SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 30
Baixar para ler offline
SEMINAR NASIONAL
          HASIL EVALUASI KINERJA
       PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009
         PROVINSI SUMATERA UTARA




EKPD Sumatera Utara




                      PELAKSANA
  UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Daerah
1. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah Sumatera Utara
    relatif masih rendah sehingga:
        - Tingkat kesejahteraan masyarakat secara rata-rata
           juga rendah
        - Pengangguran, anak putus sekolah, derajad kese-
           hatan, kriminalisme relatif tinggi
2. Kualitas Sumberdaya Manusia masih rendah dan sangat
   berfluktuasi antar wilayah. Sejumlah wilayah memiliki ang-
   ka IPM yang dalam kategori sangat rendah yang berakibat
   rendahnya produktivitas tenaga kerja rata-rata
3. Kualitas infrastruktur ekonomi termasuk pasokan tenaga
   listrik masih rendah sehingga berdampak negatif terhadap
   kegiatan produksi
4. Komoditi andalan ekspor daerah sebagian besar masih
     dalam bentuk bahan baku yang tidak memiliki nilai tam-
     bah yang tinggi
5.   Kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya
     alam dan lingkungan masih rendah yang ditandai dari pin-
     cangnya penggalian potensi sumberdaya alam dan melu-
     asnya kerusakan lingkungan
6.   Kesenjangan pembangunan antara wilayah Pantai Timur
     dan Pantai Barat dan antara kota dan pedesaan masih
     besar
7.   Jumlah Peraturan Daerah yang bermasalah (tidak mencer-
     minkan rasa keadilan bagi masyarakat) masih cukup tinggi
8.   Kualitas pelayanan umum baik disektor ekonomi maupun
     sosial masih rendah
PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI
                 URAIAN                                     CAPAIAN

1. Pelayanan Publik                        2004    2005   2006   2007   2008   2222
. Persentase kasus korupsi ditangani       77.77 68.60 43.16 37.61 31.08
  terhadap jumlah dilaporkan
. Persentasi aparat berijazah minimal S1   29.90 31.00 31.93 30.60 30.99
.
2. Demokrasi
. Gender Development Index                 61.70 62.96 63.50 64.00 64.40
. Gender Empowerment Measurement           49.49 51.21 54.80 56.50 58.00
. Tingkat partisipasi politik masyarakat   70.00                               63,96
  dalam Pemilihan Legislatif
. Tingkat partisipasi politik masyarakat   75,98                               73,00
  dalam Pemilihan Presiden
Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemlihan Legislatif




Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemlihan Presiden
Penanganan Kasus Korupsi dan Kriminalisme
Menurunnya persentase jumlah korupsi yang dilaporkan terha-
dap jumlah kasus yang diputus dipengadilan adalah diakibatkan
oleh:
      - Jumlah kasus korupsi dan kriminal lainnya yang dilapor-
         kan semakin meningkat sedangkan jumlah tenaga pe-
         negak hukum relatif stabil. Kasus korupsi tahun 2005
         adalah 71 dan pada tahun 2008 meningkat menjadi
        194

      - Tingkat kejelian dan kehati-hatian aparat penegak hu-
        kum dalam penanganan perkara semakin meningkat
        sehubungan dengan meningkatnya sikap kritis masya-
        rakat
Aparat berijazah S1

Persentasi jumlah aparat (PNS, dan penegak hukum seperti
kepolisian, kejaksaan dan lain-lain) berijazah minimal S1
terus meningkat. Bahkan kecenderungan untuk memiliki
ijazah S2 juga meningkat. Faktor utama yang mendorong
para aparat untuk memperbaiki strata pendidikannya ialah:

      - Tumbuhnya perasaan ‘minder’ pada mereka yang
        masih aktif tetapi berijazah dibawah S1
      - Semakin ketatnya persaingan antar para aparat untuk
        mendapatkan promosi jabatan yang selalu memper-
        timbangkan strata pendidikan kandidat
Gender Development Index

Meskipun kualitas hidup perempuan di Sumatera Utara relatif
masih rendah dibandingkan dengan tingkat nasional, sejak
2004-2008 telah terjadi peningkatan secara berkelanjutan.
Peningkatan ini terutama disebabkan:

      - Meningkatnya peran para activists perempuan yang
        berasal dari berbagai LSM untuk memperbaiki kuali-
        tas hidup perempuan. Hal ini terlihat seringnya para
        ibu yang menghadiri ceramah kesehatan, perbaikan
        ekonomi keluarga dan lain-lain
      - Meningkatnya jumlah para remaja perempuan yang
        masuk ke Perguruan Tinggi
Gender Empowerment Index
Dibandingkan dengan GDI, GWI mengalami peningkatan yang
lebih tinggi walaupun masih tetap berada dibawah GWI seca-
ra nasional. Tingginya peningkatan DWI (keterlibatan perem-
puan dalam sektor ekonomi, politik dan pengambilan keputus-
an) terutama disebabkan:

      - Semakin tingginya jumlah perempuan yang berhasil
        studi di Perguruan Tinggi sehingga rasa percaya diri
        tumbuh dengan baik
      - Pandangan masyarakat khususnya para laki-laki
        bahwa perempuan makhluk lemah (rendah kemam-
        puan) juga telah berubah seiring dengan semakin
       meningkatnya kaum perempuan menunjukkan prestasi
      - Regulasi dalam sistem perpolitikan nasional yang
        semakin peduli dengan kontribusi perempuan
Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi politik masyarakat baik dalam pesta demokrasi
Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden terus mengalami
kemunduran sejak tahun 2004. Beberapa faktor yang menye-
babkan terjadinya penurunan ialah:

      - Rendahnya kualitas pelayanan publik dalam banyak
        sektor yang menuntun masyarakat semakin kurang
        yakin akan keseriusan pemerintah dalam melayani
        masyarakat
      - Kuatnya dan gencarnya suara-suara sumbang seba-
        gian kelompok masyarakat yang tidak puas dengan
        suasana perpolitikan di Indonesia pada umumnya,
        di daerah Sumatera Utara pada khususnya misalnya
        tentang isu politik uang, kualitas caleg dan lain-lain
KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA
                URAIAN                                   CAPAIAN

1. Pendidikan                          2004    2005    2006   2007    2008
. Angka Pasrtisipasi Murni SD/MI       93.53   94.05   94.45 94.35    94.81
. AngkaPutus Sekolah SD                3.76    3.33    1.80   1.27    1.23
. Angka Putus Sekolah SMP              3.04    2.94    3.23   4.85    7.41
. Angka Putus Sekolah SMA              4.76    3.87    3.52   1.79    2.98
. Persentase guru SMP layak mengajar   74.16   74.5    72.46 84.94    86.28
. Persentase guru SMA layak mengajar   61.65   65.32   77.75 78.29    79.46
2. Kesehatan
. Umur harapan hidup                   68.20   70.50   70.86 71.17    71.84
. Angka kematian bayi                  3.70    29.60   28.20 26.90    23.52
. Angka kematian ibu                   322     320     315    305     302
3. Keluarga Berencana
. Persentase penduduk ber KB                   85.90          88.83
. Laju pertumbuhan penduduk            1.57    1.57    1.37   1.37    1.58
IPM Sumatera Utara dan Indonesia   Angka Partisipasi Murni Untuk Tingkat SD/MI




Rata-Rata Nilai Akhir SMP/MTs           Rata-Rata Nilai Akhir SMA/SMK/MA
Angka Putus Sekolah SD/MI        Angka Putus Sekolah SMP/MTs




Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA   Angka Melek Huruf di Sumatera Utara
Jumlah Guru yang Layak Mengajar SMP/MTs   Jumlah Guru yang Layak Mengajar SMA/SMK/MA




   Perkembangan Umur Harapan Hidup                     Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka Kematian Ibu (AKI)   Laju Pertumbuhan Penduduk
Angka Patisipasi Murni Tingkat SD/MI
APM untuk tingkat SD/MI meningkat terus setiap tahun walaupun
relatif kecil yaitu 94.81 % pada tahun 2004 menjadi 94.81 % pada
tahun 2008. Faktor-faktor yang mendorong peningkatan APM di
Sumatera Utara ialah:
         - Kebijakan pemerintah pusat tentang wajib belajar 9 tahun
           terus dijadikan salah prioritas pembangunan pendidikan di
           Sumatera Utara
         - Dana BOS sangat terasa dan meyakinkan masyarakat kare-
           na pemanfaatannya relatif terkendali sesuai sasaran
         - Sistem informasi pendidikan khususnya yang terkait dengan
           wajib belajar 9 tahun telah terbangun dengan baik

Nilai Akhir Rata-Rata SMP/MTs dan SMK/MA sejak tahun 2004
hingga 2008 terus meningkat sejalan dengan kuatnya tekanan kepada
setiap daerah otonom kabupaten/ kota untuk melakukan perbaikan
Angka Putus Sekolah
Angka Putus Sekolah pada tingkat SD/MI terus megalami pe-
nurunan sedangkan pada tingkat SMP/MTs mengalami pening-
katan tajam.
Tingkat SD/MI terus menurun karena :
       - Kebijakan nasional tentang wajib belajar 9 tahun telah
         menjadi salah satu kebijakan nasional yang menjadi
        prioritas pembangunan di Sumatera Utara.
       - Pemanfaatan dana BOS relatif tecapai dengan baik
        (tepat sasaran)

SMP/MTs meningkat tajam
Berbeda halnya dengan tingkat SD/MI, APS pada tingkat SMP/MTs
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Informasi yang diper-
oleh dari Dinas Pendidikan menyatakan bahwa masalah kesulitan
ekonomi keluarga merupakan faktor penyebab utama
Persentase Guru yang Layak Mengajar
Pesentase guru yang layak mengajar baik pada tingkat SMP/
MTs maupun tingkat SMA/SMK/MA sejak tahun 2004 hingga
2008 terus meningkat terutama karena:
      - Tumbuhnya kesedaran para guru untuk memperbaiki
        kualitas diri masing-masing sehubungan dengan te-
        kanan masyarakat
      - Pengaruh dari UU Guru dan Dosen khususnya ten-
        tang sertifikasi yang berdampak pada peningkatan
        kesejahteraan para guru yang cukup signifikan
Kesehatan
. Umur Harapan Hidup
Perbaikan pada Umur Harapan Hidup merupakan resultan
dari berbagai faktor yang mengalami kemajuan seperti:
       - perbaikan sarana kesehatan,
       - peningkatan pendapatan
       - kualitas lingkungan hidup.
Walaupun secara rata-rata tejadi peningkatan tetapi sangat
bervariasi antar daerah kabupaten dan antar desa dan kota.
Perbedaan dalam ketiga faktor diatas sangat jelas terlihat
antar daerah kabupaten dan antara desa dan kota
. Angka Kematian Ibu dan Bayi
Angka Kematian Ibu dan Bayi menunjukkan penurunan
yang cukup berarti sehubungan dengan perbaikan sarana
kesehatan termasuk peningkatan jumlah tenaga kesehatan
TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI
                   URAIAN                                 CAPAIAN

1. Ekonomi Makro                        2004    2005    2006   2007    2008
. Laju pertumbuhan ekonomi              5.74    5.48    6.20   6.30    6.50
. Pendapatan per kapita (Rp juta)       9.74    11.21   12.68 14.17    17.15
. Persentase ekspor terhadap PDRB       21.14   29.85   25.66 28.62    27.55
. Persentase output manufaktur terha-   26.36   25.47   25.68 25.04    26.45
  dap PDRB
. Persentase prod. UKM terhadap PDRB 11.50      17.50   17.10 15.42    14.50
. Inflasi                               6.80    22.41   6.11   6.60    10.72
2. Investasi                            68.20   70.50   70.86 71.17    71.84
. Pertumbuhan realisasi PMA             -20.50 10.50    174.2 40.30    23.52
. Pertumbuhan PMDN                      5.70    -50.20 124,4 180.6
3. Infrastruktur
. Panjang jalan nasional yang baik      90.20   85.90   87.2   88.83   80.00
. Panjang jalan prov/kabupaten baik     65.39   65,20   52.55 59,92    59,92
Laju Pertumbuhan Eonomi                                                            Persentase Ekspor Terhadap PDRB
         7                                                                  7.5
                                                                                              35.00                                                                       35.00
         6                                                                  6.5
                                                                                              30.00                                                                       30.00
         5                                                                  5.5
                                                                                              25.00                                                                       25.00
                                                                            4.5




                                                                                    P ersen
                                                                                              20.00                                                                       20.00
Persen




         4
                                                                            3.5
         3                                                                                    15.00                                                                       15.00
                                                                            2.5
                                                                                              10.00                                                                       10.00
         2                                                                  1.5
                                                                                               5.00                                                                       5.00
         1                                                                  0.5                0.00                                                                       0.00
         0                                                                  -0.5                           2004        2005          2006         2007       2008
                 2004         2005          2006         2007     2008
                                                                                                                                    Tahun
                                        Tahun

             Sumatera Utara      Nasional          Trend Sumut   Tren Nasional                        Sumatera Utara     Nasional          Trend Sumut    Trend Nasional

                           Laju Pertumbuhan Ekonomi                                                          Persentase Ekspor Terhadap PDRB

                  Persentase Manufaktur Terhadap PDRB                                                                    Kontribusi UMKM

         29.00                                                             29.00              60.00                                                                       60.00
         28.00                                                             28.00              50.00                                                                       50.00
         27.00                                                             27.00              40.00                                                                       40.00
                                                                                   Persen
Persen




         26.00                                                             26.00              30.00                                                                       30.00
         25.00                                                             25.00              20.00                                                                       20.00
         24.00                                                             24.00              10.00                                                                       10.00
         23.00                                                             23.00               0.00                                                                       0.00
                    2004        2005         2006        2007    2008                                     2004         2005         2006          2007      2008

                                            Tahun                                                                                   Tahun

             Sumatera Uara       Nasional          Trend Sumut   Trend Nasioanl                       Sumatera Utara     Nasional       Trend Sumut      Trend Nasional


                 Persentase Manufaktur Terhadap PDRB                                                             Kontribusi UMKM Terhadap PDRB
Pendapatan Perkapita                                                                   Inflasi

         25.00                                                       25.00             25.00                                                           25.00

         20.00                                                       20.00             20.00                                                           20.00




                                                                              Persen
Rupiah




         15.00                                                       15.00             15.00                                                           15.00

         10.00                                                       10.00             10.00                                                           10.00

          5.00                                                       5.00               5.00                                                           5.00

          0.00                                                       0.00               0.00                                                           0.00
                  2004       2005        2006      2007    2008                                 2004       2005         2006        2007     2008
                                         Tahun                                                                         Tahun

           Sumatera Utara     Nasional       Trend Sumut   Trend Nasional                Sumatera Utara     Nasional          Trend Sumut    Trend Nasional

                            Pendapatan Perkapita                                                       Laju Inflasi di Sumatera Utara

                             Pertumbuhan PMDN                                                              Pertumbuhan PMA

         200.0                                                      200.0              200.0                                                          200.0
         150.0                                                      150.0              150.0                                                          150.0
         100.0                                                      100.0              100.0                                                          100.0
                                                                             Persen
Persen




          50.0                                                      50.0                50.0                                                          50.0

           0.0                                                      0.0                  0.0                                                          0.0
                   2004      2005        2006      2007    2008                         -50.0   2004       2005        2006        2007     2008      -50.0
          -50.0                                                     -50.0
                                                                                       -100.0                                                         -100.0
         -100.0                                                     -100.0
                                         Tahun                                                                         Tahun

           Sumatera Utara     Nasional       Trend Sumut   Trend Nasinal                 Sumatera Utara     Nasional      Trend Sumut       Trend Nasional

                          Pertumbuhan PMDN                                                                 Pertumbuhan PMA
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara terus meningkat
walaupun relatif kecil. Selain karena faktor konsumsi, pertum-
buhan ekonomi juga dicapai karena investasi khususnya di-
sektor perkebunan swasta dan rakyat. Hal ini juga menyebab-
tingkat pengangguran menurun. Berdasarkan laporan Kantor
BPS Sumatera Utara,          pada setiap 1 % pertumbuhan
ekonomi, akan terserap tenaga kerja sebanyak 15.000 orang.

Peningkatan Ekspor dan Pendapatan per Kapita
Tingkat pendapatan per kapita meningkat tajam karena
meningkatnya ekspor khususnya produk industri dan hasil
perkebuhan yaitu CPO dan coklat yang diproduksi oleh
perkebuhan milik swasta dan rakyat. Produksi terbesar CPO
adalah dari hasil perkebunan milik PTPN.
Kontribusi Produk Manufakturing Terhadap PDRB
Kontribusi produk manufakturing terhadap PDRB relatif stabil
karena dalam 4 tahun teakhir pertumbuhan investasi di sektor
industri manufakturing mengalami kemandekan. Faktor keter-
batasan / kondisi infrastruktur khususnya energi, prasarana jalan
kurang menarik bagi para calon investor.

Kontribusi Produk UMKM Terhadap PDRB
Meningkatnya produk UMKM terhadap PDRB telah sebenarnya
telah berlangsung sejak krisis ekonomi melanda Indonesia dan hal
ini sering disebut sebagai kehandalan UMKM terhadap usaha skala
besar. Dua faktor pendorong utama ialah:
         - Peran Pemerintah Daerah yang terus menerus memotivasi
           UMKM untuk terus dibina melalui berbagai kebijakan/ pem-
           binaan
         - Masyarakat sendiri secara umum telah beranggapan bah-
           wa melakukan usaha UMKM merupakan solusi atas peme-
           cahan masalah lapangan kerja dan pendapatan keluarga
KUALITA SUMBERDAYA ALAM
                URAIAN                                       CAPAIAN

1. Kehutanan                            2004    2005    2006    2007    2008

. Persentase luas lahan rehabilitasi    0.15    0.27    0.31    0.32    0.20
  dalam hutan terhadap lahan kritis
. Rehabilitasi lahan luar hutan         0.42    0.42    0.45    0.52    0.30
. Luas kawasan konservasi (000 ha)      500,5   481,8   481,8 499,4     510,0
2. Kelautan                             26.36   25.47   25.68 25.04     26.45
. Jumlah tindak pidana perikanan        7       17      37      36      35
. Persentase karang dalam keadaan               40      6.11    6.60    10.72
  baik
. Luas kawasan konservasi laut (000 ha) -       -       -       -       187,7

Catatan : Luas lahan hutan yang kritis di Sumatera Utara tahun 2009 ialah 30.19 % dan
         agak kritis dan potensial kritis 51.80 %. Dengan demikian luas lahan hutan yang
         tidak kritis hanya 18.01 %
TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
                URAIAN                                       CAPAIAN

                                           2004    2005    2006   2007   2008

. Perentase penduduk miskin                14.93   14.68   15.01 13.90   12.55
. Tingkat pengangguran terbuka             11.08   14.55   11.51 10.10   9.55
. Persentase pelayanan kesejahteraan       2.70                          1.39
  sosial bagi anak terlantar jalanan dll
. Persentase pelayanan kesejahteraan       1.43                          2.53
  sosial bagi lanjut usia
. Persentase pelayanan dan rehabilitasi    0.84                          0.44
  sosial bagi penyandang cacat, tuna
  sosial, korban narkoba dll
Penduduk Miskin   Tingkat Pengangguran Terbuka
Persentase Penduduk Miskin
Persentase Penduduk Miskin dari 14.93 % pada tahun 2004
menjadi 12.55 % pada tahun 2008 bagaimanapun tidak terle-
pas dari kebijakan nasional dalam pemberian BLT secara
rutin.

Walaupun tingkat pendapatan perkapita di Sumatera Utara
mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu 76.07 %
dari tahun 2004-2008, menurunnya jumlah penduduk miskin
yang hanya sebesar 2.38 % dalam periode yang sama, jelas
menunjukkan terjadinya kesenjangan yang semakin melebar.

Tingkat   Pengangguran     Terbuka    juga    mengalami
penurunan sebesar 1.53 % adalah dampak dari pertumbuhan
ekonomi yang mengalami kenaikan walaupun relatif rendah.
KESIMPULAN
1.Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah dalam 5
  sasaran utama pembangunan yaitu Pelayanan Publik dan Demo-
  krasi, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, Pembangunan
  Ekonomi, Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Tingkat
  Kesejahteraan Sosial Dalam periode 2004-2008, Pembangunan di
  Sumatera Utara memperlihatkan peningkatan yang secara
  berkelanjutan.
2. Trend pertumbuhan kinerja pembangunan di Sumatera Utara
  pada hampir semua sasaran memperlihatkan pola yang hampir
  sama dengan trend nasional walaupun sebagian berada diatas dan
  sebagian lagi dibawah trend nasional.
3. Sasaran-sasaran utama yang kinerjanya perlu lebih ditingkatkan
  dalam PJM-D berikutnya ialah pengendalian pertumbuhan
  penduduk, angka kematian ibu dan pengendalian lahan kritis.
4. Secara umum dapat dikatakan bahwa capaian pembangunan
  periode 2004-2009 di Sumatera Utara sangat relevan dengan
  capaian pembangunan nasional.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Bahan Persentasi Dr.Syahrir 13 Juni UNM
Bahan Persentasi Dr.Syahrir 13 Juni UNMBahan Persentasi Dr.Syahrir 13 Juni UNM
Bahan Persentasi Dr.Syahrir 13 Juni UNM
Dr.Syahrir Akil
 
119 profil lkm bligo-2015
119 profil lkm bligo-2015 119 profil lkm bligo-2015
119 profil lkm bligo-2015
Kharis Nu'man
 
Peran penting penanganan masalah kependudukan
Peran penting penanganan masalah kependudukanPeran penting penanganan masalah kependudukan
Peran penting penanganan masalah kependudukan
Stiunus Esap
 

Mais procurados (13)

Bahan Persentasi Dr.Syahrir 13 Juni UNM
Bahan Persentasi Dr.Syahrir 13 Juni UNMBahan Persentasi Dr.Syahrir 13 Juni UNM
Bahan Persentasi Dr.Syahrir 13 Juni UNM
 
Sosialisasi profil kependudukan kota pekalongan 2015
Sosialisasi profil kependudukan kota pekalongan 2015Sosialisasi profil kependudukan kota pekalongan 2015
Sosialisasi profil kependudukan kota pekalongan 2015
 
Pembangunan manusia sumatera utara (suripto)
Pembangunan manusia sumatera utara (suripto)Pembangunan manusia sumatera utara (suripto)
Pembangunan manusia sumatera utara (suripto)
 
Kondisi kependudukan
Kondisi kependudukanKondisi kependudukan
Kondisi kependudukan
 
Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata
Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata   Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata
Program Penanggulangan Kemiskinan - Andika Azzi Djannata
 
Buletin lansia
Buletin lansiaBuletin lansia
Buletin lansia
 
Buletin lansia
Buletin lansiaBuletin lansia
Buletin lansia
 
Jurnal kemiskinan 4
Jurnal kemiskinan 4Jurnal kemiskinan 4
Jurnal kemiskinan 4
 
kajian pkem sumatera selatan
kajian pkem sumatera selatankajian pkem sumatera selatan
kajian pkem sumatera selatan
 
119 profil lkm bligo-2015
119 profil lkm bligo-2015 119 profil lkm bligo-2015
119 profil lkm bligo-2015
 
Peran penting penanganan masalah kependudukan
Peran penting penanganan masalah kependudukanPeran penting penanganan masalah kependudukan
Peran penting penanganan masalah kependudukan
 
Statistik kecamatan-tobelo-2015
Statistik kecamatan-tobelo-2015Statistik kecamatan-tobelo-2015
Statistik kecamatan-tobelo-2015
 
Pressconf surnas indobarometer lima indikator kemenangan jokowi - amin di p...
Pressconf surnas indobarometer   lima indikator kemenangan jokowi - amin di p...Pressconf surnas indobarometer   lima indikator kemenangan jokowi - amin di p...
Pressconf surnas indobarometer lima indikator kemenangan jokowi - amin di p...
 

Destaque

- Laporan awal ekpd 2011 provinsi sumatera barat
 - Laporan awal ekpd 2011 provinsi sumatera barat - Laporan awal ekpd 2011 provinsi sumatera barat
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi sumatera barat
EKPD
 
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali
 - Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali - Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali
EKPD
 

Destaque (20)

Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Utara - USU
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Utara - USULaporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Utara - USU
Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Utara - USU
 
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi sumatera barat
 - Laporan awal ekpd 2011 provinsi sumatera barat - Laporan awal ekpd 2011 provinsi sumatera barat
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi sumatera barat
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KEPULAUAN RIAU
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KEPULAUAN RIAUHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KEPULAUAN RIAU
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali
 - Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali - Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2009 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2009 PROVINSI KALIMANTAN TENGAHHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2009 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2009 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NUSA TENGGARA B...
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NUSA TENGGARA B...HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NUSA TENGGARA B...
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NUSA TENGGARA B...
 
HASIL EVALUASI KINARJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARA
HASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARAHASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARA
HASIL EVALUASI KINARJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARA
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Banten
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi BantenLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Banten
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Banten
 
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBBLaporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
 
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sultra - Unhal
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sultra - UnhalLaporan Akhir EKPD 2010 - Sultra - Unhal
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sultra - Unhal
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
 
Laporan Akhir EKPD 2010 - Kepri - UMRAH
Laporan Akhir EKPD 2010 - Kepri - UMRAHLaporan Akhir EKPD 2010 - Kepri - UMRAH
Laporan Akhir EKPD 2010 - Kepri - UMRAH
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Barat
 
Laporan Akhir EKPD 09 DKI Jakarta - UI
Laporan Akhir EKPD 09 DKI Jakarta - UILaporan Akhir EKPD 09 DKI Jakarta - UI
Laporan Akhir EKPD 09 DKI Jakarta - UI
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA BARATHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA BARAT
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKUHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Kepulauan Riau
Laporan Akhir EKPD 2009 Kepulauan Riau Laporan Akhir EKPD 2009 Kepulauan Riau
Laporan Akhir EKPD 2009 Kepulauan Riau
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
 
Inovasi Perencanaan dalam rangka Akselerasi Pembangunan Daerah
Inovasi Perencanaan dalam rangka Akselerasi Pembangunan DaerahInovasi Perencanaan dalam rangka Akselerasi Pembangunan Daerah
Inovasi Perencanaan dalam rangka Akselerasi Pembangunan Daerah
 

Semelhante a HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA UTARA

Grand Strategi Pembangunan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2005 - 2025
Grand Strategi Pembangunan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2005 - 2025Grand Strategi Pembangunan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2005 - 2025
Grand Strategi Pembangunan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2005 - 2025
Muh Saleh
 
Di Indonesia indikator status kesehatan masih ketinggalan dari negara.docx
Di Indonesia indikator status kesehatan masih ketinggalan dari negara.docxDi Indonesia indikator status kesehatan masih ketinggalan dari negara.docx
Di Indonesia indikator status kesehatan masih ketinggalan dari negara.docx
Dian631634
 
EPIDEMIOLOGI KESEHATAN REPRODUKSI LANJUT.docx
EPIDEMIOLOGI KESEHATAN REPRODUKSI LANJUT.docxEPIDEMIOLOGI KESEHATAN REPRODUKSI LANJUT.docx
EPIDEMIOLOGI KESEHATAN REPRODUKSI LANJUT.docx
Dian631634
 
Laporan-Survei-Nasional-Evaluasi-Pemerintahan-Jokowi-JK(2)
Laporan-Survei-Nasional-Evaluasi-Pemerintahan-Jokowi-JK(2)Laporan-Survei-Nasional-Evaluasi-Pemerintahan-Jokowi-JK(2)
Laporan-Survei-Nasional-Evaluasi-Pemerintahan-Jokowi-JK(2)
Agung Baskoro
 
ANALISIS KEPENDUDUKAN (MORTALITAS) TERHADAP FAKTOR KESEHATAN
ANALISIS KEPENDUDUKAN (MORTALITAS) TERHADAP FAKTOR KESEHATANANALISIS KEPENDUDUKAN (MORTALITAS) TERHADAP FAKTOR KESEHATAN
ANALISIS KEPENDUDUKAN (MORTALITAS) TERHADAP FAKTOR KESEHATAN
FIRSAOLIVIA2107
 
ANALISIS KEPENDUDUKAN (MORTALITAS) TERHADAP FAKTOR KESEHATAN
ANALISIS KEPENDUDUKAN (MORTALITAS) TERHADAP FAKTOR KESEHATANANALISIS KEPENDUDUKAN (MORTALITAS) TERHADAP FAKTOR KESEHATAN
ANALISIS KEPENDUDUKAN (MORTALITAS) TERHADAP FAKTOR KESEHATAN
FIRSAOLIVIA2107
 
Sinergi kebijakan MP3EI dengan Creative Destruction
Sinergi kebijakan MP3EI dengan Creative DestructionSinergi kebijakan MP3EI dengan Creative Destruction
Sinergi kebijakan MP3EI dengan Creative Destruction
Tri Cahyono
 
1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf
1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf
1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf
Aliahavanza
 

Semelhante a HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA UTARA (20)

Grand Strategi Pembangunan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2005 - 2025
Grand Strategi Pembangunan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2005 - 2025Grand Strategi Pembangunan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2005 - 2025
Grand Strategi Pembangunan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2005 - 2025
 
Di Indonesia indikator status kesehatan masih ketinggalan dari negara.docx
Di Indonesia indikator status kesehatan masih ketinggalan dari negara.docxDi Indonesia indikator status kesehatan masih ketinggalan dari negara.docx
Di Indonesia indikator status kesehatan masih ketinggalan dari negara.docx
 
20201229023336_532.pptx
20201229023336_532.pptx20201229023336_532.pptx
20201229023336_532.pptx
 
EPIDEMIOLOGI KESEHATAN REPRODUKSI LANJUT.docx
EPIDEMIOLOGI KESEHATAN REPRODUKSI LANJUT.docxEPIDEMIOLOGI KESEHATAN REPRODUKSI LANJUT.docx
EPIDEMIOLOGI KESEHATAN REPRODUKSI LANJUT.docx
 
Kemitraan uppks
Kemitraan uppksKemitraan uppks
Kemitraan uppks
 
File Penunjang Pernikahan Dini
File Penunjang Pernikahan DiniFile Penunjang Pernikahan Dini
File Penunjang Pernikahan Dini
 
Laporan-Survei-Nasional-Evaluasi-Pemerintahan-Jokowi-JK(2)
Laporan-Survei-Nasional-Evaluasi-Pemerintahan-Jokowi-JK(2)Laporan-Survei-Nasional-Evaluasi-Pemerintahan-Jokowi-JK(2)
Laporan-Survei-Nasional-Evaluasi-Pemerintahan-Jokowi-JK(2)
 
ANALISIS KEPENDUDUKAN (MORTALITAS) TERHADAP FAKTOR KESEHATAN
ANALISIS KEPENDUDUKAN (MORTALITAS) TERHADAP FAKTOR KESEHATANANALISIS KEPENDUDUKAN (MORTALITAS) TERHADAP FAKTOR KESEHATAN
ANALISIS KEPENDUDUKAN (MORTALITAS) TERHADAP FAKTOR KESEHATAN
 
ANALISIS KEPENDUDUKAN (MORTALITAS) TERHADAP FAKTOR KESEHATAN
ANALISIS KEPENDUDUKAN (MORTALITAS) TERHADAP FAKTOR KESEHATANANALISIS KEPENDUDUKAN (MORTALITAS) TERHADAP FAKTOR KESEHATAN
ANALISIS KEPENDUDUKAN (MORTALITAS) TERHADAP FAKTOR KESEHATAN
 
3. kesetaraan gender
3. kesetaraan gender3. kesetaraan gender
3. kesetaraan gender
 
Sinergi kebijakan MP3EI dengan Creative Destruction
Sinergi kebijakan MP3EI dengan Creative DestructionSinergi kebijakan MP3EI dengan Creative Destruction
Sinergi kebijakan MP3EI dengan Creative Destruction
 
partisipasi KB
partisipasi KBpartisipasi KB
partisipasi KB
 
Pencapaian mdg's melalui posdaya
Pencapaian mdg's melalui posdayaPencapaian mdg's melalui posdaya
Pencapaian mdg's melalui posdaya
 
Pencapaian mdg's melalui posdaya
Pencapaian mdg's melalui posdayaPencapaian mdg's melalui posdaya
Pencapaian mdg's melalui posdaya
 
Review Status MDGs 2007 di Indonesia
Review Status MDGs 2007 di IndonesiaReview Status MDGs 2007 di Indonesia
Review Status MDGs 2007 di Indonesia
 
1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf
1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf
1-Isu-Strategis-RPJMN-2020-2024-KGM-Bappenas.pdf
 
penjaringan kesehatan siswa baru untuk umum
penjaringan kesehatan siswa baru untuk umumpenjaringan kesehatan siswa baru untuk umum
penjaringan kesehatan siswa baru untuk umum
 
04 Gubernur Ende
04 Gubernur Ende04 Gubernur Ende
04 Gubernur Ende
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI  SULAWESI  BARATHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI  SULAWESI  BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI BARAT
 
91-212-1-PB.pdf
91-212-1-PB.pdf91-212-1-PB.pdf
91-212-1-PB.pdf
 

Mais de EKPD

Mais de EKPD (20)

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi PapuaLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi MalukuLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi LampungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TengahLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jambi
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi JambiLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jambi
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jambi
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Gorontalo
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi GorontaloLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Gorontalo
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Gorontalo
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. Yogyakarta
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. YogyakartaLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. Yogyakarta
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. Yogyakarta
 

Último

Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
ssuser35630b
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
IvvatulAini
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
novibernadina
 

Último (20)

Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfModul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 

HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA UTARA

  • 1. SEMINAR NASIONAL HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA UTARA EKPD Sumatera Utara PELAKSANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
  • 2. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Daerah 1. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah Sumatera Utara relatif masih rendah sehingga: - Tingkat kesejahteraan masyarakat secara rata-rata juga rendah - Pengangguran, anak putus sekolah, derajad kese- hatan, kriminalisme relatif tinggi 2. Kualitas Sumberdaya Manusia masih rendah dan sangat berfluktuasi antar wilayah. Sejumlah wilayah memiliki ang- ka IPM yang dalam kategori sangat rendah yang berakibat rendahnya produktivitas tenaga kerja rata-rata 3. Kualitas infrastruktur ekonomi termasuk pasokan tenaga listrik masih rendah sehingga berdampak negatif terhadap kegiatan produksi
  • 3. 4. Komoditi andalan ekspor daerah sebagian besar masih dalam bentuk bahan baku yang tidak memiliki nilai tam- bah yang tinggi 5. Kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan masih rendah yang ditandai dari pin- cangnya penggalian potensi sumberdaya alam dan melu- asnya kerusakan lingkungan 6. Kesenjangan pembangunan antara wilayah Pantai Timur dan Pantai Barat dan antara kota dan pedesaan masih besar 7. Jumlah Peraturan Daerah yang bermasalah (tidak mencer- minkan rasa keadilan bagi masyarakat) masih cukup tinggi 8. Kualitas pelayanan umum baik disektor ekonomi maupun sosial masih rendah
  • 4. PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI URAIAN CAPAIAN 1. Pelayanan Publik 2004 2005 2006 2007 2008 2222 . Persentase kasus korupsi ditangani 77.77 68.60 43.16 37.61 31.08 terhadap jumlah dilaporkan . Persentasi aparat berijazah minimal S1 29.90 31.00 31.93 30.60 30.99 . 2. Demokrasi . Gender Development Index 61.70 62.96 63.50 64.00 64.40 . Gender Empowerment Measurement 49.49 51.21 54.80 56.50 58.00 . Tingkat partisipasi politik masyarakat 70.00 63,96 dalam Pemilihan Legislatif . Tingkat partisipasi politik masyarakat 75,98 73,00 dalam Pemilihan Presiden
  • 5.
  • 6. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemlihan Legislatif Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemlihan Presiden
  • 7. Penanganan Kasus Korupsi dan Kriminalisme Menurunnya persentase jumlah korupsi yang dilaporkan terha- dap jumlah kasus yang diputus dipengadilan adalah diakibatkan oleh: - Jumlah kasus korupsi dan kriminal lainnya yang dilapor- kan semakin meningkat sedangkan jumlah tenaga pe- negak hukum relatif stabil. Kasus korupsi tahun 2005 adalah 71 dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 194 - Tingkat kejelian dan kehati-hatian aparat penegak hu- kum dalam penanganan perkara semakin meningkat sehubungan dengan meningkatnya sikap kritis masya- rakat
  • 8. Aparat berijazah S1 Persentasi jumlah aparat (PNS, dan penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan lain-lain) berijazah minimal S1 terus meningkat. Bahkan kecenderungan untuk memiliki ijazah S2 juga meningkat. Faktor utama yang mendorong para aparat untuk memperbaiki strata pendidikannya ialah: - Tumbuhnya perasaan ‘minder’ pada mereka yang masih aktif tetapi berijazah dibawah S1 - Semakin ketatnya persaingan antar para aparat untuk mendapatkan promosi jabatan yang selalu memper- timbangkan strata pendidikan kandidat
  • 9. Gender Development Index Meskipun kualitas hidup perempuan di Sumatera Utara relatif masih rendah dibandingkan dengan tingkat nasional, sejak 2004-2008 telah terjadi peningkatan secara berkelanjutan. Peningkatan ini terutama disebabkan: - Meningkatnya peran para activists perempuan yang berasal dari berbagai LSM untuk memperbaiki kuali- tas hidup perempuan. Hal ini terlihat seringnya para ibu yang menghadiri ceramah kesehatan, perbaikan ekonomi keluarga dan lain-lain - Meningkatnya jumlah para remaja perempuan yang masuk ke Perguruan Tinggi
  • 10. Gender Empowerment Index Dibandingkan dengan GDI, GWI mengalami peningkatan yang lebih tinggi walaupun masih tetap berada dibawah GWI seca- ra nasional. Tingginya peningkatan DWI (keterlibatan perem- puan dalam sektor ekonomi, politik dan pengambilan keputus- an) terutama disebabkan: - Semakin tingginya jumlah perempuan yang berhasil studi di Perguruan Tinggi sehingga rasa percaya diri tumbuh dengan baik - Pandangan masyarakat khususnya para laki-laki bahwa perempuan makhluk lemah (rendah kemam- puan) juga telah berubah seiring dengan semakin meningkatnya kaum perempuan menunjukkan prestasi - Regulasi dalam sistem perpolitikan nasional yang semakin peduli dengan kontribusi perempuan
  • 11. Partisipasi Politik Masyarakat Partisipasi politik masyarakat baik dalam pesta demokrasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden terus mengalami kemunduran sejak tahun 2004. Beberapa faktor yang menye- babkan terjadinya penurunan ialah: - Rendahnya kualitas pelayanan publik dalam banyak sektor yang menuntun masyarakat semakin kurang yakin akan keseriusan pemerintah dalam melayani masyarakat - Kuatnya dan gencarnya suara-suara sumbang seba- gian kelompok masyarakat yang tidak puas dengan suasana perpolitikan di Indonesia pada umumnya, di daerah Sumatera Utara pada khususnya misalnya tentang isu politik uang, kualitas caleg dan lain-lain
  • 12. KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA URAIAN CAPAIAN 1. Pendidikan 2004 2005 2006 2007 2008 . Angka Pasrtisipasi Murni SD/MI 93.53 94.05 94.45 94.35 94.81 . AngkaPutus Sekolah SD 3.76 3.33 1.80 1.27 1.23 . Angka Putus Sekolah SMP 3.04 2.94 3.23 4.85 7.41 . Angka Putus Sekolah SMA 4.76 3.87 3.52 1.79 2.98 . Persentase guru SMP layak mengajar 74.16 74.5 72.46 84.94 86.28 . Persentase guru SMA layak mengajar 61.65 65.32 77.75 78.29 79.46 2. Kesehatan . Umur harapan hidup 68.20 70.50 70.86 71.17 71.84 . Angka kematian bayi 3.70 29.60 28.20 26.90 23.52 . Angka kematian ibu 322 320 315 305 302 3. Keluarga Berencana . Persentase penduduk ber KB 85.90 88.83 . Laju pertumbuhan penduduk 1.57 1.57 1.37 1.37 1.58
  • 13. IPM Sumatera Utara dan Indonesia Angka Partisipasi Murni Untuk Tingkat SD/MI Rata-Rata Nilai Akhir SMP/MTs Rata-Rata Nilai Akhir SMA/SMK/MA
  • 14. Angka Putus Sekolah SD/MI Angka Putus Sekolah SMP/MTs Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA Angka Melek Huruf di Sumatera Utara
  • 15. Jumlah Guru yang Layak Mengajar SMP/MTs Jumlah Guru yang Layak Mengajar SMA/SMK/MA Perkembangan Umur Harapan Hidup Angka Kematian Bayi (AKB)
  • 16. Angka Kematian Ibu (AKI) Laju Pertumbuhan Penduduk
  • 17. Angka Patisipasi Murni Tingkat SD/MI APM untuk tingkat SD/MI meningkat terus setiap tahun walaupun relatif kecil yaitu 94.81 % pada tahun 2004 menjadi 94.81 % pada tahun 2008. Faktor-faktor yang mendorong peningkatan APM di Sumatera Utara ialah: - Kebijakan pemerintah pusat tentang wajib belajar 9 tahun terus dijadikan salah prioritas pembangunan pendidikan di Sumatera Utara - Dana BOS sangat terasa dan meyakinkan masyarakat kare- na pemanfaatannya relatif terkendali sesuai sasaran - Sistem informasi pendidikan khususnya yang terkait dengan wajib belajar 9 tahun telah terbangun dengan baik Nilai Akhir Rata-Rata SMP/MTs dan SMK/MA sejak tahun 2004 hingga 2008 terus meningkat sejalan dengan kuatnya tekanan kepada setiap daerah otonom kabupaten/ kota untuk melakukan perbaikan
  • 18. Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah pada tingkat SD/MI terus megalami pe- nurunan sedangkan pada tingkat SMP/MTs mengalami pening- katan tajam. Tingkat SD/MI terus menurun karena : - Kebijakan nasional tentang wajib belajar 9 tahun telah menjadi salah satu kebijakan nasional yang menjadi prioritas pembangunan di Sumatera Utara. - Pemanfaatan dana BOS relatif tecapai dengan baik (tepat sasaran) SMP/MTs meningkat tajam Berbeda halnya dengan tingkat SD/MI, APS pada tingkat SMP/MTs mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Informasi yang diper- oleh dari Dinas Pendidikan menyatakan bahwa masalah kesulitan ekonomi keluarga merupakan faktor penyebab utama
  • 19. Persentase Guru yang Layak Mengajar Pesentase guru yang layak mengajar baik pada tingkat SMP/ MTs maupun tingkat SMA/SMK/MA sejak tahun 2004 hingga 2008 terus meningkat terutama karena: - Tumbuhnya kesedaran para guru untuk memperbaiki kualitas diri masing-masing sehubungan dengan te- kanan masyarakat - Pengaruh dari UU Guru dan Dosen khususnya ten- tang sertifikasi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan para guru yang cukup signifikan
  • 20. Kesehatan . Umur Harapan Hidup Perbaikan pada Umur Harapan Hidup merupakan resultan dari berbagai faktor yang mengalami kemajuan seperti: - perbaikan sarana kesehatan, - peningkatan pendapatan - kualitas lingkungan hidup. Walaupun secara rata-rata tejadi peningkatan tetapi sangat bervariasi antar daerah kabupaten dan antar desa dan kota. Perbedaan dalam ketiga faktor diatas sangat jelas terlihat antar daerah kabupaten dan antara desa dan kota . Angka Kematian Ibu dan Bayi Angka Kematian Ibu dan Bayi menunjukkan penurunan yang cukup berarti sehubungan dengan perbaikan sarana kesehatan termasuk peningkatan jumlah tenaga kesehatan
  • 21. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI URAIAN CAPAIAN 1. Ekonomi Makro 2004 2005 2006 2007 2008 . Laju pertumbuhan ekonomi 5.74 5.48 6.20 6.30 6.50 . Pendapatan per kapita (Rp juta) 9.74 11.21 12.68 14.17 17.15 . Persentase ekspor terhadap PDRB 21.14 29.85 25.66 28.62 27.55 . Persentase output manufaktur terha- 26.36 25.47 25.68 25.04 26.45 dap PDRB . Persentase prod. UKM terhadap PDRB 11.50 17.50 17.10 15.42 14.50 . Inflasi 6.80 22.41 6.11 6.60 10.72 2. Investasi 68.20 70.50 70.86 71.17 71.84 . Pertumbuhan realisasi PMA -20.50 10.50 174.2 40.30 23.52 . Pertumbuhan PMDN 5.70 -50.20 124,4 180.6 3. Infrastruktur . Panjang jalan nasional yang baik 90.20 85.90 87.2 88.83 80.00 . Panjang jalan prov/kabupaten baik 65.39 65,20 52.55 59,92 59,92
  • 22. Laju Pertumbuhan Eonomi Persentase Ekspor Terhadap PDRB 7 7.5 35.00 35.00 6 6.5 30.00 30.00 5 5.5 25.00 25.00 4.5 P ersen 20.00 20.00 Persen 4 3.5 3 15.00 15.00 2.5 10.00 10.00 2 1.5 5.00 5.00 1 0.5 0.00 0.00 0 -0.5 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Tahun Tahun Sumatera Utara Nasional Trend Sumut Tren Nasional Sumatera Utara Nasional Trend Sumut Trend Nasional Laju Pertumbuhan Ekonomi Persentase Ekspor Terhadap PDRB Persentase Manufaktur Terhadap PDRB Kontribusi UMKM 29.00 29.00 60.00 60.00 28.00 28.00 50.00 50.00 27.00 27.00 40.00 40.00 Persen Persen 26.00 26.00 30.00 30.00 25.00 25.00 20.00 20.00 24.00 24.00 10.00 10.00 23.00 23.00 0.00 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Tahun Tahun Sumatera Uara Nasional Trend Sumut Trend Nasioanl Sumatera Utara Nasional Trend Sumut Trend Nasional Persentase Manufaktur Terhadap PDRB Kontribusi UMKM Terhadap PDRB
  • 23. Pendapatan Perkapita Inflasi 25.00 25.00 25.00 25.00 20.00 20.00 20.00 20.00 Persen Rupiah 15.00 15.00 15.00 15.00 10.00 10.00 10.00 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Tahun Tahun Sumatera Utara Nasional Trend Sumut Trend Nasional Sumatera Utara Nasional Trend Sumut Trend Nasional Pendapatan Perkapita Laju Inflasi di Sumatera Utara Pertumbuhan PMDN Pertumbuhan PMA 200.0 200.0 200.0 200.0 150.0 150.0 150.0 150.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Persen Persen 50.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2004 2005 2006 2007 2008 -50.0 2004 2005 2006 2007 2008 -50.0 -50.0 -50.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 Tahun Tahun Sumatera Utara Nasional Trend Sumut Trend Nasinal Sumatera Utara Nasional Trend Sumut Trend Nasional Pertumbuhan PMDN Pertumbuhan PMA
  • 24. Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara terus meningkat walaupun relatif kecil. Selain karena faktor konsumsi, pertum- buhan ekonomi juga dicapai karena investasi khususnya di- sektor perkebunan swasta dan rakyat. Hal ini juga menyebab- tingkat pengangguran menurun. Berdasarkan laporan Kantor BPS Sumatera Utara, pada setiap 1 % pertumbuhan ekonomi, akan terserap tenaga kerja sebanyak 15.000 orang. Peningkatan Ekspor dan Pendapatan per Kapita Tingkat pendapatan per kapita meningkat tajam karena meningkatnya ekspor khususnya produk industri dan hasil perkebuhan yaitu CPO dan coklat yang diproduksi oleh perkebuhan milik swasta dan rakyat. Produksi terbesar CPO adalah dari hasil perkebunan milik PTPN.
  • 25. Kontribusi Produk Manufakturing Terhadap PDRB Kontribusi produk manufakturing terhadap PDRB relatif stabil karena dalam 4 tahun teakhir pertumbuhan investasi di sektor industri manufakturing mengalami kemandekan. Faktor keter- batasan / kondisi infrastruktur khususnya energi, prasarana jalan kurang menarik bagi para calon investor. Kontribusi Produk UMKM Terhadap PDRB Meningkatnya produk UMKM terhadap PDRB telah sebenarnya telah berlangsung sejak krisis ekonomi melanda Indonesia dan hal ini sering disebut sebagai kehandalan UMKM terhadap usaha skala besar. Dua faktor pendorong utama ialah: - Peran Pemerintah Daerah yang terus menerus memotivasi UMKM untuk terus dibina melalui berbagai kebijakan/ pem- binaan - Masyarakat sendiri secara umum telah beranggapan bah- wa melakukan usaha UMKM merupakan solusi atas peme- cahan masalah lapangan kerja dan pendapatan keluarga
  • 26. KUALITA SUMBERDAYA ALAM URAIAN CAPAIAN 1. Kehutanan 2004 2005 2006 2007 2008 . Persentase luas lahan rehabilitasi 0.15 0.27 0.31 0.32 0.20 dalam hutan terhadap lahan kritis . Rehabilitasi lahan luar hutan 0.42 0.42 0.45 0.52 0.30 . Luas kawasan konservasi (000 ha) 500,5 481,8 481,8 499,4 510,0 2. Kelautan 26.36 25.47 25.68 25.04 26.45 . Jumlah tindak pidana perikanan 7 17 37 36 35 . Persentase karang dalam keadaan 40 6.11 6.60 10.72 baik . Luas kawasan konservasi laut (000 ha) - - - - 187,7 Catatan : Luas lahan hutan yang kritis di Sumatera Utara tahun 2009 ialah 30.19 % dan agak kritis dan potensial kritis 51.80 %. Dengan demikian luas lahan hutan yang tidak kritis hanya 18.01 %
  • 27. TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL URAIAN CAPAIAN 2004 2005 2006 2007 2008 . Perentase penduduk miskin 14.93 14.68 15.01 13.90 12.55 . Tingkat pengangguran terbuka 11.08 14.55 11.51 10.10 9.55 . Persentase pelayanan kesejahteraan 2.70 1.39 sosial bagi anak terlantar jalanan dll . Persentase pelayanan kesejahteraan 1.43 2.53 sosial bagi lanjut usia . Persentase pelayanan dan rehabilitasi 0.84 0.44 sosial bagi penyandang cacat, tuna sosial, korban narkoba dll
  • 28. Penduduk Miskin Tingkat Pengangguran Terbuka
  • 29. Persentase Penduduk Miskin Persentase Penduduk Miskin dari 14.93 % pada tahun 2004 menjadi 12.55 % pada tahun 2008 bagaimanapun tidak terle- pas dari kebijakan nasional dalam pemberian BLT secara rutin. Walaupun tingkat pendapatan perkapita di Sumatera Utara mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu 76.07 % dari tahun 2004-2008, menurunnya jumlah penduduk miskin yang hanya sebesar 2.38 % dalam periode yang sama, jelas menunjukkan terjadinya kesenjangan yang semakin melebar. Tingkat Pengangguran Terbuka juga mengalami penurunan sebesar 1.53 % adalah dampak dari pertumbuhan ekonomi yang mengalami kenaikan walaupun relatif rendah.
  • 30. KESIMPULAN 1.Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah dalam 5 sasaran utama pembangunan yaitu Pelayanan Publik dan Demo- krasi, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, Pembangunan Ekonomi, Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Tingkat Kesejahteraan Sosial Dalam periode 2004-2008, Pembangunan di Sumatera Utara memperlihatkan peningkatan yang secara berkelanjutan. 2. Trend pertumbuhan kinerja pembangunan di Sumatera Utara pada hampir semua sasaran memperlihatkan pola yang hampir sama dengan trend nasional walaupun sebagian berada diatas dan sebagian lagi dibawah trend nasional. 3. Sasaran-sasaran utama yang kinerjanya perlu lebih ditingkatkan dalam PJM-D berikutnya ialah pengendalian pertumbuhan penduduk, angka kematian ibu dan pengendalian lahan kritis. 4. Secara umum dapat dikatakan bahwa capaian pembangunan periode 2004-2009 di Sumatera Utara sangat relevan dengan capaian pembangunan nasional.