Original file name: _PERLINDUNGAN KONSUMEN2.ppt Field of Study : Accounting, Management Subject : Hukum Bisnis II Author : Nurti Widayati, SH., MH. Filetype : ppt

1. PERLINDUNGAN KONSUMEN
UU NO. 8 TAHUN 1999
CHAPTER II
By. Nurti Widayati, SH., MH.

2. Konsumen adalah :
Setiap orang pemakai barang dan atau jasa
yang tersedia dalam masyarakat.
Pelaku Usaha adalah :
Setiap orang atau badan hukum yang didirikan
dan berkedudukan atau melakukan usaha di
Indonesia menyelenggarakan kegiatan usaha
dalam berbagai bidang ekonomi.

3. Pasal 1 butir 1 UU No. 8/1999, menyatakan
bahwa perlindungan konsumen adalah :
Segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberikan perlindungan
kepada Konsumen.

4. CONSUMER (KONSUMEN) DAN
CUSTOMER (PELANGGAN)
◦ Di dalam realitas bisnis tidak jarang
dibedakan antara
• Konsumen adalah semua orang atau
masyarakat termasuk pelanggan.
• Pelanggan adalah konsumen yang telah
mengkonsumsi suatu produk yang
diproduksi oleh produsen tertentu.

5. KONSUMEN AKHIR DAN
KONSUMEN ANTARA
Konsumen Akhir adalah Pemakai Barang atau
jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi keperluan
diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan
tidak untuk diperdagangkan kembali,
Contoh : membeli kain untuk langsung
digunakan
 Konsumen Antara adalah konsumen yang
memperoleh produk untuk memproduksi
produk lainnya.
Contoh : membeli kain untuk dibuat busana dan dijual
kembali adalah konsumen antara.

6. Asas dari Perlindungan Konsumen
Asas Manfaat,
Asas Keadilan,
Asas Keseimbangan,
Asas Keamanan dan Keselamatan
Konsumen,
Asas Kepastian Hukum.

7. ASAS MANFAAT
Asas manfaat dimaksudkan untuk
mengamanatkan bahwa segala upaya
dalam penyelenggaraan perlindungan
konsumen harus memberikan manfaat
sebesarbesarnya bagi kepentingan
konsumen dan pelaku usaha secara
keseluruhan.

8. ASAS KEADILAN
Asas keadilan dimaksudkan agar
partisipasi seluruh rakyat dapat
diwujudkansecara maksimal dan
memberikan kesempatan kepada
konsumen dan pelaku usaha untuk
memperoleh haknya dan melaksanakan
kewajibannya secara adil.

9. ASAS KESEIMBANGAN
Asas keseimbangan dimaksudkan untuk
memberikan keseimbangan antara
kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan
pemerintah dalam arti material ataupun
spiritual.

10. ASAS KEAMANAN DAN
KESELAMATAN
Asas keamanan dan keselamatan
konsumen dimaksudkan untuk
memberikan jaminan atas keamanan dan
keselamatan kepada konsumen
dalampenggunaan, pemakaian dan
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
dikonsumsi atau digunakan.

11. ASAS KEPASTIAN HUKUM
Asas kepastian hukum dimaksudkan agar
baik pelaku usaha maupun konsumen
menaati hukum dan memperoleh keadilan
dalam penyelenggaraan perlindungan
konsumen, serta negara menjamin
kepastian hukum.

12. Tujuan adanya Perlindungan Konsumen
adalah :
Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan
kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
Mengangkat harkat dan martabat konsumen,
Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam
memilih,
Menetapkan sistem perlindungan konsumen yg
mengandung kepastian hukum,
Menumbuhkan kesadaran para Pelaku Usaha, shg
dalam berusaha jujur & bertanggung jawab,
Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa.

13. HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN
Hak Konsumen adalah :
1. Mendapatkan kenyamanan, keamanan,
keselamatan dlm mengkonsumsi barang,
2. Hak untuk memilih barang,
3. Hak atas informasi yang benar,
4. Hak untuk didengar keluhannya,
5. Hak untuk mendapat advokasi,
6. Hak mendapatkan pembinaan & pendidikan,
7. Hak mendapatkan ganti kerugian,

14. Kewajiban Konsumen adalah :
1. Mengikuti petunjuk informasi dan
prosedur pemakaian,
2. Beritikad baik dalam melakukan
transaksi,
3. Membayar sesuai kesepakatan,
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum.

15. Hak dari Pelaku Usaha adalah :
1. Menerima pembayaran,
2. Mendapatkan perlindungan hukum,
3. Melakukan pembelaan diri dlm
penyelesaian sengketa,
4. Rehabilitasi nama baik,

16. Kewajiban dari seorang Pelaku Usaha adalah
:
1. Beritikad baik dalam berusaha,
2. Memberikan informasi yang benar,
3. Melayani Konsumen secara benar dan
jujur serta tidak diskriminatif,
4. Manjamin mutu barang,
5. Memberi kesempatan untuk mencoba,
6. Memberikan ganti kerugian,

17. Tahapan transaksi Konsumen adalah :
1. Tahap Pratransaksi Konsumen
Konsumen dalam taraf pencarian informasi,
2. Tahap Transaksi Konsumen
Konsumen melakukan transaksi dengan pelaku
usaha dalam suatu perjanjian,
3. Tahap Purna Transaksi Konsumen
Merupakan tahap purna jual atau after sale
service ( menjanjikan beberapa pelayanan
gratis)

18. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha
adalah :
1. Larangan dalam memproduksi/
memperdagangkan :
a. Tidak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan,
b. Tidak sesuai dengan berat bersih yang
tercantum dalam label,
c. Tidak sesuai dengan ukuran yang
sebenarnya,

19. d. Tidak sesuai dengan kondisi , jaminan yang
tercatat dalam label,
e. Tidak sesuai dengan mutu, komposi yang
tercantum dalam label,
f. Tidak sesuai dengan janji,
g. Tidak mencantumkan waktu kadaluwarsa,
h. Tidak mengikuti ketentuan halal,
i. Tidak memasang label,
j. Tidak mencantumkan informasi dalam bahasa
Indonesia.

20. 2. Larangan dalam menawarkan atau mengiklankan barang secara
tidak benar dan/atau seolah-olah barang tersebut :
a. Telah memenuhi standar,
b. Dalam keadaan baik/baru,
c. Telah memiliki sponsor,
d. Dibuat perusahaan yang mempunyai sponsor,
e. Telah tersedia,
f. Tidak mengandung cacat,
g. Merendahkan barang yang lain,
h. Menggunakan kata-kata berlebihan,
i. Menawarkan sesuatu yang mengandung
janji yang tidak pasti.

21. 3. Larangan dalam Periklanan
a. Mengelabui Konsumen tentang
kualitas barang,
b. Mengelabui jaminan terhadap
barang,
c. Memuat informasi yang salah,
d. Tidak memuat info tentang resiko,
e. Mengeksploitasi kejadian tanpa izin,
f. Melanggar etika/peraturan.

22. KLAUSULA BAKU
 Pelaku usaha dilarang mencantumkan Klausula baku
pada perjanjian, apabila menyatakan :
1. pengalihan tanggung jawab,
2. Menolakan penyerahan kembali barang,
3. Berhak menolak penyerahan kembali uang,
4. Pemberikan kuasa u/ melakukan tindakan
sepihak,
5. Mengatur perihal pembuktian,
6. Memberikan hak u/ mengurangi manfaat,
7. Membuat aturan sepihak,
8. Memberikan pembebanan hak tanggungan.

23. TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
Pelaku Usaha bertanggung jawab atas produk yang
dihasilkan atau diterdagangkan.
Gugatan terhadap Pelaku Usaha timbul, dikarenakan
kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari
1. Produk yang cacat,
2. Kekurang cermatan dalam berproduksi
Sehingga Pelaku Usaha dapat dikatakan sebagai telah
melakukan perbuatan melawan hukum atau ingkar
janji/wanprestasi.

24. Dalam pasal 27 UU Perlindungan Konsumen,
menyatakan bahwa hal2 yang dapat membebaskan
Pelaku Usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang
diderita Konsumen :
 Barang tesebut terbukti tidak diedarkan,
 Cacat timbul dikemudian hari, Cacat timbul dikemudian hari
adalah sesudah tanggal yang mendapat jaminan dari pelaku usaha
sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan
 Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi
barang, Yang dimaksud dengan kualifikasi barang adalah
ketentuan standarisasi yang telah ditetapkan pemerintah
berdasarkan kesepakatan semua pihak
 Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen,
 Lewatnya jangka waktu.

25. DASAR TUNTUTAN
Pelanggaran jaminan, berkaitan dengan
jaminan tertentu dari pelaku usaha tentang
produk yang dipasarkan tidak cacat atau
rusak,
Prinsip kehati-hatian, pelaku usaha dapat
diklaim karena pelaku usaha gagal
menunjukkan adanya kehati-hatian yang
cukup dalam melaksanakan proses
produksinya mulai dari perencanaan
pembuatan sampai pendistribusian atau
pemasaran

26. PENYELESAIAN SENGKETA
Cara penyelesaian sengketa konsumen
memberikan manfaat bagi Konsumen, pelaku
usaha maupun pemerintah yaitu :
1. Mendapatkan ganti kerugian,
2. Melindungi Konsumen lain agar tidak mengalami
kerugian yang sama,
3. Agar pelaku usaha lebih memperhatikan
kepentingan konsumen,
4. Pengaduan dapat menjadi tolok ukur untuk
perbaikan mutu,
5. Dapat sebagai informasi dari adanya produk
tiruan.

27. PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 45 ayat (2) menyatakan bahwa
 Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana
dimaksud pada ayat ini tidak menutup
kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak
yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan
untuk menggunakan penyelesaian damai oleh
kedua belah pihak yang bersengketa. Yang
dimaksud dengan penyelesaian secara damai
adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua
belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan
konsumen) tanpa melalui pengadilan atau
penyelesaiansengketa konsumen dan tidak
bertentangan dengan Undang-undang ini.

28. PASAL 46 (1) UUPK : GUGATAN
DAPAT DIAJUKAN
Seorang konsumen yang dirugikan atau
ahli waris ybs,
Sekelompok Konsumen yang mempunyai
kepentingan yang sama,
Lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat,
Pemerintah dan/atau instansi terkait

29. GUGATAN CLASS ACTION
Undang-undang ini mengakui gugatan
kelompok atau class action. Gugatan
kelompok atau class action harus diajukan
oleh konsumen yang benar-benar
dirugikan dan dapat dibuktikan secara
hukum, salah satu diantaranya adalah
adanya bukti transaksi.

30. JENIS JALUR PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN
Peradilan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK)
Alternatif penyelesaian sengketa dan/atau
Arbitrase

31. Sanksi yang diberikan bagi pelanggaran
terhadap Perlindungan Konsumen
Sanksi Adminsitratif, antara lain penetapan ganti
rugi
Sanksi pidana Pokok, antara lainpidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda
paling banyak 2 M (dua miliar rupiah), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
atau pidana denda paling banyak 500.000.000
(lima ratus juta rupiah).
Sanksi pidana tambahan berupa : perampasan
barang tertentu, pembayaran ganti rugi, perintah
penghentian kegiatan tertentu, kewajiban
penarikan barang dari peredaran, pencabutan izin
usaha.