SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 100
Baixar para ler offline
L P A A HI
    A OR N K R
E au sK n r P mb n u a D ea
 v lai iej e a g n n a rh
           a
         P o isJmb
          rvn ia i




               K RA A
                E J S MA
D P T B D N E A U S K N R AP MB N U A
 E U I IA G V L A I IE J E A G N N
    K ME T R A N G R P N/ A P N S
     E N E IN E A A P B P E A
                DN A
                 EG N
           U I E ST S A I
             N V R IA J MB
KATA PENGANTAR



      Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas petunjuk dan
pertolonganNya, pekerjaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) 2009 Provinsi Jambi
pada sejumlah sektor telah dapat diselesaikan dan disusun laporannya.

      Laporan evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah Provinsi Jambi ini disusun berdasarkan
hasil identifikasi isu-isu pokok yang mengemuka dalam kehidupan masyarakat Jambi baik fakta,
permasalahan maupun opini sebagai dampak dari kebijakan dan proses pembangunan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Fakta dan permasalaan tersebut yang kemudian
dianalis dan dikaji berdasarkan pandangan keilmuan Tim Independen Universitas Jambi agar dapat
menjadi pertimbangan dan input bagi perbaikan kebijakan di masa akan datang.

      Kendatipun upaya untuk melakukan evaluasi ini se-ilmiah mungkin sudah dilakukan, namun
disadari bahwa objektivitas dan emosionalitas mungkin masih mempengaruhi sebahagian dari isi
laporan ini. Kekurangan ini diakui sebagai kelemahan manusiawi dari tim itu sendiri. Jika pembaca
menemukannya dan memandangnya sebagai sebagai sesuatu yang mengganjal, tim terbuka untuk
mendiskusikannya dan memperbaikinya bila memang diperlukan.

      Selesainya penulisan laporan evaluasi ini tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak terutama
pihak yang menginisiasi dan mensupport dana, yaitu Bappenas RI, dan pihak yang membantu
dalam penyediaan data dan informasi, yaitu instansi-instansi sektoral dalam lingkup pemerintah
Provinsi Jambi. Tanpa bantuan dan kerjasama semuanya, tidak mungkin evaluasi ini bisa dilakukan.
Karena itu kami menghaturkan ucapan terima kasih yang sangat dalam. Semoga upaya baik kita ini
diridoi oleh Yang Maha Berkuasa. Amin.

      Demikianlah, semoga laporan ini bermanfaat sebagaimana yang diharapkan.




                                                      Jambi, Desember 2009
                                                      Rektor Universitas Jambi




                                                      H. KEMAS ARSYAD SOMAD, SH, MH



                                                                                                i 
 
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

                                                                      Hal 
BAB I    PENDAHULUAN                                                   
         1.1 Latar Belakang                                           1 
         1.2 Tujuan EKPD 2009 Provinsi Jambi                          2 
         1.3 Keluaran EKPD 2009                                       3 
         1.4 Metodologi Penelitian                                    6 
         1.5 Sistematika Penulisan Laporan                            8 
          
BAB II   HASIL EVALUASI
         A. Perkembangan Ekonomi Daerah                               11
         B. Permasalahan Pembangunan Provinsi Jambi                   12
         2.1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI                   14
             2.1.1 Capaian Indikator Outcome                          14
                    a. Kondisi Daerah                                 14
                    b. Outcome Pelayanan Publik                       18
                           Analisis Relevansi                         18
                           Analisis Efektivitas                       19
                    c. Outcome Demokrasi                              20
                           Analisis Relevansi                         20
                           Analisis Efektivitas                       21
             2.1.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol   22
             2.1.3 Rekomendasi Kebijakan                              26

         2.2 TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA                     27
             2.2.1 Capaian Indikator                                  27
                   a. Kondisi Pendidikan                              27
                   b. Outcome Pendidikan                              33
                       1) Angka Partisipasi Kasar                     33
                              Analisis Relevansi                      33
                              Analisis Efekvifitas                    34
                       2) Angka Partisipasi Murni                     35
                              Analisis Relevansi                      35
                              Analisis efektivitas                    35
                       3) Pendidikan Secara Keseluruhan               36
                              Analisis Relevansi                      36
                              Analisis efektivitas                    37
                    c. Outcome Kesehatan                              38
                            Analisis Relevansi                        40
                            Analisis efektivitas                      41
             2.2.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol   42
             2.2.3 Rekomendasi Kebijakan                              44




                                                                             ii 
 
2.3 TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI                              46
           2.3.1 Capaian Indikator                                  46
                 a. Perkembangan Sektoral                           46
                 b. Perkembangan Perbankan                          50
                 c. Outcome Perekonomian                            51
                     1) Investasi                                   51
                          Analisis Relevansi                        52
                          Analisis Efektivitas                      53
                     2) Infrastruktur Jalan                         54
                          Analisis Relevansi                        56
                          Analisis Efektivitas                      57
                     3) Perekonomian Secara Keseluruhan             58
                          Analisis Relevansi                        58
                          Analisis Efektivitas                      59
           2.3.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol   59
           2.3.3 Rekomendasi Kebijakan                              61

      2.4. KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM                    64
           2.4.1 Capaian Indikator                                  64
                  a. Kondisi SDA Jambi                              64
                  b. Kondisi Lingkungan Hidup                       66
                     Analisis Relevansi                             72
                     Analisis Efektivitas                           73
           2.4.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol   74
           2.4.3 Rekomendasi Kebijakan                              75

       2.5. TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT                            78
           2.5.1 Capaian Indikator                                  78
                  a. Kemiskinan dan Kesempatan Kerja                79
                  b. Tingkat Pelayana Dinas PMKS                    83
                  c. Outcome Kesejahteraan Rakyat                   84
                     Analisis Relevansi                             85
                     Analisis Efektivitas                           86
           2.5.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol   86
           2.5.3 Rekomendasi Kebijakan                              88

BAB III KESIMPULAN                                                  90

      LAMPIRAN
                                                                     
 
 




                                                                         iii 
 
DAFTAR TABEL


                                                                                         Hal 
2.1.1    Data Kejahatan Yang Merugikan Negara …………………………………                              15
2.1.2    Data Kejahatan Konvensional ……………………………………………..                                 16
2.1.3    Jumlah Perkara Pidana dan Perdata yang Masuk, Putusan dan Sisa
         Di Provinsi Jambi, Tahun 2004-2008………………………………………                               16
2.1.4    Perkara Pidana Umum ringan/pelanggaran se – Kejati Jambi yang
         diputus dan dieksekusi dalam Tahun 2004 – 2008 ………………………                        17
2.1.5    Perkara Tindak Pidana Khusus yang diselesaikan di Kejati Jambi
         tahun 2008 …………………………………………………………………..                                          17
2.1.6    Jumlah kecelakaan meninggal, luka ringan, luka berat dan kerugian
         material pada tahun 2004 – 2008 ………………………………………….                               18
2.1.7    Tingkat Pelayanaan Publik dan Demokrasi di Provinsi Jambi tahun
         2004 – 2008 …………………………………………………………………                                           18
2.1.8    Dinas / Instansi dalam Pengurusan SITU, SIUP dan TDP di Kota
         Jambi ………………………….……………………………………………..                                            22
2.1.9    Syarat Dibutuhkan Dalam Pengurusan SITU, SIUP dan TDPdi Kota
         Jambi ………………………………………………………………………..                                             24
2.1.10   Jumlah Masyarakat Jambi Ikut Pemilu 2004 ..…………………………..                         25
2.1.11   Jumlah Masyarakat Yang Ikut Pada Pelaksanaan Pilkada ....................       25
2.2.1    Perbandingan APK Provinsi Jambi dan Nasional Menurut Tingkatan
         Sekolah, Tahun 2004-2008 ………………………………………………..                                   28
2.2.2    Perbandingan Rata-rata Nilai Akhir Provinsi Jambi dan Nasional,
         Tahun 2004-2008 …………………………………………………………..                                        29
2.2.3    Jumlah Kelahiran Dan Kematian Bayi Dan Balita Di Provinsi Jambi,
         Periode 2004-2008 ………………………………………………………….                                       28
2.2.4    Jumlah Kematian Ibu Maternal Provinsi Jambi Periode 2004-2008 …...              39
2.2.5    Status Gizi di Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 …………………………                        39
2.2.6    Pra Usila dan Usila Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Menurut
         Kab/Kota Dalam Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 ...............................   40
2.2.7    Jumlah Peserta KB Aktif Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 ..................       40
2.3.1    Perkembangan PDRB Provinsi Jambi Menurut Harga Konstan Tahun
         2000 Periode Tahun 2004-2008 (juta rupiah) ……………………………                          46
2.3.2    Perkembangan Kontribusi Sektoral PDRB Provinsi Jambi Tahun 2004-
         2008 …………………………………………………………………………                                               47
2.3.3    Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi Tahun 2004-
         2008 (juta rupiah) …………………………………………………………..                                     48
2.3.4    Kontribusi PDRB dari Sisi Pengeluaran Provinsi Jambi Tahun 2004-
         2008 (juta rupiah) …………………………………………………………..                                     49
2.3.5    Perkembangan LDR Perbankan Provinsi Jambi Periode Tahun 2004-
         2008 (juta rupiah) ………………………………………………………….                                      51
2.3.6    Perkembangan Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dalam
         Provinsi Jambi Periode Tahun 2004-2008 ……………………………….                            55




                                                                                                iv 
 
2.3.7   Perkembangan Jalan Provinsi dan Kabupaten Dalam Provinsi Jambi
        Periode Tahun 2004-2008 …………………………………………………                                                                    55
2.3.8   Perkembangan Pertumbuhan Sektoral PDRB Provinsi Jambi Menurut
        Harga Konstan Tahun 2000, Periode Tahun 2005-2008 ……………….                                                      61
2.4.1   Luas Kawasan Hutan di Provinsi Jambi menurut Fungsinya Tahun
        2004-2008 …………………………………………………………………..                                                                          67
2.4.2   Produksi Kayu Hutan dan Hasil Hutan Ikutan menurut Jenis Produksi,
        Tahun 2006-2008 …………………………………………………………..                                                                       68
2.4.3   Jumlah Produksi dan Nilai Budidaya di Kolam dan Keramba Jaring
        Apung di Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 ...........................................                            69
2.4.4   Produksi Pertambangan menurut Jenis Barang di Provinsi Jambi
        Tahun 2004-2008 ...................................................................................            71
2.4.5   Perkembangan Luas Lahan Rehabilitasi dan Kawasan Konservasi di
        Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 ...........................................................                     72
2.4.6   Perkembangan lahan HPH di Provinsi Jambi dan Indoneisa, Tahun
        2004-2008 ..............................................................................................       75
2.5.1   Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Provinsi Jambi, Februari
        2006 – Februari 2009 ………………………………………………………                                                                     80
2.5.2   Perkembangan Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan Provinsi
        Jambi, Tahun 2004-2008 …………………………………………………..                                                                   81
2.5.3   Perkembangan Tingkat Pelayanan Sosial dari Dinas Sosial (PMKS)
        Provinsi Jambi, 2004 – 2008 ………………………………………………                                                                 83
2.5.4   Perkembangan Tingkat Pelayanan Sosial dari Dinas Sosial (PMKS)
        Provinsi Jambi, 2004 – 2008 (sambungan)……………………………….                                                           83
2.5.5   Jumlah PMDN di Provinsi Jambi menurut Realisasi Investasi dan
        Tenaga Kerja Tahun 2004-2008 ………………………………………….                                                                 87
2.5.6   Jumlah PMA di Provinsi Jambi menurut Realisasi Investasi dan
        Tenaga Kerja Tahun 2004-2008 …………………………………………..                                                                87




         


                                                                                                                    
 
 

                                      




                                                                                                                            v 
 
DAFTAR GAMBAR


                                                                                            Hal 
1.1.1    Kerangka Kerja EKPD 2009 ……………………………………………….                                        4
1.1.2    Hubungan antara Indikator dan Pendekatan Dalam Melakukan
         Evaluasi ………………………………………………………………………                                               5
2.1.1    Perbandingan Outcomes Pelayanan Publik Provinsi Jambi dan
         Nasional,Tahun 2004-2008 ………………………………………………..                                      19
2.1.2    Perbandingan Trend Outcomes Pelayanan Publik Provinsi Jambi dan
         Nasional, Tahun 2004-2008 ……………………………………………….                                      20
2.1.3    Perbandingan Outcomes Demokrasi Provinsi Jambi dan Nasional,
         Tahun 2004-2008 …………………………………………………………..                                           21
2.1.4    Perbandingan Trend Outcomes Demokrasi Provinsi Jambi dan
         Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………………………..                                     21
2.2.1    Perbandingan Pertumbuhan Nilai Rata-rata SMP/MTs Provinsi Jambi
         dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………………….                                    29
2.2.2    Perbandingan Nilai Rata-rata SMA/SMK/MA Provinsi Jambi dan
         Nasional, Tahun 2004-2008 ……………………………………………….                                      30
2.2.3    Perbandingan Pertumbuhan Nilai Rata-rata SMA/SMK/MA Provinsi
         Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 …………………………………..                                31
2.2.4    Perbandingan Angka Putus Sekolah SD/MI Provinsi Jambi dan
         Nasional, Tahun 2004-2008………………………………………………..                                      32
2.2.5    Perbandingan Angka Putus Sekolah SMP/MTs Provinsi Jambi dan
         Nasional, Tahun 2004-2008 ……………………………………………….                                      32
2.2.6    Perbandingan Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA Provinsi Jambi
         dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………………….                                    33
2.2.7    Perbandingan Outcomes APK Provinsi Jambi dan Nasional
         Keseluruhan Tingkatan Sekolah, Tahun 2004-2008 …………………….                           34
2.2.8    Perbandingan Trend Outcomes APK Provinsi Jambi dan Nasional,
         Tahun 2004-2008 …………………………………………………………..                                           34
2.2.9    Perbandingan Outcomes APM Provinsi Jambi dan Nasional Tahun
         2004-2008 …………………………………………………………………..                                              35
2.2.10   Perbandingan Trend Outcomes APM Provinsi Jambi dan
         Nasional,Tahun 2004-2008 ………………………………………………..                                      36
2.2.11   Perbandingan Trend Negatif Outcomes Status Indikator Pendidikan
         Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 …………………………                            36
2.2.12   Perbandingan Trend Outcomes Status Indikator Pendidikan Provinsi
         Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 …………………………………..                                37
2.2.13   Perbandingan Outcomes Indikator Kesehatan Provinsi Jambi dan
         Nasional, Tahun 2004-2008 ……………………………………………….                                      41
2.2.14   Perbandingan Trend Outcomes Indikator Kesehatan Provinsi Jambi
         dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………………….                                    42
2.2.15   Persentase Penduduk Buta Huruf Kelompok Umur 15+ Tahun
         Provinsi Jambi dan Indonesia, Tahun 2004-2008 ..................................   43




                                                                                                   vi 
 
2.2.16   Persentase Penduduk Buta Huruf Kelompok Umur 15-45 Tahun                                     43
         Provinsi Jambi dan Indonesia, Tahun 2004-2008
2.2.17   Persentase Penduduk Buta Huruf Kelompok Umur 45+ Tahun                                       44
         Provinsi Jambi dan Indonesia, Tahun 2004-2008 ..................................
2.3.1    Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dan                                  48
         Nasional, 2004-2008 ………………………………………………………
2.3.2    Perkembangan Investasi PMA dan PMDM Di Provinsi Jambi, Tahun                                 52
         2004-2008 ……………………………………………………………………
2.3.3    Perbandingan Outcomes Investasi Provinsi Jambi dan Nasional,                                 53
         Tahun 2004-2008 …………………………………………………………..
2.3.4    Perbandingan Trend Outcomes Investasi Provinsi Jambi dan Nasional,                           54
         Tahun 2004-2008 …………………………………………………………..
2.3.5    Perbandingan Outcomes Jalan (rusak) Provinsi Jambi dan Nasional,                             55
         Tahun 2004-2008 .......................................………………………………
2.3.6    Perbandingan Trend Outcomes Jalan Rusak Provinsi Jambi dan                                   57
         Nasional, Tahun 2004-2008 ……………………………………………….
2.3.7    Perbandingan Outcomes Perekonomian Provinsi Jambi dan Nasional,                              58
         Tahun 2004-2008 …………………………………………………………..
2.3.8    Perbandingan Trend Outcomes Perekonomian Provinsi Jambi dan                                  59
         Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………………………
2.4.1    Luas Kawasan Hutan di Provinsi Jambi menurut Fungsinya Tahun                                 67
         2008 ………………………………………………………………………….
2.4.2    Jumlah Produksi Budidaya di Kolam dan Keramba Jaring Apung di                                69
         Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 ...........................................................
2.4.3    Perbandingan Outcomes Rahabilitasi dan Konservasi Provinsi Jambi                             73
         dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………………….
2.4.4    Perbandingan Trend Outcomes Lahan Rehabilitasi dan Konservasi                                74
         Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 …………………………
2.5.1    Pengangguran Terbuka dari Provinsi Jambi Februari 2006 s.d Agustus                           80
         2009 …………………………………………………………………………
2.5.2    Perkembangan Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan Provinsi                                    82
         Jambi, 2004 – 2008 …………………………………………………………
2.5.3    Pertumbuhan Pengangguran dan dan Kemiskinan Provinsi Jambi,                                  82
         Februari 2006 – Agustus 2009 …………………………………………….
2.5.4    Perbandingan Outcomes Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi dan                                84
         Nasional, Tahun 2004-2008 ……………………………………………….
2.5.5    Perbandingan Trend Outcomes Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi                              85
         dan Nasional, Tahun 2004-2008

 




                                                                                                           vii 
 
Laporan Akhir
                                                




                                                                                             Bab I
                                                                     PENDAHULUAN




1.1. Latar Belakang
       Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan
nasional, pada hakekatnya pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk
meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik
dan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Pembangunan merupakan suatu proses yang
pencapaiannya dilakukan melalui tahapan-tahapan perencanaan sesuai dengan tujuan yang
ingin dicapai. Pada UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional telah dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan dibagi ke dalam tiga tahapan
yaitu perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

       Keseluruhan tahapan pembangunan tersebut          pada tingkat daerah sebagaimana
dituangkan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dirumuskan dalam
suatu dokumen perencanaan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).

       Penyusunan    rencana     pembangunan       merupakan     bagian     untuh     dari    upaya
pencapaian tujuan pembangunan yang harus pula mencakup implementasinya dalam
berbagai   bentuk   aktivitas   pembangunan.       Pelaksanaan   pembangunan           itu   sendiri
membutuhkan pengawasan agar tujuan benar-benar dapat dicapai konsisten dengan
rencana yang telah disusun sebelumnya. Pada kenyataannya proses pembangunan
senantiasa dihadapakan pada berbagai permasalahan, kendala dan tantangan untuk
mewujudkan tujuan yang telah direncanakan. Dinamika kegiatan ekonomi, sosial, politik dan
budaya dalam realitasnya mungkin membutuhkan penyesuaian-penyesuaian langkah dan
kebijakan dalam upaya mewujudkan tujuan. Oleh sebab itu, implementasi suatu rencana
perlu dievaluasi keberhasilannya dengan menggunakan berbagai indikator kinerja yang
relevan pada masing-masing bidang kegiatan.




                                                                  EKPD 2009 Provinsi Jambi   1 

 
Laporan Akhir

                                           




           Sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan jangka panjang yaitu masyarakat
yang lebih makmur dan sejahtera, Provinsi Jambi telah merumuskan rencana pembangunan
jangka menengah sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 9
Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun
2006-2010. Hingga saat ini, implementasi RPJM tersebut telah memasuki tahun ketiga
melalui pelaksanaan RKPD sehingga membutuhkan evaluasi lanjutan dari kegiatan evaluasi
yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Melalui evaluasi secara berkesinambungan
diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJM dibandingkan capaian pada tahun
sebelumnya. Selain itu, evaluasi kinerja pembangunan daerah sangat penting untuk
mengetahui sejauh mana arah, kebijakan dan keberhasilan kegiatan pembanganunan di
Provinsi Jambi sejalan dan selaraskan dengan tujuan pembangunan nasional yang telah
dituangkan dalam RPJM Nasional.

           Evaluasi kinerja pembangunan daerah akan menghasilkan sebuah dokumen yang
memuat       hasil   penilaian   secara   objektif   pelaksanaan   proses   pembangunan         baik
keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai, maupun beberapa kegagalan berserta
kendala-kendala dan permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah
ditempuh untuk mengatasinya. Objektivitas evaluasi kinerja pembangunan dapat dicapai jika
dilakukan oleh institusi independen atau pihak lain di luar institusi perencana dan pelaksana
pembangunan tersebut. Terkait dengan persoalan ini, evaluasi kinerja pembangunan daerah
dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) melalui
kerjasamanya dengan pihak Universitas di daerah setempat. Evaluasi kinerja pembangunan
Provinsi Jambi dilakukan oleh Tim independen Universitas Jambi yang dibentuk oleh Rektor
Universitas Jambi dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 177/J21/WS/2007 Tanggal 22
Juni 2007 sebagai wujud kerjasama dengan BAPPENAS.


1.2. Tujuan EKPD 2009 Provinsi Jambi
           Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2009 dilaksanakan untuk menilai
relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu 2004-2008.
Evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat apakah pembangunan daerah telah mencapai
tujuan/sasaran yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari
pembangunan daerah tersebut.




       2                                                                     Provinsi Jambi, EKPD 2009
Laporan Akhir
                                                 




        Secara kuantitatif, evaluasi ini akan memberikan informasi penting yang berguna
sebagai    alat   untuk   membantu     pemangku     kepentingan   dan    pengambil           kebijakan
pembangunan dalam memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah dilakukan
sebelumnya.
        Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi yang spesifik sesuai kondisi lokal
guna mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan daerah
periode berikutnya, termasuk untuk penentuan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan
Dana Dekonsentrasi (DEKON).


1.3. Keluaran EKPD 2009
1) Terhimpunnya data dan informasi evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Jambi
2) Tersusunnya hasil analisa evaluasi kinerja pembangunan di            Provinsi Jambi sesuai
    sistematika buku panduan


1.4. Kerangka Kerja EKPD 2009
        Kerangka kerja EKPD 2009 meliputi beberapa tahapan kegiatan utama yaitu
sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1.1

(1) Penentuan Indikator Hasil (outcomes)
        Indikator kinerja dari tujuan/sasaran pembangunan daerah merupakan indikator
dampak (impacts) yang didukung melalui pencapaian 5 kategori indikator hasil (outcomes)
terpilih. Pengelompokan indikator hasil dan indikator pendukungnya, dilakukan dengan
memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:
•   Specific, atau indikator dapat diidentifikasi dengan jelas;
•   Relevant: mencerminkan keterkaitan secara langsung dan logis antara target output
    dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcomes
    dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
•   Measurable : jelas dan dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati,
    dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas dan biaya;
•   Reliable: indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan
    kinerja;
•   Verifiable: memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk
    menghasilkan indikator;
•   Cost-effective: kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.

                                                                  EKPD 2009 Provinsi Jambi     3 

 
Laporan Akhir

                                        




                        Gambar 1.1.1 Kerangka Kerja EKPD 2009




Pengelompokan 5 kategori indikator hasil (outcomes) yang mencerminkan tujuan/sasaran
pembangunan daerah meliputi:
A.     Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi.
B.     Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia.
C.     Tingkat Pembangunan Ekonomi.
D.     Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam.
E.     Tingkat Kesejahteraan sosial.

(2) Pemilihan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi
           Hubungan antar tingkat indikator dengan pendekatan pengukuran kinerja dapat
dilihat dalam Gambar 1.1.2 yaitu:



       4                                                             Provinsi Jambi, EKPD 2009
Laporan Akhir
                                             




•   Relevansi untuk menilai sejauh mana pembangunan yang dijalankan relevan terhadap
    sasaran atau kebutuhan daerah dalam menjawab permasalahannya.
•   Efektivitas, untuk melihat apakah pembangunan yang dilakukan berkontribusi terhadap
    pencapaian baik tujuan spesifik maupun umum pembangunan daerah.


Gambar 1.1.2. Hubungan antara Indikator dan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi




•   Efisiensi, untuk mengetahui bagaimana masukan (inputs) dirubah menjadi keluaran
    (outputs)
•   Efektivitas Biaya, untuk menggambarkan hubungan antara input dengan outcomes
    pembangunan.
•   Kualitas, yaitu pengukuran derajat kesesuaian antara hasil-hasil pembangunan dengan
    kebutuhan dan harapan masyarakat.
•   Waktu, yaitu ketepatan waktu/periode pencapaian kinerja yang ditetapkan.
       Produktivitas, untuk melihat nilai tambah dari setiap tahapan proses pembangunan
dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan.
       Sesuai dengan tujuan EKPD Nasional Tahun 2009 bahwa mengingat keterbatasan
waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan EKPD 2009 Provinsi Jambi, maka pendekatan
dalam melakukan evaluasi hanya meliputi relevansi dan efektivitas pencapaian.



                                                             EKPD 2009 Provinsi Jambi   5 

 
Laporan Akhir

                                          




(3) Pelaksanaan evaluasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan
            Tahapan evaluasi di Provinsi Jambi dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan
dan tantangan utama pembangunan daerah serta mengidentifikasi tujuan pembangunan
daerah:

Tahap kedua adalah melengkapi dan mengoreksi Tabel Capaian

Tahap ketiga yaitu melakukan penilaian berkaitan dengan relevansi dan efektivitas
pencapaian.

Tahap keempat adalah melakukan identifikasi berbagai alasan atau isu yang menyebabkan
capaian pembangunan daerah (tidak) relevan dan (tidak) efektif. Tim Evaluasi Provinsi
menjelaskan “How and Why” berkaitan dengan capaian pembangunan daerah.

Tahap kelima adalah menyusun rekomendasi untuk mempertajam perencanaan dan
penganggaran pembangunan periode berikutnya.



1.5. Metodologi Penelitian
a. Metode Pengumpulan Data

            Dalam mengumpulkan data dan informasi, teknik yang digunakan dapat melalui:

1) Pengamatan langsung
       Pengamatan langsung kepada masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan di
       daerah, diantaranya dalam bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, lingkungan
       hidup dan permasalahan lainnya yang terjadi di wilayah provinsi terkait.

2) Pengumpulan Data Primer

       Data diperoleh melalui FGD dengan pemangku kepentingan pembangunan daerah. Tim
       Evaluasi Provinsi menjadi fasilitator rapat/diskusi dalam menggali masukan dan
       tanggapan peserta diskusi.

3) Pengumpulan Data Sekunder
       Data dan informasi yang telah tersedia pada instansi pemerintah seperti BPS daerah,
       Bappeda dan SKPD terkait.

b. Metode Penentuan Capaian Indikator Hasil




        6                                                                    Provinsi Jambi, EKPD 2009
Laporan Akhir
                                                




    (1) Indikator hasil (outcomes) disusun dari beberapa indikator pendukung terpilih yang
       memberikan kontribusi besar untuk pencapaian indikator hasil (outcomes).
    (2) Pencapaian indikator hasil (outcomes) dihitung dari nilai rata-rata indikator
       pendukung dengan nilai satuan yang digunakan adalah persentase.
    (3) Indikator pendukung yang satuannya bukan berupa persentase maka tidak
       dimasukkan dalam rata-rata, melainkan ditampilkan tersendiri.
    (4) Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna
       negatif, maka sebelum dirata-ratakan nilainya harus diubah atau dikonversikan
       terlebih dahulu menjadi (100%) – (persentase pendukung indikator negatif).
    (5) Pencapaian indikator hasil adalah jumlah nilai dari penyusun indikator hasil dibagi
       jumlah dari penyusun indikator hasil (indicator pendukungnya). Contoh untuk
       indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial disusun oleh:
       •   persentase penduduk miskin
       •   tingkat pengangguran terbuka
       •   persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak
       •   presentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia
       •   presentase pelayanan dan rehabilitasi sosial
       Semua penyusun komponen indikator hasil ini bermakna negatif seperti dinyatakan
       oleh No.4, sebagai berikut:


       Indikator kesejahteraan sosial = {(100% - persentase penduduk miskin) + (100% -
       tingkat pengangguran terbuka) + (100% - persentase pelayanan kesejahteraan
       sosial bagi anak) + (100%- persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut
       usia) + (100% - persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial}/5
       Daftar indikator keluaran (outputs) yang menjadi komponen pendukung untuk
       masing-masing kategori indikator hasil (outcomes) dapat dilihat pada Lampiran 1.

       Untuk menilai kinerja pembangunan daerah, pendekatan yang digunakan adalah
       Relevansi dan Efektivitas.

       Relevansi     digunakan       untuk   menganalisa   sejauh    mana       tujuan/sasaran
       pembangunan       yang        direncanakan   mampu      menjawab          permasalahan
       utama/tantangan. Dalam hal ini, relevansi pembangunan daerah dilihat apakah tren
       capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan
       nasional.


                                                               EKPD 2009 Provinsi Jambi   7 

 
Laporan Akhir

                                        




             Sedangkan efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara
             hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas
             pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana capaian pembangunan daerah
             membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.


1.6. Sistematika Penyusunan Evaluasi Kinerja
           Sistematika penyusunan laporan EKPD Provinsi Jambi mengacu pada format
penyusunan EKPD yang telah disusun secara standar oleh Bappenas. Susunan EKPD
dimaksud memuat komponen-komponen sebagai berikut:

BAB I       PENDAHULUAN
            1.1 Latar Belakang dan Tujuan (mengikuti latar belakang EKPD 2009 pada
                panduan)
            1.2 Keluaran
            1.3 Metodologi
            1.4 Sistematika Penulisan Laporan

BAB II HASIL EVALUASI
       Deskripsi permasalahan dan tantangan utama pembangunan daerah serta
       identifikasi tujuan pembangunan daerah

            2.1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI
            2.1.1 Capaian Indikator
            Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator
            outcomes nasional dan analisa
            Analisis Relevansi
            Analisis efektifitas
            2.1.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol
            Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung penunjang outcomes yang
            spesifik dan menonjol
            2.1.3 Rekomendasi Kebijakan

            2.2 TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
            2.2.1 Capaian Indikator
            Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator
            outcomes nasional dan analisa
            Analisis Relevansi
            Analisis efektifitas
            2.2.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol
            Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung outcomes yang spesifik dan
            menonjol
            2.2.3 Rekomendasi Kebijakan



       8                                                                 Provinsi Jambi, EKPD 2009
Laporan Akhir
                                           




       2.3 TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI
       2.3.1 Capaian Indikator
       Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator
       outcomes nasional dan analisa
       Analisis Relevansi
       Analisis efektifitas
       2.3.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol
       Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung outcomes yang spesifik dan
       menonjol
       2.3.3 Rekomendasi Kebijakan

       2.4 KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
       2.4.1 Capaian Indikator
       Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator
       outcomes nasional dan analisa
       Analisis Relevansi
       Analisis efektifitas
       2.4.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol
       Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung penunjang outcomes yang
       spesifik dan menonjol
       2.4.3 Rekomendasi Kebijakan

       2.5 TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT
       2.5.1 Capaian Indikator
       Grafik capaian indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial Provinsi Jambi
       dibandingkan dengan capaian indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial nasional.
       Analisis Relevansi
       Analisis efektifitas
       2.5.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol
       Gambaran dan analisa capaian indikator output penunjang outcomes yang
       spesifik dan menonjol
       2.5.3 Rekomendasi Kebijakan

BAB III. KESIMPULAN




                                                            EKPD 2009 Provinsi Jambi   9 

 
Bab II
                                                           HASIL EVALUASI


2,1. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah
       Stabilitas ekonomi makro pada level perekonomian regional diperlihatkan oleh
keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, tingkat inflasi dan
aktivitas ekspor-impor. Keempat variabel akan dapat menciptakan stabilitas perekonomian
bila satu dengan yang lainnya bergerak secara beringan. Peningkatan laju pertumbuhan
ekonomi karena produksi barang dan jasa yang lebih banyak sebagai hasil dari intensitas
penggunaan faktor-faktor produksi pada tingkat yang lebih besar akan menciptakan
kesempatan kerja yang lebih luas dan menghasilkan sumber pendapatan bagi rumah
tangga.
       Bila rumah tangga mengalokasikan pengeluarannya secara berimbang untuk
mengkonsumsi dan menabung maka laju inflasi akan terkendali pada tingkat yang rendah
dan stabil. Pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pendapatan yang lebih
besar, rumah tangga akan mampu menyumbang lebih besar kepada pemerintah daerah
dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya.
Penerimaan    yang   lebih   tinggi   memungkinkan   pemerintah   daerah    meningkatkan
penyediaan infrastruktur pendukung bagi perkembangan aktivitas ekonomi.
       Ketersediaan infrastruktur dan inflasi yang lebih terkendali menciptakan iklim yang
lebih baik untuk melakukan investasi. Pada tingkat investasi yang lebih tinggi akumulasi
modal akan meningkat yang memperbesar kapasitas produksi perusahaan dan industri
sehingga akan mendorong peningkatan suplai barang dan jasa termasuk suplai komoditas
ekspor. Ekspor yang lebih tinggi akan menghasilkan penerimaan devisa yang lebih besar
dan memungkinkan peningkatan impor bahan baku dan peralatan modal yang dibutuhkan
industri dan barang konsumsi bagi rumah tangga sehingga akan mendorong peningkatan
pertumbuhan ekonomi pada periode berikutnya.
       Dinamika siklus yang dikemukakan di atas hanya dapat terjadi bila perekonomian
pasar bekerja dengan baik. Mekanisme pasar akan beroperasi seperti yang diharapkan bila
terdapat aturan main bagi setiap pelaku ekonomi. Pemerintah berkewajiban membuat

                                                                                       10
aturan-aturan yang diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya
aktivitas ekonomi secara berkelanjutan dan stabil.
       Setelah   perekonomian        nasional    dilanda   krisis   sepuluh   tahun   yang   lalu,
perekonomian Provinsi Jambi cukup stabil yang ditandai oleh laju pertumbuhan ekonomi
pada tingkat yang lebih tinggi. Namun pola pengeluaran agregat regional yang didominasi
oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan rendahnya tingkat tabungan dan investasi
menyebabkan laju inflasi daerah ini cenderung lebih tinggi dari perekonomian nasional.
Kondisi ini semakin diperberat oleh keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah
daerah membiayai pengeluarannya dan orientasi struktur pengeluaran pemerintah daerah
yang masih memberat pada pengeluaran konsumtif serta terbatasnya peningkatan
penyediaan dan pemiliharaan infrastruktur khususnya transportasi. Hal ini tidak hanya
menganggu arus distribusi barang dan jasa, tetapi juga menimbulkan inefisiensi
transportasi.
       Selain itu ketergantungan daerah Jambi yang cukup tinggi terhadap impor dan
terbatasnya komoditas ekspor menyebabkan kontribusi perdagangan terhadap PDRB
semakin menurun. Kondisi demikian mengganggu stabilitas perekonomian daerah yang
selanjutnya menjadi sumber ketidakstabilan perekonomian nasional. Oleh sebab itu,
pemantapan stabilitas perekonomian menjadi bagian penting dari agenda pembangunan
Provinsi Jambi seiring dengan agenda pembangunan nasional.
       Sebagian besar sektor jasa-jasa bersifat lebih padat kapital dan teknologi, kecuali
sektor bangunan dan aktivitas perdagangan informal sehingga sektor-sektor tersebut tidak
dapat diandalkan sebagai penyerap tenaga kerja. Serapan tenaga kerja justeru lebih besar
pada sektor pertanian dan industri. Karakteristik demikian berdampak pada rendahnya
peningkatan kesempatan       kerja     pada     awal   pelaksanaan     RPJMN,    walaupun    laju
pertumbuhan agregat regional relatif cukup tinggi. Jumlah angkatan kerja yang bekerja
pada Februari 2005 tercatat sebesar 1.097.000 orang kemudian meningkat menjadi
1.113.000 orang pada November 2005. Secara bersamaan pengangguran terbuka naik
dari 103.000 orang menjadi 133.000 orang atau tingkat pengangguran terbukanya
meningkat dari 8,6 persen menjadi 10,97 persen. Tingkat pengangguran kemungkinan
akan menjadi lebih tinggi bila diperhitungkan jumlah pengangguran tersembunyi atau
setengah menganggur mengingat besarnya peran sektor pertanian dan sektor informal
dalam kegiatan perdagangan dalam menyerap tenaga kerja. Pekerja sektor pertanian
mencpai 57,5 persen pada Februari 2005 kemudian naik menjadi 61,7 persen pada

                                                                                               11
November 2005, sementara pekerja di sektor perdagangan mencapai 14,9 persen dan 13,7
persen pada waktu yang sama.
       Bila diamati dari sisi pengeluaran agregat regional, pertumbuhan ekonomi masih
didorong oleh peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pemerintah,
sementara pembentukan modal tetap domestik regional bruto (investasi) dan ekspor
diharapkan berperan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi daerah, belum mampu tumbuh
pada tingkat yang lebih tinggi. Pengeluaran konsumsi rumah tangga naik 3,68 persen dan
5,39 persen pada tahun 2004 dan 2005, sementara pengeluaran konsumsi pemerintah
meningkat 3,41 persen dan 6,21 persen pada tahun yang sama. Investasi mencatat
pertumbuhan negatif pada tahun 2004 sebesar -7,78 persen, ekspor di sisi lain hanya
tumbuh sebesar 1,23 persen pada tahun 2004. Pada tahun berikutnya investasi dan ekspor
masing-masing meningkat sebesar 5,29 persen dan 5,39 persen.
       Pertumbuhan pengeluaran konsumsi yang cukup tinggi dengan pangsa hampir
mencapai 60 persen untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga dan 19 persen untuk
pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap PDRB, berdampak terhadap tingginya laju
inflasi pada awal RPJMN. Hal ini mengingat pengeluaran konsumsi cenderung bersifat
inflatoir atau lebih mudah menimbulkan inflasi dibanding pengeluaran investasi yang
cenderung bersifat lebih produktif. Pada tahun 2004 laju inflasi mencapai 7,24 persen
kemudian naik menjadi 16,5 persen pada tahun 2005 bersamaan dengan penerapan
kebijakan peningkatan harga BBM oleh pemerintah. Laju inflasi tahun 2004 lebih tinggi dari
inflasi secara nasional sebesar 6,4 persen tetapi inflasi tahun 2005 sedikit lebih rendah
yaitu 17,1 persen ditingkat nasional.



2.2. Permasalahan Pembangunan Provinsi Jambi
   1. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Jambi relatif cukup tinggi, tetapi
       dengan kualitas rendah sehingga:
         i. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara rata-rata juga rendah
        ii. Pengangguran, anak putus sekolah, derajad kesehatan, kriminalisme relatif
            tinggi
   2. Kualitas Sumberdaya Manusia masih rendah dan sangat berfluktuasi antar wilayah.
       Sejumlah wilayah memiliki angka IPM yang dalam kategori sangat rendah yang
       berakibat rendahnya produktivitas tenaga kerja rata-rata

                                                                                       12
3. Etos kerja masyarakat relative rendah serta daya saing kualitas SDM rendah
4. Kualitas infrastruktur sampai ke sentra-sentra produksi masih belum memadai
   sehingga berdampak negatif terhadap kegiatan produksi
5. Sebagian besar komoditas andalan ekspor daerah masih dalam bentuk bahan baku
   yang belum memiliki nilai tambah yang tinggi untuk daerah.
6. Sebagaian    besar   masyarakat   mempunyai    kesadaran     yang   rendah   dalam
   pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sehingga tingginya pemanfaatan
   potensi sumberdaya alam namun diikuti pula dengan meluasnya kerusakan
   lingkungan
7. Kesenjangan pembangunan antara daerah bagian timur dengan daerah bagian
   Barat dan antara kota dan pedesaan masih besar
8. Jumlah Peraturan Daerah yang bermasalah masih cukup tinggi
9. Kualitas pelayanan umum baik di sektor seluruh sektor pekonomian maupun sosial
   masih rendah




                                                                                   13
Sub Bab 2.1
            INGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI




2.1.1. Capaian Indikator

a. Kondisi Daerah
       Penyelenggaraan clean government atau good governance pada sektor publik dan
bisnis yang belum baik berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan pada masyarakat.
Hal ini ditandai antara lain dengan tingginya penyalahgunaan kewenangan dan
penyimpangan, rendahnya kinerja SDM Aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan
dan ketatalaksanaan pemerintahan, serta masih banyaknya peraturan perundang-
undangan yang tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan. Di
samping itu, sistem pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan
juga belum berjalan baik yang dicerminkan dengan tingginya tindak korupsi di lingkungan
aparatur pemerintahan.
       Gangguan kemanan dan ketertiban masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor
yang saling berinteraksi satu dengan lainnya. Faktor-faktor tersebut diantaranya mencakup
ketidakadilan, kesenjangan kesejahteraan ekonomi, dan kepentingan sosial politik serta
provokasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelaksanaan
pemilihan kepala daerah secara langsung di beberapa kabupaten yang tidak disertai oleh
pengetahuan politik masyarakat yang memadai, kematangan elit politik, dan kepatuhan
terhadap hukum dan hasil pemilu merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya
kerusuhan dan konflik horizontal yang menimbulkan gangguan keamanan.

       Namun tindak kejahatan yang merugikan negara tetap ada antara lain untuk kasus
Illagal Loging, Illegal Mining, Illegal Fishing dan Koropsi seperti yang terlihat pada Tabel
2.1.1, bahwa tindak kejahatan yang paling sering terjadi adalah untuk kasus Illegal Loging,
dan semenjak sistem keamanan diperketat sejak tahun 2006, tindak kejahatan ini menurun
namun untuk tahun-tahun terakhir ini kondisinya mulai meningkat, hal ini dikarenakan
sumber penghidupan lain kurang menjanjikan bagi mereka yang terbiasa dengan hidup
instant seperti pencurian kayu dan umumnya kembali pada profesi sebelumnya.



                                                                                         14
Dari tabel ini juga terlihat bahwa tidak semua tindak kejadian yang dilaporkan pada
saat kejadian, namun dilaporkan setelah diselesaikan secara kekeluargaan dan secara
adat atau diselesaikan ditempat kejadian, misalnya tindak kejahatan illegal loging tahun
2007, yang dilaporkan sebanyak 44 kasus dan yang diselesaikan sebanyak 57 kasus.
Demikian pula untuk kejadian tahun 2008 untuk jenis kejahatan yang sama.

                                      Tabel 2.1.1
                         Data Kejahatan Yang Merugikan Negara
                                                           Tahun
           Jenis Kejahatan       2004           2005        2006      2007      2008*
                                L       S   L      S       L    S    L    S    L    S
         1. Illegal Loging      89   53     74     49      43   30   44   57   47   52
         2. Illegal
                                -       -   -          -   -    -    22   22   16   10
         Minning/Peti
         3. Illegal Fishing     2       1   1      1       -    -    -    -    -    -
         4. Korupsi             5       4   3      2       5    -    4    3    5    5
         Jumlah                 96   58     78     52      48   30   70   82   68   56

       Sumber : Direktorat Reskrim Polda Jambi.
                Keterangan: L = dilaporkan, dan S = diselesaikan


       Dari informasi Tabel 2.1.2 terlihat bahwa tindak kejahatan konvensional yang terjadi
di Provinsi Jambi untuk kurun waktu 2006-2008 cenderung meningkat, namun jumlah
tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebanyak 1.617 yang dilaporkan dan terendah tahun 2006
kasus sebanyak 669 kasus yang dilaporkan. Tindak kejahatan konvensional secara total
pada tahun 2006 dilaporkan sebanyak 669 kasus meningkat menjadi 1389 tahun 2007 dan
terus mengalami peningkatan pada tahun 2008 menjadi sebanyak 1431 kasus.

       Tindak pidana konvensional terbesar yang terjadi di provinsi Jambi adalah tindak
pidana pencurian berat yang menunjukkan kecenderungan meningkat terutama dalam
kurun waktu tiga tahun terakhir walaupun tidak setinggi tahun 2005. Jumlah kasus yang
dilaporkan pada tahun 2008 sebanyak 673 kasus meningkat dari 650 kasus pada tahun
2007. Kemudian diikui oleh tindak pidana pencurian kenderaan bermotor yang dilaporkan
meningkat dari tahun 2004 sampai tahun 2008. Tindak pidana penganiayaan berat pada
tahun 2008 sedikit turun jika dibandingkan dengan kejadian tahun 2007. Kasus pencurian
dengan kekerasan, perjudian dan tindak pidana pemubunuhan menunjukkan cenderung
juga meningkat dalam kurun waktu yang sama

                                                                                         15
Tabel 2.1.2
                              Data Kejahatan Konvensional
                                                                 TAHUN
    No     Jenis Kejahatan        2004             2005              2006            2007              2008*
                              L          S     L          S      L          S    L          S      L           S
     1    Pencurian Berat    472     324      675     406       318     195     650         421   673      452
          Pencurian Dengan
     2                       126         73   142         58    61      30      134         55    142      74
          Kekerasan
          Pencurian Kend.
     3                       213         69   292         52    121     44      298         56    312      64
          Bermotor
          Penganiayaan
     4                       296     157      313      193      129     81      229         187   218      197
          Berat
     5    Pembunuhan          21         18   24          21    15      14       32         15    34       17
     6   Judi                143     137      171      172      25      26       46         64    52       66
    Jumlah                   1271    778      1617     902      669     390     1389        798   1431     870

Sumber : Direktorat Reskrim Polda Jambi.
         Keterangan: L = dilaporkan, dan S = diselesaikan

         Berdasarkan data Tabel 2.1.3 bahwa Perkara Pidana dan Perdata yang masuk di
Provinsi Jambi antara kurun waktu 2004-2008 tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebanyak
282 perkara pidana dan 89 perkara perdata. Sedangkan sisa perkara pada tahun 2008
untuk kasus pidana adalah yang tertinggi yaitu sebanyak 31 kasus. Sedangkan untuk
kasus perkara perdata jumlah tertinggi terselesaikan terjadi pada tahun 2006, yaitu dari 52
kasus yang dilaporkan dapat diselesaikan sebanyak 33 kasus.

                                       Tabel 2.1.3
            Jumlah Perkara Pidana dan Perdata yang Masuk, Putusan dan Sisa
                          Di Provinsi Jambi, Tahun 2004-2008
                                     Pidana                             Perdata
                    Tahun
                             Masuk     Putus         Sisa      Masuk      Putus       Sisa
                     2004      88        78           10        34         33           2
                     2005     170       150           20        43         36           7
                     2006     217       200           17        85         52          33
                     2007     282       278           21        69         89          13
                     2008     274       264           31        62         63          12
                Sumber : Pengadilan Tinggi Jambi, Tahun 2008


         Secara umum Propinsi Jambi termasuk daerah yang relatif aman dan nyaman.
Gangguan keamanan yan terjadi berada dalam batas – batas yang dapat dikendalikan oleh


                                                                                                                   16
aparat keamanan. Meskipun demikian, kriminalitas yang mengancam rasa aman, tenteram
dan damai cenderung meningkat, terutama dalam kurun waktu 2004-2008 di daerah Jambi.


                                      Tabel 2.1.4
        Perkara Pidana Umum ringan/pelanggaran se – Kejati Jambi yang diputus
                       dan dieksekusi dalam Tahun 2004 – 2008

                       Jumlah yang diputus                       Jumlah Pelaksanaan putusan
     Tahun     Huk.      Denda             Uang             Huk.      Denda           Uang
              badan      (Rp.)         pengganti (Rp.)     badan       (Rp.)      Pengganti (Rp.)
      2004       -        65.550,0                  7000     -         65.550,0             7000
      2005       -       120.845,5                  9251     -        120 845,5              9251
      2006       -        38.975,5                11 751     -         38 975,5            11 751
      2007       -       149.877,5                14 852     -        149 877,5            14 852
      2008       -      39.167 000            -              -           39 167                 -
                                                                            000
       Sumber : Kejaksaan tinggi Jambi


       Sedangkan untuk tindak pidana khusus juga mengalami penurunan jika
dibandingkan pada tahun sebelumnya jika pada tahun 2007 jumlah pidana khusus yang
berasal dari polisi 16 dan berasal dari kejaksaan 27 maka pada tahun 2008 jumlah pidana
khusus yang berasal dari polisi berjumlah 13 dan yang berasal dari kejaksaan 23 kasus.


                                         Tabel 2.1.5
                      Perkara Tindak Pidana Khusus yang diselesaikan
                                 di Kejati Jambi tahun 2008
                                                                Perkara yang telah
                               Jumlah perkara
                                                                   diselesaikan
          Tindak pidana
                              Asal           Asal             Seleksi dan
                                                                                 SP3
                              polisi      kejaksaan        berkekuatan tetap
         Ekonomi               12                  -                 12                -
         Korupsi                -                 23                 23                -
         HAM                    -                  -                  -                -
         2008                  12                 23                 35                -
         2007                  16                 27                 43                -
         2006                   6                 14                 20                -
         2005                  12                 24                 5                 -
         2004                   1                 33                  3                3
       Sumber : Kejaksaan Tinggi Jambi

       Informasi dari Tabel 2.1.6 menjelaskan bahwa jumlah kecelakaan di Provinsi Jambi
dalam kurun waktu 2004-2008 cenderung mengalami peningkatan terutama pada dua
tahun terakhir, bahwa jumlah kejadian kecelakaan pada tahun 2007 sebanyak 542

                                                                                                    17
meningkat menjadi 577 kejadian tahun 2008. Demikian juga kerugian material yang
diakibatkan oleh kecelakaan tersebut juga meningkat untuk periode yang sama.

                                     Tabel 2.1.6
       Jumlah kecelakaan meninggal, luka ringan, luka berat dan kerugian material
                              pada tahun 2004 – 2008
                                                               Kerugian
          Tahun           Luka       Luka                                      Kejadian
                                             Meninggal          material
         kejadian        ringan      berat                                    kecelakaan
                                                                  (Rp.)
           2008           325        326         434           1.934.935          577
           2007           213        326         452           1.294.225          542
           2006           209        315         445            710.223           152
           2005            78         96         198            965.821           162
           2004            76         72         157            762.451           153
       Sumber : kantor Dit Lantas Polda Jambi



b. Indikator Outcomes Pelayanan Publik

Analisis Relevansi
       Secara     umum    tingkat   pelananan    publik   di     Provinsi    Jambi     menunjukkan
peningkatan, terutama untuk persentase kabupaten /kota yang memiliki PERDA pelayanan
satu atap, meningkat dari 1,90% pada tahun 2004 menjadi 19,40% pada tahun 2006 dan
terus meningkat menjadi 64,31% pada tahun 2008.

                                         Tabel 2.1.7
                         Tingkat Pelayanaan Publik dan Demokrasi
                            Di Provinsi Jambi tahun 2004 – 2008
    Pelayanan Publik dan Demokrasi              2004      2005       2006      2007      2008
    Pelayanan Publik
    % Jumlah kasus korupsi yang tertangani
    banding dilaporkan                          92,6      83,64      92,34     94,17     93,75

    % aparat yang berijazah minimal S1          25,9      26,3       26,93     27,6      28,99
    % jumlah kabupaten/ kota yang memiliki
    peraturan daerah pelayanan satu atap        1,90      1,90       19,40     45,30     64,31

    Demokrasi
    Gender Development Index (GDI)              58,60     59,60      56,4      57,33     54,63
    Gender Empowerment Meassurement
                                                56,10     55,70      46,85     46,89      43,5
    (GEM)



                                                                                                 18
Demikian juga terhadap jumlah aparat yang berijazah minimal S1 juga mengalami
peningkatan dati 25,9% pada tahun 2004 meningkat menjadi 26,93 % pada tahun 2006
dan menjadi 28,99% pada tahun 2008. Sedangkan jumlah kaus korupsi yang ditangani
dibandingkan dengan yang dilaporkan berada di atas 90% kecuali pada tahun 2005 yang
sebesar 83,6%. (lihat Tabel 2.1.7)
       Grafik capaian indikator outcomes Provinsi Jambi dibandingkan dengan capaian
indikator outcomes nasional dapat di lihat pada Gambar 2.1.1 dan 2.1.2. Dari informasi
tabel tersebut terlihat bahwa capaian outcomes Provinsi Jambi untuk pelanan publik lebih
tinggi dari nasional terjadi pada tahun 2004-2008 lebih baik dibandingkan dengan capaian
outcomes nasional. Namun dilihat dari pertumbuhannya terdapat sedikit perbedaan hasil,
bahwa dilihat dari persentase pertumbuhan secara nasional lebih baik dari pertumbuhan
untuk provinsi Jambi tahun 2006 dan 2008, sedangkan pertumbuhan 2005 dan 2007 lebih
baik untuk Provinsi Jambi.
                                      Gambar 2.1.1
                        Perbandingan Outcomes Pelayanan Publik
                      Provinsi Jambi dan Nasional,Tahun 2004-2008




              Sumber: Data diolah



Analisis Efektivitas
       Trend tingkat pelayanan publik pada tahun mulai tahun 2004 sampai 2007 untuk
provinsi Jambi cenderung menurun sejalan juga dengan penurunan kinerja nasional,
namun trend outcome terakhir kajian (2008) cenderung meningkat dan juga sejalan dengan
nasional. Sesuai dengan perkembangan posisi jabatan yang harus diisi oleh SDM yang
mempunyai kualifikasi/tingkat pendidikan tertentu, sehingga membutuhkan aparat bergelar
S1 persyaratan minimal tidak tertulis, yang dapat mengisi posisi di pemerintahan daerah.


                                                                                     19
Selain itu, peraturan daerah pelayanan satu atap di tiap kabupaten/kota setiap tahunnya
meningkat, walaupun pelaksanaannya belum optimal.


                                    Gambar 2.1.2
                   Perbandingan Trend Outcomes Pelayanan Publik
                    Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008




              Sumber: Data diolah




c. Indikator Outcomes Demokrasi

Analisis Relevansi
       Trend tingkat pelayanan publik dan demokrasi di Provinsi Jambi sejalan dengan
tren nasional. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah aparat setiap tahunnya yang
memiliki ijazah S1 dan peraturan daerah (perda) yang memuat pelayanan satu atap di tiap
kabupaten/kota. Semakin gencar tuntutan terhadap kualitas pelayanan publik maka
masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah) berusaha untuk mengumumkan
secara resmi langkah-langkah, persyaratan termasuk biaya yang timbul terhadap
pelayanan tersebut secara transparan. Namun demikian praktek-traktek transaksi tidak
resmi terutama dalam pengurusan perizinan (SITU dan SIUP) masih tetap terjadi sehingga
masih tetap tidak transparannya biaya yang harus dikeluarkan, dan waktu yang dibutuhkan
untuk pengurusan lebih lama. Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan pelayanan
satu atap, membutuhkan rangkaian birokrasi yang panjang, karena masing-masing SKPD
menetapkan waktu yang berbeda, dan tergantung pula berapa biaya lebih tak resmi yang
diminta untuk dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka pelayanan akan menjadi lama dan
tidak mencerminkan peningkatan.

                                                                                    20
Gambar 2.1.3
                           Perbandingan Outcomes Demokrasi
                      Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008




                 Sumber: Data diolah



Analisis Efektivitas
       Sedangkan persentase tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan
legislatif dan Pilpres terjadi cukup stabil namun terjadi berapa sengketa calon pemilih. Hal
ini disebabkan antara lain banyak ketidakcocokan dalam data kependudukan terutama
untuk Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap.

                                      Gambar 2.1.4
                        Perbandingan Trend Outcomes Demokrasi
                      Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008




         Sumber: Data diolah




                                                                                         21
2.1.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol
a. Perizinan
       Capaian hasil yang spesifi dalam pelayanan pubil khususnya dalam mengurus SIUP
dan TDP (kasus untuk Kota Jambi mungkin juga sama dengan kasus di kabupaten). Liku-
liku yang harus ditempuh dalam pengurusan perizinan di Kota Jambi (khususnya sampai
sekarang) sangat tergantung pada siapa yang akan mengurusnya. Bagi penggurus izin
dapat melalu jalan pintas dengan menyediakan sejumlah uang pada instansi tertentu maka
pengurusan dapat dilakukan oleh instansi yang bersangkutan dengan baik.
       Tetapi bagi kepengurusan perizinan yang memerlukan kelengkapan persyaratan
secara resmi misalnya untuk pengurusan perizinan perbankan, maka                 untuk mengurus
SIUP dan TDP memerlukan syarat-syarat (masing-masing dinas/instansi ada yang sama
dan ada yang berbeda) sebagai berikut : (1). Izin/advis kelurahan, (2). Akta Notaris
Perusahaan, (3). Izin dari Kelurahaan, (4). IMB, (5). Rekening Listrik, Air dan Telepon, (6).
Pas Photo pengurus, (7). KTP Pengurus (direksi), (8). Lunas PBB, (9). Izin/advis dari
Kecamatan, (10). NPWP, (11) Gambar/denah Bangunan, (12). Rekomendasi Damkar, (13).
Retribusi Kebersihan dan Pajak Reklame, (14). IPB, (15). SITU, (16). SIUP
       Perusahan tidak untuk kepentingan umum, seperti izin ruko, swalayan, industri batu
bata, toko dan lainnya harus melalui 8 (delapan) meja birokrasi, urutannya birokrasi yang
harus dilewati sebagai berikut :

                                         Tabel 2.1.8
              Dinas/Instansi Terkait Dalam Pengurusan SITU, SIUP dan TDP
                                       di Kota Jambi
 No.    Dinas/Instansi            Izin yang Dikeluarkan                       Syarat No.
 1.    Kantor Kelurahan   Izin/advis Kelurahan                   2, 3, 4, 5,
 2.    Kantor Pajak       No. Pokok Wajib Pajak (NPWP)           1, 2, 4, 6, dan 7
 3.    Kantor Camat       Izin/advis Kecamatan                   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8
 4.    Bapedalda          Izin HO/UU Gangguan                    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8
 5.    Dispenda           Pajak      Reklame      dan   Retrb.   1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8
                          Kebersihan
 6.    Dinas Tata Kota    Surat Izin Tempat Usaha – SITU         1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan
                                                                 13
 7.    Dinas              SIUP                                   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13
       Perindagkop                                               dan 14
 8.    Kantor Walikota    Surat Tanda     Daftar   Perusahaan    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13,
                          (TDP)                                  14, 15, dan 16




                                                                                                22
Sedangkan untuk perusahaan yang berhubungan dengan kepentingan umum,
seperti rumah sakit, bank, SPBU, Koperasi dan lainnya harus melalui 11 (sebelas) meja
birokrasi, urutan pengurusan yang harus dilewati seperti terlihat pada Tabel 2.1.9.
       Belum lagi kalau gedung yang dipakai belum mempunyai IMB, maka perusahaan
yang bersangkutan harus mengurusnya terlebih dahulu, kalau tidak maka tahapan di atas
tidak dapat dilalui. Syarat-syarat untuk pengurusan IMB juga cukup banyak dan harus
mengalami liku-liku birokrasi yang berbelit pula. Ditambah wajib AMDAL bagi perusahaan
besar seperti Mall, Bank dan lainnya atau paling kurang harus mempunyai RPL (rencana
pengolahan limbah) yang akan berhadapan pula dengan instansi Bapedalda dan Tata Kota
kembali.
       Mekanisme pengurusan ini hampir berlaku pada semua daerah kabupaten/kota di
Provinsi Jambi. Terlihat disini tidak ada koordinasi sama sekali antar dinas/instansi,
masing-masing membuat persyaratan tersendiri, dan bagi perusahaan yang ingin
mengurus izin-izin tersebut terpaksa dan harus melalui urutan meja birokrasi di atas.
Banyak perusahaan yang harus memenuhi syarat-syarat tumpang tindih dan dicopy
berkali-kali, tetapi diminta kembali dan kembali. Belum lagi masing-masing dinas/instansi
mengklaim bahwa izin melalui kantornya berkisar antara seminggu sampai sebulan.
Terlihat bahwa perusahan harus mengobankan berapa bulan yang harus dilewati oleh
perusahaan yang ingin mengurus izin sampai TDP, belum lagi kepala dinas/instansi yang
tidak berada di tempat yang tidak dapat diwakili oleh bawahannya, kadang kala
membutuhkan waktu yang lebih lama lagi, paling cepat mencapai waktu yang harus
dikorbankan sampai selesai TDP adalah 4 bulan.
       Kesendatan birokrasi terjadi begitu saja karena pada SKPD yang sama
bergeraknya bahan kepengurusan harus dibawa sendiri oleh pemohon yang bersangkutan
kalau tidak maka bahan perusahaan akan mentok hanya sampai di meja yang
bersangkutan. Misal kalau bahan dari perusahaan yang sudah sampai pada bidang
kepengurusan IPB setelah perusahaan mengurus rekomendasi Damkar perusahaan harus
minta surat untuk membayar pajak reklame dan retribusi kebersihan pada Dispenda,
kemudian dibawa kembali ke Dinas Tata Kota, yang dialami seharusnya selesai IPB, dapat
langsung bergerak ke bidang pengurusan SITU dalam mekanisme kantor itu sendiri,
namun sempat lama tertahan karena yang ‘terpendap’ dibagian IPB. Perusahaan harus
mengambil sendiri bahannya kembali lalu diantar ke bagian SITU, disini terasa sekali



                                                                                      23
betapa tidak efisiennya mekanisme kerja suatu instansi. Bagi pengusaha yang sebagai
pemohon merasa bosan dan lelah menghadapi hal yang demikian.



                                       Tabel 2.1.9
                Syarat Dibutuhkan Dalam Pengurusan SITU, SIUP dan TDP
                                      di Kota Jambi
     No.     Dinas/Instansi         Izin yang Dikeluarkan                Syarat No.
     1.     Kantor            Izin/advis Kelurahan             2, 3, 4, 5,
            Kelurahan
     2.     Kantor Pajak      No. Pokok Wajib Pajak (NPWP)     1, 2, 4, 6, dan 7
     3.     Kantor Camat      Izin/advis Kecamatan             1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8
     4.     Bapedalda         Izin HO/UU Gangguan              1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8
     5.     Dispenda          Pajak Reklame dan Retrb.         1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8
                              Kebersihan
     6.     Dinas Tata Kota   Surat             mendapatkan    Tidak pakai syarat
                              rekomendasi Damkar
     7.     Dinas Damkar      Surat Rekomendasi Kebakaran      2, 3, 4, 8, 9, dan 11
     8.     Dinas Tata Kota   Surat       Izin   Penggunaan    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
                              Bangunan (IPB)                   12, dan 13
     9.     Dinas Tata Kota   Surat Izin Tempat Usaha (SITU)   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
                                                               dan 14
     10.    Dinas             Surat Izin Usaha Perdagangan     1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,
            Perindagkop       (SIUP)                           dan 15
     11.    Kantor Walikota   Surat Tanda Daftar Perusahaan    1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15
                              (TDP)                            dan 16



b. Peningkatan Peranan Pranata Demokrasi
          Konsolidasi demokrasi akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh
kelembagaan demokrasi yang kukuh. Sampai dengan saat ini dapat dikatakan bahwa
demokratisasi dalam kehidupan social politik telah berjalan pada jalur dan arah yang benar
ditunjukkan antara lain dengan terlaksananya pemilihan umum Presiden dan Wakil
Presiden tahun 2004 secara langsung, terbentuknya DPR, DPD dan DPRD hasil pemilihan
umum serta pemilihan kepala Daerah (Gubernur) secara langsung dan demokratis.
      Realisasi kegiatan perwujudan kelembagaan demokratis di Provinsi Jambi,
ditunjukkan oleh Tabel 2.1.10. Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Pemilu tahun
2004, adalah 1.853.888 orang. Tingkat partisipasi masyarakat                dengan pesebaran
berdasarkan daerah adalah Kota Jambi 346,359 orang, Kabupaten Kerinci 213.320 orang,
Muaro Jambi 205.714 orang, Kabupaten Merangin 192.895 orang, Kabupaten Bungo
165.818 orang, Kabupaten tanjung Jabung Barat 164.895 orang, Kabupaten Tebo 155.709


                                                                                                24
orang, Kabupaten Batang Hari 140.635 orang, Kabupaten Sarolangun 129.142 orang, dan
Kabupaten Tanjung jabung Timur 139.401 orang.


                                     Tabel 2.1.10
                        Jumlah Masyarakat Yang Ikut Pemilu 2004
          Kabupaten/
   No                   PPK    PPS    TPS      Pendduk           Pemilih
             Kota                                                                   tetap
                                                           Sementara Tambahan
   1      Kerinci         11    278   1053       306.033     201.658    11.662     213.320
   2      Merangin         7    165    695       270.155     173.895    19.000     192.895
   3      Sarolangun       6    114    516       194.653     121.219     7.923     129.142
   4      Bungo           10    128    621       240.536     148.110    17.708     165.818
   5      Tebo             9     98    591       232.929     149.730     5.979     155.709
   6      Batanghari       8    109    549       210.690     131.302     9.333     140.635
   7      Muaro Jambi      7    130    691       285.011     186.378    19.336     205.714
   8      Tanjabbar        5     57    587       227.102     151.593    13.302     164.895
   9      Tanjabtim        6     63    543       201.344     133.217     6.184     139.401
   10     Kota Jambi       8     62   1237       452.611     313.710    32.649     346.359
   JUMLAH                 77   1204   7083     2.621.064   1.710.812   143.076    1.853.888


         Jumlah partai politik yang mengikuti Pemilihan Umum tahun 2004 adalah 24 partai
politik, yaitu PNI Marhaenisme, Partai Buruh demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai
Merdeka, Partai Persatuan Pembangunan,             Partai Demokrasi Kebangsaan,         Partai
Indonesia Baru, PNBK, Partai Demokrat, PKPI, PPDI, PPNUI, PAN, PKPB, PKB, PKS,
PBR, PDIP, PDS, Partai Golkar, Partai Patriat Pancasila, PSI, PPD, dan Partai Pelopor.


                                   Tabel 2.1.11
               Jumlah Masyarakat Yang Ikut Pada Pelaksanaan Pilkada
                                                           LAKI -
    No      Kabupaten/kota     PPK     PPS       TPS                  Wanita     JUMLAH
                                                            LAKI
    1      KERINCI              11       278       972     106.536    112.094      218.630
    2      MERANGIN              9       170       726       93.720    89.209      182.929
    3      SAROLANGUN            8       114       513       64.655    63.555      128.210
    4      BATANGHARI            8       109       554       71.862    67.477      139.339
    5      MUAROJAMBI            7       130       728     104.346     95.236      199.582
    6      BUNGO                10       125       626       83.189    80.133      163.322
    7      TEBO                 12        96       614       78.897    74.624      153.521
    8      TANJAB BARAT          5        61       606       82.804    75.388      158.192
    9      TANJAB TIMUR         11        89       556       68.649    63.468      132.117
    10     KOTA JAMBI            8        62     1.252     166.124    165.751      331.875
           PROVINSI             89     1.234     7.147     920.782    886.935    1.807.717
    Sumber: KPUD – Provinsi Jambi, 2009


                                                                                             25
Dari ke-24 partai politik yang mengikuti Pemilu 2004 tersebut, hanya 10 partai politik
yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Jambi, yaitu PNI Marhaenisme 1 kursi, PPP 4
kursi, Partai demokrat 2 kursi, PAN 8 kursi, PKPB 4 kursi, PKB 4 kursi, PKS 3 kursi, PBR 2
kursi, PDIP 6 kursi, dan Partai Golkar 11 kursi.
       Adapun tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada)
Gubernur Jambi berjumlah 1.268.091 orang. Dari jumlah suara yang diberikan masyarakat
ini tercatat 1.244.237 suara yang sah dan 23.854 suara dinyatakan tidak sah. Dalam
pelaksanaan Pilkada di provinsi Jambi terlihat pula bahwa jumlah pemilih laki-laki lebih
banyak dibandingkan dengan pemilih wanita, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 920.782
dan sedangkan jumlah pemilih wanita dalam Pilkada yang sama sebanyak 886.935.




2.1.3 Rekomendasi Kebijakan
1. Penyusunan, evaluasi dan sosialisasi pelayanan publik di daerah perlu melibatkan
   berbagai komponen masyarakat tidak hanya dilakukan jajaran pemerintahan daerah
   saja.
2. Secara umum, upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan
   kriminalitas belum menunjukkan hasil yang menggembirakan di propinsi Jambi.
   Langkah – langkah perbaikan sangat diperlukan dimasa yang akan datang walaupun
   intensitas gangguan keamanan, ketertiban dan tindak criminal masih relative rendah.
3. Langkah – langkah yang diperlukan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
   mewujudkan keamanan dan ketertiban, meningkatkan disiplin aparat penegak hukum,
   meningkatkan intensitas dan kualitas penerangan mengenai dampak buruk narkoba,
   meningkatkan penyediaan rambu – rambu lalu lintas, dan mendorong koordinasi yang
   semakin intensif diantara stakeholder.




                                                                                          26
Sub Bab 2.2
                TINGKAT KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA



2.2.1. Capaian Indikator

a. Kondisi Pendidikan

       Pendidikan merupakan proses sosialisasi sekaligus pewarisan nilai-nilai dari suatu
generasi kegenerasi lainnya. Dalam prespektif ekonomi pendidikan terbukti dapat memacu
pertumbuhan suatu negara. Peningkatan kualitas pendidikan akan meningkatkan
produktivitas yang nentinya akan meningkatkan pendapatan, sehingga pada giliran nya
akan menurunkan angka kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat. Mengingat peran
penting dan strategisnya pendidikan maka salah satu prioritas Pembangunan Nasional
adalah peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan. Selain itu pemerintah
memperbaiki mutu dan relevansi pendidikan agar kompetensi lulusan dapat ditingkatkan
sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta manajemen layanan pendidikan yang
transfaran bertanggung jawab dan akuntabel.

Sebagai bagian dari urusan wajib dari pemerintah daerah, maka sasaran pembangunan
pendidikan terkait dengan permasalahan yang dikelompokkan menjadi 1) kemampuan
aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan, 2) ketersediaan dan kemampuan tenaga
pendidik dan 3) aspek mutu pendidikan.
       Secara lebih rinci kemampuan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dapat
terlihat pada tingkat   proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini, Angka
Partisipasi Sekolah : (a) usia 7-12 tahun, (b) usia 13-15 tahun, dan (c) usia 16-18, proses
belajar mengajar dan sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan kesempatan
memperoleh pendidikan terutama bagi anak kurang mampu, kesetaraan pendidikan antar
kelompok, terutama antara perkotaan dan pedesaan, angka buta aksara penduduk usia 10
tahun ke atas daya tampung lembaga kependidikan dari semua jenjang dan jenis
kependidikan.
        Aspek    lain   yang   juga   mempengaruhi    pembangunan     pendidikan    adalah
ketersediaan dan kemampuan tenaga pendidik yang meliputi tersedianya guru yang
memenuhi persyaratan layak mengajar. Sementara itu aspek mutu pendidikan menjadi


                                                                                        27
tantangan tersendiri dengan indikator sekolah dengan program unggul sebagai basis
keterampilan para siswa untuk memasuki dunia kerja dan kualitas lembaga pendidikan
dasar dan menengah baik formal maupun non formal.

1) Angka Partisipasi Kasar
        Berdasarkan informasi dari Tabel 2.2.1 memperlihatkan bahwa Angka Partisipasi
Kasar (APK) di Provinsi Jambi secara umum menunjukkan perbaikan selama kurun waktu
2004-2008 untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan
Sekolah Menengah (SM). Ada tingkat SD, capaian APK Provinsi Jambi dalam kurun waktu
yang sama lebih tinggi dari tingkat APK Nasional, namun pada tingkat SMP APK Provinsi
Jambi mulai dari tahun 2006 s.d. 2008 lebih rendah dari APK tingkat SMP Nasional, dan
namun pada tingkat SM, APK Provinsi Jambi kurun sama lebih rendah dari APK Nasional.
       Dari data Tabel 2.2.1 terlihat terjadinya penurunan kinerja pendidikan Provinsi
Jambi ditinjau dari angka partisipasi kasar menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat
Jambi untuk melanjutkan sekolahkan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi selepas dari SD,
ternyata lebih rendah dari tingkat rata-rata nasional. Hal disebabkan oleh rata-rata
pendapatan per kapita masyarakat Jambi masih rendah sehingga sebagian dari anak-anak
mereka sudah dibawah untuk ikut bekerja paling kurang membantu keuangan keluarga.

                                      Tabel 2.2.1
                     Perbandingan APK Provinsi Jambi dan Nasional
                      Menurut Tingkatan Sekolah, Tahun 2004-2008
         Tingkatan
                       Wilayah     2004      2005      2006      2007      2008
          Sekolah
            SD       Jambi          109,29   107,27    113,35    112,01    110,51
                     Indonesia      107,13   104,91    109,96    110,35    109,37
            SMP      Jambi           85,04    84,60     81,47     79,94     77,76
                     Indonesia       82,24    80,52     81,87     82,03     81,08
            SM       Jambi           54,04    48,18     51,51     56,88     57,41
                     Indonesia       54,38    52,62     56,69     56,71     57,51

              Sumber: Statistik Indonesia, 2004-2008


2) Rata-rata Nilai Akhir
       Rata-rata nilai akhir baik untuk tingkat SMP/MTs maupun tingkat SMA/SMK/MA
capaian provinsi Jambi lebih baik dibandingkan dengan capaian nasional kecuali untuk
tahun 2004. Jika rata-rata nilai akhir provinsi Jambi tahun 2004 adalah 4,21 untuk tingkat


                                                                                       28
SMP/MTs dan 4,49 untuk tingkat SMA/SMK/MA, lebih rendah dari tingkat nasional sebesar
4,80 untuk tingkat SMP/MTs dan 4,47 untuk tingkat SMA/SMK/MA. Namun mulai dari tahun
2005 sampai 2008 rata-rata nilai akhir untuk kedua tingkatan sekolah lebih tinggi
dibandingkan dengan rata-rata nilai akhir tingkat nasional. (lihat pada Tabel 2.2.2).

                                       Tabel 2.2.2
                            Perbandingan Rata-rata Nilai Akhir
                      Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008
                                            Rata-rata Nilai Akhir
                     Tahun             SMP/MTs              SMA/SMK/MA
                               Jambi       Nasional    Jambi     Nasional
                     2004       4,21         4,80       4,49        4,77
                     2005       4,73         5,42       5,99        5,77
                     2006       5,26         5,42       6,22        5,94
                     2007       5,63         5,42       6,10        6,28
                     2008       6,30         6,05       6,13        6,35
                      Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2008


       Ditinjau dari tingkat pertumbuhan, terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan nilai rata-
rata SMP/MTs provinsi Jambi lebih tinggi dari rata-rata nasional (terlihat dalam Gambar
2.2.1). Informasi ini juga mperlihatkan kecenderungan menurun sampai dengan tahun 2007
dan meningkat kembali pada tahun 2008. Meningkatnya pertumbuhan nilai-rata-rata ini
lebih banyak disebabkan oleh semakin waspada dan membaiknya sistem belajar mengejar
yang ada di provinsi Jambi.

                                      Gambar 2.2.1
                   Perbandingan Pertumbuhan Nilai Rata-rata SMP/MTs
                      Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008




          Sumber: - Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2008 (data diolah)
                  - Bappenas, 2008


                                                                                        29
Disamping itu, semakin membaiknya nilai rata-rata tersebut disebabkan semakin
banyaknya volume pendidikan tambahan di luar jam sekolah dan semakin membaiknya
kesadaran orang tua murid akan pentingnya memotivasi anak-anak mereka untuk
meningkatkan kegiatan belajar ekstra di luar sekolah. Ketakutan dan kecemasan guru,
orang tua murid dan murid sendiri dengan nilai kelulusan secara nasional terus meningkat
menyebabkan mereka terpacu untuk belajar lebih baik dan semakin banyak pula jam ekstra
yang dilimpahkan sekolah terutama terhadap murid/siswa kelas akhir.
       Nilai rata-rata SMA/SMK/MA di provinsi Jambi terjadi fluktuasi bahwa nilai rata-rata
tertinggi terjadi pada tahun 2006 dengan nilai rata-raa sebesar 6,22 lebih tinggi dari tingkat
nasional. Namun setelah itu nilai rata-rata provinsi Jambi lebih rendah dibandingkan
dengan capaian nasional. Tingginya nilai rata-rata ini lebih banyak disebabkan oleh
longgarnya pengawasan sewaktu ujian walaupun pengawas ujiannya tidak boleh berasal
dari sekolah yang sama. Sejak tahun 2007, pengawasan terhadap ujian akhir terutama
ujian nasional diperketat, sehingga rata-rata nilai akhir lebih rendah dari sebelumnyan (lihat
Gambar 2.2.2).

                                      Gambar 2.2.2
                       Perbandingan Nilai Rata-rata SMA/SMK/MA
                      Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008




                    Sumber: - Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2008 (data diolah)
                             - Bappenas, 2008

       Dilihat dari tingkat pertumbuhan rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA, capaian provinsi
Jambi lebih tinggi pada tahun 2005 dan 2006, sedangkan pada tahun 2006 ke 2007 dan
2007 ke 2008 capaian provinsi Jambi lebih rendah dibandingkan dengan nasional (lihat

                                                                                           30
Gambar 2.2.3). Tingkat pertumbuhan nilai rata-rata provinsi Jambi untuk tahun 2007 ke
2008 menunjukkan kecenderungan meningkat sedangkan ditingkat nasional menunjukkan
kecenderungan menurun.


                                       Gambar 2.2.3
                   Perbandingan Pertumbuhan Nilai Rata-rata SMA/SMK/MA
                       Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008




             Sumber: - Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2008 (data diolah)
                     - Bappenas, 2008



3) Angka Putus Sekolah
          Angka putus sekolah di provinsi Jambi menunjukkan penurunan yang cukup
signifikan untuk keseluruhan jenjang pendidikan. Angka putus sekolah SD/MI di provinsi
Jambi yang cukup tinggi yang cenderung disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga. Data
menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi yang cukup tajam, jumlah putus sekolah tertinggi
terjadi pada tahun 2006, kemudian tahun 2004. Sedangkan untuk tahun 2007 sampai
2008, APS lebih rendah dibandingkan dengan kinerja tingkat nasional. (lihat Gambar
2.2.4).
          Angka putus sekolah tingkat SMP/MTs di provinsi Jambi lebih rendah dibandingkan
dengan kinerja tingkat nasional, kecuali pada tahun 2006. Tingginya angka putus sekolah
tingkat SMP/MTs pada tahun tersebut lebih besar disebabkan oleh kondisi ekonomi Jambi
pada saat itu, seperti tingginya tingkat PHK besar-besaran industri perkayuan akibat dari
ketatnya pemberantasan illegal loging dan dengan sangat terpaksa industri perkayuan di
provinsi Jambi harus menutup usahanya maupun yang dinyatakan pailit oleh pengadilan.




                                                                                       31
Gambar 2.2.4
                       Perbandingan Angka Putus Sekolah SD/MI
                     Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008




         Sumber: - Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2008 (data diolah)
                 - Bappenas, 2008



       Disamping itu harga komoditas utama provinsi Jambi (karet dan sawit) meningkat
tajam baik dipasar internasional dan nasional berpengaruh pula terhadap harga-harga di
daerah ini. Pada saat tersebut banyak sekali pekerjaan alternatif yang menghasilkan uang
bagi masyarakat, sehingga banyak orang tua murid yang menarik anaknya untuk bekerja di
sektor ini. Tingkat pertumbuhan APS SMP/MTs provinsi Jambi pada Gambar 2.2.5
menunjukan informasi yang sama dan sejalan dengan informasi sebelumnya.


                                     Gambar 2.2.5
                     Perbandingan Angka Putus Sekolah SMP/MTs
                     Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008




               Sumber: - Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2008 (data diolah)
                                 - Bappenas, 2008



                                                                                     32
Angka putus sekolah tingkat SMA/SMK/MA di provinsi Jambi untuk kurun waktu
2004-2008 secara umum lebih tinggi dari tingkat nasional kecuali untuk tahun 2005.
Tingginya tingkat putus sekolah ini sebagian besar disebabkan oleh kemampuan ekonomi
masyarakat daerah ini lebih rendah sehingga menyebabkan banyaknya tingkat putus
sekolah pada tingkat yang lebih tinggi.

                                     Gambar 2.2.6
                    Perbandingan Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA
                         Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008




Indikator Outcome Pendidikan
a. Angka Partisipasi Kasar
Analisis Relevansi
       Informasi pada Gambar 2.2.7 juga memperlihatkan bahwa outcome APK Provinsi
Jambi menunjukkan bahwa capaian tahun 2004 dan 2005 lebih tinggi dibandingkan dengan
nasional, namun sejak tahun 2006 menunjukkan kinerja yang lebih rendah dibandingkan
dengan tingkat nasional. Jika dibanding dengan outcome APK nasional, maka APK
Provinsi Jambi pada umumnya sejalan dengan APK nasional. APK tertinggi di tingkat
nasional maupun di provinsi Jambi terjadi pada tahun 2005, kemudian menurun sedikit
pada tahun 2006, dan untuk kondisi outcomes tahun 2007 dan 2008 menunjukkan
pendingkatan.




                                                                                 33
Gambar 2.2.7
               Perbandingan Outcomes APK Provinsi Jambi dan Nasional
                  Keseluruhan Tingkatan Sekolah, Tahun 2004-2008




                     Sumber: Data diolah



Analisis Efektivitas
       Namun apabila ditinjau dari trend outcome APK seperti yang ditunjuukan oleh
Gambar 2.2.8 bahwa trend outcome APK Provinsi Jambi sejalan dengan trend APK
nasional. Hanya posisi trend tahun 2007 yang memperlihatkan bahwa APK Provinsi Jambi
lebih baik dari nasional, namun pada tahun 2008 trend provinsi Jambi kembali lebih rendah
dari nasional, tetapi sama-sama menunjukkan kinerja yang positif dibandingkan dengan
tahun sebelumnya.
                                     Gambar 2.2.8
                          Perbandingan Trend Outcomes APK
                     Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008




                                                                                      34
b. Angka Partisipasi Murni
Analisis Relevansi
        Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan provinsi Jambi selama kurun waktu
2004-2008 lebih baik dari APM nasional hanya terjadi pada tahun 2005, sesudah itu selalu
lebih rendah dibandingkan dengan capaian nasional. APM tertinggi provinsi Jambi terjadi
pada tahun 2005. (lihat Tabel 2.2.9).


                                      Gambar 2.2.9
                  Perbandingan Outcomes APM Provinsi Jambi dan Nasional
                                    Tahun 2004-2008




                 Sumber: Data diolah


Analisis Efektifitas
        Namun dilihat dari trend outcomes, terlihat searah dengan kecenderungan nasional.
Posisi trend provinsi Jambi lebih baik dari nasional terjadi pada tahun 2007, kemudian
kecendrungannya menurun kembali pada tahun 2008. Trend outcome APM provinsi Jambi
dan APM Nasional menunjukkan arah yang sama. Jika trend provinsi dari tahun 2005 ke
tahun 2006 menunjukkan penurunan demikian juga yang terjadi pada capaian kinerja APM
nasional. Hanya saja untuk periode tahun berikutnya dari 2006 ke 2007 posisi jambi lebih
tinggi sedikit dibandingkan dengan nasional, namun dan dari 2007 ke 2008 menunjukkan
arah yang sama dengan tingkat yang hampir berimbang dan sama-sama menunjukkan
trend positif.




                                                                                      35
Gambar 2.2.10
                         Perbandingan Trend Outcomes APM
                    Provinsi Jambi dan Nasional,Tahun 2004-2008




             Sumber: Data diolah




c. Indikator Pendidikan Secara Keseluruhan
Analisis Relevanasi
      Secara keseluruhan indikator pendidikan provinsi Jambi menunjukkan terjadinya
ketidakstabilan dalam capaian outcomes selama kurun waku 2004-2008. Jika pada tahun
2004 indikator pendidikan menunjukkan bahwa capaian provinsi Jambi lebih rendah dari
nasional kemudian membaik untuk tahun 2007 dan 2008. (lihat Gambar 2.2.11).


                                    Gambar 2.2.11
           Perbandingan Trend Negatif Outcomes Status Indikator Pendidikan
                    Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008




                    Sumber: Data diolah

                                                                                 36
Ketidakstabilan ini disebabkan beberapa hal:
1) Bahwa sebagian besar penduduk Jambi yang hidup dari sektor pertanian sangat
   tergantung pada harga komoditas utama daerah, seperti karet, kelapa sawit, kelapa,
   Casiavera, kopi dan lain-lainnya.
2) Rata-rata pendapatan sebagian besar masyarakat Jambi berada sedikit di atas garis
   kemiskinan, sehingga apabila terjadi gejolak harga produk utama (terutama menjadi
   turun) menyebabkan sebagian mereka akan jatuh dibawah garis kemiskinan, dan akan
   sangat berpengaruh pada kelanjutan pendidikan anak-anak.
3) Indeks biaya hidup yang cenderung meningkat dan jarang untuk turun sehingga
   ketergantungan masyarakat pada harga komoditas yang baik akan berpengaruh pada
   keberlanjutan sekolah.


Analisis Efektivitas
       Jika dilihat dari arah trend outcome provinsi Jambi menunjukkan fluktuasi yang
sangat tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional, atau terlihat bahwa indikator
pendidikan Jambi menunjukkan ketidakstabilan.


                                    Gambar 2.2.12
                    Perbandingan Trend Outcomes Status Indikator
               Pendidikan Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008




                     Sumber: Data diolah

       Trend outcome pendidikan provinsi Jambi pada tahun 2005 lebih tinggi
dibandingkan dengan nasional, namun pada tahun 2006 menurun tajam dan lebih
rendahdibandingkan dangan nasional. Pada tahun 2007 kembali trend outcome pendidikan
lebih baik dari nasional dan baru pada tahun 2008 mendekati persamaan dengan kondisi


                                                                                  37
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009

Laporan Akhir EKPD 2009 Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2009 Lampung - UNILALaporan Akhir EKPD 2009 Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2009 Lampung - UNILAEKPD
 
Glosarium juknis ktsp (revisi)
Glosarium juknis ktsp (revisi)Glosarium juknis ktsp (revisi)
Glosarium juknis ktsp (revisi)Suaidin -Dompu
 
Outcome Mapping - Introduksi
Outcome Mapping - IntroduksiOutcome Mapping - Introduksi
Outcome Mapping - IntroduksiRicky Kuswardono
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Riau - UNRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Riau - UNRILaporan Akhir EKPD 2009 Riau - UNRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Riau - UNRIEKPD
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Selatan - UNLAM
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Selatan - UNLAMLaporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Selatan - UNLAM
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Selatan - UNLAMEKPD
 
PROVINSI JATENG_PENGANTAR PENILAIAN IKD.pptx
PROVINSI JATENG_PENGANTAR PENILAIAN IKD.pptxPROVINSI JATENG_PENGANTAR PENILAIAN IKD.pptx
PROVINSI JATENG_PENGANTAR PENILAIAN IKD.pptxssuser8c3370
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Barat - UNTAN
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Barat - UNTANLaporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Barat - UNTAN
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Barat - UNTANEKPD
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Papua - UNCEN
Laporan Akhir EKPD 2009 Papua - UNCENLaporan Akhir EKPD 2009 Papua - UNCEN
Laporan Akhir EKPD 2009 Papua - UNCENEKPD
 

Semelhante a Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 (11)

Laporan Akhir EKPD 2009 Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2009 Lampung - UNILALaporan Akhir EKPD 2009 Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2009 Lampung - UNILA
 
Glosarium juknis ktsp (revisi)
Glosarium juknis ktsp (revisi)Glosarium juknis ktsp (revisi)
Glosarium juknis ktsp (revisi)
 
Outcome Mapping - Introduksi
Outcome Mapping - IntroduksiOutcome Mapping - Introduksi
Outcome Mapping - Introduksi
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Riau - UNRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Riau - UNRILaporan Akhir EKPD 2009 Riau - UNRI
Laporan Akhir EKPD 2009 Riau - UNRI
 
Isu Monev di Indonesia
Isu Monev di IndonesiaIsu Monev di Indonesia
Isu Monev di Indonesia
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Selatan - UNLAM
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Selatan - UNLAMLaporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Selatan - UNLAM
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Selatan - UNLAM
 
0. New SPIP.pptx
0. New SPIP.pptx0. New SPIP.pptx
0. New SPIP.pptx
 
PROVINSI JATENG_PENGANTAR PENILAIAN IKD.pptx
PROVINSI JATENG_PENGANTAR PENILAIAN IKD.pptxPROVINSI JATENG_PENGANTAR PENILAIAN IKD.pptx
PROVINSI JATENG_PENGANTAR PENILAIAN IKD.pptx
 
Penilaian Hasil Belajar
Penilaian Hasil BelajarPenilaian Hasil Belajar
Penilaian Hasil Belajar
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Barat - UNTAN
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Barat - UNTANLaporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Barat - UNTAN
Laporan Akhir EKPD 2009 Kalimantan Barat - UNTAN
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Papua - UNCEN
Laporan Akhir EKPD 2009 Papua - UNCENLaporan Akhir EKPD 2009 Papua - UNCEN
Laporan Akhir EKPD 2009 Papua - UNCEN
 

Mais de EKPD

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi RiauEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera UtaraEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi PapuaLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi PapuaEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi MalukuLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi MalukuEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku UtaraEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi LampungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi LampungEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TimurEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TimurEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TengahLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TengahEKPD
 

Mais de EKPD (20)

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi PapuaLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi MalukuLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi LampungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TengahLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
 

Último

Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptxHR MUSLIM
 
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolikDasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolikThomasAntonWibowo
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxNurindahSetyawati1
 
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdfaksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdfwalidumar
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarankeicapmaniez
 
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptxMateri IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptxmuhammadkausar1201
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxPPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxssuser8905b3
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidupfamela161
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfanitanurhidayah51
 

Último (20)

Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
 
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolikDasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
 
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdfaksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
 
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptxMateri IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxPPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009

  • 1.
  • 2. L P A A HI A OR N K R E au sK n r P mb n u a D ea v lai iej e a g n n a rh a P o isJmb rvn ia i K RA A E J S MA D P T B D N E A U S K N R AP MB N U A E U I IA G V L A I IE J E A G N N K ME T R A N G R P N/ A P N S E N E IN E A A P B P E A DN A EG N U I E ST S A I N V R IA J MB
  • 3. KATA PENGANTAR Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas petunjuk dan pertolonganNya, pekerjaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) 2009 Provinsi Jambi pada sejumlah sektor telah dapat diselesaikan dan disusun laporannya. Laporan evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah Provinsi Jambi ini disusun berdasarkan hasil identifikasi isu-isu pokok yang mengemuka dalam kehidupan masyarakat Jambi baik fakta, permasalahan maupun opini sebagai dampak dari kebijakan dan proses pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Fakta dan permasalaan tersebut yang kemudian dianalis dan dikaji berdasarkan pandangan keilmuan Tim Independen Universitas Jambi agar dapat menjadi pertimbangan dan input bagi perbaikan kebijakan di masa akan datang. Kendatipun upaya untuk melakukan evaluasi ini se-ilmiah mungkin sudah dilakukan, namun disadari bahwa objektivitas dan emosionalitas mungkin masih mempengaruhi sebahagian dari isi laporan ini. Kekurangan ini diakui sebagai kelemahan manusiawi dari tim itu sendiri. Jika pembaca menemukannya dan memandangnya sebagai sebagai sesuatu yang mengganjal, tim terbuka untuk mendiskusikannya dan memperbaikinya bila memang diperlukan. Selesainya penulisan laporan evaluasi ini tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak terutama pihak yang menginisiasi dan mensupport dana, yaitu Bappenas RI, dan pihak yang membantu dalam penyediaan data dan informasi, yaitu instansi-instansi sektoral dalam lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Tanpa bantuan dan kerjasama semuanya, tidak mungkin evaluasi ini bisa dilakukan. Karena itu kami menghaturkan ucapan terima kasih yang sangat dalam. Semoga upaya baik kita ini diridoi oleh Yang Maha Berkuasa. Amin. Demikianlah, semoga laporan ini bermanfaat sebagaimana yang diharapkan. Jambi, Desember 2009 Rektor Universitas Jambi H. KEMAS ARSYAD SOMAD, SH, MH i   
  • 4. KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR     Hal  BAB I PENDAHULUAN   1.1 Latar Belakang 1  1.2 Tujuan EKPD 2009 Provinsi Jambi 2  1.3 Keluaran EKPD 2009 3  1.4 Metodologi Penelitian 6  1.5 Sistematika Penulisan Laporan 8    BAB II HASIL EVALUASI A. Perkembangan Ekonomi Daerah 11 B. Permasalahan Pembangunan Provinsi Jambi 12 2.1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI 14 2.1.1 Capaian Indikator Outcome 14 a. Kondisi Daerah 14 b. Outcome Pelayanan Publik 18 Analisis Relevansi 18 Analisis Efektivitas 19 c. Outcome Demokrasi 20 Analisis Relevansi 20 Analisis Efektivitas 21 2.1.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 22 2.1.3 Rekomendasi Kebijakan 26 2.2 TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 27 2.2.1 Capaian Indikator 27 a. Kondisi Pendidikan 27 b. Outcome Pendidikan 33 1) Angka Partisipasi Kasar 33 Analisis Relevansi 33 Analisis Efekvifitas 34 2) Angka Partisipasi Murni 35 Analisis Relevansi 35 Analisis efektivitas 35 3) Pendidikan Secara Keseluruhan 36 Analisis Relevansi 36 Analisis efektivitas 37 c. Outcome Kesehatan 38 Analisis Relevansi 40 Analisis efektivitas 41 2.2.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 42 2.2.3 Rekomendasi Kebijakan 44 ii   
  • 5. 2.3 TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI 46 2.3.1 Capaian Indikator 46 a. Perkembangan Sektoral 46 b. Perkembangan Perbankan 50 c. Outcome Perekonomian 51 1) Investasi 51 Analisis Relevansi 52 Analisis Efektivitas 53 2) Infrastruktur Jalan 54 Analisis Relevansi 56 Analisis Efektivitas 57 3) Perekonomian Secara Keseluruhan 58 Analisis Relevansi 58 Analisis Efektivitas 59 2.3.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 59 2.3.3 Rekomendasi Kebijakan 61 2.4. KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 64 2.4.1 Capaian Indikator 64 a. Kondisi SDA Jambi 64 b. Kondisi Lingkungan Hidup 66 Analisis Relevansi 72 Analisis Efektivitas 73 2.4.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 74 2.4.3 Rekomendasi Kebijakan 75 2.5. TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT 78 2.5.1 Capaian Indikator 78 a. Kemiskinan dan Kesempatan Kerja 79 b. Tingkat Pelayana Dinas PMKS 83 c. Outcome Kesejahteraan Rakyat 84 Analisis Relevansi 85 Analisis Efektivitas 86 2.5.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 86 2.5.3 Rekomendasi Kebijakan 88 BAB III KESIMPULAN 90 LAMPIRAN         iii   
  • 6. DAFTAR TABEL     Hal  2.1.1 Data Kejahatan Yang Merugikan Negara ………………………………… 15 2.1.2 Data Kejahatan Konvensional …………………………………………….. 16 2.1.3 Jumlah Perkara Pidana dan Perdata yang Masuk, Putusan dan Sisa Di Provinsi Jambi, Tahun 2004-2008……………………………………… 16 2.1.4 Perkara Pidana Umum ringan/pelanggaran se – Kejati Jambi yang diputus dan dieksekusi dalam Tahun 2004 – 2008 ……………………… 17 2.1.5 Perkara Tindak Pidana Khusus yang diselesaikan di Kejati Jambi tahun 2008 ………………………………………………………………….. 17 2.1.6 Jumlah kecelakaan meninggal, luka ringan, luka berat dan kerugian material pada tahun 2004 – 2008 …………………………………………. 18 2.1.7 Tingkat Pelayanaan Publik dan Demokrasi di Provinsi Jambi tahun 2004 – 2008 ………………………………………………………………… 18 2.1.8 Dinas / Instansi dalam Pengurusan SITU, SIUP dan TDP di Kota Jambi ………………………….…………………………………………….. 22 2.1.9 Syarat Dibutuhkan Dalam Pengurusan SITU, SIUP dan TDPdi Kota Jambi ……………………………………………………………………….. 24 2.1.10 Jumlah Masyarakat Jambi Ikut Pemilu 2004 ..………………………….. 25 2.1.11 Jumlah Masyarakat Yang Ikut Pada Pelaksanaan Pilkada .................... 25 2.2.1 Perbandingan APK Provinsi Jambi dan Nasional Menurut Tingkatan Sekolah, Tahun 2004-2008 ……………………………………………….. 28 2.2.2 Perbandingan Rata-rata Nilai Akhir Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………………………………….. 29 2.2.3 Jumlah Kelahiran Dan Kematian Bayi Dan Balita Di Provinsi Jambi, Periode 2004-2008 …………………………………………………………. 28 2.2.4 Jumlah Kematian Ibu Maternal Provinsi Jambi Periode 2004-2008 …... 39 2.2.5 Status Gizi di Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 ………………………… 39 2.2.6 Pra Usila dan Usila Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Menurut Kab/Kota Dalam Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 ............................... 40 2.2.7 Jumlah Peserta KB Aktif Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 .................. 40 2.3.1 Perkembangan PDRB Provinsi Jambi Menurut Harga Konstan Tahun 2000 Periode Tahun 2004-2008 (juta rupiah) …………………………… 46 2.3.2 Perkembangan Kontribusi Sektoral PDRB Provinsi Jambi Tahun 2004- 2008 ………………………………………………………………………… 47 2.3.3 Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi Tahun 2004- 2008 (juta rupiah) ………………………………………………………….. 48 2.3.4 Kontribusi PDRB dari Sisi Pengeluaran Provinsi Jambi Tahun 2004- 2008 (juta rupiah) ………………………………………………………….. 49 2.3.5 Perkembangan LDR Perbankan Provinsi Jambi Periode Tahun 2004- 2008 (juta rupiah) …………………………………………………………. 51 2.3.6 Perkembangan Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dalam Provinsi Jambi Periode Tahun 2004-2008 ………………………………. 55 iv   
  • 7. 2.3.7 Perkembangan Jalan Provinsi dan Kabupaten Dalam Provinsi Jambi Periode Tahun 2004-2008 ………………………………………………… 55 2.3.8 Perkembangan Pertumbuhan Sektoral PDRB Provinsi Jambi Menurut Harga Konstan Tahun 2000, Periode Tahun 2005-2008 ………………. 61 2.4.1 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Jambi menurut Fungsinya Tahun 2004-2008 ………………………………………………………………….. 67 2.4.2 Produksi Kayu Hutan dan Hasil Hutan Ikutan menurut Jenis Produksi, Tahun 2006-2008 ………………………………………………………….. 68 2.4.3 Jumlah Produksi dan Nilai Budidaya di Kolam dan Keramba Jaring Apung di Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 ........................................... 69 2.4.4 Produksi Pertambangan menurut Jenis Barang di Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 ................................................................................... 71 2.4.5 Perkembangan Luas Lahan Rehabilitasi dan Kawasan Konservasi di Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 ........................................................... 72 2.4.6 Perkembangan lahan HPH di Provinsi Jambi dan Indoneisa, Tahun 2004-2008 .............................................................................................. 75 2.5.1 Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Provinsi Jambi, Februari 2006 – Februari 2009 ……………………………………………………… 80 2.5.2 Perkembangan Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan Provinsi Jambi, Tahun 2004-2008 ………………………………………………….. 81 2.5.3 Perkembangan Tingkat Pelayanan Sosial dari Dinas Sosial (PMKS) Provinsi Jambi, 2004 – 2008 ……………………………………………… 83 2.5.4 Perkembangan Tingkat Pelayanan Sosial dari Dinas Sosial (PMKS) Provinsi Jambi, 2004 – 2008 (sambungan)………………………………. 83 2.5.5 Jumlah PMDN di Provinsi Jambi menurut Realisasi Investasi dan Tenaga Kerja Tahun 2004-2008 …………………………………………. 87 2.5.6 Jumlah PMA di Provinsi Jambi menurut Realisasi Investasi dan Tenaga Kerja Tahun 2004-2008 ………………………………………….. 87               v   
  • 8. DAFTAR GAMBAR     Hal  1.1.1 Kerangka Kerja EKPD 2009 ………………………………………………. 4 1.1.2 Hubungan antara Indikator dan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi ……………………………………………………………………… 5 2.1.1 Perbandingan Outcomes Pelayanan Publik Provinsi Jambi dan Nasional,Tahun 2004-2008 ……………………………………………….. 19 2.1.2 Perbandingan Trend Outcomes Pelayanan Publik Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………………………. 20 2.1.3 Perbandingan Outcomes Demokrasi Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………………………………….. 21 2.1.4 Perbandingan Trend Outcomes Demokrasi Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ……………………………………………….. 21 2.2.1 Perbandingan Pertumbuhan Nilai Rata-rata SMP/MTs Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 …………………………………………. 29 2.2.2 Perbandingan Nilai Rata-rata SMA/SMK/MA Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………………………. 30 2.2.3 Perbandingan Pertumbuhan Nilai Rata-rata SMA/SMK/MA Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………….. 31 2.2.4 Perbandingan Angka Putus Sekolah SD/MI Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008……………………………………………….. 32 2.2.5 Perbandingan Angka Putus Sekolah SMP/MTs Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………………………. 32 2.2.6 Perbandingan Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 …………………………………………. 33 2.2.7 Perbandingan Outcomes APK Provinsi Jambi dan Nasional Keseluruhan Tingkatan Sekolah, Tahun 2004-2008 ……………………. 34 2.2.8 Perbandingan Trend Outcomes APK Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………………………………….. 34 2.2.9 Perbandingan Outcomes APM Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2004-2008 ………………………………………………………………….. 35 2.2.10 Perbandingan Trend Outcomes APM Provinsi Jambi dan Nasional,Tahun 2004-2008 ……………………………………………….. 36 2.2.11 Perbandingan Trend Negatif Outcomes Status Indikator Pendidikan Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………… 36 2.2.12 Perbandingan Trend Outcomes Status Indikator Pendidikan Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………….. 37 2.2.13 Perbandingan Outcomes Indikator Kesehatan Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………………………. 41 2.2.14 Perbandingan Trend Outcomes Indikator Kesehatan Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 …………………………………………. 42 2.2.15 Persentase Penduduk Buta Huruf Kelompok Umur 15+ Tahun Provinsi Jambi dan Indonesia, Tahun 2004-2008 .................................. 43 vi   
  • 9. 2.2.16 Persentase Penduduk Buta Huruf Kelompok Umur 15-45 Tahun 43 Provinsi Jambi dan Indonesia, Tahun 2004-2008 2.2.17 Persentase Penduduk Buta Huruf Kelompok Umur 45+ Tahun 44 Provinsi Jambi dan Indonesia, Tahun 2004-2008 .................................. 2.3.1 Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dan 48 Nasional, 2004-2008 ……………………………………………………… 2.3.2 Perkembangan Investasi PMA dan PMDM Di Provinsi Jambi, Tahun 52 2004-2008 …………………………………………………………………… 2.3.3 Perbandingan Outcomes Investasi Provinsi Jambi dan Nasional, 53 Tahun 2004-2008 ………………………………………………………….. 2.3.4 Perbandingan Trend Outcomes Investasi Provinsi Jambi dan Nasional, 54 Tahun 2004-2008 ………………………………………………………….. 2.3.5 Perbandingan Outcomes Jalan (rusak) Provinsi Jambi dan Nasional, 55 Tahun 2004-2008 .......................................……………………………… 2.3.6 Perbandingan Trend Outcomes Jalan Rusak Provinsi Jambi dan 57 Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………………………. 2.3.7 Perbandingan Outcomes Perekonomian Provinsi Jambi dan Nasional, 58 Tahun 2004-2008 ………………………………………………………….. 2.3.8 Perbandingan Trend Outcomes Perekonomian Provinsi Jambi dan 59 Nasional, Tahun 2004-2008 ……………………………………………… 2.4.1 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Jambi menurut Fungsinya Tahun 67 2008 …………………………………………………………………………. 2.4.2 Jumlah Produksi Budidaya di Kolam dan Keramba Jaring Apung di 69 Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 ........................................................... 2.4.3 Perbandingan Outcomes Rahabilitasi dan Konservasi Provinsi Jambi 73 dan Nasional, Tahun 2004-2008 …………………………………………. 2.4.4 Perbandingan Trend Outcomes Lahan Rehabilitasi dan Konservasi 74 Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………… 2.5.1 Pengangguran Terbuka dari Provinsi Jambi Februari 2006 s.d Agustus 80 2009 ………………………………………………………………………… 2.5.2 Perkembangan Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan Provinsi 82 Jambi, 2004 – 2008 ………………………………………………………… 2.5.3 Pertumbuhan Pengangguran dan dan Kemiskinan Provinsi Jambi, 82 Februari 2006 – Agustus 2009 ……………………………………………. 2.5.4 Perbandingan Outcomes Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi dan 84 Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………………………. 2.5.5 Perbandingan Trend Outcomes Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi 85 dan Nasional, Tahun 2004-2008   vii   
  • 10. Laporan Akhir   Bab I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, pada hakekatnya pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Pembangunan merupakan suatu proses yang pencapaiannya dilakukan melalui tahapan-tahapan perencanaan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan dibagi ke dalam tiga tahapan yaitu perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Keseluruhan tahapan pembangunan tersebut pada tingkat daerah sebagaimana dituangkan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dirumuskan dalam suatu dokumen perencanaan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan rencana pembangunan merupakan bagian untuh dari upaya pencapaian tujuan pembangunan yang harus pula mencakup implementasinya dalam berbagai bentuk aktivitas pembangunan. Pelaksanaan pembangunan itu sendiri membutuhkan pengawasan agar tujuan benar-benar dapat dicapai konsisten dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Pada kenyataannya proses pembangunan senantiasa dihadapakan pada berbagai permasalahan, kendala dan tantangan untuk mewujudkan tujuan yang telah direncanakan. Dinamika kegiatan ekonomi, sosial, politik dan budaya dalam realitasnya mungkin membutuhkan penyesuaian-penyesuaian langkah dan kebijakan dalam upaya mewujudkan tujuan. Oleh sebab itu, implementasi suatu rencana perlu dievaluasi keberhasilannya dengan menggunakan berbagai indikator kinerja yang relevan pada masing-masing bidang kegiatan. EKPD 2009 Provinsi Jambi 1   
  • 11. Laporan Akhir        Sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan jangka panjang yaitu masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, Provinsi Jambi telah merumuskan rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2006-2010. Hingga saat ini, implementasi RPJM tersebut telah memasuki tahun ketiga melalui pelaksanaan RKPD sehingga membutuhkan evaluasi lanjutan dari kegiatan evaluasi yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Melalui evaluasi secara berkesinambungan diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJM dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya. Selain itu, evaluasi kinerja pembangunan daerah sangat penting untuk mengetahui sejauh mana arah, kebijakan dan keberhasilan kegiatan pembanganunan di Provinsi Jambi sejalan dan selaraskan dengan tujuan pembangunan nasional yang telah dituangkan dalam RPJM Nasional. Evaluasi kinerja pembangunan daerah akan menghasilkan sebuah dokumen yang memuat hasil penilaian secara objektif pelaksanaan proses pembangunan baik keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai, maupun beberapa kegagalan berserta kendala-kendala dan permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah ditempuh untuk mengatasinya. Objektivitas evaluasi kinerja pembangunan dapat dicapai jika dilakukan oleh institusi independen atau pihak lain di luar institusi perencana dan pelaksana pembangunan tersebut. Terkait dengan persoalan ini, evaluasi kinerja pembangunan daerah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) melalui kerjasamanya dengan pihak Universitas di daerah setempat. Evaluasi kinerja pembangunan Provinsi Jambi dilakukan oleh Tim independen Universitas Jambi yang dibentuk oleh Rektor Universitas Jambi dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 177/J21/WS/2007 Tanggal 22 Juni 2007 sebagai wujud kerjasama dengan BAPPENAS. 1.2. Tujuan EKPD 2009 Provinsi Jambi Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2009 dilaksanakan untuk menilai relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu 2004-2008. Evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat apakah pembangunan daerah telah mencapai tujuan/sasaran yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah tersebut. 2 Provinsi Jambi, EKPD 2009
  • 12. Laporan Akhir   Secara kuantitatif, evaluasi ini akan memberikan informasi penting yang berguna sebagai alat untuk membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi yang spesifik sesuai kondisi lokal guna mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan daerah periode berikutnya, termasuk untuk penentuan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Dekonsentrasi (DEKON). 1.3. Keluaran EKPD 2009 1) Terhimpunnya data dan informasi evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Jambi 2) Tersusunnya hasil analisa evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Jambi sesuai sistematika buku panduan 1.4. Kerangka Kerja EKPD 2009 Kerangka kerja EKPD 2009 meliputi beberapa tahapan kegiatan utama yaitu sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1.1 (1) Penentuan Indikator Hasil (outcomes) Indikator kinerja dari tujuan/sasaran pembangunan daerah merupakan indikator dampak (impacts) yang didukung melalui pencapaian 5 kategori indikator hasil (outcomes) terpilih. Pengelompokan indikator hasil dan indikator pendukungnya, dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut: • Specific, atau indikator dapat diidentifikasi dengan jelas; • Relevant: mencerminkan keterkaitan secara langsung dan logis antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcomes dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; • Measurable : jelas dan dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas dan biaya; • Reliable: indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja; • Verifiable: memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator; • Cost-effective: kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data. EKPD 2009 Provinsi Jambi 3   
  • 13. Laporan Akhir        Gambar 1.1.1 Kerangka Kerja EKPD 2009 Pengelompokan 5 kategori indikator hasil (outcomes) yang mencerminkan tujuan/sasaran pembangunan daerah meliputi: A. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi. B. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia. C. Tingkat Pembangunan Ekonomi. D. Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam. E. Tingkat Kesejahteraan sosial. (2) Pemilihan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi Hubungan antar tingkat indikator dengan pendekatan pengukuran kinerja dapat dilihat dalam Gambar 1.1.2 yaitu: 4 Provinsi Jambi, EKPD 2009
  • 14. Laporan Akhir   • Relevansi untuk menilai sejauh mana pembangunan yang dijalankan relevan terhadap sasaran atau kebutuhan daerah dalam menjawab permasalahannya. • Efektivitas, untuk melihat apakah pembangunan yang dilakukan berkontribusi terhadap pencapaian baik tujuan spesifik maupun umum pembangunan daerah. Gambar 1.1.2. Hubungan antara Indikator dan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi • Efisiensi, untuk mengetahui bagaimana masukan (inputs) dirubah menjadi keluaran (outputs) • Efektivitas Biaya, untuk menggambarkan hubungan antara input dengan outcomes pembangunan. • Kualitas, yaitu pengukuran derajat kesesuaian antara hasil-hasil pembangunan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. • Waktu, yaitu ketepatan waktu/periode pencapaian kinerja yang ditetapkan. Produktivitas, untuk melihat nilai tambah dari setiap tahapan proses pembangunan dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Sesuai dengan tujuan EKPD Nasional Tahun 2009 bahwa mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan EKPD 2009 Provinsi Jambi, maka pendekatan dalam melakukan evaluasi hanya meliputi relevansi dan efektivitas pencapaian. EKPD 2009 Provinsi Jambi 5   
  • 15. Laporan Akhir        (3) Pelaksanaan evaluasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan Tahapan evaluasi di Provinsi Jambi dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan dan tantangan utama pembangunan daerah serta mengidentifikasi tujuan pembangunan daerah: Tahap kedua adalah melengkapi dan mengoreksi Tabel Capaian Tahap ketiga yaitu melakukan penilaian berkaitan dengan relevansi dan efektivitas pencapaian. Tahap keempat adalah melakukan identifikasi berbagai alasan atau isu yang menyebabkan capaian pembangunan daerah (tidak) relevan dan (tidak) efektif. Tim Evaluasi Provinsi menjelaskan “How and Why” berkaitan dengan capaian pembangunan daerah. Tahap kelima adalah menyusun rekomendasi untuk mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan periode berikutnya. 1.5. Metodologi Penelitian a. Metode Pengumpulan Data Dalam mengumpulkan data dan informasi, teknik yang digunakan dapat melalui: 1) Pengamatan langsung Pengamatan langsung kepada masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan di daerah, diantaranya dalam bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, lingkungan hidup dan permasalahan lainnya yang terjadi di wilayah provinsi terkait. 2) Pengumpulan Data Primer Data diperoleh melalui FGD dengan pemangku kepentingan pembangunan daerah. Tim Evaluasi Provinsi menjadi fasilitator rapat/diskusi dalam menggali masukan dan tanggapan peserta diskusi. 3) Pengumpulan Data Sekunder Data dan informasi yang telah tersedia pada instansi pemerintah seperti BPS daerah, Bappeda dan SKPD terkait. b. Metode Penentuan Capaian Indikator Hasil 6 Provinsi Jambi, EKPD 2009
  • 16. Laporan Akhir   (1) Indikator hasil (outcomes) disusun dari beberapa indikator pendukung terpilih yang memberikan kontribusi besar untuk pencapaian indikator hasil (outcomes). (2) Pencapaian indikator hasil (outcomes) dihitung dari nilai rata-rata indikator pendukung dengan nilai satuan yang digunakan adalah persentase. (3) Indikator pendukung yang satuannya bukan berupa persentase maka tidak dimasukkan dalam rata-rata, melainkan ditampilkan tersendiri. (4) Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna negatif, maka sebelum dirata-ratakan nilainya harus diubah atau dikonversikan terlebih dahulu menjadi (100%) – (persentase pendukung indikator negatif). (5) Pencapaian indikator hasil adalah jumlah nilai dari penyusun indikator hasil dibagi jumlah dari penyusun indikator hasil (indicator pendukungnya). Contoh untuk indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial disusun oleh: • persentase penduduk miskin • tingkat pengangguran terbuka • persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak • presentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia • presentase pelayanan dan rehabilitasi sosial Semua penyusun komponen indikator hasil ini bermakna negatif seperti dinyatakan oleh No.4, sebagai berikut: Indikator kesejahteraan sosial = {(100% - persentase penduduk miskin) + (100% - tingkat pengangguran terbuka) + (100% - persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak) + (100%- persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia) + (100% - persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial}/5 Daftar indikator keluaran (outputs) yang menjadi komponen pendukung untuk masing-masing kategori indikator hasil (outcomes) dapat dilihat pada Lampiran 1. Untuk menilai kinerja pembangunan daerah, pendekatan yang digunakan adalah Relevansi dan Efektivitas. Relevansi digunakan untuk menganalisa sejauh mana tujuan/sasaran pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan. Dalam hal ini, relevansi pembangunan daerah dilihat apakah tren capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional. EKPD 2009 Provinsi Jambi 7   
  • 17. Laporan Akhir        Sedangkan efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana capaian pembangunan daerah membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 1.6. Sistematika Penyusunan Evaluasi Kinerja Sistematika penyusunan laporan EKPD Provinsi Jambi mengacu pada format penyusunan EKPD yang telah disusun secara standar oleh Bappenas. Susunan EKPD dimaksud memuat komponen-komponen sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang dan Tujuan (mengikuti latar belakang EKPD 2009 pada panduan) 1.2 Keluaran 1.3 Metodologi 1.4 Sistematika Penulisan Laporan BAB II HASIL EVALUASI Deskripsi permasalahan dan tantangan utama pembangunan daerah serta identifikasi tujuan pembangunan daerah 2.1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI 2.1.1 Capaian Indikator Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dan analisa Analisis Relevansi Analisis efektifitas 2.1.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung penunjang outcomes yang spesifik dan menonjol 2.1.3 Rekomendasi Kebijakan 2.2 TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 2.2.1 Capaian Indikator Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dan analisa Analisis Relevansi Analisis efektifitas 2.2.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung outcomes yang spesifik dan menonjol 2.2.3 Rekomendasi Kebijakan 8 Provinsi Jambi, EKPD 2009
  • 18. Laporan Akhir   2.3 TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI 2.3.1 Capaian Indikator Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dan analisa Analisis Relevansi Analisis efektifitas 2.3.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung outcomes yang spesifik dan menonjol 2.3.3 Rekomendasi Kebijakan 2.4 KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 2.4.1 Capaian Indikator Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dan analisa Analisis Relevansi Analisis efektifitas 2.4.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung penunjang outcomes yang spesifik dan menonjol 2.4.3 Rekomendasi Kebijakan 2.5 TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT 2.5.1 Capaian Indikator Grafik capaian indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial Provinsi Jambi dibandingkan dengan capaian indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial nasional. Analisis Relevansi Analisis efektifitas 2.5.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Gambaran dan analisa capaian indikator output penunjang outcomes yang spesifik dan menonjol 2.5.3 Rekomendasi Kebijakan BAB III. KESIMPULAN EKPD 2009 Provinsi Jambi 9   
  • 19. Bab II HASIL EVALUASI 2,1. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah Stabilitas ekonomi makro pada level perekonomian regional diperlihatkan oleh keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, tingkat inflasi dan aktivitas ekspor-impor. Keempat variabel akan dapat menciptakan stabilitas perekonomian bila satu dengan yang lainnya bergerak secara beringan. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi karena produksi barang dan jasa yang lebih banyak sebagai hasil dari intensitas penggunaan faktor-faktor produksi pada tingkat yang lebih besar akan menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas dan menghasilkan sumber pendapatan bagi rumah tangga. Bila rumah tangga mengalokasikan pengeluarannya secara berimbang untuk mengkonsumsi dan menabung maka laju inflasi akan terkendali pada tingkat yang rendah dan stabil. Pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar, rumah tangga akan mampu menyumbang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya. Penerimaan yang lebih tinggi memungkinkan pemerintah daerah meningkatkan penyediaan infrastruktur pendukung bagi perkembangan aktivitas ekonomi. Ketersediaan infrastruktur dan inflasi yang lebih terkendali menciptakan iklim yang lebih baik untuk melakukan investasi. Pada tingkat investasi yang lebih tinggi akumulasi modal akan meningkat yang memperbesar kapasitas produksi perusahaan dan industri sehingga akan mendorong peningkatan suplai barang dan jasa termasuk suplai komoditas ekspor. Ekspor yang lebih tinggi akan menghasilkan penerimaan devisa yang lebih besar dan memungkinkan peningkatan impor bahan baku dan peralatan modal yang dibutuhkan industri dan barang konsumsi bagi rumah tangga sehingga akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi pada periode berikutnya. Dinamika siklus yang dikemukakan di atas hanya dapat terjadi bila perekonomian pasar bekerja dengan baik. Mekanisme pasar akan beroperasi seperti yang diharapkan bila terdapat aturan main bagi setiap pelaku ekonomi. Pemerintah berkewajiban membuat 10
  • 20. aturan-aturan yang diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya aktivitas ekonomi secara berkelanjutan dan stabil. Setelah perekonomian nasional dilanda krisis sepuluh tahun yang lalu, perekonomian Provinsi Jambi cukup stabil yang ditandai oleh laju pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang lebih tinggi. Namun pola pengeluaran agregat regional yang didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan rendahnya tingkat tabungan dan investasi menyebabkan laju inflasi daerah ini cenderung lebih tinggi dari perekonomian nasional. Kondisi ini semakin diperberat oleh keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah membiayai pengeluarannya dan orientasi struktur pengeluaran pemerintah daerah yang masih memberat pada pengeluaran konsumtif serta terbatasnya peningkatan penyediaan dan pemiliharaan infrastruktur khususnya transportasi. Hal ini tidak hanya menganggu arus distribusi barang dan jasa, tetapi juga menimbulkan inefisiensi transportasi. Selain itu ketergantungan daerah Jambi yang cukup tinggi terhadap impor dan terbatasnya komoditas ekspor menyebabkan kontribusi perdagangan terhadap PDRB semakin menurun. Kondisi demikian mengganggu stabilitas perekonomian daerah yang selanjutnya menjadi sumber ketidakstabilan perekonomian nasional. Oleh sebab itu, pemantapan stabilitas perekonomian menjadi bagian penting dari agenda pembangunan Provinsi Jambi seiring dengan agenda pembangunan nasional. Sebagian besar sektor jasa-jasa bersifat lebih padat kapital dan teknologi, kecuali sektor bangunan dan aktivitas perdagangan informal sehingga sektor-sektor tersebut tidak dapat diandalkan sebagai penyerap tenaga kerja. Serapan tenaga kerja justeru lebih besar pada sektor pertanian dan industri. Karakteristik demikian berdampak pada rendahnya peningkatan kesempatan kerja pada awal pelaksanaan RPJMN, walaupun laju pertumbuhan agregat regional relatif cukup tinggi. Jumlah angkatan kerja yang bekerja pada Februari 2005 tercatat sebesar 1.097.000 orang kemudian meningkat menjadi 1.113.000 orang pada November 2005. Secara bersamaan pengangguran terbuka naik dari 103.000 orang menjadi 133.000 orang atau tingkat pengangguran terbukanya meningkat dari 8,6 persen menjadi 10,97 persen. Tingkat pengangguran kemungkinan akan menjadi lebih tinggi bila diperhitungkan jumlah pengangguran tersembunyi atau setengah menganggur mengingat besarnya peran sektor pertanian dan sektor informal dalam kegiatan perdagangan dalam menyerap tenaga kerja. Pekerja sektor pertanian mencpai 57,5 persen pada Februari 2005 kemudian naik menjadi 61,7 persen pada 11
  • 21. November 2005, sementara pekerja di sektor perdagangan mencapai 14,9 persen dan 13,7 persen pada waktu yang sama. Bila diamati dari sisi pengeluaran agregat regional, pertumbuhan ekonomi masih didorong oleh peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pemerintah, sementara pembentukan modal tetap domestik regional bruto (investasi) dan ekspor diharapkan berperan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi daerah, belum mampu tumbuh pada tingkat yang lebih tinggi. Pengeluaran konsumsi rumah tangga naik 3,68 persen dan 5,39 persen pada tahun 2004 dan 2005, sementara pengeluaran konsumsi pemerintah meningkat 3,41 persen dan 6,21 persen pada tahun yang sama. Investasi mencatat pertumbuhan negatif pada tahun 2004 sebesar -7,78 persen, ekspor di sisi lain hanya tumbuh sebesar 1,23 persen pada tahun 2004. Pada tahun berikutnya investasi dan ekspor masing-masing meningkat sebesar 5,29 persen dan 5,39 persen. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi yang cukup tinggi dengan pangsa hampir mencapai 60 persen untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga dan 19 persen untuk pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap PDRB, berdampak terhadap tingginya laju inflasi pada awal RPJMN. Hal ini mengingat pengeluaran konsumsi cenderung bersifat inflatoir atau lebih mudah menimbulkan inflasi dibanding pengeluaran investasi yang cenderung bersifat lebih produktif. Pada tahun 2004 laju inflasi mencapai 7,24 persen kemudian naik menjadi 16,5 persen pada tahun 2005 bersamaan dengan penerapan kebijakan peningkatan harga BBM oleh pemerintah. Laju inflasi tahun 2004 lebih tinggi dari inflasi secara nasional sebesar 6,4 persen tetapi inflasi tahun 2005 sedikit lebih rendah yaitu 17,1 persen ditingkat nasional. 2.2. Permasalahan Pembangunan Provinsi Jambi 1. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Jambi relatif cukup tinggi, tetapi dengan kualitas rendah sehingga: i. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara rata-rata juga rendah ii. Pengangguran, anak putus sekolah, derajad kesehatan, kriminalisme relatif tinggi 2. Kualitas Sumberdaya Manusia masih rendah dan sangat berfluktuasi antar wilayah. Sejumlah wilayah memiliki angka IPM yang dalam kategori sangat rendah yang berakibat rendahnya produktivitas tenaga kerja rata-rata 12
  • 22. 3. Etos kerja masyarakat relative rendah serta daya saing kualitas SDM rendah 4. Kualitas infrastruktur sampai ke sentra-sentra produksi masih belum memadai sehingga berdampak negatif terhadap kegiatan produksi 5. Sebagian besar komoditas andalan ekspor daerah masih dalam bentuk bahan baku yang belum memiliki nilai tambah yang tinggi untuk daerah. 6. Sebagaian besar masyarakat mempunyai kesadaran yang rendah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sehingga tingginya pemanfaatan potensi sumberdaya alam namun diikuti pula dengan meluasnya kerusakan lingkungan 7. Kesenjangan pembangunan antara daerah bagian timur dengan daerah bagian Barat dan antara kota dan pedesaan masih besar 8. Jumlah Peraturan Daerah yang bermasalah masih cukup tinggi 9. Kualitas pelayanan umum baik di sektor seluruh sektor pekonomian maupun sosial masih rendah 13
  • 23. Sub Bab 2.1 INGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI 2.1.1. Capaian Indikator a. Kondisi Daerah Penyelenggaraan clean government atau good governance pada sektor publik dan bisnis yang belum baik berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan pada masyarakat. Hal ini ditandai antara lain dengan tingginya penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan, rendahnya kinerja SDM Aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan, serta masih banyaknya peraturan perundang- undangan yang tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan. Di samping itu, sistem pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan juga belum berjalan baik yang dicerminkan dengan tingginya tindak korupsi di lingkungan aparatur pemerintahan. Gangguan kemanan dan ketertiban masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi satu dengan lainnya. Faktor-faktor tersebut diantaranya mencakup ketidakadilan, kesenjangan kesejahteraan ekonomi, dan kepentingan sosial politik serta provokasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di beberapa kabupaten yang tidak disertai oleh pengetahuan politik masyarakat yang memadai, kematangan elit politik, dan kepatuhan terhadap hukum dan hasil pemilu merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kerusuhan dan konflik horizontal yang menimbulkan gangguan keamanan. Namun tindak kejahatan yang merugikan negara tetap ada antara lain untuk kasus Illagal Loging, Illegal Mining, Illegal Fishing dan Koropsi seperti yang terlihat pada Tabel 2.1.1, bahwa tindak kejahatan yang paling sering terjadi adalah untuk kasus Illegal Loging, dan semenjak sistem keamanan diperketat sejak tahun 2006, tindak kejahatan ini menurun namun untuk tahun-tahun terakhir ini kondisinya mulai meningkat, hal ini dikarenakan sumber penghidupan lain kurang menjanjikan bagi mereka yang terbiasa dengan hidup instant seperti pencurian kayu dan umumnya kembali pada profesi sebelumnya. 14
  • 24. Dari tabel ini juga terlihat bahwa tidak semua tindak kejadian yang dilaporkan pada saat kejadian, namun dilaporkan setelah diselesaikan secara kekeluargaan dan secara adat atau diselesaikan ditempat kejadian, misalnya tindak kejahatan illegal loging tahun 2007, yang dilaporkan sebanyak 44 kasus dan yang diselesaikan sebanyak 57 kasus. Demikian pula untuk kejadian tahun 2008 untuk jenis kejahatan yang sama. Tabel 2.1.1 Data Kejahatan Yang Merugikan Negara Tahun Jenis Kejahatan 2004 2005 2006 2007 2008* L S L S L S L S L S 1. Illegal Loging 89 53 74 49 43 30 44 57 47 52 2. Illegal - - - - - - 22 22 16 10 Minning/Peti 3. Illegal Fishing 2 1 1 1 - - - - - - 4. Korupsi 5 4 3 2 5 - 4 3 5 5 Jumlah 96 58 78 52 48 30 70 82 68 56 Sumber : Direktorat Reskrim Polda Jambi. Keterangan: L = dilaporkan, dan S = diselesaikan Dari informasi Tabel 2.1.2 terlihat bahwa tindak kejahatan konvensional yang terjadi di Provinsi Jambi untuk kurun waktu 2006-2008 cenderung meningkat, namun jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebanyak 1.617 yang dilaporkan dan terendah tahun 2006 kasus sebanyak 669 kasus yang dilaporkan. Tindak kejahatan konvensional secara total pada tahun 2006 dilaporkan sebanyak 669 kasus meningkat menjadi 1389 tahun 2007 dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2008 menjadi sebanyak 1431 kasus. Tindak pidana konvensional terbesar yang terjadi di provinsi Jambi adalah tindak pidana pencurian berat yang menunjukkan kecenderungan meningkat terutama dalam kurun waktu tiga tahun terakhir walaupun tidak setinggi tahun 2005. Jumlah kasus yang dilaporkan pada tahun 2008 sebanyak 673 kasus meningkat dari 650 kasus pada tahun 2007. Kemudian diikui oleh tindak pidana pencurian kenderaan bermotor yang dilaporkan meningkat dari tahun 2004 sampai tahun 2008. Tindak pidana penganiayaan berat pada tahun 2008 sedikit turun jika dibandingkan dengan kejadian tahun 2007. Kasus pencurian dengan kekerasan, perjudian dan tindak pidana pemubunuhan menunjukkan cenderung juga meningkat dalam kurun waktu yang sama 15
  • 25. Tabel 2.1.2 Data Kejahatan Konvensional TAHUN No Jenis Kejahatan 2004 2005 2006 2007 2008* L S L S L S L S L S 1 Pencurian Berat 472 324 675 406 318 195 650 421 673 452 Pencurian Dengan 2 126 73 142 58 61 30 134 55 142 74 Kekerasan Pencurian Kend. 3 213 69 292 52 121 44 298 56 312 64 Bermotor Penganiayaan 4 296 157 313 193 129 81 229 187 218 197 Berat 5 Pembunuhan 21 18 24 21 15 14 32 15 34 17 6 Judi 143 137 171 172 25 26 46 64 52 66 Jumlah 1271 778 1617 902 669 390 1389 798 1431 870 Sumber : Direktorat Reskrim Polda Jambi. Keterangan: L = dilaporkan, dan S = diselesaikan Berdasarkan data Tabel 2.1.3 bahwa Perkara Pidana dan Perdata yang masuk di Provinsi Jambi antara kurun waktu 2004-2008 tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebanyak 282 perkara pidana dan 89 perkara perdata. Sedangkan sisa perkara pada tahun 2008 untuk kasus pidana adalah yang tertinggi yaitu sebanyak 31 kasus. Sedangkan untuk kasus perkara perdata jumlah tertinggi terselesaikan terjadi pada tahun 2006, yaitu dari 52 kasus yang dilaporkan dapat diselesaikan sebanyak 33 kasus. Tabel 2.1.3 Jumlah Perkara Pidana dan Perdata yang Masuk, Putusan dan Sisa Di Provinsi Jambi, Tahun 2004-2008 Pidana Perdata Tahun Masuk Putus Sisa Masuk Putus Sisa 2004 88 78 10 34 33 2 2005 170 150 20 43 36 7 2006 217 200 17 85 52 33 2007 282 278 21 69 89 13 2008 274 264 31 62 63 12 Sumber : Pengadilan Tinggi Jambi, Tahun 2008 Secara umum Propinsi Jambi termasuk daerah yang relatif aman dan nyaman. Gangguan keamanan yan terjadi berada dalam batas – batas yang dapat dikendalikan oleh 16
  • 26. aparat keamanan. Meskipun demikian, kriminalitas yang mengancam rasa aman, tenteram dan damai cenderung meningkat, terutama dalam kurun waktu 2004-2008 di daerah Jambi. Tabel 2.1.4 Perkara Pidana Umum ringan/pelanggaran se – Kejati Jambi yang diputus dan dieksekusi dalam Tahun 2004 – 2008 Jumlah yang diputus Jumlah Pelaksanaan putusan Tahun Huk. Denda Uang Huk. Denda Uang badan (Rp.) pengganti (Rp.) badan (Rp.) Pengganti (Rp.) 2004 - 65.550,0 7000 - 65.550,0 7000 2005 - 120.845,5 9251 - 120 845,5 9251 2006 - 38.975,5 11 751 - 38 975,5 11 751 2007 - 149.877,5 14 852 - 149 877,5 14 852 2008 - 39.167 000 - - 39 167 - 000 Sumber : Kejaksaan tinggi Jambi Sedangkan untuk tindak pidana khusus juga mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya jika pada tahun 2007 jumlah pidana khusus yang berasal dari polisi 16 dan berasal dari kejaksaan 27 maka pada tahun 2008 jumlah pidana khusus yang berasal dari polisi berjumlah 13 dan yang berasal dari kejaksaan 23 kasus. Tabel 2.1.5 Perkara Tindak Pidana Khusus yang diselesaikan di Kejati Jambi tahun 2008 Perkara yang telah Jumlah perkara diselesaikan Tindak pidana Asal Asal Seleksi dan SP3 polisi kejaksaan berkekuatan tetap Ekonomi 12 - 12 - Korupsi - 23 23 - HAM - - - - 2008 12 23 35 - 2007 16 27 43 - 2006 6 14 20 - 2005 12 24 5 - 2004 1 33 3 3 Sumber : Kejaksaan Tinggi Jambi Informasi dari Tabel 2.1.6 menjelaskan bahwa jumlah kecelakaan di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2004-2008 cenderung mengalami peningkatan terutama pada dua tahun terakhir, bahwa jumlah kejadian kecelakaan pada tahun 2007 sebanyak 542 17
  • 27. meningkat menjadi 577 kejadian tahun 2008. Demikian juga kerugian material yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut juga meningkat untuk periode yang sama. Tabel 2.1.6 Jumlah kecelakaan meninggal, luka ringan, luka berat dan kerugian material pada tahun 2004 – 2008 Kerugian Tahun Luka Luka Kejadian Meninggal material kejadian ringan berat kecelakaan (Rp.) 2008 325 326 434 1.934.935 577 2007 213 326 452 1.294.225 542 2006 209 315 445 710.223 152 2005 78 96 198 965.821 162 2004 76 72 157 762.451 153 Sumber : kantor Dit Lantas Polda Jambi b. Indikator Outcomes Pelayanan Publik Analisis Relevansi Secara umum tingkat pelananan publik di Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan, terutama untuk persentase kabupaten /kota yang memiliki PERDA pelayanan satu atap, meningkat dari 1,90% pada tahun 2004 menjadi 19,40% pada tahun 2006 dan terus meningkat menjadi 64,31% pada tahun 2008. Tabel 2.1.7 Tingkat Pelayanaan Publik dan Demokrasi Di Provinsi Jambi tahun 2004 – 2008 Pelayanan Publik dan Demokrasi 2004 2005 2006 2007 2008 Pelayanan Publik % Jumlah kasus korupsi yang tertangani banding dilaporkan 92,6 83,64 92,34 94,17 93,75 % aparat yang berijazah minimal S1 25,9 26,3 26,93 27,6 28,99 % jumlah kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap 1,90 1,90 19,40 45,30 64,31 Demokrasi Gender Development Index (GDI) 58,60 59,60 56,4 57,33 54,63 Gender Empowerment Meassurement 56,10 55,70 46,85 46,89 43,5 (GEM) 18
  • 28. Demikian juga terhadap jumlah aparat yang berijazah minimal S1 juga mengalami peningkatan dati 25,9% pada tahun 2004 meningkat menjadi 26,93 % pada tahun 2006 dan menjadi 28,99% pada tahun 2008. Sedangkan jumlah kaus korupsi yang ditangani dibandingkan dengan yang dilaporkan berada di atas 90% kecuali pada tahun 2005 yang sebesar 83,6%. (lihat Tabel 2.1.7) Grafik capaian indikator outcomes Provinsi Jambi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dapat di lihat pada Gambar 2.1.1 dan 2.1.2. Dari informasi tabel tersebut terlihat bahwa capaian outcomes Provinsi Jambi untuk pelanan publik lebih tinggi dari nasional terjadi pada tahun 2004-2008 lebih baik dibandingkan dengan capaian outcomes nasional. Namun dilihat dari pertumbuhannya terdapat sedikit perbedaan hasil, bahwa dilihat dari persentase pertumbuhan secara nasional lebih baik dari pertumbuhan untuk provinsi Jambi tahun 2006 dan 2008, sedangkan pertumbuhan 2005 dan 2007 lebih baik untuk Provinsi Jambi. Gambar 2.1.1 Perbandingan Outcomes Pelayanan Publik Provinsi Jambi dan Nasional,Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah Analisis Efektivitas Trend tingkat pelayanan publik pada tahun mulai tahun 2004 sampai 2007 untuk provinsi Jambi cenderung menurun sejalan juga dengan penurunan kinerja nasional, namun trend outcome terakhir kajian (2008) cenderung meningkat dan juga sejalan dengan nasional. Sesuai dengan perkembangan posisi jabatan yang harus diisi oleh SDM yang mempunyai kualifikasi/tingkat pendidikan tertentu, sehingga membutuhkan aparat bergelar S1 persyaratan minimal tidak tertulis, yang dapat mengisi posisi di pemerintahan daerah. 19
  • 29. Selain itu, peraturan daerah pelayanan satu atap di tiap kabupaten/kota setiap tahunnya meningkat, walaupun pelaksanaannya belum optimal. Gambar 2.1.2 Perbandingan Trend Outcomes Pelayanan Publik Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah c. Indikator Outcomes Demokrasi Analisis Relevansi Trend tingkat pelayanan publik dan demokrasi di Provinsi Jambi sejalan dengan tren nasional. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah aparat setiap tahunnya yang memiliki ijazah S1 dan peraturan daerah (perda) yang memuat pelayanan satu atap di tiap kabupaten/kota. Semakin gencar tuntutan terhadap kualitas pelayanan publik maka masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah) berusaha untuk mengumumkan secara resmi langkah-langkah, persyaratan termasuk biaya yang timbul terhadap pelayanan tersebut secara transparan. Namun demikian praktek-traktek transaksi tidak resmi terutama dalam pengurusan perizinan (SITU dan SIUP) masih tetap terjadi sehingga masih tetap tidak transparannya biaya yang harus dikeluarkan, dan waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan lebih lama. Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan pelayanan satu atap, membutuhkan rangkaian birokrasi yang panjang, karena masing-masing SKPD menetapkan waktu yang berbeda, dan tergantung pula berapa biaya lebih tak resmi yang diminta untuk dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka pelayanan akan menjadi lama dan tidak mencerminkan peningkatan. 20
  • 30. Gambar 2.1.3 Perbandingan Outcomes Demokrasi Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah Analisis Efektivitas Sedangkan persentase tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif dan Pilpres terjadi cukup stabil namun terjadi berapa sengketa calon pemilih. Hal ini disebabkan antara lain banyak ketidakcocokan dalam data kependudukan terutama untuk Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap. Gambar 2.1.4 Perbandingan Trend Outcomes Demokrasi Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah 21
  • 31. 2.1.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol a. Perizinan Capaian hasil yang spesifi dalam pelayanan pubil khususnya dalam mengurus SIUP dan TDP (kasus untuk Kota Jambi mungkin juga sama dengan kasus di kabupaten). Liku- liku yang harus ditempuh dalam pengurusan perizinan di Kota Jambi (khususnya sampai sekarang) sangat tergantung pada siapa yang akan mengurusnya. Bagi penggurus izin dapat melalu jalan pintas dengan menyediakan sejumlah uang pada instansi tertentu maka pengurusan dapat dilakukan oleh instansi yang bersangkutan dengan baik. Tetapi bagi kepengurusan perizinan yang memerlukan kelengkapan persyaratan secara resmi misalnya untuk pengurusan perizinan perbankan, maka untuk mengurus SIUP dan TDP memerlukan syarat-syarat (masing-masing dinas/instansi ada yang sama dan ada yang berbeda) sebagai berikut : (1). Izin/advis kelurahan, (2). Akta Notaris Perusahaan, (3). Izin dari Kelurahaan, (4). IMB, (5). Rekening Listrik, Air dan Telepon, (6). Pas Photo pengurus, (7). KTP Pengurus (direksi), (8). Lunas PBB, (9). Izin/advis dari Kecamatan, (10). NPWP, (11) Gambar/denah Bangunan, (12). Rekomendasi Damkar, (13). Retribusi Kebersihan dan Pajak Reklame, (14). IPB, (15). SITU, (16). SIUP Perusahan tidak untuk kepentingan umum, seperti izin ruko, swalayan, industri batu bata, toko dan lainnya harus melalui 8 (delapan) meja birokrasi, urutannya birokrasi yang harus dilewati sebagai berikut : Tabel 2.1.8 Dinas/Instansi Terkait Dalam Pengurusan SITU, SIUP dan TDP di Kota Jambi No. Dinas/Instansi Izin yang Dikeluarkan Syarat No. 1. Kantor Kelurahan Izin/advis Kelurahan 2, 3, 4, 5, 2. Kantor Pajak No. Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1, 2, 4, 6, dan 7 3. Kantor Camat Izin/advis Kecamatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 4. Bapedalda Izin HO/UU Gangguan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 5. Dispenda Pajak Reklame dan Retrb. 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 Kebersihan 6. Dinas Tata Kota Surat Izin Tempat Usaha – SITU 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 13 7. Dinas SIUP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 Perindagkop dan 14 8. Kantor Walikota Surat Tanda Daftar Perusahaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, (TDP) 14, 15, dan 16 22
  • 32. Sedangkan untuk perusahaan yang berhubungan dengan kepentingan umum, seperti rumah sakit, bank, SPBU, Koperasi dan lainnya harus melalui 11 (sebelas) meja birokrasi, urutan pengurusan yang harus dilewati seperti terlihat pada Tabel 2.1.9. Belum lagi kalau gedung yang dipakai belum mempunyai IMB, maka perusahaan yang bersangkutan harus mengurusnya terlebih dahulu, kalau tidak maka tahapan di atas tidak dapat dilalui. Syarat-syarat untuk pengurusan IMB juga cukup banyak dan harus mengalami liku-liku birokrasi yang berbelit pula. Ditambah wajib AMDAL bagi perusahaan besar seperti Mall, Bank dan lainnya atau paling kurang harus mempunyai RPL (rencana pengolahan limbah) yang akan berhadapan pula dengan instansi Bapedalda dan Tata Kota kembali. Mekanisme pengurusan ini hampir berlaku pada semua daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Terlihat disini tidak ada koordinasi sama sekali antar dinas/instansi, masing-masing membuat persyaratan tersendiri, dan bagi perusahaan yang ingin mengurus izin-izin tersebut terpaksa dan harus melalui urutan meja birokrasi di atas. Banyak perusahaan yang harus memenuhi syarat-syarat tumpang tindih dan dicopy berkali-kali, tetapi diminta kembali dan kembali. Belum lagi masing-masing dinas/instansi mengklaim bahwa izin melalui kantornya berkisar antara seminggu sampai sebulan. Terlihat bahwa perusahan harus mengobankan berapa bulan yang harus dilewati oleh perusahaan yang ingin mengurus izin sampai TDP, belum lagi kepala dinas/instansi yang tidak berada di tempat yang tidak dapat diwakili oleh bawahannya, kadang kala membutuhkan waktu yang lebih lama lagi, paling cepat mencapai waktu yang harus dikorbankan sampai selesai TDP adalah 4 bulan. Kesendatan birokrasi terjadi begitu saja karena pada SKPD yang sama bergeraknya bahan kepengurusan harus dibawa sendiri oleh pemohon yang bersangkutan kalau tidak maka bahan perusahaan akan mentok hanya sampai di meja yang bersangkutan. Misal kalau bahan dari perusahaan yang sudah sampai pada bidang kepengurusan IPB setelah perusahaan mengurus rekomendasi Damkar perusahaan harus minta surat untuk membayar pajak reklame dan retribusi kebersihan pada Dispenda, kemudian dibawa kembali ke Dinas Tata Kota, yang dialami seharusnya selesai IPB, dapat langsung bergerak ke bidang pengurusan SITU dalam mekanisme kantor itu sendiri, namun sempat lama tertahan karena yang ‘terpendap’ dibagian IPB. Perusahaan harus mengambil sendiri bahannya kembali lalu diantar ke bagian SITU, disini terasa sekali 23
  • 33. betapa tidak efisiennya mekanisme kerja suatu instansi. Bagi pengusaha yang sebagai pemohon merasa bosan dan lelah menghadapi hal yang demikian. Tabel 2.1.9 Syarat Dibutuhkan Dalam Pengurusan SITU, SIUP dan TDP di Kota Jambi No. Dinas/Instansi Izin yang Dikeluarkan Syarat No. 1. Kantor Izin/advis Kelurahan 2, 3, 4, 5, Kelurahan 2. Kantor Pajak No. Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1, 2, 4, 6, dan 7 3. Kantor Camat Izin/advis Kecamatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 4. Bapedalda Izin HO/UU Gangguan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 5. Dispenda Pajak Reklame dan Retrb. 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 Kebersihan 6. Dinas Tata Kota Surat mendapatkan Tidak pakai syarat rekomendasi Damkar 7. Dinas Damkar Surat Rekomendasi Kebakaran 2, 3, 4, 8, 9, dan 11 8. Dinas Tata Kota Surat Izin Penggunaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bangunan (IPB) 12, dan 13 9. Dinas Tata Kota Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 14 10. Dinas Surat Izin Usaha Perdagangan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, Perindagkop (SIUP) dan 15 11. Kantor Walikota Surat Tanda Daftar Perusahaan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15 (TDP) dan 16 b. Peningkatan Peranan Pranata Demokrasi Konsolidasi demokrasi akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh kelembagaan demokrasi yang kukuh. Sampai dengan saat ini dapat dikatakan bahwa demokratisasi dalam kehidupan social politik telah berjalan pada jalur dan arah yang benar ditunjukkan antara lain dengan terlaksananya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 secara langsung, terbentuknya DPR, DPD dan DPRD hasil pemilihan umum serta pemilihan kepala Daerah (Gubernur) secara langsung dan demokratis. Realisasi kegiatan perwujudan kelembagaan demokratis di Provinsi Jambi, ditunjukkan oleh Tabel 2.1.10. Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Pemilu tahun 2004, adalah 1.853.888 orang. Tingkat partisipasi masyarakat dengan pesebaran berdasarkan daerah adalah Kota Jambi 346,359 orang, Kabupaten Kerinci 213.320 orang, Muaro Jambi 205.714 orang, Kabupaten Merangin 192.895 orang, Kabupaten Bungo 165.818 orang, Kabupaten tanjung Jabung Barat 164.895 orang, Kabupaten Tebo 155.709 24
  • 34. orang, Kabupaten Batang Hari 140.635 orang, Kabupaten Sarolangun 129.142 orang, dan Kabupaten Tanjung jabung Timur 139.401 orang. Tabel 2.1.10 Jumlah Masyarakat Yang Ikut Pemilu 2004 Kabupaten/ No PPK PPS TPS Pendduk Pemilih Kota tetap Sementara Tambahan 1 Kerinci 11 278 1053 306.033 201.658 11.662 213.320 2 Merangin 7 165 695 270.155 173.895 19.000 192.895 3 Sarolangun 6 114 516 194.653 121.219 7.923 129.142 4 Bungo 10 128 621 240.536 148.110 17.708 165.818 5 Tebo 9 98 591 232.929 149.730 5.979 155.709 6 Batanghari 8 109 549 210.690 131.302 9.333 140.635 7 Muaro Jambi 7 130 691 285.011 186.378 19.336 205.714 8 Tanjabbar 5 57 587 227.102 151.593 13.302 164.895 9 Tanjabtim 6 63 543 201.344 133.217 6.184 139.401 10 Kota Jambi 8 62 1237 452.611 313.710 32.649 346.359 JUMLAH 77 1204 7083 2.621.064 1.710.812 143.076 1.853.888 Jumlah partai politik yang mengikuti Pemilihan Umum tahun 2004 adalah 24 partai politik, yaitu PNI Marhaenisme, Partai Buruh demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Merdeka, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Indonesia Baru, PNBK, Partai Demokrat, PKPI, PPDI, PPNUI, PAN, PKPB, PKB, PKS, PBR, PDIP, PDS, Partai Golkar, Partai Patriat Pancasila, PSI, PPD, dan Partai Pelopor. Tabel 2.1.11 Jumlah Masyarakat Yang Ikut Pada Pelaksanaan Pilkada LAKI - No Kabupaten/kota PPK PPS TPS Wanita JUMLAH LAKI 1 KERINCI 11 278 972 106.536 112.094 218.630 2 MERANGIN 9 170 726 93.720 89.209 182.929 3 SAROLANGUN 8 114 513 64.655 63.555 128.210 4 BATANGHARI 8 109 554 71.862 67.477 139.339 5 MUAROJAMBI 7 130 728 104.346 95.236 199.582 6 BUNGO 10 125 626 83.189 80.133 163.322 7 TEBO 12 96 614 78.897 74.624 153.521 8 TANJAB BARAT 5 61 606 82.804 75.388 158.192 9 TANJAB TIMUR 11 89 556 68.649 63.468 132.117 10 KOTA JAMBI 8 62 1.252 166.124 165.751 331.875 PROVINSI 89 1.234 7.147 920.782 886.935 1.807.717 Sumber: KPUD – Provinsi Jambi, 2009 25
  • 35. Dari ke-24 partai politik yang mengikuti Pemilu 2004 tersebut, hanya 10 partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Jambi, yaitu PNI Marhaenisme 1 kursi, PPP 4 kursi, Partai demokrat 2 kursi, PAN 8 kursi, PKPB 4 kursi, PKB 4 kursi, PKS 3 kursi, PBR 2 kursi, PDIP 6 kursi, dan Partai Golkar 11 kursi. Adapun tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur Jambi berjumlah 1.268.091 orang. Dari jumlah suara yang diberikan masyarakat ini tercatat 1.244.237 suara yang sah dan 23.854 suara dinyatakan tidak sah. Dalam pelaksanaan Pilkada di provinsi Jambi terlihat pula bahwa jumlah pemilih laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan pemilih wanita, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 920.782 dan sedangkan jumlah pemilih wanita dalam Pilkada yang sama sebanyak 886.935. 2.1.3 Rekomendasi Kebijakan 1. Penyusunan, evaluasi dan sosialisasi pelayanan publik di daerah perlu melibatkan berbagai komponen masyarakat tidak hanya dilakukan jajaran pemerintahan daerah saja. 2. Secara umum, upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas belum menunjukkan hasil yang menggembirakan di propinsi Jambi. Langkah – langkah perbaikan sangat diperlukan dimasa yang akan datang walaupun intensitas gangguan keamanan, ketertiban dan tindak criminal masih relative rendah. 3. Langkah – langkah yang diperlukan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban, meningkatkan disiplin aparat penegak hukum, meningkatkan intensitas dan kualitas penerangan mengenai dampak buruk narkoba, meningkatkan penyediaan rambu – rambu lalu lintas, dan mendorong koordinasi yang semakin intensif diantara stakeholder. 26
  • 36. Sub Bab 2.2 TINGKAT KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 2.2.1. Capaian Indikator a. Kondisi Pendidikan Pendidikan merupakan proses sosialisasi sekaligus pewarisan nilai-nilai dari suatu generasi kegenerasi lainnya. Dalam prespektif ekonomi pendidikan terbukti dapat memacu pertumbuhan suatu negara. Peningkatan kualitas pendidikan akan meningkatkan produktivitas yang nentinya akan meningkatkan pendapatan, sehingga pada giliran nya akan menurunkan angka kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat. Mengingat peran penting dan strategisnya pendidikan maka salah satu prioritas Pembangunan Nasional adalah peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan. Selain itu pemerintah memperbaiki mutu dan relevansi pendidikan agar kompetensi lulusan dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta manajemen layanan pendidikan yang transfaran bertanggung jawab dan akuntabel. Sebagai bagian dari urusan wajib dari pemerintah daerah, maka sasaran pembangunan pendidikan terkait dengan permasalahan yang dikelompokkan menjadi 1) kemampuan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan, 2) ketersediaan dan kemampuan tenaga pendidik dan 3) aspek mutu pendidikan. Secara lebih rinci kemampuan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dapat terlihat pada tingkat proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini, Angka Partisipasi Sekolah : (a) usia 7-12 tahun, (b) usia 13-15 tahun, dan (c) usia 16-18, proses belajar mengajar dan sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan terutama bagi anak kurang mampu, kesetaraan pendidikan antar kelompok, terutama antara perkotaan dan pedesaan, angka buta aksara penduduk usia 10 tahun ke atas daya tampung lembaga kependidikan dari semua jenjang dan jenis kependidikan. Aspek lain yang juga mempengaruhi pembangunan pendidikan adalah ketersediaan dan kemampuan tenaga pendidik yang meliputi tersedianya guru yang memenuhi persyaratan layak mengajar. Sementara itu aspek mutu pendidikan menjadi 27
  • 37. tantangan tersendiri dengan indikator sekolah dengan program unggul sebagai basis keterampilan para siswa untuk memasuki dunia kerja dan kualitas lembaga pendidikan dasar dan menengah baik formal maupun non formal. 1) Angka Partisipasi Kasar Berdasarkan informasi dari Tabel 2.2.1 memperlihatkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Jambi secara umum menunjukkan perbaikan selama kurun waktu 2004-2008 untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah (SM). Ada tingkat SD, capaian APK Provinsi Jambi dalam kurun waktu yang sama lebih tinggi dari tingkat APK Nasional, namun pada tingkat SMP APK Provinsi Jambi mulai dari tahun 2006 s.d. 2008 lebih rendah dari APK tingkat SMP Nasional, dan namun pada tingkat SM, APK Provinsi Jambi kurun sama lebih rendah dari APK Nasional. Dari data Tabel 2.2.1 terlihat terjadinya penurunan kinerja pendidikan Provinsi Jambi ditinjau dari angka partisipasi kasar menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat Jambi untuk melanjutkan sekolahkan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi selepas dari SD, ternyata lebih rendah dari tingkat rata-rata nasional. Hal disebabkan oleh rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Jambi masih rendah sehingga sebagian dari anak-anak mereka sudah dibawah untuk ikut bekerja paling kurang membantu keuangan keluarga. Tabel 2.2.1 Perbandingan APK Provinsi Jambi dan Nasional Menurut Tingkatan Sekolah, Tahun 2004-2008 Tingkatan Wilayah 2004 2005 2006 2007 2008 Sekolah SD Jambi 109,29 107,27 113,35 112,01 110,51 Indonesia 107,13 104,91 109,96 110,35 109,37 SMP Jambi 85,04 84,60 81,47 79,94 77,76 Indonesia 82,24 80,52 81,87 82,03 81,08 SM Jambi 54,04 48,18 51,51 56,88 57,41 Indonesia 54,38 52,62 56,69 56,71 57,51 Sumber: Statistik Indonesia, 2004-2008 2) Rata-rata Nilai Akhir Rata-rata nilai akhir baik untuk tingkat SMP/MTs maupun tingkat SMA/SMK/MA capaian provinsi Jambi lebih baik dibandingkan dengan capaian nasional kecuali untuk tahun 2004. Jika rata-rata nilai akhir provinsi Jambi tahun 2004 adalah 4,21 untuk tingkat 28
  • 38. SMP/MTs dan 4,49 untuk tingkat SMA/SMK/MA, lebih rendah dari tingkat nasional sebesar 4,80 untuk tingkat SMP/MTs dan 4,47 untuk tingkat SMA/SMK/MA. Namun mulai dari tahun 2005 sampai 2008 rata-rata nilai akhir untuk kedua tingkatan sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nilai akhir tingkat nasional. (lihat pada Tabel 2.2.2). Tabel 2.2.2 Perbandingan Rata-rata Nilai Akhir Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Rata-rata Nilai Akhir Tahun SMP/MTs SMA/SMK/MA Jambi Nasional Jambi Nasional 2004 4,21 4,80 4,49 4,77 2005 4,73 5,42 5,99 5,77 2006 5,26 5,42 6,22 5,94 2007 5,63 5,42 6,10 6,28 2008 6,30 6,05 6,13 6,35 Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2008 Ditinjau dari tingkat pertumbuhan, terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan nilai rata- rata SMP/MTs provinsi Jambi lebih tinggi dari rata-rata nasional (terlihat dalam Gambar 2.2.1). Informasi ini juga mperlihatkan kecenderungan menurun sampai dengan tahun 2007 dan meningkat kembali pada tahun 2008. Meningkatnya pertumbuhan nilai-rata-rata ini lebih banyak disebabkan oleh semakin waspada dan membaiknya sistem belajar mengejar yang ada di provinsi Jambi. Gambar 2.2.1 Perbandingan Pertumbuhan Nilai Rata-rata SMP/MTs Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: - Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2008 (data diolah) - Bappenas, 2008 29
  • 39. Disamping itu, semakin membaiknya nilai rata-rata tersebut disebabkan semakin banyaknya volume pendidikan tambahan di luar jam sekolah dan semakin membaiknya kesadaran orang tua murid akan pentingnya memotivasi anak-anak mereka untuk meningkatkan kegiatan belajar ekstra di luar sekolah. Ketakutan dan kecemasan guru, orang tua murid dan murid sendiri dengan nilai kelulusan secara nasional terus meningkat menyebabkan mereka terpacu untuk belajar lebih baik dan semakin banyak pula jam ekstra yang dilimpahkan sekolah terutama terhadap murid/siswa kelas akhir. Nilai rata-rata SMA/SMK/MA di provinsi Jambi terjadi fluktuasi bahwa nilai rata-rata tertinggi terjadi pada tahun 2006 dengan nilai rata-raa sebesar 6,22 lebih tinggi dari tingkat nasional. Namun setelah itu nilai rata-rata provinsi Jambi lebih rendah dibandingkan dengan capaian nasional. Tingginya nilai rata-rata ini lebih banyak disebabkan oleh longgarnya pengawasan sewaktu ujian walaupun pengawas ujiannya tidak boleh berasal dari sekolah yang sama. Sejak tahun 2007, pengawasan terhadap ujian akhir terutama ujian nasional diperketat, sehingga rata-rata nilai akhir lebih rendah dari sebelumnyan (lihat Gambar 2.2.2). Gambar 2.2.2 Perbandingan Nilai Rata-rata SMA/SMK/MA Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: - Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2008 (data diolah) - Bappenas, 2008 Dilihat dari tingkat pertumbuhan rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA, capaian provinsi Jambi lebih tinggi pada tahun 2005 dan 2006, sedangkan pada tahun 2006 ke 2007 dan 2007 ke 2008 capaian provinsi Jambi lebih rendah dibandingkan dengan nasional (lihat 30
  • 40. Gambar 2.2.3). Tingkat pertumbuhan nilai rata-rata provinsi Jambi untuk tahun 2007 ke 2008 menunjukkan kecenderungan meningkat sedangkan ditingkat nasional menunjukkan kecenderungan menurun. Gambar 2.2.3 Perbandingan Pertumbuhan Nilai Rata-rata SMA/SMK/MA Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: - Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2008 (data diolah) - Bappenas, 2008 3) Angka Putus Sekolah Angka putus sekolah di provinsi Jambi menunjukkan penurunan yang cukup signifikan untuk keseluruhan jenjang pendidikan. Angka putus sekolah SD/MI di provinsi Jambi yang cukup tinggi yang cenderung disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga. Data menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi yang cukup tajam, jumlah putus sekolah tertinggi terjadi pada tahun 2006, kemudian tahun 2004. Sedangkan untuk tahun 2007 sampai 2008, APS lebih rendah dibandingkan dengan kinerja tingkat nasional. (lihat Gambar 2.2.4). Angka putus sekolah tingkat SMP/MTs di provinsi Jambi lebih rendah dibandingkan dengan kinerja tingkat nasional, kecuali pada tahun 2006. Tingginya angka putus sekolah tingkat SMP/MTs pada tahun tersebut lebih besar disebabkan oleh kondisi ekonomi Jambi pada saat itu, seperti tingginya tingkat PHK besar-besaran industri perkayuan akibat dari ketatnya pemberantasan illegal loging dan dengan sangat terpaksa industri perkayuan di provinsi Jambi harus menutup usahanya maupun yang dinyatakan pailit oleh pengadilan. 31
  • 41. Gambar 2.2.4 Perbandingan Angka Putus Sekolah SD/MI Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: - Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2008 (data diolah) - Bappenas, 2008 Disamping itu harga komoditas utama provinsi Jambi (karet dan sawit) meningkat tajam baik dipasar internasional dan nasional berpengaruh pula terhadap harga-harga di daerah ini. Pada saat tersebut banyak sekali pekerjaan alternatif yang menghasilkan uang bagi masyarakat, sehingga banyak orang tua murid yang menarik anaknya untuk bekerja di sektor ini. Tingkat pertumbuhan APS SMP/MTs provinsi Jambi pada Gambar 2.2.5 menunjukan informasi yang sama dan sejalan dengan informasi sebelumnya. Gambar 2.2.5 Perbandingan Angka Putus Sekolah SMP/MTs Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: - Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2008 (data diolah) - Bappenas, 2008 32
  • 42. Angka putus sekolah tingkat SMA/SMK/MA di provinsi Jambi untuk kurun waktu 2004-2008 secara umum lebih tinggi dari tingkat nasional kecuali untuk tahun 2005. Tingginya tingkat putus sekolah ini sebagian besar disebabkan oleh kemampuan ekonomi masyarakat daerah ini lebih rendah sehingga menyebabkan banyaknya tingkat putus sekolah pada tingkat yang lebih tinggi. Gambar 2.2.6 Perbandingan Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Indikator Outcome Pendidikan a. Angka Partisipasi Kasar Analisis Relevansi Informasi pada Gambar 2.2.7 juga memperlihatkan bahwa outcome APK Provinsi Jambi menunjukkan bahwa capaian tahun 2004 dan 2005 lebih tinggi dibandingkan dengan nasional, namun sejak tahun 2006 menunjukkan kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat nasional. Jika dibanding dengan outcome APK nasional, maka APK Provinsi Jambi pada umumnya sejalan dengan APK nasional. APK tertinggi di tingkat nasional maupun di provinsi Jambi terjadi pada tahun 2005, kemudian menurun sedikit pada tahun 2006, dan untuk kondisi outcomes tahun 2007 dan 2008 menunjukkan pendingkatan. 33
  • 43. Gambar 2.2.7 Perbandingan Outcomes APK Provinsi Jambi dan Nasional Keseluruhan Tingkatan Sekolah, Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah Analisis Efektivitas Namun apabila ditinjau dari trend outcome APK seperti yang ditunjuukan oleh Gambar 2.2.8 bahwa trend outcome APK Provinsi Jambi sejalan dengan trend APK nasional. Hanya posisi trend tahun 2007 yang memperlihatkan bahwa APK Provinsi Jambi lebih baik dari nasional, namun pada tahun 2008 trend provinsi Jambi kembali lebih rendah dari nasional, tetapi sama-sama menunjukkan kinerja yang positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Gambar 2.2.8 Perbandingan Trend Outcomes APK Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 34
  • 44. b. Angka Partisipasi Murni Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan provinsi Jambi selama kurun waktu 2004-2008 lebih baik dari APM nasional hanya terjadi pada tahun 2005, sesudah itu selalu lebih rendah dibandingkan dengan capaian nasional. APM tertinggi provinsi Jambi terjadi pada tahun 2005. (lihat Tabel 2.2.9). Gambar 2.2.9 Perbandingan Outcomes APM Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah Analisis Efektifitas Namun dilihat dari trend outcomes, terlihat searah dengan kecenderungan nasional. Posisi trend provinsi Jambi lebih baik dari nasional terjadi pada tahun 2007, kemudian kecendrungannya menurun kembali pada tahun 2008. Trend outcome APM provinsi Jambi dan APM Nasional menunjukkan arah yang sama. Jika trend provinsi dari tahun 2005 ke tahun 2006 menunjukkan penurunan demikian juga yang terjadi pada capaian kinerja APM nasional. Hanya saja untuk periode tahun berikutnya dari 2006 ke 2007 posisi jambi lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan nasional, namun dan dari 2007 ke 2008 menunjukkan arah yang sama dengan tingkat yang hampir berimbang dan sama-sama menunjukkan trend positif. 35
  • 45. Gambar 2.2.10 Perbandingan Trend Outcomes APM Provinsi Jambi dan Nasional,Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah c. Indikator Pendidikan Secara Keseluruhan Analisis Relevanasi Secara keseluruhan indikator pendidikan provinsi Jambi menunjukkan terjadinya ketidakstabilan dalam capaian outcomes selama kurun waku 2004-2008. Jika pada tahun 2004 indikator pendidikan menunjukkan bahwa capaian provinsi Jambi lebih rendah dari nasional kemudian membaik untuk tahun 2007 dan 2008. (lihat Gambar 2.2.11). Gambar 2.2.11 Perbandingan Trend Negatif Outcomes Status Indikator Pendidikan Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah 36
  • 46. Ketidakstabilan ini disebabkan beberapa hal: 1) Bahwa sebagian besar penduduk Jambi yang hidup dari sektor pertanian sangat tergantung pada harga komoditas utama daerah, seperti karet, kelapa sawit, kelapa, Casiavera, kopi dan lain-lainnya. 2) Rata-rata pendapatan sebagian besar masyarakat Jambi berada sedikit di atas garis kemiskinan, sehingga apabila terjadi gejolak harga produk utama (terutama menjadi turun) menyebabkan sebagian mereka akan jatuh dibawah garis kemiskinan, dan akan sangat berpengaruh pada kelanjutan pendidikan anak-anak. 3) Indeks biaya hidup yang cenderung meningkat dan jarang untuk turun sehingga ketergantungan masyarakat pada harga komoditas yang baik akan berpengaruh pada keberlanjutan sekolah. Analisis Efektivitas Jika dilihat dari arah trend outcome provinsi Jambi menunjukkan fluktuasi yang sangat tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional, atau terlihat bahwa indikator pendidikan Jambi menunjukkan ketidakstabilan. Gambar 2.2.12 Perbandingan Trend Outcomes Status Indikator Pendidikan Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah Trend outcome pendidikan provinsi Jambi pada tahun 2005 lebih tinggi dibandingkan dengan nasional, namun pada tahun 2006 menurun tajam dan lebih rendahdibandingkan dangan nasional. Pada tahun 2007 kembali trend outcome pendidikan lebih baik dari nasional dan baru pada tahun 2008 mendekati persamaan dengan kondisi 37