Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, pemungut, objek pemungutan, dan cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 22 yang berkaitan dengan impor, pembelian barang oleh pemerintah dan BUMN, serta penjualan produk oleh beberapa industri."
1. BAGIAN 5
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
PENGERTIAN
Merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh :
• Bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah,instansi atau lembaga
pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya sehubungan dengan pembayaran
atas penyerahan barang.
• Badan- badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan
kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
PEMUNGUT PAJAK
Pemungut PPh Pasal 22 adalah :
1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
2. Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, yang
melakukan pembayaran atas pembelian barang;
3. BUMN/D, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dari belanja negara
dan/atau belanja daerah;
4. Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas,
industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak,
atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
5. Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar
minyak jenis premix dan gas, atas penjualan hasil produksinya;
6. Badan Urusan Logistik (Bulog), atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu.
7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian,
dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak,atas pembelian
bahan-bahan untuk keperluan industry atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
OBJEK PEMUNGUTAN PPh Pasal 22
Yang merupakan objek pemungutan PPh pasal 22 adalah :
1. Impor barang
2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jendral
Anggaran,Bendaharawan Pemerintah baik ditingkat pusat maupun pemerintah daerah
3. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan BUMN/D yang dananya dari
belanja Negara dan atau belanja daerah
4. Penjualan hasil produksi didalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang
bergerak dibidang industri semen, industri rokok,industri kertas, industri baja dan
industri otomotif
5. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha selain
pertamina yang bergerak dibidang bahan bakar minyak jenis premix, dan gas
2. 6. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir
yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian,dan perikanan dari
pedagang pengumpul.
Dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 adalah :
1. Impor barang-barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh.. Pengecualian tersebut, harus
dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh
Direktur Jenderal Pajak.
2. Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk :
a. Yang dilakukan ke dalam Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi untuk
Tujuan Ekspor (EPTE);
b. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PP Nomor 6 Tahun 1969
tentang Pembebanan atas Impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir
dengan PP Nomor 26 tahun 1988 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun
1973;
c. Berupa kiriman hadiah;
d. Untuk tujuan keilmuan.
3. Pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara/daerah
yang meliputi jumlah kurang dari Rp 500.000,00 (bukan merupakan jumlah yang
dipecah-pecah).
4. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM,
benda-benda pos, dan telepon.
5. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan
tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
6. Pembayaran/pencairan dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) oleh kantor
perbendaharaan dan kas Negara
7. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh BULOG.
CARA MENGHITUNG PPh Pasal 22
Atas impor :
1. Yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), sebesar 2,5 % dari nilai
impor;
2. Yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5 % dari nilai impor;
3. Yang tidak dikuasai, sebesar 7,5 % dari harga jual lelang.
Catatan :
3. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk yaitu
Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang
dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean di bidang impor.
Besarnya pungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA
dan Bendaharawan Pemerintah serta BUMN/ BUMD
Atas pembelian barang yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara /
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) sebesar 1,5 % dari harga
pembelian;
Besarnya pungutan PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi yang dilakukan
badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok kretek/ putih, kertas,
baja otomotif
Atas penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang :
1. industri semen sebesar 0,25 % dari dasar pengenaan pajak (DPP) Pajak Pertambahan
Nilai (PPN);
2. industri rokok kretek/putih sebesar 0,1 % dari harga bandrol. dan bersifat final;
3. industri kertas sebesar 0,1 % dari DPP PPN;
4. industri baja sebesar 0,3% dari DPP PPN;
5. industri otomotif sebesar 0,45 % dari DPP PPN;
yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di
dalam negeri;
Besarnya pungutan PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi pertamina dan badan
usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix
dan gas
Atas penjualan hasil produksi Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak
di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas kepada penyalur dan/atau agennya :
1. premium untuk SPBU Swastanisasi sebesar 0,3 % dari penjualan atau Rp 2.100,00/KL,
dan untuk SPBU Pertamina sebesar 0,25 % dari penjualan atau Rp 1.750,00/KL;
2. solar untuk SPBU Swastanisasi sebesar 0,3 % dari penjualan atau Rp 1.140,00/KL dan
untuk SPBU Pertamina sebesar 0,25 % dari penjualan atau Rp 950,00/KL;
3. premix untuk SPBU Swastanisasi sebesar 0,3 % dari penjualan dan untuk SPBU
Pertamina sebesar 0,25 % dari penjualan;
4. minyak tanah sebesar 0,3 % dari penjualan atau Rp 912,00/KL;
5. gas LPG sebesar 0,3 % dari penjualan atau Rp 2.250,00/KL;
6. pelumas sebesar 0,3 % dari penjualan.
4. Catatan :
PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi Pertamina dan badan lain yang bergerak
dibidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas, bersifat final.
Pungutan PPh Pasal 22 atas penyerahan barang yang dilakukan oleh Bulog
Atas penyerahan barang yang dilakukan oleh Bulog berupa :
a. Gula pasir kepada :
o Penyalur sebesar Rp 380,00/kuintal;
o Grosir sebesar Rp 270,00/kuintal;
o Pembeli lainnya sebesar Rp 650,00/kuintal
b. Tepung terigu kepada :
o Penyalur sebesar Rp 53,00/zak;
o Grosir sebesar Rp 38,00/zak;
o Pembeli lainnya sebesar Rp 91,00/zak
Catatan :
PPh Pasal 22 atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu oleh Bulog bersifat final.
Saat terutang dan pelunasan/ pemungutan PPh Pasal 22
1. PPh Pasal 22 atas impor terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea
Masuk.
Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22
terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Untuk
Dipakai (PIUD).
2. PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan
Pemerintah Pusat/ Daerah, BUMN/D, yang dibayar dari belanja negara dan/atau
belanja daerah, terutang dan dipungut pada setiap dilakukan pembayaran.
3. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang
bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan
industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dipungut pada
saat penjualan.
4. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh Pertamina dan badan usaha selain
Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas harus
dilunasi sendiri oleh penyalur, agen, atau pembeli lainnya sebelum Surat Perintah
Pengeluaran Barang (Delivery Order) ditebus;
5. PPh Pasal 22 atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu oleh Bulog harus dilunasi
sendiri oleh penyalur, grosir,sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery
Order) ditebus.
5. Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22
1. Atas Impor
a. Impor dilengkapi dengan LKP PPh Pasal 22 disetor oleh importir ke Bank Devisa
dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai bukti
pungutan pajak;
b. Impor tidak dilengkapi dengan LKP PPh Pasal 22 dipungut dan disetor oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22
dalam rangkap 3 yaitu :
o Lembar pertama untuk pembeli;
o Lembar kedua untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai lampiran
laporan bulanan;
o Lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus menyetorkan pemungutan PPh Pasal 22 atas
impor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan ke Kantor Pos dan
Giro atau bank-bank persepsi, dan harus melaporkan hasil pemungutannya tersebut ke
Kantor Pelayanan Pajak secara mingguan selambat-lambatnya tujuh hari setelah batas
waktu penyetoran pajak berakhir.
2Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/D, harus
memungut dan menyetorkan pemungutan PPh Pasal 22 ke Kantor Pos dan Giro atau bank-
bank persepsi, pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran, dengan menggunakan
formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta
ditandatangani oleh Bendaharawan. SSP berlaku sebagai bukti pungutan pajak. Pelaporan
harus disampaikan selambat-lambatnya empat belas hari setelah Masa Pajak berakhir.
3Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja dan otomotif yang
ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memungut PPh Pasal 22 atas penjualan
hasil produksinya di dalam negeri dan wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22
dalam rangkap tiga, yaitu :
o Lembar pertama untuk pembeli;
o Lembar kedua untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai lampiran
laporan bulanan;
o Lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan.
Badan usaha tersebut harus menyetorkan secara kolektif pemungutan PPh Pasal 22
selambat-lambatnya tanggal lima belas bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak
berakhir. Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa selambat-lambatnya
dua puluh hari setelah Masa Pajak berakhir.
4PPh Pasal 22 dari penyerahan oleh Pertamina atas hasil produksinya, dari penyerahan bahan
bakar minyak dan gas oleh badan usaha selain Pertamina, dan dari penyerahan gula pasir dan
tepung terigu oleh Bulog, dipungut dengan cara dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak ke bank
persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery
Order) ditebus, dengan menggunakan SSP yang juga merupakan bukti pungutan pajak.
6. Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa selambat-lambatnya dua
puluh hari setelah Masa Pajak berakhir.
Jatuh Tempo Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 22
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, tanggal jatuh tempo
pembayaran PPh Pasal 22 adalah :
1. PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk
dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22 atas impor harus
dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.
2. PPh Pasal 22 atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harus
disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.
3. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan
pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara
atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan
ditandatangani oleh bendahara.
4. PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/
agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang
produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, harus disetor paling lama tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari
libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat
dilakukan pada hari kerja berikutnya. Termasuk hari libur nasional adalah hari yang
diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan
cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Sementara itu, tanggal jatuh tempo pelaporan PPh Pasal 22 adalah :
1. Pemungut PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada
penyalur/agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak
dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, wajib menyampaikan
Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak
berakhir.
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas impor barang
wajib melaporkan hasil pemungutannya secara mingguan paling lama pada hari kerja
terakhir minggu berikutnya.
3. Pemungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Instansi Pemerintah wajib
melaporkan hasil pemungutannya paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa
Pajak berakhir.
Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari
libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Termasuk hari libur
nasional adalah hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang
ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh
Pemerintah.
7. DAFTAR PUSTAKA
1. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Pajak Penghasilan.
2. http://www.pajak.net/info/PPh22.htm
3. http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/objek-tarif-dan-
pemungut-pph-pasal-22.html
4. http://pelayanan-pajak.blogspot.com/2010/04/pemungutan-pph-
pasal-22-bagi.html
5. http://www.scribd.com/doc/9495981/PPh-Pasal-22
6. http://spt-pajak.com/tag/pph-pasal-22
7. http://mekarwijaya.blogspot.com/2009/01/konsep-dan-perhitungan-
pph-pasal-22_20.html
8. http://www.scribd.com/doc/9495981/PPh-Pasal-22
9. N
OLEH :
KELOMPOK 7
NAMA NPM
FITRI WULAN.HARIANJA 10510037
YOANA FRESCILLIA. NABABAN 10510012
SELVIANA . SINAGA 10510050
FAKULTAS EKONOMI AKUNTANSI
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
