1. Apakah yang dimaksud dengan BKM?
BKM adalah dewan pimpinan kolektif masyarakat warga penduduk kelurahan, dan sebagai
lembaga BKM dapat bertindak sebagai representasi masyarakat warga penduduk kelurahan.
Bagaimana kedudukan BKM di masyarakat kelurahan/desa ?
BKM berkedudukan sebagai lembaga pimpinan masyarakat warga penduduk kelurahan dan
merupakan lembaga pengendali kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan yang
bersangkutan, yang posisinya di luar institusi pemerintah, militer, agama, pekerjaan dan
keluarga.
Apa itu Sosialisasi ?
Dalam konteks proyek P2KP, sosialisasi bukan hanya diartikan bagaimana program P2KP
dapat dipahami oleh masyarakat baik subtansi maupun prosedurnya. Sosialisasi bukan
sekedar diseminasi atau media publikasi, melainkan bagian dari proses pemberdayaan,
dimana diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kritis, menumbuhkan perubahan sikap,
dan perilaku masyarakat. Oleh sebab itu, sosialisasi harus terintegrasi dalam aktivitas
pemberdayaan dan dilakukan secara terus menerus untuk memampukan masyarakat
menanggulangi masalah-masalah kemiskinan secara mandiri dan berkesinambungan.
Pada sisi aktifitas fisiknya, sosialisasi diharapkan menerapkan beberapa pendekatan yang didasarkan atas perbedaan
khalayak sasaran. Pendekatan yang dilakukan, diharapkan bisa membangun keterlibatan masyarakat (sebagai subjek
pelaksana program) melalui pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman untuk menemukan kesepakatan-
kesepakatan bersama yang berpijak pada kesetaraan, kesadaran kritis dan akal sehat.
Pada akhirnya, diharapkan melalui sosialisasi terjadi internalisasi konsep P2KP secara utuh, serta terlembaganya
kebiasaan menanamkan prinsip dan nilai P2KP di kalangan masyarakat dalam segala aktivitasnya.
Apa Tujuan Sosialisasi ?
A. Tujuan Umum
1.)Mengupayakan masyarakat luas memahami dan mampu menginternalisasikan ‘makna’
dari konsep, tujuan, maksud dan metodologi P2KP
2.)Masyarakat luas mengetahui dan memahami perkembangan pelaksanaan proyek P2KP
sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik.
3.)Menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang terdapat dalam siklus proyek
dan kegiatan-kegiatan spesifik proyek.
B. Tujuan Khusus
1.)Terdapatnya komitmen dan kerjasama antara konsultan P2KP dengan pemerintah kabupaten/Kota untuk
merencanakan, melaksanakan dan memonitor-mensupervisi secara bersama-sama kegiatan P2KP
2.)Dapat merangsang minat Kelompok Strategis dan Kelompok Peduli untuk melakukan tindakan baik dalam kerjasama
maupun mem-bangun pengawasan berbasis masyarakat.
3.)Menyebar luaskan hasil-hasil dan perkembangan proyek kepada masyarakat luas.
4.)Bersama dengan bidang pelatihan, menyiapkan materi-materi bagi kepentingan masyarakat kelurahan untuk tujuan
belajar mandiri
5.)Membangun KBP (Kelompok Belajar Perko-taan) dan KBK (Kelompok Belajar Kelurahan) sebagai wujud nyata dari
tumbuhnya kegiatan belajar mandiri masyarakat.
Mengapa BKM perlu dibangun ?
BKM sebagai pimpinan kolektif diperlukan :
1)ketika masyarakat melihat kemiskinan sebagai persoalan bersama yang harus ditangulangi
bersama sehingga diperlukan lembaga pimpinan yang mampu mengendalikan gerakan
bersama tersebut,
2)untuk dapat memimpin gerakan penangulangan kemiskinan dari, oleh dan untuk
masyarakat sebagai upaya bersama
Apakah lembaga yg sudah ada boleh difungsikan ? Kalau tidak mengapa dan kalau

2. boleh apakah syaratnya ? Uraikan
Tentu saja boleh, bila lembaga yang telah ada tersebut memenuhi criteria sebagai lembaga
pimpinan masyarakat kelurahan artinya memiliki persyaratan sebagai berikut ;
1)Wilayah cakupannya meliputi seluruh masyarakat di suatu kelurahan atau desa
2)Legitimasinya diperoleh dari masyarakat
3)Kepemimpinan bersifat kolektif dengan bentuk organisasi sebagai dewan, artinya
keputusan tidak dapat dilakukan oleh ketua atau beberapa anggota saja tetapi oleh sejumlah
anggota dewan sesuai quorum.
4)Seluruh anggota pimpinan dipilih secara demokratik, rahasia, tertutup dan tanpa kampanye
berdasarkan kriteria nilai-nilai luhur
Bagaimana membangun BKM ?
Landasan pembangunan BKM
- Kemiskinan adalah urusan bersama semua warga kelurahan/desa
- Penangulangan kemiskinan sebagai gerakan bersama yang membutuhkan juga
kepemimpinan bersama
- Hasil refleksi kelembagaan
- Hasil refleksi kepemimpinan yang menghasilkan juga kesepatan
criteria seorang pemimpin (anggota BKM)
a)Bentuk Panitia, pembentukan panitia dapat dilakukan oleh para relawan yang difasilitasi oleh fasilitator. Anggota
panitia dapat saja dari warga kelurahan yang belum mendaftarkan diri sebagai relawan tetapi intinya adalah para
relawan
b)Panitia mulai membuat rumusan awal anggaran dasar BKM dan tata tertib pemilihan anggota BKM untuk dibahas di
tiap RT untuk mendapatkan kesepakatan oleh sebanyak mungkin warga. Sedangkan untuk ART anggaran rumah
tangga harus dibuat oleh BKM setelah BKM berdiri.
c)Bekerja sama dengan ketua RT menyelenggarakan pemilihan utusan RT, secara demokratik, tertutup, rahasia dan
tanpa kampanye
d) Utusan RT yang terpilih kemudian sesuai jadwal yg telah disepakati berkumpul dikelurahan untuk melakukan
pemilihan anggota BKM dimana tiap utusan memiliki hak memilih dan dipilih.
e) Kepada anggota BKM yang terpilih kemudian diserahkan mandat oleh panitia untuk menyelesaikan persoalan
kemiskinan yang telah disusun dalam bentuk laporan PS (pemetaan swadaya).
Bagaimana anggaran dasar dan tata tertib pembangunan BKM dirumuskan, disepakati
dan disahkan ?
Panitia pembangunan BKM memulai kerjanya dengan menyusun anggaran dasar BKM dan
tata tertib pemilihan anggota BKM mencakup :
- Berapa jumlah utusan RT
- Berapa jumlah anggota BKM
- Kriteria anggota BKM
- Jumlah nama yang harus dipilih pada pemilihan utusan RT dan pemilihan anggota BKM
- Dsb
Draft rumusan anggaran dasar dan tata tertib tersebut kemudian dibahas dalam pertemuan warga di tiap RT atau
organisasi masyarakat yang ada untuk disempurnakan dan akhirnya disepakati.
Bagaimana kriteria anggota BKM dirumuskan dan disepakati
Kriteria anggota BKM awalnya diperoleh dari hasil refleksi kepemimpinan dan kemudian
dibahas dalam pertemuan warga di tiap RT dan organisasi warga yang ada spt arisan, pkk,
sembahyangan, dsb untuk akhirnya disepakati berlaku untuk seluruh kelurahan/desa. Kriteria
yang dirumuskan merupakan criteria nilai-nilai moral; seperti jujur, ikhlas, rendah hati, adil,
murah hati, belas kasih, dsb, sehingga orang yang nantinya dipilih harus mampu
merepresentasikan nilai-nilai tersebut dalam hidupnya sehari-hari karena untuk itulah dia
dipilih.

3. Mengapa pemilihan harus dilakukan dan bukan penunjukan ?
Penunjukan hanya menghasilkan orang yang dipercaya oleh sebagian kecil elit yang
menunjuk sedangkan pemilihan memberikan peluang sebanyak mungkin masyarakat terlibat
sehingga menghasilkan orang-orang yang dipercaya oleh sebagian besar warga masyarakat.
Siapapun yang nantinya terpilih adalah orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat banyak
bukan oleh segolongan elit saja sehingga perlu dilakukan pemilihan yang melibatkan
sebanyak mungkin warga dewasa (minimum 30%)
Siapakah yang diundang dalam pemilihan, perwakilan KK atau semua orang dewasa
dan siapakah yang mengundang ? Mengapa ?
Yang diundang semua penduduk dewasa dan bukan hanya perwakilan KK sehingga akan
melibatkan pria dan perempuan. Yang mengundang adalah Panitia Pembangunan BKM
bekerja sama dengan RT atau RW setempat dan pada saat pemilihan anggota BKM di tingkat
kelurahan/desa yang mengundang adalah Panitia Pembangunan BKM bekerjasama dengan
Lurah atau Kades.
Dimana atau ditingkat komunitas seperti apa pemilihan utusan seharusnya dimulai?
Mengapa ?
Pemilihan utusan haruslah dimulai di komunitas basis yang paling kecil (RT) dimana tiap
warga masih saling mengenal sehingga dapat dilakukan pemilihan kepemimpinan moral yang
didasarkan pada rekam jejak (track record). Perlu diingat criteria yang disepakati adalah
criteria nilai-nilai moral yang hanya dapat dilihat dari perilaku sehari-hari yang bersangkutan
(rekam jejak).
Apakah perwakilan diijinkan ? Mengapa ?
Perwakilan harus dihindarkan karena perwakilan justeru akan membawa keperpecahan.
Anggota BKM dipilih berdasarkan sifat-sifat baik jadi haruslah mempresentasikan sifat-sifat
baik tersebut. Dengan kata lain anggota BKM bertanggung jawab terhadap manusia tetapi
terhadap nilai-nilai yang direpresentasikan.
Mengapa kampanye tdk dapat dilakukan ? Uraikan
Kampanye dengan sendirinya tidak dapat dilakukan karena pemilihan didasarkan perbuatan
nyata sehari-hari (rekam jejak) bukan janji (kampanye)
Mengapa anggota BKM harus relawan ? Apa implikasinya kalau tidak relawan?
Anggota BKM haruslah relawan dan tidak boleh dibayar oleh sebab :
„X Relawan adalah manifestasi dari nilai ikhlas/tanpa pamrih yang merupakan salah satu
kriteria dasar calon anggota BKM.
„X Anggota BKM bukan orang bayaran (terikat kepada yang membayar) melainkan orang-
orang merdeka yang secara sadar memberikan sebagian waktunya untuk orang lain.
„X Sebagai disinsentif bagi orang-orang yang bermaksud kurang baik.
„X BKM adalah wahana pengabdian bagi orang-orang baik dan murni (ikhlas) yang akan
mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia sejati.
„X Bila anggota BKM bukan relawan maka yang justeru akan terjadi adalah :
- masuknya orang-orang pencari kerja atau orang-orang yang memiliki pamrih.
- BKM bukan lagi wahana pengabdian.
- Anggota BKM juga bukan lagi orang merdeka yang mau menolong sesama melainkan
orang bayaran yang setia kepada yang membayar.
sumber : http://www.p2kp.org

6. AD/ART BKM PANGGUNGHARJO
MUKADIMAH
Persoalan kemiskinan merupakan masalah multidimensi, kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan tetapi juga
mencakup kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuanm, dan
keterbatasan akses masyarakat miskin dalam penentuan kebijakan public yang berdampak pada kehidupan mereka.
Dilain pihak kemiskinan juga dimungkinkan terkondisi oleh struktur maupun kultur masyarakat yang bersangkutan yang
relative tidak mudah dikenali, terlebih oleh masyarakat sendiri. Padahal dengan pengenalan terhadap masalah
kemiskinan itu maka niscaya masyarakat yang bersangkutan akan memiliki bekal yang lebih baik untuk menangani
masalah yang dihadapi.
Disebabkan oleh besaran dan kompleksitasnya, pemecahan masalah kemiskinan tidak lagi dapat dilakukan oelh
pemerintah sendiri melalui berbagai kebijakan sektoral yang terpusat, seragam dan berjangka pendek Pemerintah,
dunia swasta, atau kelompok peduli lainnya lebih tepat berfungsi sebagai fasilitator terhadap kiprah masyarakat dalam
melakukan penanggulangan kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin itu sendiri dan
adanya penghormatan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar mereka yaitu hak social, budaya,
ekonomi, dan politik.
Salah satu pendekatan penanganan masalah kemiskinan melalui P2KP dengan membangun keberdayaan menuju
masyarakat mandiri melalui penguatan lembaga local, yang secara genetik disebut Badan Keswadayaan Masyarakat
(BKM). BKM dibangun oleh dan untuk masyarakat sendiri melalui mekanisme yang sarat dengan nilai-nilai universal
kemanusiaan dan prinsip-prinsip universal kemasyarakatan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut disusunlah
Anggaran Dasar(AD) BKM ini sebagai panduan atas langkah dan kegiatannya. Hal-hal yang lebih rinci, teknis, atau
bersifat penjabaran di muat dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Anggaran Dasar ini.
ANGGARAN DASAR
BAB I
NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU
Pasal 1
1. BKM ini bernama BKM Panggungharjo Yang selanjutnya disebut BKM Panggungharjo
2. BKM Panggungharjo berkedudukan di Kelurahan Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul
3. BKM Panggungharjo didirikan pada hari Rabu tanggal 2 bulan Februari Tahun 2000 untuk waktu yang tidak
ditentukan lamanya.
BAB II
BENTUK DAN SIFAT LEMBAGA
Pasal 2
1. BKM adalah Perhimpunan, yang merupakan lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga.
2. BKM merupakan milik seluruh masyarakat desa/kelurahan, dan bukan milik Pemerintah, Perorangan atau
kelompok masyarakat tertentu dan merupakan wadah sinergis seluruh masyarakat warga kelurahan/desa.
BAB III
AZAS DAN LANDASAN
Pasal 3
1. BKM berazaskan Pancasila
2. Landasan dan dasar filosofi lembaga ini adalah pemberdayaan masyarakat untuk dapat menanggulangi
kemiskinan secara mandiri, efektif, dan berkelanjutan.
BAB IV
VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI SERTA PRINSIP-PRINSIP
Pasal 4
Visi dan Misi
1. Visi BKM adalah terciptanya organisasi warga masyarakat di tingkat local yang memiliki kemampuan strategis
untuk mengatasi persoalan kemiskinan secara mandiri, efektif dan berkelanjutan.
2. Misi BKM adalah membangun masyarakat melalui penguatan kelembagaan local agar menjadi penggerak ,
motivator, dan inisiator terhadap kegiatan kemasyarakatan untuk secara mandiri melakukan upaya-upaya

7. penanggulangan kemiskinan termasuk dengan menjalin kerjasama sinergis dengan pihak lain, baik Pemda (Pemerintah
Daerah), dunia usaha, maupun kelompok peduli.
Pasal 5
Nilai-nilai
BKM berpegang pada nilai-nilai universal kemanusiaan yang dijunjung tinggi, ditumbuh kembangkan dan dilestarikan,
yakni :
a. Kejujuran dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dan
dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan dana dan pelaksanaan kegiatan.
b. Keadilan dalam menetapkan kebijakan, menjawab dan memenuhi kebutuhan nyata dan kepentingan masyarakat
miskin.
c. Kesetaraan dalam pelibatan masyarakat miskin dengan tidak membeda-bedakan latar belakang, asal-usul,
agama, status, jenis kelamin.
d. Kebersamaan semua warga masyarakat dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, lapisan dalam
melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mendorong tumbuhnya kepedulian dan gerakan masyarakat.
e. Kerelawanan/Ikhlas dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
f. Dapat dipercaya semua pihak.
Pasal 6
Prinsip-prinsip
BKM dlm melaksanakan kegiatannya menerapkan prinsip-prinsip universal kemasyarakatan yakni :
a. Demokratis : Dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak,
terutama kepentingan masyarakat miskin, sehingga keputusan yang diambil secara kolektif dan demokratis.
b. Partisipasi : Dalam tiap langkah kegiatan dilakukan secara partisipatif sehingga mampu membangun rasa
kepemilikan dan proses belajar melalui mekanisme bekerja sama.
c. Transparasi dan akuntabilitas : Dalam proses manajemen organisasi masyarakat, sehingga masyarakat belajar
dan melembagakan sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang
dilaksanakan
a. Desentralisasi; dalam proses pengambilan keputusan yang langsung menyangkut kehidupan dan penghidupan
masyarakat agar dilakukan sedekat mungkin dengan pemanfaat sehingga keputusan yang dibuat benar-benar
bermanfaat bagi masyarakat banyak.
BAB V
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN ORGANISASI
Pasal 7
1. Membangun organisasi masyarakat warga (OMW atau civil society organization) yang layak dan mampu
memberikan pelayanan dan wadah perjuangan masyarakat miskin untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhan
masyarakat, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan permukiman;
2. Mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui penguatan kapital
sosial dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka memperkuat keswadayaan masyarakat
warga.
3. Menumbuh kembangkan permberdayaan sosial kemasyarakatan, ekonomi lokal berbasis keluarga,
pemberdayaan sarana dan prasarana dasar lingkungan
4. Meningkatkan jaringan kerjasma antar lembaga masyarakat dalam koordinasi dan keterpaduan penanggulangan
kemiskinan
BAB VI
PERAN DAN TUGAS
Pasal 8
Peran
1. Peran BKM adalah mewadahi aspirasi masyarakat dengan cara :
a. Melibatkan masyarakat agar proaktif dalam proses pengambilan keputusan dalam program pemberdayaan
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya dan

8. b. Memperjuangkan dipenuhinya kebutuhan dasar, sosial, ekonomi dan sarana dan prasarana dasar serta
lingkungan bagi masyarakat miskin.
2. Menjadi sumber energi dan inspirasi untuk membangun sinergi, prakarsa dan kemandirian masyarakat guna
memenuhi kebutuhan dan mewujudkan harkat kemanusiaan.
Pasal 9
Tugas
Tugas Pokok BKM adalah :
a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta aturan main (termasuk sanksi) secara demokratis dan partisipatif
mengenai hal-hal yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan, termasuk penggunaan
dan BLM program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan di wilayahnya.
b. Mengorganisasi masyarakat untuk bersama-sama merumuskan visi,misi, rencana strategis, dan rencana program
penanggulangan kemiskinan (pronangkis)
c. Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil BKM,
termasuk penggunaan dana program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
d. Mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif sejak tahap penggalian ide dan aspirasi, pemetaan
swadaya atau pemilahan kebutuhan perencanaan, pengambil keputusan, pelaksanaan, pemeliharaan hingga monitoring
dan evaluasi.
a. Memberikan penilaian yang telah dilakukan oleh unit-unit pelaksana dan memutuskan proposal mana yang
diprioritaskan didanai oleh dana program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di
wilayahnyaatau dana-dana lain yang dihimpun oleh BKM, atas dasar kriteria dan prosedur yang disepakati dan
ditetapkan bersama.
b. Memonitor, mengawasi dan memberi masukan untuk berbagai kebijakan maupun porogram pemerintah lokal
yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat miskin maupun pembangunan di kelurahannya.
c. Menjamin dan mendorong peran serta berbagai unsur masyarakat khususnya masyarakat miskin dan kaum
perempuan di wilayahnya, melalui proses serta hasil keputusan yang adil dan demokratis
d. Membangun transparasi kepada mayarakat khususnya dan pihak luar umumnya, melalui berbagai media seperti
papan pengumuman, sirkulasi laporan kegiatan dan keuangan bulanan/triwulan serta rapat-rapat terbuka, dan lainnya.
e. Membangun akuntabilitas kepada masyarakat dengan mengauditkan diri melalui auditor external/ independen
serta menyebarluaskan hasil auditnya kepada seluruh lapisan masyarakat
BAB VII
Pasal 10
Kegiatan-kegiatan BKM mencakup kegiatan di bidang lingkungan, ekonomi dan sosial, sebagai upaya penanggulangan
kemiskinan dan pembangunan lingkungan perumahan dan pemukiman.
BAB VIII
ORGANISASI BKM
Pasal 11
1. Pimpinan kolektif BKM terdiri dari lima (5) sampai tiga belas (13) orang, dan satu diantaranya dipilih sebagai
koordinator
2. Sekretariat, sebagai unsur pelaksana teknis harian yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, dan bekerja
purna waktu serta tidak diperkenankan merangkap sebagai anggota BKM serta unit-unit pengelola BKM
3. Dalam pelaksanaan kegiatannya BKM wajib membentuk unit-unit pengelola, antara lain Unit Pengelola
Lingkungan (UPL), Unit Pengelola Sosial (UPS), Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang dipilih dan ditetapkan oleh BKM
Pasal 12
Kesekretariatan
1. Kesekretariatan BKM adalah unsur pelaksanaan administrasi kegiatan sehari-hari yang dibentuk oleh BKM untuk
memperlancar tugas dan fungsi BKM. Unsur pelaksana ini dibentuk oleh BKM sesuai dengan kebutuhan. Kesekretariatan
ini mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada BKM
2. Mekanisme perekrutan staf sekretariat dilakukan BKM melalui rapat anggota BKM. Tata cara perekrutan diatur
dengan aturan tersendiri.
3. Tugas kesekretariatan adalah :

9. a. Menyusun agenda rapat/pertemuan BKM
b. Membuat dan menyebarkan surat undangan
c. Bertindak sebagai notulen dalam setiap acara rapat/ pertemuan BKM
d. Memberikan laporan hasil notulensi kepada seluruh anggota BKM ataupun pihak lain yang berkepentingan
e. Mencatat adminsitrasi keuangan operasional BKM dan mencatat pengelolaan BLM
f. Melaporkan administrasi keuangan kepada BKM secara berkala
Pasal 13
Unit-unit Pengelola BKM memiliki tugas-tugas poko sbb :
1. Unit Pengelola Lingkungan
a. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Panitia
b. Mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan prasarana dasar lingkungan perumahan dan pemukiman yang
dilaksanakan oleh KSM/Panitia pembangunan
c. Motor penggerak masyarakat dalam membangun kepedulian bersama dan gerakan masyarakat untuk penataan
lingkungan perumahan dan pemukiman yang lestari sehat dan terpadu
d. Menggali potensi lokal yang ada di wilayahnya
e. Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yg mendukung program UPL
2. Unit Pengelola Sosial
a. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Panitia
b. Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan KSM/Panitia bidang sosial
c. Membangun mengembangkan kontrol sosial masyarakat melalui media warga/ infokom
d. Memfasilitasi dan mendorong masyarakat/relawan dalam Komunitas Belajar Kelurahan/Desa (KBK/D)
e. Mendorong kepedulian warga dalam kegiatan sosial seperti santunan, beasiswa, sunatan massal, dll
f. Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yg mendukung program UPS
3. Unit Pengelola Keuangan
a. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Panitia
b. Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM keuangan
c. Melakukan pengelolaan keuangan pinjaman bergulir untuk KSM, mengadministrasikan keuangan
d. Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program ekonomi UPK
BAB IX
KEANGGOTAAN
Pasal 14
1. Jumlah anggota BKM harus ganjil antara 5 sampai 13 orang sehingga memungkinan dilakukan pengambilan
keputusan dengan suara terbanyak
2. Anggota BKM adalah warga yang tinggal di kelurahan Panggungharjo yang memenuhi kriteria nilai-nilai
kemanusiaan dan telah ditetapkan serta dipercaya warga untuk mengemban amanat masyarakat untuk menanggulangi
masalah kemiskinan.
3. Anggota BKM dipilih untuk masa bakti maksimum 4 (empat) tahun, dengan tiap tahun dilakukan evaluasi dan
dapat dilakukan penggantian (reshuffle) serta dapat dipilih ulang
4. Anggota BKM menggambarkan keterwakilan nilai-nilai kemanusiaan, bukan keterwakilan wilayah, golongan
maupun kelompok tertentu.
5. Sistem pemilihan anggota BKM adalah sistem pemilihan langsung secara rahasia, tanpa pencalonan, tanpa
kampanye dan tanpa rekayasa
6. Tata cara pemilihan diatur dalam aturan tersendiri
BAB X
LEGALITAS BKM
Pasal 15

10. 1. Legalitas BKM tercermin dari proses pembentukannya yang melibatkan seluruh komponen masyarakat
2. Hasil kesepakatan masyarakat yang dirumuskan dalam rembug warga selanjutnya dicatatkan pada Notaris Tri
Diyani K. Djati, S.H. pada tanggal 17 Maret 2000 dengan nomor 27
BAB XI
PERANGKAT ORGANISASI DAN MUSYAWARAH
Pasal 16
PERANGKAT ORGANISASI
BKM memiliki perangakat organisasi yang meliputi :
1. Musyawarah/Rembug Warga
2. Musyawarah Anggota
3. Sekretariat
4. Unit-unit Pelaksana
Pasal 17
MUSYAWARAH WARGA
1. Rembug warga tahunan diadakan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali
2. Rembug warga tahunan dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban BKM atas kegiatan selama satu tahun
berjalan
3. Teknis pelaksanaan dan tatacara rembug warga tahunan diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga
Pasal 18
MUSYAWARAH WARGA LUAR BIASA
1. Rembug warga luar biasa dapat dilakukan apabila dalam pelaksanaan terjadi penyimpangan AD/ART
2. Rembug warga luar biasa bisa diusulkan oleh anggota BKM maupun masyarakat
3. Tata cara rembug warga luar biasa diatur dalam ART
Pasal 19
MUSYAWARAH ANGGOTA
1. Nusyawarah anggota BKM diadakan minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan
2. Musyawarah anggota dilakukan untuk membahas segala permasalahan tentang kemiskinan, dan merumuskan
kebijakan yang harus diambil berkenaan hal tersebut
3. Teknis pelaksanaan dan tata cara musyawarah anggota diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga
BAB XII
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 20
1. Musyawarah anggota dan sidang-sidangnya dianggap memenuhi quorum apabila oleh sekurang-kurangnya 50
% + 1 Jumlah anggota BKM
2. Syarat dan ketentuan lain tentang musyawarah anggota diatur dalam ART BKM
3. Rembug warga tahunan dianggap memenuhi quorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% + 1 khusus
untuk perubahan Anggaran Dasar keputusan sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari
jumlah utusan warga yang hadir
4. Ketentuan dan pengaturan tentang Rembug Warga Tahunan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga
Pasal 21
Pengambilan Keputusan
1. Keputusan yang diambil pada saat musyawarah anggota BKM maupun Rembug Warga Tahunan diusahakan
atas dasar hikmah kebijaksanaan, musyawarah dan mufakat
2. Bila keputusan dengan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka keputusan dapat diambil berdasarkan
suara terbanyak

11. 3. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dianggap syah apabila didukung oleh sekurang-kurang nya 50
% +1 dari jumlah yang hadir.
BAB XIII
SUMBER-SUMBER PENDANAAN BKM
Pasal 22
Keuangan diperoleh dari :
a. Bantuan langsung masyarakat (BLM) yang berasal dari P2KP
b. Bantuan dari pemerintah baik pusat maupun daerah
c. Swadaya masyarakat
d. Bantuan dari Donor
e. Kerjasama dengan pihak ketiga baik swasta, LSM, Perguruan tinggi, Perbankan, dll
f. Kegiatan-kegiatan lain oelh UP-UP yang sah
BAB XIV
TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS
Pasal 23
1. Pertemuan rutin antara BKM, UP-UP,KSM/Panitia,Relawan,Utusan Warga, dan Pemdes, setiap bulan atau
triwulan untuk menyampaikan informasi perkembangan keputusan, kegiatan dan keuangan yang telah dilakukan dan
akan dilaksanakan BKM
2. Pembuatan dan optimalisasi pemanfaatan papan-papan informasi di seluruh lokasi strategis yang ada di
kelurahan tersebut
3. Dilaksanakan audit oleh auditor independen secara rutin setiap tahun
4. Menyebarluaskan hasil-hasil audit, ataupun hasil-hasil pemerikasaan kepada seluruh masyarakat di wilayahnya
5. Melakukan konsultasi publik dalam hal keputusan dan kebijakan yang akan ditetapkan dan diterapkan BKM
6. Membentuk dan mengembangkan Komunitas Belajar Kelurahan (KBK) dibawah UPS dan dimotori relawan-
relawan
7. Membuat dan menyebarluaskan secara berkala buletin atau leaflet tentang informasi singkat perkembangan
kegiatan, keputusan dan keuangan BKM
1. Sarana-sarana dan media-media lainnya yang sejalan dengan prinsip transparasi dan akuntabilitas
BAB XV
PEMBUBARAN
Pasal 24
Ketentuan Pembubaran
1. Pembubaran BKM hanya dapat dilakukan dengan keputusan yang melibatkan unsur masyarakat melalui Rembug
Warga
2. Dalam hal BKM dibubarkan maka seluruh kekayaan yang dimiliki diserahkan kepada masyarakat yang
pelaksanaannya diatur tersendiri melalui RWK
BAB XVI
PENUTUP
Pasal 25
1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar, akan diatur dalam anggaran Rumah Tangga
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan