Rangkuman dari catatan rapat Komisi 1 DPR RI dengan Mastel pada 10 November 2014: 1. Komisi 1 membahas pandangan Mastel terkait implementasi UU 36 dan revisi UU 36 seiring era konvergensi. 2. Beberapa permasalahan yang dibahas antara lain perlindungan budaya dan kedaulatan digital, konsep USO, implementasi Indonesia Broadband Plan, dan revisi UU ITE terkait kebebasan berekspresi di media sosial. 3. Mastel memberikan masukan terkait per

1. Catatan RDP Komisi-1 DPR-RI dengan Mastel - 10 Nov 2014
Agenda Utama : pandangan Mastel tentang implementasi UU 36 dan revisi UU 36 dikaitkan dengan era konvergensi.
Hal-Hal penting yang diangkat oleh Komisi-1:
Komisi-1 membawahi : Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri dan Kominfo
Ketua : Mahfudz Siddiq (PKS)
Wakil Ketua :
a.Pokja Pertahanan: Asril Hamzah Tanjung (Gerindra)
b.Pokja Intelijen & LN: Hanafi Rais (PAN)
c.Pokja Kominfo: Tantowi Yahya (Golkar)
Komisi-1 juga akan mengundang berbagai pihak (kementerian, asosiasi) untuk mendapat masukan, tidak tertutup kemungkinan pertemuan akan dilakukan dalam bentuk pokja-pokja selain RDP sehingga pembahasan dapat lebih efektif.
Proleknas 2015 bidang Kominfo akan membahas RUU Tel, RUU Penyiaran, RUU ITE. Masukan Mastel atas RUU tersebut sangat diharapkan. Untuk mempercepat proses RUU akan jadi inisiatif DPR.
Beberapa concern yang perlu mendapat masukan Mastel:
1. Kebijakan terkait budaya dan kedaulatan Negara termasuk proteksi dalam negeri sehubungan dengan implementasi broadband. Sewajarnya industri (asosiasi dan para anggotanya) ikut memikirkan program perlindungan kepada pengguna, masyarakat dan Negara atas penggunaan sarana TIK agar tidak menggerus budaya dan kedaulatan Negara.
• Peran apa yang diharapkan dari pemerintah agar disampaikan
• Peran operator sebagai pemilik jaringan dan jasa.
• Edukasi bagi pengguna TIK
• Siapa lembaga Negara sebagai PIC yang bertanggung untuk menjamin hal tersebut diatas

2. 2. Bagaimana konsep USO agar Negara dapat berperan menyediakan layanan TIK, agar program USO dapat berjalan secara transparan dan akuntabel serta dirasakan oleh masyrakat di daerah USO
• Komisi-1 perlu informasi dengan luasnya Indonesia:
 Berapa yang sanggup dibangun oleh operator, berapa yang harus dibangun oleh Pemerintah.
 Apakah BP3TI (diketuai eselon-3) cukup mumpuni untuk mengelola dana USO yang begitu besar
• Usulan Mastel, broadband seharusnya dapat dibangun dengan 2 cara:
 Daerah USO : dengan dana USO dibangun per cluster (multi years program, saat ini tersedia dana Rp 5T)
 Daerah non USO : dibangun oleh operator sebagai bagian dari pengembangan daerah komersial
3. Bagaimana peran pemerintah untuk dapat mewujudkan implementasi IBP (Indonesia Broadband Plan) dengan telah terbitnya PP tentang IBP agar tidak hanya menjadi wacana saja. Apakah diperlukan jaringan satelit mengingat luasnya Indonesia.
• Penyediaan internet yang murah, cepat dan bermutu agar Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara maju lainnya
4. Apakah diperlukan revisi UU-ITE (terutama pasal 27 tentang pencemaran nama baik) mengingat kasus yang telah terjadi (kasus Prita dsb) yang membuat penegak hukum sangat mudah menghukum warga sipil dan mengancam kebebasan berpendapat. Hukuman yang diberlakukan melebihi KUHAP dan dapat langsung dilakukan penahanan. Hal ini dikaitkan dengan semakin mudahnya orang berpendapat melalui sarana TIK (FB, twitter dsb). Bagaimana pendapat Mastel tentang :
• Hak untuk menghapus data yang telah di-posting ke socmed/internet
• Hak penyelenggara jaringan untuk menghapus isi informasi yang tidak benar dan bertentangan dengan regulasi
• Hal untuk melindungi kepentingan publik dan individu
5. Case IM2
• Menjadi keprihatinan perlu penjelasan lebih jauh mengingat salah satu anggota komisi juga menangani Chevron.
• Seharusnya tidak terjadi kasus karena teknologi tumbuh dan berevolusi

3. • Aspek regulasi menjadi tanggung jawab komisi-1, sedangkan aspek hukum akan dikoordinasikan dengan komisi-3
6. Bagaimana pengaturan penomoran yang sangat beredar dan menimbulkan spamming. Bagaimana mastel mengatur anggotanya agar layanan telko tidak meresahkan masyarakat dan cenderung terjadinya penipuan dan kriminal
7. Pendapatan OTT player asing dari market Indonesia karena dengan masuknya OTT player asing di Indonesia maka iklan akan dengan sendirinya masuk dan dibukukan diluar negeri dan yang jelas tidak bayar pajak PPN dan pajak penghasilan. Keberadaan OTT Asing ini praktis content masuk tanpa melalui sensorship (berlawanan dengan UU Penyiaran) dan sourcenya tidak bisa dilacak karena server tidak berada di Indonesia sehingga akan sangat sulit utk memblocked content yang tidak sesuai dengan adat budaya Bangsa Indonesia, termasuk unsur SARA.