Presentasi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Lampung menjelaskan strategi dan arah kebijakan pengembangan pariwisata di Lampung yang mencakup peningkatan produk wisata budaya, sarana prasarana, SDM pariwisata, serta pemasaran untuk meningkatkan kunjungan wisatawan."
1. DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2017
Presentation by :
Drs. BUDIHARTO HN.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
PROVINSI LAMPUNG
Rabu, 3 Mei 2017
Hotel Sheraton, Bandar Lampung
3. DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan
Berbagai macam kegiatan yang didukung oleh
berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan
Masyarakat, Pengusaha, dan Pemerintah.
4. DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG Nomor 4
Tahun 2016
tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor
Penyelenggaraan Kepariwisataan
TUJUAN :
Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan
kepariwisataan, Pemerintah Daerah melakukan
koordinasi strategis lintas sektor pada tataran
kebijakan, program, dan kegiatan.
6. DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
Konsep Sadar Wisata
Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam
mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi
pengembangan kepariwisataan di suatu tempat.
Penciptaan kondisi yang mampu mendorong
tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata,
antara lain; keamanan, ketertiban, kebersihan,
kesejukan, keindahan, keramahan dan kenangan
Sapta Pesona
8. DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
Performansi Wisatawan Mancanegara (wisman) 2016
Kunjungan wisman mencapai 155.053 wisman atau
mencapai 10,28% dari target yang ditetapkan
Kedatangan wisman
Januari - Desember 2016
155,053 ribu Wisman
Target Tahun 2017
500 ribu wisman
Asumsi Jika Bandara Raden Inten II
menjadi Bandara Internasional
9. DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
Performansi Wisatawan Nusantara (wisnus) 2016
Perkiraan total pengeluaran dari perjalanan/pergerakan wisnus dari
Januari s.d. Desember 2016 sebesar Rp 3,94 Triliun.
Januari - Desember 2016
7.37juta perjalanan
Target Tahun 2017
8.8* juta perjalanan
Pergerakan Wisnus
* Estimasi Dispar Prov Lampung & BPS
11. DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
Strategi dan Arah Kebijakan Bidang
Pariwisata ( RPJMD )
1. Mengembangkan produk wisata yang unik, tradisional dan
mencerminkan jati diri masyarakat Lampung yang berakar pada
alam dan budaya dalam konteks destinasi wisata budaya;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata, kualitas sumber
daya pariwisata termasuk sumber daya manusia pemandu wisata,
kualitas pelayanan dan informasi pariwisata, kualitas objek dan
daya tarik wisata untuk peningkatan daya saing serta
pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Lampung serta
kenyamanan dan keamanan berwisata
12. DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
PRINSIP PEMBANGUNAN PARIWISATA
1. Prinsip pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan (berbasis
masyarakat, edukasi dan bewawasan lingkungan);
2. Orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan
kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
3. Dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
4. Dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas Daerah, dan
lintas pelaku; dan
5. Dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.
13. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH
DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
1. pengembangan organisasi Kepariwisataan;
2. pembangunan sumber daya manusia
Pariwisata;
3. Pengembangan industri pariwisata
14. DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
ORGANISASI KEPARIWISATAAN
1. Revitalisasi organisasi Kepariwisataan
( Kabupaten/Kota);
2. Optimalisasi koordinasi antar dinas dan dengan
Kabupaten/Kota;
3. Optimalisasi organisasi Kepariwisataan swasta dan
masyarakat di Daerah; dan
4. Optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara
Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
15. DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
SDM PARIWISATA
1. Optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber
daya manusia Pemerintah Daerah;
2. Akselerasi pembentukan pendidikan tinggi jurusan
Kepariwisataan;
3. Standarisasi dan sertifikasi tenaga pariwisata; dan
4. Optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber daya
manusia Pariwisata.
16. DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
PARIWISATA DAERAH
1. Peningkatan kualitas SDM industri pariwisata
2. peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha
Pariwisata;
3. peningkatan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk
pengembangan usaha Pariwisata;
4. penguatan struktur usaha Pariwisata; dan
5. penguatan kemitraan usaha Pariwisata dan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah dalam mendukung usaha Kepariwisataan dan
perkembangan ekonomi kreatif.
17. DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PEMASARAN
PARIWISATA DAERAH
1. Pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
2. Pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen
minat khsusus dalam mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata;
3. Pemantapan segmen pasar Wisatawan massal,dengan fokus pengembangan
segmen keluarga dan komunitas/tradisi budaya/olahraga dan pengembangan
segmen pasar;
4. Pengembangan citra Kepariwisataan Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang
aman, nyaman dan berdaya saing;
5. Peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan
mempromosikan Wisata;
6. Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis,
berkesinambungan dan berkelanjutan;
7. Pendukungan kebijakan promosi penggerak Wisatawan; dan
8. Peningkatan peran Badan Promosi Pariwisata Daerah.
18. DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
16 SUBSEKTOR PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF
1. Aplikasi dan Pengembang Permainan
2. Arsitektur
3. Desain Interior
4. Desain Komunikasi Visual
5. Desain Produk
6. Fashion
7. Film, Animasi, dan Video
8. Fotografi
9. Kriya
10.Kuliner
11.Musik
12.Penerbitan
13.Periklanan
14.Seni Pertunjukan
15.Seni Rupa
16.Televisi dan Radio
19. DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
FOKUS PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
1. Riset, Edukasi, dan Pengembangan;
2. Akses Permodalan;
3. infrastruktur;
4. Pemasaran;
5. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi;
6. Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah.