This is the last chapter: Rekonstruksi Negara Ideal

1. Pendahuluan
Prinsip-prinsip Rekosntruksi dan Syi’arsyi’ar Terapan
Dasar rekonstruksi daulah Islamiyah= al-Qur’an
• Prinsip Rekonstruksi
– Rabbaniyah 1
– Peningkatan kualitas jiwa 2
– Penegasan keyakinan adanya al-jaza’/balasan amal
1
– Deklarasi ukhuwah sesama manusia 3
– Mengangkat harkat, proklamasi
solidaritas, emansipasi, perincian tugas pria dan
wanita 3

2. – Jaminan pada masyarakat – hak-hak 5
– Pengendalian dua naluri: memelihara
jiwa, keturunan 2
– Tegas memerangi tindak kriminal yang berat 6
– Peneguhan wihdatul ummah 8
– Kewajiban berjihad 7
– Daulah sebagai wahana pemeliharaan
fikrah, perealisasian target dan
mentansformasikan kepada semua manusia

3. • Syi’ar-syi’ar terapan= kewajiban
–
–
–
–
–
–
Shalat, zikir, taubat, istighfar
Puasa, iffah, zuhud
Zakat, sedekah, infaq
Haji, siyasah
Bekerja, mencari penghasilan
Jihad, perang, persiapan pasukan, perawatan
keluarganya
– Amr bil ma’ruf, memberikan nasihat
– Nahi ‘anil munkar, pemboikotan daerah dan
pelaku kemungkaran

4. –
–
–
–
Pembekalan ilmu dan pengetahuan
Bermuamalah yang baik, berakhlah utama
Sungguh-sunggguh dalam menjaga kesehatan
Solidaritas sosial peimpin dan rakyat

5. Pasal kesebelas
Pemikiran politik

6. • Pendahuluan
– Defenisi politik:
• Keahlian, kekuatan, kemampuan memerintah dan
menjalankan Negara, meraih tujuan, mewujudkan
sikap mengalah yang timbal balik dan mewujudkan
konsensus
• Ibnu Qayyim: semua aktivitas yang mendekatkan
manusia kepada kemaslahaan dan menjauhkan dari
kerusakan serta mengantarkan kepada keadilan,
meskipun tidak ditegaskan oleh Rasul dan
disinggung oleh wahyu

7. – Defenisi daulah: Pihak yang memiliki
wewenang untuk menggunakan
kekuatan/kekuasaan yang legitimate/lembaga
politik yang memiliki wewenang secara mutlak
untuk menata kehidupan umum disebuah
wlayah melalui departemen-departemennya

8. • Titik Tolak
– Integritas Islam mewajibkan adanya perjuangan politik
– Negara mencerminkan fikrah
– Seorang muslim tidak boleh menyia-nyiakan
tanfidz/pemerintahan
– Umat harus menuntut hak-hak keislamannya kepada
pemerintah
– Pemantapan, penyebaran dakwah, perjuangan
konstitusional adalah sarana paling aman bagi
masyarakat
– Pemerintahan adalah bagian dari rukun sistem Islam
– Proporsional dan rasional dalam sistematika interaksi
dengan berbagai masalah pemerintahan

9. • Konsep-konsep dasar landasan proyek:
– Al-’Urubah/Arabisme
• Konsepnya: sesungguhnya arab itu bahasa (hadits
riwayat Ibnu Katsir dari Mu’az ibn Jabal) – orang
berbahasa Arab=orang Arab, Arab melemah=Islam
melemah
• Kedudukan bangsa Arab: Umat Islam pertama dan
bangsa terpilih, kebanggaan pada Arab bukan karena
fanatisme, sombong atau permusuhan

10. – Nasionalisme
• Konsep nasionalisme
Nasionalisme kerinduan- cinta tanah air
Nasionalisme kebebasan dan kehormatankedaulatan tanah air
Nasionalisme kemasyarakatan- kesatuan tanah air
• Landasan nasionalisme: ukhuwah
Islamiyah, pengabaian pada penjajahan= tindak
kriminalisme
• Batas-batas nasionalisme: aqidah
• Tujuan nasionalisme: lebih dari kebebasan
negeri, membimbing manusia

11. – Kebangsaan
• Konsep kebangsaan
– Kebangsaan kejayaan
– Kebangsaan umat
– Bukan kebansgaan jahiliyah
• Dasar-dasar kebangsaan: loyalitas pada Allah, Rasul
saw, dan mukmin
– Internasionalisme
• Konsep Islam tentangnya: ukhuwah insaniyah
• Internasionalisme adalah silsilah terakhir dalam
proyek

12. Pasal Kedua Belas
Perjuangan politik

13. • Target-target Politik Bagi Dakwah
–
–
–
–
–
Pembebasan negeri-negeri Islam
Persatuan negeri-negeri Islam
Mendirikan daulah Islamiyah
Mewujudkan persatuan Arab
Mewujudkan persatuan Islam

14. • Strategi-strategi Perjuangan Politik –
sarana:
– Aktivitas inromasi yang intens
– Dialog dengan para pemimpin pemerintahan
– Pembentukan komite-komite perundangundangan dan pengajuan usulan
– Menyiapkan berbagai perbaikan dan
penyampaian kepada pihak yang berwewenang
– Memasuki dewan-dewan
perwakilan, mendirikan atau terlibat dalam
kepartaian
– Menyerukan tuntutan-tuntutan politik
– Membangun aliansi politik

15. • Tahapan-tahapan Perjuangan Politik
– Pengenalan
– Pembentujan
– pelaksanaan

16. • Sikap-sikap Politik Bagi Dakwah – terkait
aspek proyek kebangkitan
– Pemerintahan
• Bagian dari sistem Islam
• Tidak mungkin seorang muslim mengakui sistem
yang tidak berpijak pada Islam
• Berjuang menegakkan syari’ah adalah wajib dan
sebaliknya bila berdiam diri
• Tujuan IM adalam pemberlakuan syari’at, bukan
pemerintahan
• Perjuangan konstitusional adalah alternatif terakhir
• Adanya basis demografis sebagai pelicin dan pijakan
tegaknya pemerintahan Islam

17. – Perundang-undangan
• UU adalah aturan dasar pemerintahan yang bersifat
global, mengatur batas kekuasaan, kewajiban dan
hubungan degan rakyat. Hukum adalah peraturan
hubungan antar individu
• Prinsip perUU: perlindungan hak, musyawarah,
ketundukan dan tanggung jawab pemerintah pada rakyat,
kontrol program.
• Dasar-dasar perUU: diambil dari nash
– Hukum
• Islam telah menjelaskan prinsip-prinsip perUU dan
perincian hukum
• Menolak adanya pertentangan antara hukum dengan
Islam – hukum sejalan dengan Islam
• Harus dilakukan perbaikan hukum agar sesuai dengan
perUU Islam

18. – Kepartaian
• Kepartaian politik dari segi prinsip – persatuan lebih
diutamakan
• Kepartaian yang tidak bisa diterima
• Tumbuhnya kepartaian dan latar belakangnya –
pada saat yang tidak kondusif
• Dampak buruk kepartaian – merusak tatanan
kehidupan, perpecahan
• Sistem perwakilan dan sistem kepartaian – tidak
dibutuhkan sistem multi partai
• Perbedaan antara kepartaian dan kebebasan
berpendapat
• Koalisi antar partai – tidak bermanfaat, hanya
penenang sesaat

19. • Kepartaian yang diterima – bila bangsa sudah sempurna
kedaulatannya dan menemukan jatidirinya
• Kepartaian yang bersih – IM
• Ijtihad maktabul irsyad – perlu upaya meneguhkan
sistem multi partai sebagai jaminan penghapusan
kekuasaan otoriter
– Minoritas dan WNA
• Sikap umum – al-Mumtahanah: 8
• Mensakralkan kesatuan umat manusia dan kesatuan
Agama – al-Hujurat:13
• Sikap teradap kaum Kristiani – memperoleh hak dan
kewajiban negara yang sama
• Sikap terhadap WNA – perdamaian, konsisten dan tegas
ali Imran: 118-119
• Konsep kewarganegaran IM – KTP= ahludzimmah

20. – Peran wanita di politik
• Prinsip umum – perempuan memiliki peran khusus
• Ijtihad maktabul irsyad – memberikan hak kepada
perempuan untuk aktif dalam aktifitas umum dan
perjuangan politik
– Demokrasi
• Komitmen sengan kaidah-kaidah eksperimen demokrasi
– reformasi politik = pintu reformasi segala bidang =
demokrasi
• Prinsip-prinsip demokrasi IM : rakyat = sumber
kekuasaan, komit pada pemilihan umum, kebebasan
berkeyakinan, menegakkan syi’ar keagamaan agama
samawi, kebebasan bersuara, berkelompok, pergerakanmobilisasi masa, berpawai, pengokohan peran aktif
rakyat di dewan, haknya, independensi
peradilan, pemisahan lembaga penyidikan dan
penuntut, militer dan aparat keamanan independen.

21. – Persatuan
•
•
•
•
•
Persatuan – ukhuwah
Persatuan nasional
Persatuan arab
Persatuan Islam
Persatuan dunia
– HAM
• HAM = kewajiban agama
• Menghormati HAM = tuntutan sosial dan
internasional

22. Pasal Ketiga Belas
Program politik

23. • Pendahuluan
Konsep Program
– Karakterisitik asasi program
• Sebagai penuntun
• Sebagai upaya rekonstruksi dan penyempurnaan
dan pembaharuan sisi kehidupan
• Program Perbaikan Sosial: 10 Prinsip
– Mewujudkan rabbaniyah dan seikap keagamaan
di masyarakat
– Menjaga etika umum dan menjunjung lebaga
sistem sosial

24. – Melindungi keluarga
– Memerangi kejahatan dan kerusakan
– Menghidupkan sistem hisbah (amar bil ma’ruf
nahyu anil munkar)
– Menegakkan keadilan sosial, memperluas
peluan kerja dan penghasilan
– Mebenahi pendidikan dan pengajaran
– Memperhatikan kesehatan umum
– Mengarahkan media informasi dan seni
– Manata wisata dan hiburan

25. • Program Perbaikan Ekonomi: 10 Prinsip
– Menjadikan harta yang potensial sebagai tulang
punggung kehidupan dengan kewajiban
sungguh-sungguh dalam mandapatkannya
– Kewajiban bekerja dan mencari penghasilan
– Menyingkap sumber-sumber kekayaan alam
dan kewajiban mendayagunakannya
– Pelarangan sumber-sumber penghasilan kotor
– Mendekatkan kelompok sosial untuk
menghilangkan kesenjangan ekonomi
– Penghargaan terhadap harta dan penghormatan
hak milik

26. – Penataan transaksi-transaksi harta benda dan
peningkatan ketelitian dalam urusan uang
– Jaminan sosial
– Penegasan tanggung jawab negara dalam
melindungi sistem ekonomi
– Pelarangan penyalahgunaan wewenang
• Program Perbaikan Politik
– Ghzali: syari’at=pondasi, raja=penjaga. Tanpa
pondasi=roboh, tanpa penjaga=hilang
– Pilar-pilar penompang sistem politik – prinsip
pembagian kekuasaan – 3 fungsi yang berbeda
dan terpisah

27. – Kekuasaan negara:
Legislatif, Eksekutif, Yudikatif
– Perbaikan manajarial lembaga negara
– Pertahanan keamanan
– Politik negara

28. Pasal Keempat Belas
Politik negara

29. • Pendahuluan
Eksistensi Negara Dalam Islam
– Eksistensi negara
• Negara memiliki pondasi dakwah – pemerintahan
yang memiliki misi dan ruh
– Urgensi negara
• Penjaga dakwah
• Negara - Pemerintahan Islami – menyuguhkan Islam
sebagai solusi melalui dakwahnya
– Bentuk negara
– Karakteristik: sadar tanggung jawab, kasih
sayang pada rakyat, adil, iffah dari harta
umum, ekonomis dalam pemanfaatannya

30. – Kewajiban: menjaga keamanan, melaksanakan
UU, pendidikan, kekuatan, kesehatan, kepentingan
umum, SDA, menjaga harta
kekayaan, mengokohkan akhlak, menyebarkan
dakwah
– Hak negara: Loyalitas dan ketaatan, dukungan jiwa
dan harta
• Politik internal (sistem ketatanegaraan)
– Konsep politik internal – berdasarkan Islam
– Rekonstruksi sistem politik (sistem pemerintahan)
– tegak di atas 3 pilar
• Tanggung jawab pemerintah – transaksi sosial –
pembatasan tanggung jawab,
• Kesatuan umat - kesatuan tanah air
• Menghargai aspirasi umat – sistem perwakilan

31. – Rekonstruksi sistem ekonomi
– Rekonstruksi sistem sosial
– Rekonstruksi sistem jihad – banyak nash yang
berbicara mengenai jihad, seruannya, kekuatan,
pertahanan dsb
• Politik eksternal (hubungan eksternal)
– Konsep politik eksternal. Ali Imran: 110, al-Baqarah;
143. Prinsip
•
•
•
•
•
•
Menjaga kemerekaan dan kedaulatan umat
Mengembalikan umat kepada kepemimpinan yang terhormat
Membebaskan umat dari kolonialisme dan intervensi asing
Menentukan pola interaksi antar umat
Mengukuhkan hubungan antar negara Islam
Jaminan hak non muslim

32. – Hubungan eksternal
• Hubungan antar negara Arab – persatuan Arab
• Hubungan antar negara Islam – persatuan Islam
• Hubungan antar negara – masyarakat internasional
– Tata dunia baru – melalui sistem politik baru
yang bekerja konkret membimbing dunia
menyebarkan perdamaian = Islam

33. Pasal Kelima Belas
Dimensi peradaban dalam negara

34. • Pendahuluan
Konsep Peradaban
– Makna bahasa:
peradaban/hadhara=syahida/hadir/menyaksik
an
– Makna syar’i: Syahadah= tauhid dan pengakuan
penghambaan kepada Allah, perkataan haq’ dan
perilaku adil, pengorbanan, penebusan dna
persembahan jiwa di jalan Allah, tugas yang
diemban umat
– Makna istilah: hadhara= kehadiran dan
kesaksian dengan keempat makna syar’inya

35. – Teladan manusiawi (substansi peradaban);
peradaban= kehadiran dan kesaksian,
peradaban Islam= kehadiran Islam di alam
– Dimensi politik bagi peradaban
– Dimensi dalam peradaban
• Rangkaian ideologi yang membatasi hubungan
dengan alam ghaib dan konsep Tuhan
• Rekonstruksi pemikiran dan perilaku masyarakat
membentuk tata nilai, etika dan adat
• Model material: penemuan baru, lembaga, hukum,
pemerintahan, seni, pengetahuan dsb
• Model hubungan dengan alam, potensi, SDA dan
sarana materialnya

36. • Model hubungan dengan komunitas
lain, asas, kaidah, strategi dalam meyakinkan teladan
manusiawi
• Mengembalikan Eksistensi Internasional
Kepada Umat Islam
– Syarat penegakan kembali: pembebasan negeri
Islam
– Konsep kekhilafahan: kekhalifahan adalah:
•
•
•
•
lambang kesatuan Islam,
Bentuk formal ikatan antar bangsa muslim,
Identitas Islam yang wajib difikirkan,
Tumpuan bagi banyak hukum Islam

37. – Langkah-langkah operasional menegakkan
kembali kekhalifahan:
•
•
•
•
•
•
Kerjasama antar bangsa muslim dalam hal
Membentuk perjanjian kesepakatan
Seminar dan muktamar antara negara
Muktamar parlemen Islam
Lembaga PBB Islam
Pemilihan imam
– Tata dunia baru
• Fikrah internasionalisme sebagai penutup mata
rantai proyek peradaban

38. • 9 Asas bagi konsep internasionalisme dalam tata
dunia baru:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Internasionalisme= karakteristik paling khas bagi dakwah.
Perealisasian persaudaraan universal.
Peran aktif dalam perdamaian dan pembangunan.
Penghormatan hukum internasional.
Perhatian pada hak Internasional.
Memelihara perjanjian dan melaksanakan kewajiban.
Berbuat baik dan bijak pada sesama WN
Pengharaman fanatisme rasial dan kesukuan
Berpijak pada politik kerjasama dan konsoliasi yang tulus
• Merealisasikan Kepemimpinan Dunia dan
Benturan Peradaban
– Merealisasikan kepemimpinan dunia

39. • Kepemimpinan dunia adalah tingkat dan mata rantai
terakhir proyek
• Menghidupkan kembali peradaban dan menjaga
identitasnya
– Persiapan menyongsong benturan peradaban
• Sunnah tadaafu’/benturan antara haq dan batil
• Persiapan untuk memasuki pertempuran dan konflik
• Hasil benturan