Beberapa peraturan yang digunakan dalam pemantauan kualitas air di Indonesia meliputi Peraturan Menteri Kesehatan tentang syarat dan pengawasan kualitas air yang menguji parameter fisika, kimia, dan biologi, Peraturan Daerah Kalimantan Timur tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang mengatur tentang pemantauan kualitas air sumber air, serta Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang

1. PERATURAN PERATURAN YANG
DIGUNAKAN DALAM PEMANTAUAN
KUALITAS AIR

2. Air merupakan salah satu sumber daya alam
yang memiliki fungsi sangat penting bagi
kehidupan dan perikehidupan manusia, serta
untuk memajukan kesejahteraan
umum, sehingga merupakan modal dasar dan
faktor utama pembangunan

3. Dalam menilai kualitas air
diperlukan adanya baku mutu
air (BMA) atau standar yang
dapat dijadikan acuan.

4. Baku Mutu Air, yang selanjutnya
disingkat BMA adalah ukuran batas
atau kadar makhluk
hidup, zat, energi atau komponen
lain yang ada atau harus ada dan
atau unsur pencemar yang
ditenggang keberadaannya
di dalam air

5. BMA diukur berdasarkan
beberapa
parameter diantaranya parameter
fisika,
kimia dan biologi. Parameter fisika
yang diuji adalah bau dan kekeruhan.
Parameter kimia yang diuji meliputi
kandungan besi, fluorida,
kesadahan, klorida, chrom
heksavalent, mangan,

6. Berdasarkan pengukuran pada beberapa
parameter BMA tersebut dapat diketahui
kualitas dari sampel air yang diuji

7. Berikut beberapa peraturan
yang terkait
dengan Pemantauan kualitas
air di
Indonesia

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
416/MENKES/PER/IX/1990 tentang syarat-syarat dan
pengawasan kualitas air, parameter yang diuji meliputi
parameter fisika, kimia dan biologi

9. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Bagian Kelima
Pemantauan Kualitas Air
Pasal 14
(1) Untuk mengetahui perubahan kualitas air pada sumber air dilakukan pemantauan kualitas air
pada sumber air paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah
kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota dan
dikoordinasikan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi.
(3) Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota melakukan pemantauan kualitas air pada sumber
air yang berada dalam wilayah kabupaten/kota.
(4) Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota melaporkan hasil pemantauan kualitas air pada
sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur paling sedikit 2 kali dalam
satu tahun.
(5) Ketentuan mengenai mekanisme dan prosedur pemantauan kualitas air pada sumber air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan
norma, standar, prosedur dan kriteria disusun sesuai dengan norma, standar, prosedur dan
kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

10. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2001
TENTANG
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Bagian Keempat
Baku Mutu Air, Pemantauan Kualitas Air,
Dan Status Mutu Air
Pasal 10
Baku mutu air ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian kelas air dan
kriteria mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
Pasal 11
(1) Pemerintah dapat menetapkan baku mutu air yang lebih ketat dan
atau penambahan parameter pada air yang lintas Propinsi dan atau
lintas batas negara, serta sumber air yang pengelolaannya di bawah
kewenangan Pemerintah.
(2) Baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Menteri dengan memperhatikan saran masukan
dari instansi terkait.

11. Pasal 13
(1) Pemantauan kualitas air pada :
a.) sumber air yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kota
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
b.)sumber air yang berada dalam dua atau lebih daerah
Kabupaten/Kota dalam satu propinsi dikoordinasikan oleh
Pemerintah Propinsi dan dilaksanakan oleh masing-masing
Pemerintah Kabupaten/Kota;
c.) sumber air yang berada dalam dua atau lebih daerah propinsi
dan atau sumber air yang merupakan lintas batas negara
kewenangan pemantauannya berada pada Pemerintah.
(2) Pemerintah dapat menugaskan Pemerintah Propinsi yang
bersangkutan untuk melakukan pemantauan kualitas air pada
sumber air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c.
(3) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
(4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
dan huruf b, disampaikan kepada Menteri.
(5) Mekanisme dan prosedur pemantauan kualitas air ditetapkan lebih
lanjut dengan Keputusan Menteri.

12. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2001
TENTANG
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Bagian Pertama
Wewenang
Pasal 20
a. Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota
sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka
pengendalian pencemaran air pada sumber air berwenang :
b. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
c. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
d. menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
e. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau
sumber air;
f. memantau kualitas air pada sumber air; dan
g. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

13. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR
Bagian Kedua
Pengawasan dan Pemantauan
Pasal 26
(1) Gubernur melakukan pengawasan dan pemantauan mutu air pada
sumber air dan sumber pencemaran.
(2) Dalam melakukan pengawasan dan pemantauan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menunjuk instansi yang
tugas dan fungsinya membidangi masalah lingkungan hidup atau
pengendalian dampak lingkungan.
(3) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan
tugas pengawasan dan pemantauan melibatkan Pemerintah
Kabupaten / Kota, dan instansi terkait lainnya.

14. Pasal 27
Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan
pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1), dilakukan oleh instansi terkait
meliputi :
a. pemantauan dan evaluasi perubahan mutu air;
b. pengumpulan dan evaluasi data yang
berhubungan dengan pencemaran air;
c. evaluasi laporan tentang pembuangan air
limbah dan analisisnya yang dilakukan oleh
penanggungjawab kegiatan;
d. melaporkan hasil pengawasan dan
pemantauan.

15. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2001
TENTANG
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
BAB VI
PERSYARATAN PEMANFAATAN DAN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH
Bagian Kedua
Pembuangan Air Limbah
Pasal 37
Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan
menanggulangi terjadinya pencemaran air.
Pasal 38
(1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati
persyaratan yang ditetapkan dalam izin.
(2) Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan :
• kewajiban untuk mengolah limbah;
• persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
• persyaratan cara pembuangan air limbah;
• persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
• persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah ;
• persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan
pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
• larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
• larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penaatan batas kadar yang dipersyaratkan;
• kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.
(3) Dalam penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi air limbah yang mengandung radioaktif, Bupati/
Walikota wajib mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang tenaga atom.

16. UU No 23 tahun 1997
• BAB IX
• KETENTUAN PIDANA
Pasal 41
(1) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan
yang mengakibatkan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana
penjara paling lama sepuluh tahun
dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati
atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama
lima belas tahun dan denda paling banyak
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 42
(1) Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana
penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah).
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati
atau luka berat, pelaku
tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda
paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

17. • Pasal 43
(1) Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang
zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun
masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam
air permukaan, melakukan
impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan
tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal
mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa
perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum
atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama
enam tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah)

18. THANKS
FOR THE
ATTENTION