[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas tentang konsep good governance dan prinsip-prinsipnya. Good governance merupakan proses interaksi sosial, ekonomi, dan politik antara pemerintah dan masyarakat yang berorientasi pada kepentingan masyarakat secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip good governance meliputi demokrasi, pelayanan prima, partisipasi masyarakat, transparansi, responsif, dan akuntabilitas.

1. PUSDIKLAT DEPDIKNASPRAJABATAN GOL. I & II

2. 2
ISU AKTUAL
APA SAJA YG
SEKARANG INI
BERKEMBANG
DALAM PERILAKU
KEPEMERINTAHAN
KITA DI INDONESIA ?

3. 3
mengandung nilai-nilai
kebaikan dan kebenaran
yang menjadi pedoman dlm
menjalankan tugas-tugas
kepemerintahan.

4. 4
SAJIAN “GOOD GOVERNANCE” INI
BERTUJUAN UNTUK MEMBANGUN
KESADARAN, PEMAHAMAN, KEPEDULIAN & KOMITMEN
PESERTA DIKLAT MENJADI APARATUR PEMERINTAH
YANG EFEKTIF MENDUKUNG PENCIPTAAN
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DI INDONESIA.
AWERENESS
UNDER-
STANDING
CONCERN
(KEPEDULIAN)
COMMIT-
MENT

5. 5
POKOK BAHASANPOKOK BAHASAN
1.1. MENGAPA DIPERLUKANMENGAPA DIPERLUKAN ‘‘GGOODOOD GGOVERNANCE’OVERNANCE’
3.3. PRINSIP-PRINSIPPRINSIP-PRINSIP ‘‘GGOODOOD GGOVERNANCE’OVERNANCE’
2.2. KONSEPKONSEPSISI ‘GOOD GOVERNANCE’‘GOOD GOVERNANCE’
4.4. PENERAPANPENERAPAN PRINSIP–PRINSIPPRINSIP–PRINSIP ‘‘GGOODOOD GGOVERNANCE’OVERNANCE’
5.5. CONTOHCONTOH PEPENERAPAN PRINSIPNERAPAN PRINSIP ‘‘GGOODOOD GGOVERNANCE’OVERNANCE’
6. ANALISIS DAN6. ANALISIS DAN PERPERMASALAHAN DALAM PENERAPANMASALAHAN DALAM PENERAPAN
‘‘GGOODOOD GGOVERNANCE’OVERNANCE’

6. 6
ISU AKTUAL
APA SAJA YG
SEKARANG INI
BERKEMBANG
DALAM PERILAKU
KEPEMERINTAHAN
KITA DI INDONESIA ?

7. 7
SISTEM PEMERINTAHAN
LAMA
GOOD
GOVERNANCE
SEKARANG KITA
ADA DI SINI
REFORMASI
MENUJU

8. 8
A. Pengertian Lama (Dalam Arti Sempit):
Government = Pemerintah
= Badan Eksekutif, yang
memiliki kekuasaan
untuk mengatur dan
melaksanakan tugas-
tugas pemerintahan
membangun bangsa dan
negara.Governance = Kepemerintahan
=Segala sesuatu yang
menyangkut
kepemerintahan

9. 9
B. Pengertian Baru (Dalam Arti Luas):
Governance (Kepemerintahan)
= Proses interaksi sosial–ekonomi-
politik antara pemerintah dengan
masyarakat dalam berbagai bidang
kehidupan dan kepentingan masyarakat
dan intervensi pemerintah atas
kepentingan-kepentingan
tersebut
Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)
Proses interaksi sosial-ekonomi-
politik antara pemerintah dan
masyarakat yang berorientasi
pada kepentingan masyarakat
yang berlangsung secara
efektif dan efisien.

10. 10
DINAMIS
KOMPLEKS
BERAGAM
KEPEMERINTAHAN= INTERAKSI SOSIAL – EKONOMI – POLITIK
ANTARA PEMERINTAH – MASYARAKAT – DAN SWASTA,
YANG BERLANGSUNG SECARA
DINAMIS, KOMPLEKS DAN BERAGAM
KONSEP GOOD GOVERNANCE
PEMERINTAH
MASYARAKAT
SWASTA

11. 1. PEMERINTAH:
Badan atau pihak yang mengatur dan menyelengga-
rakan tugas dan fungsi kepemerintahan (meliputi
badan Eksekutif, Legislatif, Judikatif, Auditif dan
Badan-badan Kenegaraan lainnya), yang dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya, juga melibatkan
pihak Swasta dan Masyarakat.
Tugas Pemerintah meliputi :
• Pelayanan Publik
• Penyelengaraan kekuasaan untuk
menggerakkan, mengarahkan, dan mengatur
kehidupan berbangsa dan bernegara
• Membangun iklim yang kondusif bagi
masyarakat untuk membangun dirinya.

12. 2. SWASTA:
Pihak yang menjadi pelaku utama
dalam interaksi ekonomi:
sistem pasar, produksi, perdagangan,
perbankan, dsb.
Sektor Swasta berperan penting dalam:
* Peningkatan Produktivitas
* Penyerapan Tenaga Kerja
* Mendapatkan Penghasilan/Penerimaan

13. 13
`3. MASYARAKAT (Masyarakat
Madani = Civil Society) :
Perseorangan atau kelompok
masyarakat yang berinteraksi secara
sosial, politik, dan ekonomi.
Masyarakat adalah pihak yang
utama dan terutama
berkepentingan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.

14. 14
4.Interaksi yang DinamisDinamis :
Berkembangnya iptek, informasi, dan
transportasi telah menimbulkan perkembangan
budaya, pergeseran sistem nilai dan perubahan
kebutuhan masyarakat yang menimbulkan
dinamika interaksi.
Tugas pemerintahan dalam hal ini cenderung
pada:
• PemberdayaanPemberdayaan warga masyarakat untuk
mampu saling mengendalikan, dan
• Pengaturan,
untuk menghindari chaos.untuk menghindari chaos.
`

15. 15
5.Interaksi Yang
KompleksKompleks::
Berkembangnya berbagai badan dan
organisasi kemasyarakatan dan
kenegaraan, menimbulkan hubungan
atau interaksi yang semakin
kompleks.
Tugas pemerintahan dalam
menghadapi kompleksitas interaksi
ini, cenderung pada “Koordinasi”“Koordinasi”,,

16. 16
6.Interaksi yang Beragam:Beragam:
Anggota masyarakat yang memiliki latar
belakang yang beragam (ras, suku, agama,
partai, pendidikan, dsb), tentunya menimbulkan
keberagaman motiv, kebutuhan dan keinginan
yang beragam yang juga menimbulkan interaksi
kepentingan yang beragam.
Tugas Pemerintahan dalam hal ini, cenderung
mengaturmengatur dan mengintegrasi-kan,mengintegrasi-kan, spy tetapspy tetap
terjaga dlm kesatuan bangsa dan negaraterjaga dlm kesatuan bangsa dan negara..

17. 17
R A S I O N A L
MENGAPA HARUS MELAKUKAN
PEMBARUAN MENUJU PEMBENTUKAN
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
1.SISTEM KEPEMERINTAHAN YANG LAMA
SUDAH TIDAK MAMPU LAGI
MENGAKOMODASI DAN MENGATUR
INTERAKSI KEHIDUPAN BERNEGARA,
BERBANGSA, DAN BERMASYARAKAT,
YANG CENDERUNG SEMAKIN
KOMPLEKS, SEMAKIN DINAMIS, DAN
SEMAKIN BERAGAM (Gambar No. 1 )

18. 18
2. TEKANAN ARUS GLOBALISASI (ATAS DORONGAN
PERKEMBANGAN IPTEK):
 LIBERALISASI PERDAGANGAN DAN INVESTASI
(AFTA, APEC, WTO, dsb)
 GERAKAN DUNIA TTG: DEMOKRATISASI, HAM,
GENDER, dan LINGKUNGAN HIDUP.
 PERGESERAN NILAI – NILAI (ANTARA LAIN MEMBAWA
PARADIGMA BARU: “BERSAINGAN DALAM KERJASAMA
DAN BEKERJASAMA DALAM PERSAINGAN”).
 SALING KETERGANTUNGAN ANTAR NEGARA DAN
LEMBAGA SEMAKIN TINGGI (PERSYARATAN IMF,
UNDP, JICA, NFSD, dsb.)
 PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
TRANPORTASI

19. 19
4. SISTEM PEMERINTAHAN LAMA, YANG
MENEMPATKAN PEMERINTAH BERTINDAK
SEBAGAI SUBYEK DAN MASYARAKAT
SEBAGAI OBYEK PEMBANGUNAN
(Pemerintah menjadi pelaku utama
pembangunan, dan masyarakat kurang
diberdayakan), MEMBUAT WARGA BANGSA
(SDM) KURANG PRODUKTIF DAN KURANG
BERKEMBANG
3. SISTEM PEMERINTAHAN LAMA
TIDAK MAMPU MENGENDALIKAN
KKN
(Power tends to corrupt, and absolute power corrupts
absolutly. (Lord Acton)

20. 20
DIPERLUKAN PEMBARUAN SISTEM
KEPEMERINTAHAN YANG LAMA
MENUJU KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
5. ARUS REFORMASI YANG MASIH
TERUS BERLANGSUNG MENUNTUT PERBAIKAN
SISTEM PEMERINTAHAN.
DENGAN DASAR PEMIKIRAN
TERSEBUT DI ATAS

21. 21
2. PEMERINTAHAN MILIK RAKYAT
- Tugas pemerintah melayani rakyat, tetapi
- Pelayanan yang terlalu banyak akan
membuat “sikap ketergantungan rakyat
pada pemerintah”
- Tugas pemerintah memberdayakan
masyarakat agar mampu melayani diri
sendiri
- Sebagai milik rakyat, rakyat berhak
mengontrol tugas pemerintah.

22. 22
3. PEMERINTAHAN YANG KOMPETITIF
-Membangun keunggulan bangsa
menghadapi persaingan global
-Membangun iklim yang sehat
untuk menumbuhkan persaingan,
karena :
-Persaingan membangkitkan
dinamisme untuk maju

23. 23
4. PEMERINTAHAN YANG
DIPACU OLEH MISI
-Memiliki misi yang mampu
memotivasi dan membangkitkan
kepedulian dan komitmen
-Lebih mengutamakan ketercapaian tujuan
daripada aturan untuk mencapainya
-Memberikan kewenangan kepada satuan
organisasi yang berhadapan langsung
dengan masyarakat, menentukan cara
pelayanan yang lebih efektif dan lebih
efisien

24. 24
5. PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI
PADA HASIL
- Menghargai kegagalan, sama dengan menghargai
keberhasilan, asalkan:
Memakai kegagalan tsb. sebagai batu loncatan
menuju keberhasilan
- Memakai prinsip : Cost – Benefit,
Cost – Effectiveness, dan
Nilai Tambah.

25. 25
6. PEMERINTAHAN YANG DIPACU OLEH PELANGGAN
- Memperlakukan masyarakat yang dilayani
sebagai pelanggan (raja yang harus dirajakan)
- Menyadari, bahwa Pemerintah ada karena
rakyat ada, sehingga dalam kegiatan
kepemerintahan, rakyat adalah pihak yang
paling diutamakan.
- Masyarakat sebagai pelanggan, tidak
menyukai monopoli

26. 26
7. PEMERINTAHAN YANG BERJIWA WIRAUSAHA
- Berani melakukan terobosan (calculated risk)
- Jangan hanya Dep. Keuangan yang mencari uang,
tetapi para pelaku pemerintahan lainnya, juga
punya potensi kreatifitas untuk itu
- Contoh: model manajemen penyelenggaraan
Olimpiade

27. 27
8. PEMERINTAHAN YANG ANTISIPATIF
- Lebih mudah mencegah daripada
menanggulangi
- Dalam pengambilan keputusan, harus dihitung
risiko akibat keputusan itu
- Antisipasi akibat perkembangan iptek, globalisasi
(Pre-emptive Strategy)

28. 28
9. PEMERINTAHAN YANG TERDESENTRALISASI
- Lebih sesuai dengan kebutuhan pihak yang
dilayani
- Lebih cepat mengambil keputusan
- Lebih menggairahkan, lebih inovatif, lebih kreatif,
dan lebih produktif

29. 29
10. PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI PASAR
- Mengikuti perkembangan kebutuhan dan selera
konsumen
- Menjaga mekanisme pasar yang kompetitif
- Pemerintah mengembangkan Pelayanan Prima

30. 30
PRINSIP-PRINSIP KEPEMERINTAHAN
YANG BAIK
1. DEMOKRATIS
√ Kepemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,
untuk rakyat
√ Adanya pengakuan dan penghormatan negara
atas hak-hak warga negara, antara lain :
→ kebebasan berpikir
→ kebebasan menyatakan
pendapat/mengekspresikan diri
→ kebebasan berserikat/berkumpul
→ kebebasan menentukan pilihan
→ perlindungan atas keamanan dan
keselamatan.

31. 31
. PELAYANAN PRIMA
√ Pemerintah ada karena rakyat ada, dan organisasi
publik ada, untuk melayani kepentingan publik.
 Masyarakat diperlakukan sebagai pelanggan.
Ukuran keberhasilan adalah kepuasan pelanggan.
 Aparat pemerintah perlu memiliki semangat
melayani publik (the spirit of services).
Bukan untuk dilayani, tetapi melayani.
 Masyarakat berhak mengawasi pelayanan yang
dilakukan pemerintah

32. 32
. PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
√ Masyarakat mendapat kesempatan berperan
serta dalam proses pengambilan keputusan,
dengan cara yang diatur secara demokratis.
√ Masyarakat mendapat kesempatan ikut
serta dalam kegiatan pembangunan dan
kegiatan pelayanan masyarakat.
√ Pemerintah memberdayakan
masyarakat, supaya masyarakat
mampu berpartisipasi, dan mem-
bangun dirinya sendiri.

33. 33
4. TRANSPARANSI
√ Masyarakat berhak mendapatkan
informasi tentang proses dan alasan
pengambilan keputusan.
√ Masyarakat berhak mengetahui apa yang
dikerjakan instansi publik, dan untuk apa
itu dikerjakan.
√Masyarakat berhak mendapatkan
informasi atas penggunaan dana yang
bersumber dari masyarakat.
√ Pemerintah terbuka untuk memperbaiki
keputusan apabila ternyata salah atau
kurang tepat.

34. 34
5. TANGGAP (Responsive) DAN TERBUKA
√ Pemerintah harus peka dan tanggap terhadap
keluhan dan aspirasi masyarakat.
√ Pemerintah harus membuka diri untuk
dikritik, dan membuka diri untuk memberi
jawaban.
 pemerintah terbuka untuk memperbaiki
keputusan apabila ternyata salah atau kurang
tepat.

35. 35
6.AKUNTABEL
√ Bertanggung jawab atas seluruh
akibat dari keputusan yang
diambil kepada seluruh pihak
yang berkepentingan .
√ Bertanggung jawab atas efisiensi
dan efektifitas penggunaan
setiap sumber daya, terutama
kepada pihak-pihak yang merupakan
sumber dari sumber daya tsb.
√ Tidak melempar tanggung jawab
kepada pihak lain (atasan atau
bawahan).

36. 36
7. ATURAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
√ Adanya kepastian hukum yang
berkeadilan, yang ditegakkan dan
dipatuhi secara utuh (impartially).
√ Adanya jaminan dan perlindungan
atas Hak Asasi Manusia.
√ Adanya aturan untuk
mengatasi masalah
perbedaan.

37. 37
8. DESENTRALISASI
√ Memberi kewenangan kepada
satuan organisasi publik
terdepan yang berhadapan langsung
dengan masyarakat yang
dilayani .
√ Prinsip desentralisasi, akan
menghasilkan pelayanan yang
lebih sesuai dan lebih cepat.
√ Prinsip desentralisasi,
membangkitkan gairah, kreativitas,

38. 38
9.KEMITRAAN
Pemerintah tidak akan mampu
mengerjakan semua kebutuhan
publik yang kompleks, beragam, dan
berkembang secara dinamis, karena itu:
√ Sebagian tugas pekerjaan publik dapat
diberikan kepada swasta atau masyarakat
itu sendiri (out soursing) atau
√ Dilaksanakan dalam bentuk kemitraan,
bekerjasama dengan pihak swasta dan
masyarakat (corporate atau networking)

39. 39
10.MENGAKUI DAN MENGHARGAI
PERBEDAAN
√ Perbedaan, adalah rakhmat/kekayaan
√ Berbeda, tidak berarti bermusuhan
√ Tidak memaksakan uniformitas
√ Menghargai perbedaan, berarti
menyuburkan kreativitas
“BHINEKA TUNGGAL IKA”
(berbeda dalam persatuan dan
bersatu dalam perbedaan)

40. 40
( SK Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003)
a) TRANSPARANSI.
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh
semua pihak yg membutuhkan dan disediakan se-
cara memadai serta mudah dimengerti.
b) AKUNTABILITAS.
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang-undangan.
c) KONDISIONAL.
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan
penerima layanan dengan tetap berpegang pada
prinsip efisiensi dan efektivitas.

41. 41
d) PARTISIPATIF.
Mendorong peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, dgn
memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan
harapan masyarakat.
e) KESAMAAN HAK.
Tidak diskriminatif, dalam arti tdk membe-
dakan suku, ras, agama, gender, dan status
ekonomi.
f) KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN.
Pemberi dan penerima pelayanan publik
harus memenuhi hak dan kewajiban masing-
masing pihak.

42. 4242
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN YANG
DIHADAPI INDONESIA MEMBANGUN
GOOD GOVERNANCE
1.PROSES REFORMASI DI NEGARA KITA, TIDAK
DIDASARKAN PADA PERENCANAAN TRATEGIK ,
SANGAT KUAT DIDORONG OLEH KEINGINAN
UNTUK BERUBAH SEKALIPUN PADA AWALNYA
KITA SENDIRI TDK MENGETAHUI BENTUK
PERU-
BAHAN YG KITA TUJU DAN TDK JELAS
LANGKAH2 STRATEGIS YG AKAN DITEMPUH
MENUJU PERUBAHAN.
• Kita melakukan perubahan, sambil mencari dan
menata sistem pemerintahan yang baik dan

43. 4343
2. SEBAGIAN BESAR PELAKU TUGAS-TUGAS
PEMERINTAHAN SEKARANG INI MASIH
MEREKA-MEREKA YANG PERNAH
MENGALAMI PENGA-LAMAN SALAHPENGA-LAMAN SALAH PADA
MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU.
 KEBIASAAN MELAKUKAN PERILAKU SALAH,
MELALUI PROSES RASIONALISASI TELAH
MEMPERSEPSI KESALAHAN SEBAGAI
KEWAJARAN ATAU KEBENARAN, (The false
sense of normalcy).
 KEBIASAAN SALAH YANG TELAH
TERBENTUK MENJADI SIKAP, SULIT
BERUBAH DALAM WAKTU
SINGKAT(memerlukan pencerahan dan waktu

44. 4444
3. PROSES PERTOBATAN DAN
REKONSILIASI YANG TIDAK BERJALAN
MULUS:

ORANG BERSALAH MERASA
BERJASA, MENUNTUT
PENGHARGAAN
 KORUPTOR BERDUIT BERMAIN
DUIT, INGIN BERKUASA KEMBALI
 MENGEKPLOITASI SENTIMEN
UNTUK KEPENTINGAN POLITIK.

45. 4545
4. KONDISI EKONOMI NEGARA YANG BETUL – BETUL PARAH
 UTANG DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
(659 Trilyun Rupiah + 137,6 Milyard US$, tahun 2001)
 KETERGANTUNGAN PADA PIHAK LUAR ( IMF, IGGI/
CGI, Bilateral )
 PENUMPUKAN HARTA PADA SEJUMLAH KECIL
ORANG ( 10% menguasai 80% )
 SPEKULAN YANG BERMAIN DALAM KETIDAK
STABILAN EKONOMI
 JUMLAH PENGANGGUR YANG MAKIN BERTAMBAH
( 35 Juta, termasuk semi ? )
• MENYEBABKAN MASALAH EKONOMI
DENGAN MUDAH BERALIH
MENJADI BURGAINING POLITIK.

46. 4646
5. KETIDAKSIAPAN MENGHADAPI PERSAINGAN
GLOBAL (AFTA, APEC, WTO)
 KUALITAS SDM YANG MASIH RENDAH
( 77% tamatan SD kebawah )
 DAYA SAING YANG RENDAH ( no 41 dari 46
negara, 1996 )
 HDI YANG RENDAH ( no.109 dari 136
negara, Menurut UNDP, tahun 2000)
 KETIDAK BERDAYAAN INDUSTRI KECIL
DAN MENENGAH.
 KEMAMPUAN BERDIPLOMASI (POLITIK &
EKONOMI) RENDAH
 KETIDAK AMANAN DALAM NEGERI YANG
MENGHAMBAT INVESTASI

47. 47
B. RENUNGAN TENTANG
LANGKAH-LANGKAH
PELAKSANAAN
“GOOD GOVERNANCE”
DI INDONESIA
1. PADA DASARNYA, TELAH ADA NIAT BAIK
DAN KEMAUAN POLITIK BANGSA
INDONESIA MEMBANGUN
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK SESUAI
DENGAN KONSEP “GG”, TERBUKTI
DENGAN ADANYA DUKUNGAN POLITIK
YANG TERTUANG DALAM: KETETAPAN
MPR, UNDANG-UNDANG, PERATURAN
PEMERINTAH, DAN INSTRUKSI PRESI-
DEN, SEBAGAIMANA DIJELASKAN DI ATAS

48. 48
2. BAHWA HASIL YANG TELAH DICAPAI HINGGA
SAAT INI BELUM MEMUASKAN, HAL ITU
DISEBABKAN OLEH PARAHNYA MASALAH YANG DI
HADAPI BANGSA INDONESIA, TERUTAMA OLEH
LUNTURNYA ETIKA DAN MEROSOTNYA MORAL
APARATUR PENYELENGGARA NEGARA.
PROSES LUNTURNYA ETIKA DAN PERUSAKAN
MORAL TELAH BERLANGSUNG SEJAK
PEMERINTAHAN ORDE-BARU, DAN HINGGA KINI
MASIH BERKELANJUTAN.
• KENYATAAN INI TIDAK BOLEH MEMBUAT
PESERTA DIKLAT MENJADI APATIS, PESSIMIS,
ATAU FRUSTRASI.
• PESERTA DIKLAT HARUS MAMPU MELIHAT
SECARA CERDAS, BAHWA SANGAT TERBUKA
PELUANG UNTUK IKUT BERPERAN
MENCIPTAKAN

49. 49
3. ADANYA DIKLAT INI, ADALAH BAGIAN DARI
LANGKAH-LANGKAH MEMBANGUN
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DI
INDONESIA, MELALUI :
PENCERAHAN, PENGENALAN NILAI-NILAI
BARU YANG TERKANDUNG DALAM KONSEP
“GOOD GOVERNANCE”.
MENYIAPKAN DAN MENCIPTAKAN
PEMIMPIN MASA KINI DAN PEMIMPIN
MASA DEPAN, YANG DIHARAPKAN MAMPU
BERPERAN SEBAGAI “THE AGENT OF
CHANGE” MENUJU KEPEMERINTAHAN
YANG BAIK.

50. 50
4. DALAM POSISI PESERTA DIKLAT PADA TATARAN
“OPERATIONAL MANAGEMENT” DALAM ORGANISASI
PUBLIK, PESERTA DIKLAT DIHARAPKAN MAMPU :
 Menginternalisasi nilai-nilai moral yang
terkandung dalam konsep GG (meyakini
kebenaran dan kebaikan, serta menjiwai),
terutama prinsip-prinsip :
Demokrasi, Aturan Hukum dan HAM
Transparansi dan Keterbukaan
Otonomisasi dan Desentralisasi
Partisipasi dan Pemberdayaan
Akuntabilitas
 Mengimplementasikan nilai-nilai GG, dimulai
dari ruang lingkup kewenangan yang dipercayakan
pada masing-masing peserta.

51. 51
5. BERPERILAKU YANG BAIK DAN BENAR.
KALAU ANDA INGIN MERAIH SUKSES DALAM
PERJALANAN KARIR:
 ANDA PERLU MEMILIH DAN MENENTUKAN “KEY
SUCCES FACTORS”.
 SALAH SATUNYA ADALAH DENGAN MEMILIKI
ETIKA YANG AKAN MENUNTUN ANDA BERSIKAP
YANG BAIK DAN BENAR, SESUAI DENGAN
PRINSIP-PRINSIP YANG TERKANDUNG PADA
KONSEP “GG”.
 DAN DGN ITU ANDA TENTUNYA AKAN MEMILIKI
SEMANGAT DAN KELEGAAN HATI UNTUK
MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
YG DIPERCAYAKAN PADA ANDA.