RPJMDesa merupakan rencana pembangunan jangka menengah desa untuk 6 tahun ke depan yang disusun secara partisipatif oleh tim penyusun yang mewakili berbagai kelompok masyarakat untuk merencanakan program-program prioritas berbasis SDGs dan menetapkan visi kepala desa.

1. ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDes
(Sesuai Permendes No.21 Tahun 2020)
TPP Kecamatan Bang Haji
JANUARI 2022

2. SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PENYUSUNAN
RPJM DESA
PENYUSUNAN
RKP DESA
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
PEMANTAUAN &
PENGAWASAN

3. 3
SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

4. 4
DASAR HUKUM
1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);

5. 5
DASAR HUKUM
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Bersumber dari APBN, dirubah ke Peraturan Pemerintah Nomor 22
tahun 2015, dirubah lagi ke Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun
2016;
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
7.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 19 tahun 2020 Perubahan terhadap Peraturan
Menteri Desa Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pendampingan Masyarakat Desa (Pedum PMD);
9.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Desa
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa.

6. MEMAHAMI RPJM DESA
 Perencanaan Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa
sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada
perencanaan pembangunan kabupaten/kota..
 Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka
meliputi:
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya
disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan
Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut
Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun
•

7. • Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa merupakan satu-satunya
dokumen perencanaan di Desa dan merupakan
pedoman dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa
• Peraturan Desa adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa

8. • Dalam menyusun RPJM Pemerintah Desa wajib
menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan
Desa secara partisipatif
• (1) Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan
memperhatikan arah kebijakan perencanaan
pembangunan kabupaten/kota, keberpihakan kepada
warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak,
lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan
lainnya.

9. Lanjutan
• RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan
kepala Desa
• Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,
sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya
melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan,
dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa

10. TUJUAN RPJMDesa
a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat
terhadap program pembangunan di desa;
c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan
di desa;
d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta
masyarakat dalam pembangunan di desa.

11. RPJMDes Memuat :
1. Visi dan misi kepala Desa;
2. Arah kebijakan Perencanaan
Pembangunan Desa yang difokuskan pada
upaya pencapaian SDGs Desa; dan
3. rencana program dan/atau kegiatan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat yang difokuskan pada upaya
pencapaian SDGs Desa

12. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMDes
a. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
b. pencermatan hasil penyelarasan arah
kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
c. Penyusunan rancangan RPJM Desa;
d. Penyelenggaraan Musrenbang Desa
untuk membahas rancangan RPJM Desa;
e. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
untuk membahas, menyepakati dan
menetapkan RPJM Desa; dan
f. Penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa
kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa
melalui media dan forum pertemuan Desa.

13. PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RPJMDes

14. 14
TIM PENYUSUN
DOKUMEN
RPJM DESA
(Pasal 27
Permendesa No. 21
Tahun 2020)
Struktur Kepengurusan:
1. Pembina
2. Ketua Tim
3. Sekretaris Tim
4. Koordinator Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa &
Anggota.
5. Koordinator Bidang Pembangunan Desa & Anggota.
6. Koordinator Bidang Pembinaan Masyarakat Desa & Anggota.
7. Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa & Anggota.
Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud, meliputi:
1. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh
pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan
kewilayahan;
2. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
3. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
4. organisasi atau kelompok perajin;
5. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak,
pemerhati dan perlindungan anak;
6. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
7. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
8. kader kesehatan;
9. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
10. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
11. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya
sesuai keadaan Desa.
Tim penyusun
RPJM Desa
berjumlah ganjil,
paling sedikit 7
(tujuh) orang
dan
mempertimbang
kan kesetaraan
gender

15. Pencermatan Hasil Penyelarasan Arah
Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
1. Waktu Minggu ke-2 dan ke-3
2. Pelaksana Ketua dan Sekretaris Tim Penyusun RPJM Desa
3. Peserta Wakil anggota Tim Penyusun RPJM Desa masing-
masing bidang
4. Materi Tim penyusun RPJM Desa mempelajari dan
mengkaji Peta Jalan SDGs Desa dan
mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan
kegiatan yang masuk ke Desa.
5. Output 1. Peta Jalan SDGs Desa dalam SID
2. pencermatan terhadap dokumen pembangunan
daerah
3. Daftar rencana program dan kegiatan yang masuk
ke Desa

16. pencermatan hasil penyelarasan
arah kebijakan Perencanaan
Pembangunan Desa;
a. mempelajari dan mengkaji Peta
Jalan SDGs Desa
› Peta Jalan SDGs Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat paling sedikit
memuat:
a. sasaran SDGs Desa;
b. kondisi objektif pencapaian SDGs
Desa;
c. permasalahan dan solusi dalam
upaya pencapaian SDGs Desa;
d.potensi dan sumber daya untuk
pencapaian SGDs Desa; dan
e. rancangan program
dan/atau kegiatan Pembangunan
Desa.
b. mempelajari dan mengkaji
daftar rencana program
dan kegiatan yang masuk
ke Desa ..
› Pemerintah Desa
menuangkan informasi
mengenai program
dan/atau kegiatan
Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) ke dalam format
daftar rencana program dan
kegiatan yang masuk ke
Desa dalam Sistem
Informasi Desa.

17. 3.A. Pengkajian Keadaan Desa
Waktu Minggu ke-4 dan 5
Pelaksana Tim Penyusun RPJM Desa
3
.
Peserta 1. Anggota Tim Penyusun RPJM Desa.
2. Wakil Warga Dusun/RT
3. Wakil Organisasi/ Kelompok masyarakat di Desa
4
.
Materi Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa melalui musyawarah
dusun/kelompok untuk mendapatkan kondisi objektif Desa, dengan cara membagi Tim
untuk melaksanakan:
1. Pencermatan hasil Rekomendasi IDM berbasis pendataan SDGs Desa.
2. Penyusunan peta sosial dan kalendermusim;
3. pemetaan Aset dan Potensi Aset Desa;
4. pemutakhiran data informasi pembangunan Desa
5. pendataan potensi dan masalah Desa;
6. Penggalian Gagasan Dusun danKelompok
5
.
Output 1. Data Profil Desa berbasis SDGs Desa
2. Data IDM berbasis SDGs Desa
3. Data Kemiskinan berbasis SDGs Desa
4. Peta Sosial Desa berbasis SDGs Desa
5. Kalender Musim berbasis SDGs Desa
6. Data rencana program dan kegiatan yang akan masuk ke desa
7. Data inventarisir aset dan potensi aset desa berbasis SDGs Desa
8. Data inventarisir masalah dan potensi masalah berbasis SDGs Desa
9. Data gagasan Dusun/RT dan Kelompok masyarakat untuk percepatan pencapaian SDGs Desa

18. 4.Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian
keadaan Desa melaluimusyawarah
dusun/kelompok untuk mendapatkan kondisi
objektif Desa, dengan cara:
a. Penyusunan peta sosial dan kalender musim;
b. pemetaan Aset dan Potensi Aset Desa;
c. pemutakhiran data informasi pembangunan
Desa dengan pendataan potensi dan masalah
Desa;
d. Penggalian Gagasan Dusun dan Kelompok

19. 3.B. Penyusunan Rancangan RPJM Desa
Waktu Minggu ke-6 sampai ke-8
Pelaksana Tim Penyusun RPJM Desa
Peserta Seluruh Anggota Tim Penyusun RPJM Desa
Materi 1. Rancangan dokumen RPJM Desa disusun berdasarkan
Sistem Informasi Desa; dan pencermatan hasil penyelarasan
arah kebijakan Pembangunan Desa dan Kabupaten
2. Hasil pembahasan rancangan RPJM Desa oleh masing-
masing Bidang selanjutnya disusun oleh Ketua, Sekretaris, dan
Koordinator Bidang menjadi sebuah Rancangan RPJM Desa
yang akan diserahkan oleh Tim Penyusun RPJM Desa kepada
Kepala Desa untuk diperiksa.

20. 5
.
Output A. Draft Laporan RPJM Desa memuat antara lain:
1. Visi dan misi kepala Desa terpilih
2. Tipologi Desa sebagai arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa
3. Prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang difokuskan
pada upaya pencapaian SDGs Desa
4. Lokasi program dan/atau kegiatan
5. Perkiraan volume
6. Sasaran/manfaat
7. Waktu pelaksanan per tahun anggaran
8. Perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan
9. Perkiraan pola pelaksanaan meliputi: swakelola, padat karya tunai desa, kerja
sama antar Desa, dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga
Lampiran: :
1. Peta Sosial Desa
2. Kalender Musim
3. Hasil pemetaan aset desa
Catatan: Semua mengacu pada Format Lampiran II Permendesa No. 21 Tahun
2020
B. Berita Acara penyerahan laporan tim penyusun rancangan RPJM Desa
kepada Kepala Desa

21. 3. Musrenbang Desa Membahas
Rancangan RPJM Desa
Waktu Minggu ke-9
Pelaksana Kepala Desa beserta Perangkat Desa
Peserta 1. BPD
2. Kepala Desa
3. Perangkat Desa
4. Kepala Dusun/RT
5. KPMD
6. Wakil tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan
budaya
7. Wakil kelompok tani dan/atau buruhtani
8. Wakil kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan
9. Wakil kelompok perajin
10. Wakil kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak
11. Wakil kelompok masyarakat miskin
12. Wakil kelompok berkebutuhan khusus ataudifabel
13. kader kesehatan
14. Penggiat dan pemerhati lingkungan
15. Wakil kelompok pemuda atau pelajar
16. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Desa

22. LANJUTAN
4
.
Materi Pemerintah Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa Penyusunan
Rancangan RPJM Desa, dengan agenda:
1. Penyampaian hasil penyelarasan arah pembangunan kabupaten/kota
dan Pengkajian Keadaan Desa berbasis SDGs Desa.
2. Pembahasan dan penyusunan prioritas setiap bidang (penyelenggaraan
pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat) melalui diskusi kelompok secara terarah
yang dibagi berdasarkan agenda SDGs Desa. Pembahasan meliputi:
- Visi dan misi kepala Desa terpilih
- Pokok pikiran BPD
- Program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan
masyarakat Desa
- Prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang
direkomendasikan Sistem Informasi Desa
- rancangan RPJM Desa
Hasil diskusi kelompok dituangkan dalam Matrik Rencana Program dan
Kegiatan.
1. Penyampaian hasil diskusi kelompok bidang dalam rapat pleno.
2. Hasil kesepakatan dalam Musrenbang pembahasan rancangan RPJM
Desa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala
Desa, Ketua BPD dan salah satu wakil masyarakat.

23. 5
.
Output 1. Hasil pembahasan terhadap draft RPJM Desa:
a. laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa
b. laporan hasil pemetaan aset dan perencanaan
pengembangan, pemeliharaan, pelestarian
aset dan Potensi Aset Desa
c. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka
waktu 6 (enam) tahun
d. perkiraan sumber pembiayaan rencana
kegiatan Pembangunan Desa
2. Berita Acara hasil Musyawarah Desa yang
diserahkan oleh Kepala Desa kepada BPD
(Lampiran III)

24. 4. Musyawarah Desa Untuk Membahas Dan
Menyepakati RPJM Desa
1
.
Waktu Minggu ke-10
2
.
Pelaksana BPD dengan fasilitasi oleh Pemerintah Desa
3
.
Peserta 1. BPD
2. Kepala Desa
3. Perangkat Desa
4. Kepala Dusun/RT
5. KPMD
6. Wakil tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh
seni dan budaya
7. Wakil kelompok tani dan/atau buruhtani
8. Wakil kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan
9. Wakil kelompok perajin
10. Wakil kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak
11. Wakil kelompok masyarakat miskin
12. Wakil kelompok berkebutuhan khusus ataudifabel
13. kader kesehatan
14. Penggiat dan pemerhati lingkungan
15. Wakil kelompok pemuda atau pelajar
16. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan
Desa

25. Lanjutan
4
.
Materi BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa
untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa
5
.
Output 1. Hasil pembahasan rancangan RPJM Desa
2. penetapan rancangan RPJM Desa melalui berita
acara musyawarah Desa
3. pengesahan dokumen RPJM Desa dilakukan
dengan penandatanganan Peraturan Desa
tentang RPJM Desa oleh kepala Desa dan ketua
BPD.
4. Berita acara hasil Musyawarah ditandatangani
oleh kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan
seorang perwakilan masyarakat Desa.

26. 5.Sosialisasi RPJM Desa Kepada Masyarakat Oleh
Pemerintah Desa Melalui Media Dan Forum-forum
Pertemuan Desa
1
.
Waktu Minggu ke-12
2
.
Pelaksana Kepala Desa
3
.
Peserta Seluruh Perangkat Desa
4
.
Materi Pelaksanaan Sosialisasi RPJMDesa
5
.
Output Kepala Desa menginformasikan kepada
masyarakat Desa Peraturan Desa tentang RPJM
Desa melalui Sistem Informasi Desa dan/atau
media publikasilainnya

27. 4.PASKA PELAKSANAAN
• Setelah proses tahapan penyusunan
dokumen RPJM Desa selesai dilakukan,
maka tahap berikutnya Kepala Desa
bersama BPD segera menerbitkan
Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
• RPJM Desa yang telah ditetapkan melalui
Peraturan Desa selanjutnya menjadi
dasar di dalam penyusunan dokumen
RKP Desa..

28. OUT LINE RPJMDes
KATA PENGANTAR
PERDES RPJM DESA
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Visi dan Misi Kepala Desa
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Penyusunan RPJM Desa
BAB II. PROFIL DESA
2.1.Sejarah Desa
2.2.Demografi Penduduk
2.3.Status IDM Desa
2.4.Peta Jalan SDGs Desa
2.5.Data Kemiskinan Desa
2.6.Sumber Daya Alam Desa
2.7.Prasana dan Sarana Desa
2.8.Sumber Daya Sosial Budaya
2.9.Kondisi Pemerintahan Desa
2.9.1. Pembagian Wilayah Desa
2.9.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

29. BAB III. MASALAH DAN POTENSI DESA
• Daftar Inventarisir Potensi Desa
• Daftar Inventarisir Masalah Desa
• Rencana Program & Kegiatan yang Masuk ke Desa
• Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
• Rekapitulasi Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
• Pemetaan Aset Desa
BAB IV. PRIORITAS PROGRAM TAHUN 2021 – 2027
3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
3.2. Rencana Kegiatan Desa
3.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3.2.2. Bidang Pembangunan Desa
3.2.3. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa
3.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
3.3. Matrik Rencana Program Kegiatan
BAB V. PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BERITA ACARA MUSYAWARAH
SK TIM PENYUSUN DOKUMEN RPJM & RKP DESA
PETA SOSIAL DESA
KALENDER MUSIM
FORMAT RANCANGAN RPJM DESA
• DLL

30. Daftar Inventarisasi Potensi
DAFTAR INVENTARISIR POTENSI
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :
No Potensi Lokasi Keterangan
1 2 3 4
1 Batu dan pasir Dusun a Milik masyarakat
Desa, Tanggal/Bulan/Tahun
Mengetahui : Disusun oleh:
Kepala
Dusun/Kelom
Tim Penyusun RPJM Desa
( ………………. ) (…………………….)

31. Daftar Inventarisasi Masalah
DAFTAR INVENTARISIR MASALAH
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :
No Masalah Lokasi Keterangan
1 Kekurangan Air Bersih Dusun a Terjadi di musim kemarau
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Desa, Tanggal/Bulan/Tahun
Mengetahui : Disusun oleh:
Kepala Dusun/Kelompok, Tim Penyusun RPJM Desa
( ………………. ) (…………………….)

32. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK :
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :
No Gagasan Kegiatan Lokasi Kegiatan
Prakiraan
Volume
Satuan
Penerima Manfaat
Laki-laki Perempuan
Masyarakat
Miskin
1 Pembangunan gedung Posyandu RW. 00/RT. 00 1 unit 435 425 86
2
3
4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Desa, Tanggal/Bulan/Tahun
Mengetahui : Disusun oleh:
Kepala Dusun/Kelompok, Tim Penyusun RPJM Desa
( ………………. ) (…………………….)

33. Rekapitulasi Gagasan Dusun/Kelompok
REKAPITULASI DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :
No Gagasan Kegiatan Lokasi Kegiatan
Prakiraan
Volume
Satuan
Penerima Manfaat
LK PR
Masyarakat
Miskin
1 Pembangunan gedung Posyandu RW. 01/RT. 01 1 unit 435 425 86
2
3
4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Desa, Tanggal/Bulan/Tahun
Mengetahui : Disusun oleh:
Kepala Dusun/Kelompok, Tim Penyusun RPJM Desa
( ………………. ) (…………………….)

34. LAPORAN PEMETAAN ASET DESA
TAHUN :…………………….
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :
NO Barang/Aset
Jenis Barang/Aset Asal Usul Barang/Aset
keterangan
Bergerak Tidak
bergerak
APBDesa Asset/kekayaan
asli Desa
Perolehan sah
lainnya
1 Ambulance
Desa
√ Hibah
kabupaten
2 Gedung Futsal
Desa
√ √
3
4
5
6
7
8

35. PETA SOSIAL DESA

36. Kalender Musim

37. Diagram Kelembagaan