sistem hukum dan peradilan

1. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP

2. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
UNIT KEGIATAN BELAJAR (UKB ppkN- 02.01 .03)
1. Identitas
a. Nama Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
b. Semester : X1 / Ganjil
c. Kompetensi Dasar :
KOMPETENSI DASAR
Mendiskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia
Permendikbud
No 24/2016 KD 3.3 sesuai UUD RI
KD 4.3 Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan
peradilan di Indonesia sesuai dengan UUD RI 1945
d. Indikator Pencapaian Kompetensi :
IPK 3.3.1 Mendiskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia
C1
konseptual
Factual
C2
IPK 3.3.2 Mencermati sistem peradilan di Indonesia.
IPK 3.3.3 Menyaji sikap yang sesuai dengan hukum diIndonesia FactualC3
e. Alokasi Waktu : 8 x 45 menit ( 4 x pertemuan )
f. Tujuan Pembelajaran :

3. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
1. Kegiatan Pembelajaran
a. Pendahuluan
Sebelum belajar pada materi ini silahkan kalian melihat gambar dibawah
ini.
C4.Literasi,kontekt
ual, karakter
Melalui diskusi, tanya jawab, penugasan, analisis dan bermain
peran, kalian dapat menyusun naskah peradilan semu dari
suatu perkara kontekstual dan dapat mengetahui tugas dan
wewenang alat kelengkapan Hukuum dan peradilan, sehingga
kalian dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang
kalian yakini, sehingga kalian dapat mengembangakan sikap
jujur, peduli, dan bertanggungjawab, serta dapat
mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi,
kolaborasi, kreativitas (4C).

4. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
SistemHukumdan
PeradilanNasional
PengertianSistem
Hukumdan
Peradilan Nasional
Pengertian
SistemHukum
Nasional
Subtansi
Hukum
Struktur
Hukum
Budaya
Hukum
Pengertian
Sistem
Peradilan
Nasional
Unsur-unsur
Sistem
Peradilan
Nasional
PerananLembaga-
LembagaPeradilan
Lembaga-
Lembaga
Peradilan
dan
Peranannya
Alat
Kelengkapan
Lembaga
Peradilan
SikapSesuai
dengan
Ketentuan
Hukumyang
Berlaku
Contoh
Sikap
Sesuai
dengan
Hukumdi
Rumah
Contoh
Sikap
Sesuai
dengan
Hukumdi
Sekolah
Contoh
SikapSesuai
dengandi
Lingkungan
masyarakat
Contoh
SikapSesuai
dengandi
Lingkungan
Bangsa dan
Negara

5. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
2.
Critical thinking
dan colaborative
a. Kegiatan Inti
1) Petunjuk Umum UKB
a) Baca dan pahami materi pada buku paket PPKn 2017. Jakarta:
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan hal 76--100
b) Setelah memahami isi materi dalam bacaan berlatihlah untuk
berfikir tingkat tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKB
ini baik bekerja sendiri maupun bersama teman sebangku atau
teman lainnya.
c) Kerjakan UKB ini dibuku kerja atau langsung mengisikan pada
bagian yang telah disediakan.
d) Kalian dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan mari
berlatih, apabila kalian yakin sudah paham dan mampu
menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kegiatan
belajar 1, 2, 3 dan 4 kalian boleh sendiri atau mengajak teman
lain yang sudah siap untuk mengikuti tes formatif agar kalian
dapat belajar ke UKB berikutnya.
Peta
Konsep

6. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP

7. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN
HUKUM DI INDONESIA
A. Pengertian Hukum
Hukum adalah kumpulan peraturan yang diterapkan dalam kehidupan
bermasyarakat dan bersifat memaksa orang agar menaati tata tertib dalam
masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (hukuman) terhadap siapa
saja yang melanggarnya.
1. Prof. E.M. Meyers
Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan
kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam
bermasyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam
melakukan tugasnya
2. Drs. E. Utrecht, S.H.
Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang
mengurus tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, harus ditaati oleh
masyarakat.
3. J.C.T. Simorangkir
Hukum adalah peraturan – peraturan yang bersifat memaksa yang
menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat
yang dibuat oleh badan – badan resmi yang berwajib dan pelanggaran

8. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan dengan hukum
tertentu.
4. Hugo de Groot
Hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin
keadilan.
5. Samidjo, S.H.
Hukum adalah himpunan peraturan – peraturan yang bersifat
memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu, serta dengan maksud untuk mengatur tata
tertib dalam kehidupan masyarakat.
Berdasarkan pada pengertian hukum, dapat dikatakan bahwa hukum
memiliki beberapa unsur, yaitu sebagai berikut :
a) Suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan
masyarakat yang berupa perintah atau larangan.
b) Dibuat oleh badan atau lembaga resmi yang berwenang.
c) Bersifat memaksa.
d) Adanya sanksi yang tegas jika terjadi pelanggaran.
6. Immanuel Kant
Hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas
dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas
dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang
kemerdekaan.
7. Van Kant
Hukum adalah serumpun peraturan – peraturan yang bersifat
memaksa yang diadakan untuk mengatur melindungi kepentingan
orang dalam

9. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
masyarakat.

10. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
B. Tujuan Hukum
1. Tujuan Hukum Nasional Indonesia adalah ingin mengatur secara
pasti hak – hak dan kewajiban lembaga tinggi negara, semua pejabat
negara, dan setiap warga negara, agar semuanya dapat melaksanakan
kebijaksanaan dan tindakan – tindakan demi terwujudnya tujuan
nasional bangsa Indonesia yaitu terciptanya masyarakat yang
terlindungi oleh hukum, cerdas, terampil, serta cinta dan bangga
bertanah air Indonesia dalam suasana kehidupan makmur serta adil
berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Tujuan hukum secara umum menurut para ahli, adalah sebagai
berikut :
1) Prof. Soebekti, S.H.
Tujuan hukum adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban
sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan
kebahagiaan.
2) Prof. I.J. Van Apeldorn
Hukum bertujuan mengatur pergaulan hidup secara damai.
3) Notohamidjojo
Hukum memiliki tiga tujuan yaitu sebagai berikut :
a. Mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat (segi
reguler).
b. Mewujudkan keadilan (segi keadilan).
c. Menjaga agar manusia diperlakukan sebagai manusia (segi
memanusiakan manusia).
4) Jeremy Bantham
Tujuan hukum adalah mewujudkan kebahagiaan yang sebesar –
besarnya bagi sebanyak mungkin orang.
5) Soejono Dirdjosisworo
Tujuan hukum adalah melindungi individu dalam hubungannya
dengan masyarakat sehingga dengan demikian dapat diharapkan
terwujudnya keadaan aman, tertib dan adil.
6) Van Kant
Hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap – tiap manusia
supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Hukum juga
menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim
atas dirinya sendiri (eigenrichting is verboden), serta tidak
mengadili dan menjatuhi hukuman terhadap setiap pelanggaran
hukum terhadap dirinya. Tiap perkara harus diselesaikan melalui
proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan

11. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
C. Sumber Hukum
Sumber hukum merupakan segala hal yang menimbulkan aturan dan
mempunyai kekuatan memaksa. Sumber hukum dibedakan menjadi dua
yitu sumber hukum materiel dan sumber hukum formal.
1. Sumber Hukum Materiel yaitu semua aturan, norma atau kaidah
yang menjadi sumber dari manusia untuk bersikap dan bertindak.
2. Sumber Hukum Formal bisa disebut juga sebagai penerapan dari
hukum materiel, sehingga hukum formal bisa berjalan dan ditaati
oleh seluruh objek hukum.
Macam – macam hukum formal adalah sebagai berikut :
1) Undang – Undang
Yaitu segala sesuatu aturan yang mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat, yang dijaga oleh pemerintah negara tersebut.
Contohnya UU, PP, Perpu dan lain sebagainya.
2) Kebiasaan (Hukum Tidak Tertulis)
Yaitu segala macam perbuatan yang sama dan dilakukan secara
continue sehingga menjadi hal yang umum dilakukan.
Contoh : Adat istiadat di daerah yang dilaksanakan dengan cara
turun temurun yang sudah menjadi hukum di daerah tersebut.

12. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
3) Yurisprudensi
Yaitu segala macam keputusan hakim dari masa lampau atau
masa lalu dari suatu perkara yang sama, sehingga dijadikan
keputusan oleh para hakim di masa kini. Seorang hakim dapat
membuat suatu keputusan sendiri, jika perkara yang sedang
disidangkan tersebut tidak diatur sama sekali oleh Undang –
Undang.
4) Traktat
Yaitu segala macam bentuk perjanjian yang dilaksanakan oleh
dua negara atau lebih. Dan perjanjian tersebut mempunyai sifat
yang mengikat bagi antar negara – negara yang terlibat traktat
ini, dan otomatis traktat tersebut juga mengikat warga negara
yang bersangkutan.
5) Doktrin
Yaitu segala macam pendapat para ahli hukum terkemuka dan
dijadikan patokan atau asas – asas penting dalam hukum dan
penerapannya.
D. Landasan Hukum HAM (Hak Asasi Manusia)
1) Pancasila yaitu dasar hukum HAM yang paling tinggi dan paling
utama.
Sila 1 : Menjamin kebebasan dalam memeluk agama.
Sila 2 : Memperlakukan manusia dengan pantas sesuai harkat,
martabat dan derajat.
Sila 3 : Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Sila 4 : Menjamin warga negara untuk berkumpul, berpendapat dan
berperan dalam pemerintahan.
Sila 5 : Menjamin untuk hidup layak dan memperoleh kesempatan
dalam bekerja.
2) Pembukaan UUD 1945
Dapat dilihat pada alenia 1 tentang hak untuk merdeka, serta
alenia 4 tentang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut serta memelihara perdamaian dunia.
3) Batang Tubuh UUD 1945 sebelum di amandemen :
 Pasal 27 ayat 1 : Persamaan kedudukan warga negara dalam
hukum dan pemerintahan.
 Pasal 27 ayat 2 : Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
 Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
 Pasal 28 : Hak mengeluarkan pikiran dengan lisan atau
tulisan.

13. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
 Pasal 29 ayat 2 : Kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai
agama dan kepercayaan.
 Pasal 31 ayat 1 : Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
 Bab XA pasal 28A – 28J tentang HAM.
4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
1. Hak hidup
2. Hak berkeluarga
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak kebebasan pribadi
6. Hak rasa aman
7. Hak kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam keadilan
9. Hak wanita
10. Hak anak – anak
5) Peraturan Perundang – Undangan Pemerintah
a. UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.
b. UU No. 5 Tahun 1998 tentang konvensi menentang penyiksaan
dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak
manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
c. TAP MPR No. 27/MPR 1998
d. Kepperes No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap Perempuan.
e. UU No. 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk
diskriminasi terhadap perempuan.
f. UU No. 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat.
g. Perpu No. 1 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM.
h. Keppres No. 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM
i. Keppres No. 129 Tahun 2008 tentang rencana aksi nasional HAM.

14. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
6) Hukum Internasional Tentang HAM yang Sudah Diratifikasi di
Indonesia
a. UU Republik Indonesia No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan
konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau
penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi/merendahkan
martabat orang lain.
b. UU No. 8 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai
penghapusan segala diskriminasi terhadap wanita.
c. Deklarasi sedunia tentang HAM tahun 1984 (Declaration
Universal of Human Rights).
E. Penggolongan Hukum
No. Penggolongan
Hukum
Macamnya Keterangan Contoh
1. Berdasarkan
Bentuknya
Hukum
Tertulis
Peraturan yang tertulis
dan berwujud dalam
lembaran – lembaran.
UUD 1945
Undang –
Undang
Dan PP
Hukum Tidak
Tertulis
Peraturan yang tidak
tertulis secara resmi
tetapi tetap dipatuhi oleh
masyarakat.
Adat istiadat
Dan
Kebiasaan
2. Berdasarkan
Wilayah
Berlakunya
Hukum Lokal Hukum yang hanya
berlaku pada
daerah/masyarakat
tertentu.
Peraturan
daerah
Hukum
Nasional
Hukum yang
berlaku bagi seluruh
wilayah negara.
UUD 1945
Hukum
Internasional
Hukum yang memuat
aturan – aturan dalam
hubungan antar bangsa.
Statuta Roma
3. Berdasarkan
Fungsinya
Hukum
Materiel
Hukum yang berisi
perintah dan larangan.
Hukum
Perdata
Hukum
Formal
Hukum yang mengatur
tata cara melaksanakan
serta mempertahankan
isi dari hukum materiel.
Hukum acara
pidana

15. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
4. Berdasarkan
Waktu
Berlakunya
Hukum Positif Hukum yang berlaku
sekarang (ius
constitutum).
UUD 1945
yang berlaku
sekarang ini

16. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
Hukum yang
Berlaku pada
Masa Datang
Hukum yang berlaku
pada masa datang (ius
constituendum).
Undang –
Undang
tentang
pembuangan
limbah
Hukum
Antarwaktu
(Hukum
Transitoir)
Hukum mengenai
hubungan antar
peristiwa hukum yang
berlaku saat sekarang
dengan hukum yang
berlaku pada masa lalu.
Pasal aturan
peralihan
UUD 1945
sebelum
amandemen
5. Berdasarkan
Isi
Masalahnya
Hukum Privat
(Hukum Sipil)
Hukum yang mengatur
tentang hubungan
personal dan
menyangkut masalah
pribadi.
Hukum Waris
Hukum Publik
(Hukum
Negara)
Hukum yang mengatur
hubungan hukum antar
alat kelengkapan negara
serta antara negara dan
warga negara yang
menyangkut
kepentingan umum.
Hukum Tata
Negara
6. Berdasarkan
Sifatnya
Kaidah
Hukum yang
Memaksa
Hukum yang dalam
keadaan apa pun harus
ditaati dan memiliki
daya ikat yang bersifat
mutlak.
Ketentuan
pasal 340
KUH Pidana
Kaidah
Hukum yang
Mengatur atau
Melengkapi
Kaidah hukum yang
dapat dikesampingkan
oleh pihak – pihak yang
bersangkutan dengan
jalan membuat
ketentuan khusus dalam
satu perjanjian yang
mereka adakan.
Ketentuan
pasal 115
KUH Perdata

17. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
Mari berfikir
yang kritis
TUGAS HUKUM
Sedangkan ditinjau dari tugasnya, Hukum memiliki tugas sebagai berikut :
1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat.
2. Menjaminketertiban,ketentraman,kedamaian,keadilan, kemakmuran,
kebahagiaan dan kebenaran.
3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam
pergaulan masyarakat.
2) KegiatanBelajar
Marikitabelajar…….ikutikegiatanbelajarberikut
denganpenuh
kesabarandankonsentrasi,RASAINGINTAHUDANMENGHARGAI
C2,
konseptual
1.1 . Mendeskripsikan pengertian hukum dan peradilan
Indonesia !
1.2 . Menjelaskan fungsi dan tujuan hukum .
1.3 . Mengidentifikasikan komponen penggolongan hukum.
1.4 .Tuliskan peranan hukum ,dan sumber hukum
Mari berlatih!
Setelah kalian memahami uraian singkat materi di atas, maka:
Kerjakan soal dibawah ini!
Setelah kalian belajar tentang hukum dan peradilan, coba kalian lengkapi
tabel ini
KegiatanBelajar1
KegiatanBelajar1
Literasi,
factual,karakter

18. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
1 Lembaga-lembaga peradilan umum meliputi
2 Penggolongan lembaga peradilan
3 Kejahatan korupsi diadili oleh lembaga
4 setiap warga berhak memperoleh pembelaan
dalam persidangan apa maksudnya
Ayo berliterasi
Cara untuk mengisi tabel diatas kalian bisa mencari:
Di internet dan buku paket PPKn klas XI Hal dan buku lain lain yang
relevan. K alau anda sudah dapat melengkapi tabel tentang sistem hukum dan
peradilan RI, Mari kita berlatih dengan mencari tujuan dan fungsi serta sumber
hukum RI!
CIRI CIRI NEGARA HUKUM
Kegiatan Belajar 3

19. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
1. Berdasarkan Konstitusi
2. Menghukum yang bersalah
3. Melindungi masyarakat
4. Menjunjung tinggi hukum / supremasi hukum
5. Menggunakan azas praduga takbersalah
TUJUAN HUKUM
A. Menetapkan peraturan yang harus ditaati oleh seluruh warganya.
B. Menciptakan ketertipan dan kedamaian ,dan kebahagian sebesar-besarnya
(Jeremi Bantham
C. Melindungi masyarakat agar lebih aman dan tentram
D. Menetapkan peraturan yang sifatnya memaksa dan harus ditaati dan bila
diingkari akan dikenai sangsi
KEGIATAN BELAJAR 4
CONTOHPARTISIPASIMASYARAKAT DALAM MENEGAKKAN HUKUM
NO LINGKUNGAN KEHIDUPAN CONTOHPARTISIPASI MANFAATNYA
1 Sekolah
2 Keluarga
3 Masyarakat
Marikitaberlatih!!
Setelah memahami sistem hukum dan peradilan mari kita menjawab
C4. Critical
thinking.

20. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
Kegiatan belajar penugasan kelompok
3. Evaluasi
A. ESAY
1.Apa tujuan hukum nasional Indonesia!
2.Bahwa hukum bersifat memaksadan mengikat!
3.Identifikasikanhukumberdasar fungsinya!
4.Apayang dimaksud UU dalam arti material dan formal !
5.Apayang dimaksud dengan tatahukum Indonesia!
6.Analisaapa yang dimaksudbdengankekuasaan kehakiman!
7.Apayang dimaksud sistemperadilannasional
8.Identifikasikantugas hakimsebagai salahsatu alat
kelengkapanperadilan!
9.Kemukakan bahwa badan peradilanbersifat bebas dantidak
memihak!.
10.Identifikasikanwewenang kepolisiannegaradalam
menyelenggarakantugasnyadibidangpidana!

21. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
Mengerjkansoal dibawah ini bisa mencari bantuan dari sumber
lain selainbukupaket
B. SOAL PILIHAN GANDA
1. Apa pengertian hukum....
a Peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk
mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah
terjadinya kekacauan.
b. Peraturan yang berupa sanksi yang diberikan kepada presiden kepada
masyarakat

22. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
dan bawahan nya.
c. Peraturan yang tidak tetap dan hanya bersifat tertulis untuk kedamaian
masyarakat nya
d. Peraturan yang tidak tetap dan hanya bersifat tidak tertulis untuk kedamaian
negara nya
e. Peraturan yang tidak tetap, bersifat tidak tertulis dan tertulis untuk
kedamaian
masyarakat dan negara nya
2. pernyataan di bawah ini yang mempunyai arti “ walaupun situasi gawat atau
kacau balau hukum harus tetap sebagai panglima ”....
a. Politik harus mendukung yang menang
b. Penguasa atau pejabat memegang hukum
c. Hukum harus tegak walaupun besok akankiamat
d. Kebenaran menurut mayoritas
e. Hukum diganti sesuai selera penguasa.
3. Dibawah ini yang bukan termasuk nama para ahli hukum adalah ....
a. Immanuel Kant
b. Leon Duguit
c. E.M Meyers
d. S.M Amin
e. J.C.T Samuel Agustin
4. Apa pengertian keadilan kodrat alam yang dikemukakan oleh Aristoteles....
a. Perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasayang telah
diberikannya.
b. Perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah
diberikannya.
c. Memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
d. Kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan
perundang-
semaSnegmaatnbgeartfimkirenyelesaikan

23. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
undangan yang telah dikeluarkan
e. Jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah
tercemar
5. ada dua teori yang dikemukakan oleh plato. Di bawah ini yang termasuk 2
teori
plato adalah...
a. Keadilan moral dan keadilan prosedur
b. Keadilan moral dan keadilanperbaikan
c. Keadilan prosedur dan keadilankonvensional
d. Keadilan prosedur dan keadilan perbaikan
e. Keadilan kodrat alamdan keadilankonvensional
6. sistemhukum merupakan....
a. Aturan yang berlaku secar tradisi turun menurun pada suatu negara
b. Hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat
sekarang
c. Kebiasaan atau norma sosial yang berlaku saat itu.
d. Hukum yang di pengruhi oleh penguasa
e. Sistem hukum yang timbul akibat situasi kaca
7. Sistem hukum bertujuan untuk....
a. Mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum
b. Menindas kelompok yang lemah
c. Mengikuti selera sekelompok masyarakat
d. Menakut nakuti warga masyarakat
e. Meningkatkan pendapatan negara dengan lewat denda
8.dibawah ini yang bukan penggolongan hukum berdasarkan kepustakaan ilmu
hukum adalah....
a. Berdasarkan isi danwujudnya
b. Berdasarkan tempat dan waktu berlakunya
c. Berdasarkan kepentingan ekonomi dan politiknya

24. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
d. Berdasarkan sumber dan bentuknya
e. Berdasarkan isi danbentuknya
9. undang undang mempunyai 2 arti yaitu...
a. Material dan formal
b. Material dan moral
c. Formal dan moral
d. Menindas dan balas dendam
e. Balas dendan dan menakuti
10. Yurisprudensi muncul karena adanya....
a. Karena perubahan zaman
b. Peraturan perundang-undangan yang kurang atau tidak jelas
pengertiannya.
c. Karena tuntutan dari tokoh masyarakatsendiri
d. Karena pengaruh budaya luar yang masuk
e. Karena pelanggaran semakin rumit
11. peradilan khusus terdiri atas...
a. Peradilan militer, peradilan agama, peradilan syariah islamdan
peradilan
tata
tata usaha.
b. Peradilan ekonomi, peradilan militer, peradilan agama danperadilan
usaha
c. Peradilan tinggi dan peradilan militer
d. Peradilan adat istiadat, peraadilan lalu lintas dan peradilan agama
e. Peradilan lalu lintas, peradilan syariah islamdan peradilan tata usaha
12. kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 3 lembaga yaitu...
a. Badan peradilan dan kepolisiam
b. Komisi yudisial dan mahkamah konstitusi

25. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
c. Mahkamah agung dan kejaksaan
d. Mahkamah konstitusi, badan peradilan dan mahkamah agung
e. Kejaksaan tinggi dan kejaksaanrendah
13. Dibawah ini yang tidak termasuk badan peradilan yang ada di Mahkamah
Agung adalah...
a. Peradilan agama
b. Peradilan militer
c. Peradilan traktat
d. Peradilan tata usaha negara
e. Peradilan umum
14. Menurut bagan lembaga peradilan nasional. Peradilan umum di bedakan
menjadi 2 yaitu....
a. Pengadilan agama dan peradilan syariahislam
b. Pengadilan tinggi dan pengadilannegeri
c. Peradilan militer utama dan peradilan militer pertempuran
d. Pengadilan tinggi agama dan pengadilanagama
e. Pengadilan tata usaha negara dan peradilanmiliter
15. Menurut bagan lembaga peradilan. Peradilan di MA dibedakan menjadi 2
yaitu
peradilan khusus dan...
a. Peradilan agama
b. Peradilan militer
c. Peradilan negeri
d. Peradilan umum
e. Peradilan tinggi
16. Pancasila merupakan salah satu yang menjadi dasar hukum terbentuknya
lembaga peradilan nasional salah satunya sila ke....
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
Berjuang
untukmasa
depan

26. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
17. UU RI No. 31 tahun 1997 membahas tentang....
a. Peradilan militer
b. Kekuasaan kehakiman
c. Mahkamah agung
d. Peradilan umum
e. Tata usaha negara
18. UURI No. 2 tahun 1986 membahas tentang....
a. Peradilan militer
b. Kekuasaan kehakiman
c. Mahkamah agung
d. Peradilan umum
e. Tata usaha negara
19. UURI No. 5 tahun 1986 membahas tentang....
a. peradilan militer
b. kekuasaan kehakiman
c. mahkamah agung
d. peradilan umum
e. tata usaha negara
20. "Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang
menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat
oleh badanbadan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-
peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukumantertentu"
merupakan pengertian Hukum menurut....
a. Immanuel Kant
b. Leon Duguit
c. E. M. Mayers
d. S. M. Amin
e. J. C. T. Simorangkir

27. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
21. Hukum menurut M. H. Tirtaatmidjaja adalah....
a. Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari
orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendakbebas dari orang
yang lain, menuruti peraturan hukum tentangkemerdekaan.
b. Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan,
ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi
pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya
c. Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku
tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti
kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri
atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan
sebagainya.
d. Kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu
disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban
dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.
e. Hukum ialah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya
penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai
jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggarmenimbulkan reaksi
bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaranitu.
22. Salah satu filsuf yang mengemukakan pendapat mengenai keadilan ialah....
a. Immanuel Kunt
b. Thomas Hobbes
c. Van Koenigswald
d. Benjamin Tucker
e. George Berkeley
23. Keadilan menurut Aristoteles dibedakanmenjadi....
a. 5
b. 4
c. 3
d. 2
e. 1

28. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
24. Keadilan distributif menurut Aristotelesadalah....
a. Perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah
diberikannya.
b. Kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan
perundang-undangan yang telahdikeluarkan.
c. Memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
d. Perlakuan terhadap seseorang dengan tidakmelihat jasa-jasa yang telah
diberikannya.
e. Jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah
tercemar. Misalnya, orang yang tidakbersalah maka nama baiknya harus
direhabilitasi.
25 Yang termasuk keadilan menurut Aristoteles ialah sebagai berikut,kecuali....
a. Keadilan Komutatif
b. Keadilan Kodrat Alam
c. Keadilan Perbaikan
d. Keadilan Prosedural
e. Keadilan Konvensional
26. Berdasarkan UUD RI 1945 Pasal 1 ayat (3), Negara Indonesia ialah....
a. Negara agraris
b. Negara kesatuan
c. Negara hukum
d. Negara kepulauan
e. Negara yang berbentuk Republik
27. Penggolongan hukum dibagi menjadi....
a. 11
b. 10
c. 9
d. 8
e. 7
28. Hukum berdasar wujudnya dibagi menjadi....
a. Hukum memaksa dan hukummengatur
b. Hukum tertulis dan hukum tidaktertulis
c. Hukum privat dan hukum publik
d. Hukum material dan hukum formal
e. Hukum subjektif dan hukum objektif

29. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
29. Dua contoh hukum tertulis ialah hukum .... dan ....
a. Perdata; pidana
b. Traktat; konvenan
c. Acara; adat
d. Traktat; perdata
e. Konvenan; pidana
30. Hukum .... adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam
suatu perjanjian antarnegara
a. Traktat
b. Objektif
c. Tertulis
d. Internasional
e. Formal
31. "Pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas
penting dalam hukum dan penerapannya" merupakan salah satu sumber
hukum yang digunakan para hakim untuk memutuskan perkara yaitu....
a. Traktat
b. Undang - undang
c. Doktrin
d. Yurisprudensi
e. Kebiasaan (custom)
32. Penafsiran garamatikan ialah....
a. Penafsiran menurut sejarah terbentuknya undang - undang
b. Penafsiran yang berhubungan
c. Penafsiran berdasar arti kata
d. Penafsiran yang menghubungkan pasal - pasal dalam undang - undang
e. Semua benar
33. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila
mengandung unsur-unsursebagai berikut,kecuali....
a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
b. Jaminan kepastian hukum
c. Perlakuan sama saat sedang proses pengadilan
d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya
e. Berkaitan dengan hak - hak warga

30. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
34. Pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama termasuk dalam....
a. Peradilan umum
b. Peradilan syariah
c. Peradilan negara
d. Peradilan khusus
e. Peradilan militer
35. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan
dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi....
a. Anggota TNI
b. AnggotaPolri
c. Anggota Densus88
d. AnggotaPengadilan
e. Semua benar
36. Lingkungan peradilan agama adalah Peradilanagama....
a. Nasrani
b. Katolik
c. Kong Hu Cu
d. Hindu
e. Islam
37. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negarayang
melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan ....
guna menegakkan hukum dan keadilan.
a. Perlombaan
b. Peradilan
c. Permainan
d. Sanksi
e. Jawaban inibenar
38. Pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama berbeda. Dimana letak
perbedaannya?....
a. Pengadilan agama bangunannya biasa, pengadilan tinggi agama
bangunannyatinggi
b. Pengadilan agama untuk orang - orang pendek, pengadilan tinggi agama
untuk orang - orang tinggi
c. Pengadilan agama diawasi oleh Eksekutif Legislatif, pengadilan tinggiagama
diawasi oleh Konstitutif
d. Pengadilan agama di ibu kota kabupaten, pengadilan tinggi agama di ibu
kota provinsi

31. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
e. Semua benar kecuali E
39. Peradilan umum dan peradilan khusus termasuk dalam....
a. Peradilan sipil
b. Peradilan nasional
c. Peradilan internasional
d. Peradilan terbuka
e. Peradilan bebas
40 Pedoman dasar dalammengatur kehidupan penyelenggaraan
ketatanegaraan Negara dalam berbagai bidang kehidupan yang meliputi politik,
ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan merupakan pengertian …
a. Negara
b. Dasar Negara
c. Konstitusi
d. Konvensi
e. Traktat
41. Aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik oenyelenggaraan
Negara meskipun tidak tertulis disebut …
a. Konstitusi
b. Yurisprudensi
c. Hukum dasar
d. Konvens
e. Trakta
42. Perwujudan :Pancasila sebagai dasar Negara dalamkehidupan kenegaraan
nampak dalam ..
a. Sikap dan perilaku anggota masyarakat
b. Adapt istiadat dan kebiasaanmasyarakat
c. Peraturan perundang-undangan
d. Sistem sosial yang berbeda
e. Pandangan hidup dan kepribadian bangsa
43 . Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan
Pancasila. Hal ini dapat disimpulkan dari …
a. Supersemar 11 Maret 19661
b. Pembukaan UUD 1945 alinea 1
c. Pembukaan UUD 1945 alinea 4
d. Dekrit Presiden
e. Batang Tubuh UUD 1945
44. Timbulnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam prakteknya terjadi
dengan cara …
a. Pembrontakan
b. Perserikatan
c. Pemecahan

32. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
d. Perjanjian
e. Peleburan
45. Perbedaan bentuk negara kesatuan dengan Negara serikat terletak pada ..
a. Jabatan kepala negara
b. Sistempemerintahan
c. Jumlah undang-undang dasar yang dimiliki
d. Hak untuk mengatur daerahnya
e. Kedaulatan keluar dipegang oleh pemerintah pusat
46. Bentuk pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah…
a. Serikat
b. Kesatuan
c. Demokrasi
d. Republik
e. Monarki
47. Konstitusi yang hanya dapat dirubah jika dengan menggunakan proses
khusus adalah konstitusi yang bersifat …
a. Permanen
b. Umum
c. Rigid
d. Flekksibel
e. Tertulis
48. Istilah konstitusi dalam bahasa inggris adalah …
a. Konstitution
b. Constium
c. Constion
d. Constituin
e. Couscecoen
49. Konstitusi dalam pengertian sempit adalah…
a. Pancasila
b. UUD
c. UU organic
d. Konvensi/Kebiasaan
e. Peraturan perundan-undangan lainnya
50. Keseluruhan aturan dan ketentuan yang menggambarkan system
ketatanegaraan suatu negara merupakan pengertian dari …
a. Kkonstitusi dalam arti sempit
b. Konstitusi dalam arti luas
c. Konstitusi dalam arti menengah
d. Konstitusi dalam arti umum
e. Konstitusi dalam arti tertentu
51. Yang bukan menjadi isi konstitusi adalah…
a. Sifat, bentuk gegara dan bentuk pemerintahan
b. Identitas Negara
c. Jaminan hak-hak azazi manusia
d. Dasar filsafat suatuNegara
KOGNITIF
3

33. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
e. Ketentuan organisasi, wewenang, cara pembentukan, kedudukan lembaga
Negara
52. Pada bagian awal suatu konstitusi biasanya berisi tentang…
a. Cara melakukan perubahan konstitusi
b. Asas dan tujuan Negara
c. Identitas Negara
d. Kedudukan dan wewenang lembaga Negara
e. Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia
53. Peristiwa ketatanegaraan yang sangat penting bagi bangsa Indonesiasetelah
proklamasi yang dilakukan PPKI adalah…
a. Dibentuknya KNIP pengganti MPR
b. Ditetapkannya Pancasila sebagaipandangan hidup bangsa Indonesia
c. Ditetapkannya sistemmulti partai
d. Dibentuknya kabinet yang pertama
e. Disahkannya UUD Sementara
54. Dalammelakukan perubahan-perubahan atau amandemen terhadap UUD
1945 terdapat kesepakatan yang sangat mendasar yaitu tidak melakukan
perubahan terhadap …
a. UUD 1945
b. Batang tubuh UUD 1945
c. Pasal-pasal mengenai lembaga Negara
d. Aturan peradilan
e. Aturan tambahan
55. Sifat dari konvensi adalah..
a. Tetap atau permanent
b. Menjamin tetapnya kekuasaan
c. Sebagai pelengkap menjalankan pemerintahan
d. Tidak bertentangan dengan UUD
e. Melindungi hak pemerintahan
56 Proses perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR pembahasannya
melalui beberapa tingkatan. Pembahasan tingkat yang ketiga dilakukan oleh …
a. Badan Pekerja MPR
b. Rapat paripurna MPR
c. Komisi/Panitia Ad Hoc
d. Rapat Fraksi-fraksi
e. Sidang Umum MPR
57. Perubahan sistematika UUD 1945 dan naskah aslinya nampak pada jumlah
pasalnya dari 37 pasal menjadi …
a. 49 pasal
b. 73 pasal
c. 83 pasal
d. 109 pasal
e. 170 pasal
58. Tujuan perubahan UUD Negara RI 1945 yang dilakukan
bangsaIndonesia adalah

34. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
sebagai berikut …
a. Membentuk struktur ketatanegaraan
b. Mewujudkan kebebasan berpendapat
c. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tata negara
d. Mempertegas kekuasaanpemerintah
e. Memberikan pengukuhan hukum pemerintahan
59. Yang menjadi dasar yuridis perubahan UUD Negara RI adalah…
a. Pasal 3 dan 36
b. Pasal 37
c. Pasal 3
d. Pasal 3 dan 37
e. Pasal 17 dan 28
60. DalamPembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat empat asas
fundamental
yaitu …
a. Asas tujuan Negara, asas dasar Negara, asas pembangunan Negara, asas
politik
b. Asas tujuan Negara, asas konstitusional, asas ketahanan Negara, asas dasar
Negara
c. Asas tujuan Negara, asas konstitusional, asas pembangunan agama, asas
politik
d. Asas dasar Negara, asas konstitusional, asas pembangunan Negara, asas
dasar
e. Asas tujuan negara, asas sosial , asas politik, asas budaya
61.Prinsip dasar yang menjamin prinsip persamaan kedudukan, harhkat dan
martabat warga Negara Indonesia antara lain , kecuali …
a. Pancasila sila kelima
b. Pembukaan UUD 1945
c. Batang Tubuh UUD 1945
d. PiagamInternasional
e. The International Bill of Rights for Woman
62. Dalammelakukan perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 terdapat
kesepakatan yang mendasar yaitu tidak melakukan perubahan terhadap
:
a. Pembukaan UUD 1945
b. Batang tubuh UUD 1945
c. Aturan Peralihan
d. Penjelasan UUD 1945
e. Pasal yang mengattur lembaga tinggi Negara
63. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia bersifat tetap dan
tidak dapat diubah, hal ini dikarenakan …
a. Pasal-pasal UUD 1945 telah diubah
b. Telah disepakati oleh MPR tidak akanmengubah
c. Merupakan kaidah yang fundamental terbentuknya Negara
d. Merupakan keputusan Presiden dan Wakil Presidenterdahulu

35. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
e. Sebagai wujud penghormatan terhadap hasil perjuangan bangsa
64. Hubungan antar Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 adalah bahwa
batang tubuh UUD 1945 …
a. Merupakan pelaksanaan dari Pembukaan UUD 1945
b. Dijabarkan kedalam pembukaan UUD 1945
c. Menjabarkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD
1945
d. Menjabarkan kaidah Negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945
e. Batang tubuh UUD 1945 merupakan uraian yang terperinci dari pembukaan
UUD 1945
65. Menurut pasal 7 B UUD 1945 hasil amandemen istilah impeachment
diberlakukan atas usulan DPR. Adapun lembaga Negara yang berhak memeriksa,
mengadili dan memutuskannya adalah…
a. Kepolisian RI
b. Mahkamah Konstitusi
c. Majelis Permusyawaratan Rakyat
d. Komisi Yudisial
e. KejaksaanAgung
66. Berdasarkan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh
PPKI terdapat pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 adalah…
a. Persatuan, demokrasi dan kerakyatan
b. Keadilan sosial danparlemen
c. Persatuan, keadilan sosial, kedaulatan dan ketuhanan YME
d. Kedaulatan rakyat dan republik
e. Ketuhanan YME
67. UUD 1945 merupakan satu kesatuan naskah yang terdiri atas …
a. Pembukaan, batang tubuh dan penjelasan
b. Pembukaan, batang tubuh dan pasal-pasal
c. Pasal-pasal danpenjelasan
d. Penjelasan dan aturan peralihan
e. Penjelasan umum dan penjelasan pasal dmi pasal
68. Hal-hal di bawah ini merupakan nilai-nilai universal yang terkandung dalam
pembukaan UUD 1945, kecuali …
a. Pengakuan terhadap hak asasi manusia
b. Penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi
c. Kemerdekaan adal hak dari segala bangsa
d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia
e. Penghargaan terhadap perjuangan bangsa Indonesia
69. Dalampembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat hal-hal pokok yang
bertalian dengan Negara RI, kecuali…
a. Sasar Negara
b. Asas politik Negara
c. Ketentuan UUD
d. Bentuk Negara
e. Tujuan Negara.

36. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
70. UUD Sementara 1950 pernah berlaku di Indonesia pada tanggal …
a. 17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959
b. 27 Desember 1949 s.d. 17 Agustus 1950
c. 18 Agustus 1945 s.d. 27 Desember 1949
d. 5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966
e. 5 Juli 1959 s.d. 21 Mei 1989
71. Kurun waktu berlakunya UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 s.d. 11 Maret
1966 disebut periode …
a. RIS
b. Orde Lama
c. Orde Baru
d. Reformasi
e. Demokrasi Liberal
72. Di tengah proses pembahasan perubahan UUD 1945 terdapat kesepakatan
dasar dalam melakukan perubahan dengan cara addendum yaitu perubahan
dilakukan dengan …
a. Boleh merubah naskah asli diganti dengan yang baru
b. Boleh merubah naskah asli ditambah dengan naskah baru
c. Tetap mempertahankan naskah aslinya dan naskah perubahannya diletakkan
melekat pada naskah asli
d. Tetap mempertahankan naskah asli dan naskahperubahannya
e. Boleh merubah naslkah asli untukpenyempurnaannya
78. Yang dijadikan sebagai dasar yuridis perubahan UUD 1945 adalah …
a. Pasal 2 dan pasal 34 UUD 1945
b. Pasal 2 dan pasal 35 UUD 1945
c. Pasal 3 dan pasal 35 UUD 1945
d. Pasal 3 dan pasal 36 UUD 1945
e. Pasal 3 dan pasal 37 UUD 1945
79. UUD 1945 juga mempunyai fungsi dan perubahan sebagai alat control yang
berarti …
a. Alat pengecek UUD itu sendiri
b. Alat pengecek secara material UU
c. Alat pengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak
dengan ketentuan UUD 1945
d. Aat untuk melaksanakan norma-norma yang berlaku saatitu
e. Alat untuk menentukan apakah layak atau tidak suatu keputusan
pemewrintah dibuat
80. Berdasarkan hasil perubahan, jumlah bab UUD 1945 adalah pasal …
a. 13
b. 16
c. 21
d. 25
e. 27

37. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
81 Salah satu tahapan dalam merubah suatu UUD Negara adalah dilihat dari
situasi dan kondisi dimana UUD itu tidak sesuai lagi dengan jamannya antara lain
…
a. Tuntutan reformasi
b. Kehendak MPR
c. Kehendak pemerintah
d. Kehendak parlemen
e. Kehendak parlemen dan pemerintah
82. Sebagai warga Negara yang baik kita harus berpartisipasi aktif dalam
kehidupan bernegara, contohnya adalah …
a. Memperebutkan kekuasaan
b. Mengadopsi budaya barat
c. Aktif dalam perkelahian di sekolah
d. Mengembangkan pendidikan politik
e. Menghambat penyelesaiantugas
83. Mengembangkan budaya bangsa, mengembangkan pendidikan politik
merupakan contoh tindakan yang mencerminkan tanggungjawab warga Negara
di dalam…
a. Memelihara dan memperbaiki proses kehidupan demokrasi
b. Partisipasi aktif kepada Negara
c. Mengembangkan kehidupan masyarakat
d. Memecahkan masalahNegara
e. Partisipasi pada hukum
84. Sebagai warga Negara dalam hidup berbangsa dan bernegara sudah
selayaknya memiliki sikap mengembangkan pola hidup …
a. Konsumtif
b. Individualis
c. Materialis
d. Ingin menguasai
e. Taat pada aturan yang berlaku
85. Penggolongan hukum menurut sumbernya antara lainadalah...
a. Traktat dan Yurisprodensi
b. Tertulis dan tidak tertulis
c. Lokal dan internasional
d. Objektif dan subjektif
e. Publik dan Privat
86. Hukum yang memuat peraturan dan mengatur bagaimana cara
meolakukan dan mempertahankan hukum material adalah hukum....
a. Lokal
b. Subjektif
c. Objektif
d. Material
e. Formal
87. Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam UUD 1945
bagian...

38. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
a. Pembukaan
b. Batang tubuh
c. Aturan tambahan
d. Aturan peralihan
e. Alinea 4 pembukaan
88. Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari
keadilan pada umumnya, berdasarkan pasal 2 UU nomor 2 tahun 1986
adalah peradilan....
a. Militer
b. Agama
c. Tata usaha negara
d. Umum
e. Mahkamah militer
89. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai
kompetensi memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana yang
dilakukan oleh seorang yang bersetatus sebagai angota militer atau yang
disamakan dengan itu disebut peradilan ....
a. Umum
b. Agama
c. Militer
d. Negeri
e. Tinggi
90. Hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur
msyarakat dalam mencari keadilan, oleh karena itu hum bersifat....
a. Fleksibel
b. Mendesak
c. Sementara
d. Mengikat
e. Universal
91. Pendapat para ahli hukum atau sarjana hukum terkemuka disebut...
a. Doktrin
b. Traktat
c. Kebiasaan
d. Justifikasi
e. Yurisprodensi
92. Lembaga yang bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan
hakim agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran,
martabat para hakim adalah....
a. Mahkamah Agung
b. Mahkamah Konstitusi
c. Pengadilan negeri
d. Pengadilan militer
e. Komisi Yudisial

39. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
93. Kewenangan untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai
dugaan pelangaran oleh presiden dan wakil Presiden menurut UUD 1945
adalah
a. Mahkamah Agung
b. Mahkamah Konstitusi
c. Pengadilan tinggi
d. Mahkamah militer
e. Komisi Yudisial
94. Berdasarkan UUD1945 setelah amandemen lahirlah salah satu lembaga
baru di lingkungan peradilan yaitu Mahkamah konstitusi yang berwenang
untuk ....
a. Menguji undang –undang terhadap UUD.
b. Memutus peradilan tingkat kasasi
c. Mengangkat memberhentikan hakim
d. Menguji secara material UUD 1945
e. Membentuk seluruh partai politik
95. Melakukan pengawasan terhadap jalannya perdilan di daerah hukumnya
dan menjaga supaya peradilan diselengarakan dengan sewajarnya
merupakan salah satu fungsi peradilan....
a. Negeri
b. Tinggi
c. Agama
d. Militer
e. Tata usaha negara
96. Sistem hukum memiliki sifatnya tertutup, artinya bahwa pembentuk
undang-undang tidak memberi kebebasan untuk pembentukan
hukum. Contoh hukum yang bersifat tertutup adalah....
a. Hukum pidana
b. Hukum perdata
c. Hukum nasional
d. Hukum internasional
97. Untuk mencapai tujuan hukum, dalam kehidupan individu di tengah
pergaulan hidup masyarakat, perlu suatu pendekatan yang memberi
keseimbangan dan keserasian sebagai berikut kecuali ....
a. Kebebasan dan ketertiban
b. Keleluasaan danketerikatan
c. Kepentingan pribadi dan kepentingan antarpribadi
d. Kesebandingan hukum dan kepastianhukum
98. Menurut UU RI Nomor 8 tahun 2004 Pengadilan Tinggi merupakan lembaga
pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat....
a. Pertama
b. Kedua
c. Banding
d. Peninjauan kembali

40. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
99. Memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata yang berkaitan dengan
sengketa hak waris dalam suatu keluarga, menjadi kewenangan ....
a. Pengadilan Negeri
b. Pengadilan Agama
c. Pengadilan Militer
d. Pengadilan Tata Usaha Negara
100. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 27 ayat (1) menjadi
Landasan Konstitusional berkaitan dengan Persamaan kedudukan ... dalam
hukum dan pemerintahan.
a. Warga Negara
b. Penduduk
c. Rakyat
d. Masyarakat
KEGIATAN TUGAS INDIVIDU KE 2
NO SOAL JAWABAN
1 Tuliskan contoh hukum tidak tertulis
2 Sebutkan penggolongan hukum
berdasarkan masalahnya?
3 Apa yang dimaksud prosedur perdilan
4 Sebutkan alat kelengkapan peradilan
Sebutkan macam-macam hukum formal?
6 18 Agustus 2000
7 Hukum yang berlaku bagi seluruh
wilayah negara disebut hukum
8 Tujuan hukum adalah
9. Apa yang dimaksud hukum
menurut hugo de groot ?
10.Apa yang dimaksud dengan
ketertiban ?
CONTEKS
TUAL 3

41. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
11.Apa yang dimaksud dengan
struktur kelembagaan hukum?
12.Apa yang dimaksud dengan hukum
pidana ?
.
13.Apa tujuan hukum nasional
Indonesia?
14.Apa yang dimaksud dengan hukum
perdata?
15.Apa yang dimaksud dengan hukum
perniagaan?
16.Sebutkan ciri-cirihukum pidana ?
17.Sebutkan tugas pokok kepolisian
negara republic Indonesia?
18.Sebutkan 4 hal yang harus dimiliki
seseorang avocad
19.Jelaskan apa yang dimaksud
dengan peradilan umum?
LATIHAN KE4
NO SOAL JAWAB
1 Negara Indonesia adalah negara
hukum termasuk dalam pasal
berapa?
2 Peraturan tentang perbuatan moral
yang menjamin keadilan termasuk
hukum menurut siapa?
3 Jelaskaan pengertian doktrin?
4 Apa yang dimaksud dengan peraturan
pemerintah?
5 Apa saja contoh hukum tertulis.
Sebutkan 2 saja?
6 Apa yang dimaksud advokat?
7 Terangkan yang dimaksud
penyelidikan?
8 Siapa yang menjadi penuntut hukum?
9 Apa kepanjangan MK?

42. Unit Kegiatan Belajar Mandiri_ MGMP PKN MAN SUMENEP
10 Perbuatan yang dilarang dan dikenai
sangsi yang tegas disebut ?
11 Apa yang dimaksud advokat?
12 Siapa yang menjadi penuntut hukum?