Dokumen tersebut membahas pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem e-purchasing dan e-katalog yang diselenggarakan oleh LKPP. Sistem ini menggunakan kontrak payung antara LKPP dan penyedia untuk mencantumkan harga dan spesifikasi barang/jasa tertentu dalam katalog secara elektronik agar instansi pemerintah dapat melakukan pemesanan secara online."

1. PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
MELALUI E-PURCHASING
Fadli Arif
Direktur Pengembangan Sistem Katalog
Disampaikan pada
Sosialisasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah (ULPD)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
dan Penggunaan Sistem e-Katalog
Jakarta, 13 Maret 2014

2. Tujuan Presentasi
• Menjelaskan Latar Belakang, Definisi, Maksud dan
tujuan, Kebijakan dan Aturan Prosedur Proses
Keputusan Penggunaan Kontrak Payung, dan
menetapkan Prioritas dalam Pengembangan Sistem
Katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah

3. Latar Belakang
• Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah aktifitas
pemerintah yang paling rawan dengan korupsi (Kaufmann,
World Bank 2006)
• Kasus korupsi pengadaan BJP sebanyak 38% dari kasus yang
ditangani oleh KPK (Lap Tah KPK 2012)
• Pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat dari
tahun ke tahun seiring peningkatan belanja pemerintah
(APBN 2014 Rp. 1.842,5 T). PBJP lebih kurang 30% dari APBN
• Pembenahan manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah
akan mengurangi korupsi pada belanja pemerintah (uang
publik) sekaligus meningkatkan efisiensi pengunaan
anggaran (best value for money)

4. Renungan
Sistem yang ada
melahirkan hasil yang ada.
Jika diinginkan hasil yang
lain, sistem harus diubah
(Sir Christopher Bal)

5. Legislative & Regulatory
Framework
Institutional Framework &
Management Capacity
Integrity &
Transparancy
(Anti Corruption)
Procurement
Operation and
Market Practice
*Based on Indicators Form OECD DAC
• Perpres 54/2010 – Perpres 70/2012
• Berbagai PerKa LKPP (SBD, dsb)
• RUU1
2
3 4
• LKPP
• ULP/Pejabat Pengadaan
• LPSE (E-Procurement)
• PA/KPA – PPK – dsb
• Sertifikasi Ahli Pengadaan
• Jabfung PB/J
(Professionalizing the Field)
Sistem
Pengadaan
Publik• Kewenangan Pengadaan
Langsung
• E-Procurement (terdiri
dari e-Tendering dan
e-Purchasing)
Tranparansi
Pakta Integritas
Kode Etik
4 Pilar Reformasi PB/J Pemerintah

6. Garis Besar Pengadaan BJP
KebutuhanBarang/Jasa
Swakelola
Dikerjakan Sendiri
Instansi
Pemerintah
Kel. Masyarakat
Penyedia
Pelelangan
Pelelangan
Konvensional
e_Tendering
Non Lelang
E_Purchasing
Penunjukan
Langsung
Pengadaan
Langsung
E_Procurement
(SPSE)

7. Perbedaan e_Puchasing, Pengadaan Langsung dan
Penunjukan Langsung
e_Purchasing Pengadaan
Langsung
Penunjukan
Langsung
Batasan Nilai
Pengadaan
Tidak Terbatas Sd. Rp 200 Juta
(B/PK/Jl)
Sd. Rp 50 juta (JK)
Tidak Terbatas
Syarat penggunaan Barang/jasa yang
dibeli tercantum
dalam e_Katalog
tidak ada, Memenuhi
ketentuan
penunjukan
langsung (Pasal 38
atau Pasal 44)
Proses Pemilihan Melalui SPSE Konvensional
(langsung kepada
Penyedia)
Konvensional
(langsung kepada
Penyedia)
Pemilihan Penyedia tanpa Pelelangan

8. Definisi
 eKatalog adalah sistem informasi elektronik
yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis
dan harga barang/jasa tertentu.
 Pencantuman harga dan spesifikasi teknis
suatu barang/jasa berdasarkan pada kontrak
payung antara LKPP dan Penyedia
Barang/Jasa
 eKatalog sebagai dasar bagi K/L/D/I
melakukan pemesanan barang/jasa melalui
ePurchasing.

9. Dasar Hukum Kontrak Payung
Dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 terdapat 2 ketentuan yang
terkait dengan Kontrak Payung, yaitu :
1. Pasal 53 (Bab : Pengadaan barang/jasa melalui penyedia
barang/jasa. Bagian Penetapan Jenis Kontrak. Ketentuan
yang terkait dengan Jenis Kontrak berdasarkan
Pendanaan); dan
2. Pasal 110 (Bab Pengadaan secara Elektronik, Bagian E-
Purchasing).

10. Definisi Kontrak Payung
Pasal 53 :
Kontrak Payung (Framework Contract) merupakan
Kontrak Harga Satuan antara Pejabat K/L/D/I
dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat
dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa
yang lebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa
terjamin, dan sifatnya dibutuhkan secara
berulang dengan volume atau kuantitas
pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada
saat Kontrak ditandatangani; dan
b. pembayarannya dilakukan oleh setiap
PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil
penilaian/ pengukuran bersama terhadap
volume/kuantitas pekerjaan yang telah
dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa
secara nyata.
Penjelasan Pasal 53 ayat
(3) :
Pejabat K/L/D/I dimaksud adalah
Pejabat yang berwenang mewakili 1
(satu) atau lebih dari 1 (satu) PPK
untuk melakukan perjanjian.
Pengadaan Barang/Jasa dengan
Kontrak Payung antara lain dilakukan
untuk pengadaan alat tulis kantor
(ATK), pekerjaan pengadaan
kendaraan dinas, jasa boga, jasa
layanan perjalanan (travel agent),
dan pekerjaan/jasa lain yang sejenis.

11. Pasal 110 :
(1) Dalam rangka E-Purchasing, sistem katalog
elektronik (E-Catalogue) sekurang-kurangnya
memuat informasi teknis dan harga
Barang/Jasa.
(2) (2) Sistem katalog elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh
LKPP.
(2a) Barang/Jasa yang dicantumkan dalam katalog
elektronik ditetapkan oleh Kepala LKPP.
(3) Dalam rangka pengelolaan sistem katalog
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), LKPP melaksanakan Kontrak Payung
dengan Penyedia Barang/Jasa untuk
Barang/Jasa tertentu.
(4) K/L/D/I melakukan E-Purchasing terhadap
barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem
katalog elektronik.
Penjelasan Pasal 110 :
(Ayat 1) : E-Purchasing diselenggarakan dengan tujuan:
a. terciptanya proses Pemilihan Barang/Jasa secara
langsung melalui sistem katalog elektronik (E-
Catalogue) sehingga memungkinkan semua
ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih Barang/Jasa
pada pilihan terbaik; dan
b. efisiensi biaya dan waktu proses Pemilihan Barang/
Jasa dari sisi Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna
Barang/Jasa.
(Ayat (2) : Cukup jelas
(Ayat (2a) : Barang/Jasa yang dapat dimasukkan ke dalam
katalog adalah barang/jasa yang sudah tersedia dan
sudah terjadi kompetisi di pasar, antara lain kendaraan
bermotor, alat berat, peralatan IT, alat kesehatan, obat-
obatan, sewa penginapan/hotel/ruang rapat, tiket
pesawat terbang, dan pengadaan benih.
Ayat (3) : Berdasarkan Kontrak Payung (framework
contract), LKPP menayangkan daftar barang beserta
spesifikasi dan harganya pada sistem katalog elektronik
dengan alamat www.e-katalog.lkpp.go.id.
Ayat (4) : Cukup jelas
Definisi Kontrak Payung

12. Tujuan Kontrak Payung
1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses dan administrasi
pengadaan;
2. Memperoleh cost reduction karena dilakukan agregasi belanja;
3. Menjamin ketersediaan supply untuk jenis barang/jasa yang
tertentu (critical items) atau yang bersifat mendesak (urgent);
4. Terstandarisasinya proses pengadaan dan spesifikasi
barang/jasa yang dicantumkan dalam Kontrak Payung;
5. Pengelolaan pengadaan yang lebih baik untuk pengadaan yang
bersifat berulang atau volume kecil;
6. Pengelolaan rantai supply yang lebih baik;
7. Mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah;
8. Meningkatkan kemampuan industri dalam menyediakan
kebutuhan Pemerintah.

13. Lingkup Kontrak Payung
Kontrak Payung tepat digunakan untuk kondisi :
• Barang/jasa yang sudah standard (tidak kompleks), dan nilai belanjanya besar
• Ketika waktu ataupun jumlah barang/jasa yang diperlukan tidak dapat
dipastikan (Indefinite Basis)
• Ketika barang/jasa diperlukan secara terus menerus dalam waktu tertentu
(Repeated Basis)
• Ketika barang/jasa diperlukan dalam keadaan Emergency
Bottleneck
Leverage
Strategic
Routine
Low
Low
High
Total Value / Expenditure
of Category
Risk/Complexity
High
PotentialGoods/
Services For Framework
Contracting
FA tidak tepat digunakan untuk kondisi :
 complex goods and/or services
 highly technical goods and/or services
 large investment or capital contracts.

14. Proses Keputusan Penggunaan
Kontrak Payung (FA)
Kebutuhan yang
Berulang?
Apakah anggaran
yang dikeluarkan
cukup besar dalam
setahun
Strategis atau
Kebutuhan
tidak terencana?
Bagaimana
sifat alamiah
demand dan
supply?
FA
berdasarkan
Pasal 53
Tidak
Ya
Highly
Complex /
Technical
Low to
Moderate
Barang/
Jasa
Apakah
Barang/jasa yang
bersifat standar
atau kompleks?
Apakah terdapat
pengaruh negatif
terhadap supply
market?Ya
YaTidak
Tidak
Tidak
Single buyer
dengan
Single or multi
suppliers
Multi buyers
dengan single atau
multi suppliersYa
FA
berdasarkan
Pasal 110
Bukan
materi
FA

15. Menetapkan Prioritas
LeverageStrategic
Low
Low
High
Kemudahan dalam pelaksanaan
Manfaat
High
Priority 2
Prioritas 1
Prioritas 3
Potensi Manfaat
 Potensi peningkatan efisiensi administrasi yang dapat diperoleh
 Potensi penghematan (savings) yang diperoleh dari harga B/J yang
lebih murah
 Manfaat yang diperoleh pemerintah karena dapat mengamankan
pasokan kebutuhan B/J dan mengurangi lead time
 Kemampuan untuk mencapai tujuan prioritas pemerintah melalui
struktur FA (misalnya tujuan mendorong partisipasi UMKM,
mendukung program KB atau kesehatan ibu-anak)
Kemudahan Pelaksanaan
 Kemudahan untuk memperoleh informasi pasar terkait dengan B/J yang diusulkan (harga, spesifikasi,
tingkat persaingan, dll). Semakin mudah kita mendapatkan informasi tersebut maka penyusunan FA
juga semaikin mudah
 Kebutuhan spesifikasi yang sama pada seluruh K/L/D/I. Semakin umum dan standard B/J yang
dibutuhkan oleh K/L/D/I, semakin mudah pelaksanaan FA
 Kemudahan dalam proses transaksi pada tahap pembelian (second stage process). Pelaksanaan FA
lebih mudah jika proses transaksi pembelian langsung oleh K/L/D/I mudah dilakukan

16. Contoh Barang/Jasa yang tepat melalui
Kontrak Payung
Barang/Jasa tercantum dalam FA di Belgia, Inggris, Denmark, Italia antara lain:
• Electricity
• Gas
• Fuel/heating
• Fixed Telephony
• Financial Services
• PC Desktop
• Printers
• Servers/network
• Catering
• Photocopiers
• Furniture
• Official Cars
• Leasing of Vehicles
• Car Insurance
• Travel/hotels
• Petrol/Transport

17. Barang/Jasa tercantum dalam FA di Australia dan US antara lain :
• IT hardware and equipment;
• IT software and Services;
• Telekomunikasi;
• Kendaraan Bermotor;
• Bahan Bakar;
• Utilities (listrik dan gas);
• Travel (termasuk travel agent);
• Jasa Profesi diantaranya Legal Service, Audit Service, Consulting Service
(contoh Management Consulting);
• Recruitment Services;
• Security;
• Peralatan kantor dan ATK;
• Alat kesehatan dan BMHP;
• Hardware and consumables (contoh : electrical appliances);
• Mesin dan Peralatan;
• Materials (material konstruksi).
Contoh Barang/Jasa yang tepat melalui
Kontrak Payung

18. e_Katalog LKPP

19. Alur Proses – Ecatalogue
LKPP K/L/D/I Penyedia Barang/Jasa
Surat Permohonan Usulan
Barang/Jasa untuk
E-Purchasing
Surat Usulan Barang/Jasa untuk
E-Purchasing
Proses Usulan K/L/D/I akan dilaksanakan bersama-sama oleh LKPP dan
K/L/D/I antara lain melalui :
study kebutuhan K/L/D/I, supply chain management, logistic management,
memilih metoda pengadaan dan pra-katalog.
Diskusi proses bisnis,
distribution channel, pricing
regulation
Pra Katalog melalui metoda pengadaan yang dipilih dan disepakati bersama.
Apabila metoda pengadaan yang dipilih adalah melalui lelang maka pra katalog akan mengikuti tatacara proses
pelelangan. Namun apabila metoda pengadaan yang dipilih adalah non lelang maka proses pra katalog adalah negosiasi
harga dan framework contract.
SETUJU Framework Contract
Proses dan penandatangan
Framework Contract oleh
Kepala LKPP
Tayang E-Catalogue
(www.e-katalog.lkpp.go.id
E-Purchasing K/L/D/I membeli melalui e-
purhcasing
Alur Proses PenyusunanE-Katalog

20. Alur Proses – E-Purchasing
LKPP K/L/D/I Penyedia Barang/Jasa
E-Purchasing Surat Pesanan dari K/L/D/I
melalui LPSE
Respon, Proses pesanan,
(Negosiasi harga-jika
diperlukan), Kontrak
KONTRAK
Monitoring-Evaluasi untuk pelaksanaan Framework
Contract dan penyerapan anggaran
Alur Proses E-Purchasing

21. Penutup
• Pencapaian Efisiensi pengadaan barang jasa
pemerintah tidak hanya diukur dari mendapatkan
harga yang terendah. Yang tidak kalah penting adalah
bagaimana agar proses pengadaan (pemilihan
penyedia) tersebut juga berjalan secara efisien
• Penerapan Kontrak Payung dalam pengadaan
barang/jasa tertentu, dapat meningkatkan efisiensi
proses pengadaan barang/jasa.
• Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
(SPSE), melalui e-purchasing merupakan langkah
penting dalam pencapaian efisien tersebut.

22. Terima kasih
Direktorat Pegembangan Sistem Katalog
Deputi Bidang Monitoring dan Pengembangan Sistem Informasi
SME Tower – Lantai 7
Jln. Jend Gatot Subroto Kav.94 – Jakarta Selatan 12780
Tel/Fax 021-7989517
fadli_arif@lkpp.go.id
lkpp.go.id

23. Fadli Arif
NIP : 19670704.199303.1.001
Pembina Tk. I/IV b
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
[LKPP]
Pengalaman
 Direktur Pengembangan Sistem Katalog, LKPP ( Feb 2014- sekarang)
 Direktur Pelatihan Kompetensi, LKPP (Juni 2013- Feb 2014)
 Direktur Penyelesaian Sanggah, LKPP (Jan 2012- Juni 2013)
 Kasubdit Pelayanan Sanggah Wilayah Barat, LKPP ( Jan 2009-Jan 2012)
 Kasie Rancang Bangun Pelabuhan SDP, Kementerian Perhubungan (2008)
 Kasie Anev Jaringan Transportasi SDP, Kementerian Perhubungan (2002)
 Kasie Perambuan SDP, Kementerian Perhubungan (1999)
Alamat : SME TOWER Lt. 7 Jl. Jenderal Gatot Soebroto Kav 94 Jakarta Selatan
Kontak : W : www.lkpp.go.id, E : fadli_arif@lkpp.go.id, P : 0812 83 404 55