atau perbaikan
c. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan
kelengkapan data dan informasi, serta b. tidak
data,
unggahan dokumen lengkap, Tim Pengelola
Pencatatan
keabsahan
melakukan
data dan
pemeriksaan informasi, dan/atau dokumen pendukung,
informasi, serta permohonan pencatatan SDPK ditolak.
unggahan dokumen.
c. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan
keabsahan dinyatakan sah, Tim Pengelola
Pencatatan memberikan rekomendasi penetapan
Nomor dan Tanda Pencatatan SDPK kepada
pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan
material dan peralatan konstruksi.

24. NOMOR DAN TANDA PENCATATAN SDPK
Nomor Pencatatan SDPK merupakan hasil Pencatatan SDPK yang telah memenuhi persyaratan pemeriksaan
keabsahan data dan informasi, serta dokumen, yang digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi SDPK.
No. Informasi Keterangan Penulisan pada Nomor
1
2
3
4
5
Subvarian SDPK Kodifikasi subvarian SDPK sebagaimana 3 (tiga) huruf
dimaksud pada Lampiran huruf D
Tahun pembelian SDPK Tahun pembelian SDPK sebagaimana tertera 4 (empat)
angka
pada bukti kepemilikan
Pemilik SDPK Angka pengenal Pemilik SDPK 1 (satu) angka
Ditulis angka “3” untuk SDPK
kepemilikan individu,
angka “4” untuk SDPK
kepemilikan badan usaha, dan
angka “5” untuk SDPK
kepemilikan kementerian/
lembaga/ dinas/ instansi
Tahun penetapan Tahun penetapan Pencatatan SDPK 2 (dua) angka terakhir tahun
Pencatatan SDPK penetapan Pencatatan SDPK
Angka pengenal Angka pengenal SDPK berdasarkan urutan 6 (enam) angka
dalam Pencatatan SDPK
Penulisan 2 (dua) digit pada
awal angka pengenal
menunjukkan frekuensi
pemutakhiran data, informasi,
dan dokumen pencatatan
SDPK.

25. TAHAP REKOMENDASI DAN PENETAPAN
a. Berdasarkan rekomendasi penetapan Nomor Halaman 2
Format Surat Keterangan
Pencatatan
Halaman 1
Format Surat Keterangan
Pencatatan
Pencatatan SDMK atau Nomor dan Tanda
Pencatatan SDPK, pimpinan unit kerja yang
membidangi pembinaan material dan peralatan
konstruksi menetapkan Nomor Pencatatan
Pencatatan
SDMK
SDPK.
atau Nomor dan Tanda
b. Penetapan Nomor Pencatatan SDMK atau
Nomor dan Tanda Pencatatan SDPK dibuat
dalam surat keterangan pimpinan unit kerja
yang membidangi pembinaan material dan
peralatan konstruksi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
c. Pimpinan unit Kerja yang membidangi
pembinaan material dan peralatan konstruksi
menerbitkan surat keterangan pencatatan.
d. Surat keterangan pencatatan disampaikan
kepada Produsen SDMK atau Pemilik SDPK
melalui notifikasi pada alamat surat elektronik.

26. TAHAP PEMUBLIKASIAN DAN PENGARSIPAN
DAN INFORMASI PENCATATAN
DATA
a. Data dan informasi Pencatatan
melalui
Dashboar
d
menampilkan data
dan informasi serta
sebaran sumber daya
material dan
SDMK
dasbor
dipublikasikan
(dashboard) pada Sistem
Informasi
terintegrasi;
Jasa Konstruksi
peralatan konstruksi
b. Data dan informasi yang
dan
dipublikasikan meliputi data
informasi SDMK dan SDPK;
c. Seluruh
Pencatatan
data dan informasi
Contoh: Konsep dashboard
pencatatan sumber daya
peralatan konstruksi pada
Sistem Informasi Material
dan Peralatan Konstruksi
yang akan dikembangkan
menjadi bagian dari Sistem
Informasi Jasa Konstruksi
terintegrasi.
SDMK dan SDPK
disimpan dan diarsipkan pangkalan
data sistem informasi terkait
material dan peralatan konstruksi.

27. PERUBAHAN & PENGHAPUSAN PENCATATAN SDMPK
PENGHAPUSAN PENCATATAN SDMPK PENGHAPUSAN PENCATATAN SDMPK
(1) Produsen
melakukan
dan/atau
perubahan
dokumen.
SDMK dan Pemilik SDPK (1) Terhadap SDMPK yang telah dicatat dalam
sistem informasi terkait material dan peralatan
konstruksi, dapat dilakukan penghapusan.
perubahan data, informasi,
dokumen
data,
dalam
informasi,
hal terjadi
dan/atau (2) Penghapusan
dalam hal:
Pencatatan SDMPK dilakukan
a. terdapat
dokumen
data, informasi, dan/atau
(2) Perubahan
dokumen
permohonan
data, informasi, dan/atau
berdasarkan
dalam Pencatatan SDMPK yang
terbukti tidak benar dan/atau tidak dapat
dilakukan
dipertanggungjawabkan setelah
Pencatatan SDMPK;
dilakukan
dari Produsen SDMK atau
Pemilik SDPK kepada pimpinan unit kerja
yang membidangi pembinaan material dan b. dokumen Pencatatan SDMPK telah
melampaui batas masa berlakunya; atau
adanya permohonan dari Produsen SDMK
atau Pemilik SDPK.
peralatan
informasi
konstruksi melalui sistem
peralatan c.
terkait material dan
konstruksi.
(3) Perubahan data, informasi,
dengan
dan/atau
unggahan
SDMK dan SDPK yang telah dilakukan penghapusan
dapat dicatatkan kembali sesuai dengan tata cara
pencatatan SDMK dan SDPK.
dokumen didukung
dokumen perubahan data.

28. PENUTUP

29. KETENTUAN PERALIHAN & KETENTUAN PENUTUP
KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP
Pemilik SDPK yang telah melakukan Pencatatan SDMK pada sistem informasi
terkait material dan peralatan konstruksi
dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) bulan
registrasi alat berat konstruksi sebelum
Peraturan Menteri ini mulai berlaku harus
melengkapi data dan informasi serta
dokumen pencatatan SDPK sesuai dengan
sejak Peraturan Menteri ini mulai
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini
paling lama 6 (enam) bulan sejak
ini mulai berlaku.
berlaku.
Peraturan Menteri

30. TUJUAN DAN MANFAAT PENCATATAN
SUMBER DAYA MATERIAL DAN
PERALATAN KONSTRUKSI
TUJUAN PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL DAN
PERALATAN KONSTRUKSI
MANFAAT PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL DAN
PERALATAN KONSTRUKSI
Menyediakan data dan informasi material
dan peralatan konstruksi yang telah lulus uji
sebagai referensi
Menyiapkan pangkalan data sumber daya
material dan peralatan konstruksi
Menyediakan basis data sebagai decision
making tools (DMT) dalam mengevaluasi
kebijakan terkait pengelolaan sumber daya
material dan peralatan konstruksi
Meminimalkan ketidakpastian informasi
terkait ketersediaan sumber daya material
dan peralatan konstruksi
Mendukung pemenuhan standar keamanan,
kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan
pada Pekerjaan Konstruksi
Melengkapi big data rantai pasok industri
jasa konstruksi
Mendukung pemenuhan standar K4 melalui
penyediaan informasi material dan
peralatan konstruksi yang telah lulus uji dan
memenuhi standar
Mendorong peningkatan penggunaan
sumber daya material dan peralatan
konstruksi dalam negeri