Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Semelhante a Kebijakan Pelatihan - jabfung Adminkes - November Riau.pptx
Semelhante a Kebijakan Pelatihan - jabfung Adminkes - November Riau.pptx (20)
Último
Último (20)
Kebijakan Pelatihan - jabfung Adminkes - November Riau.pptx
- 1. KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR (PELATIHAN SDM KESEHATAN)
- 2. SISTEMATIKA DASAR KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDMK : 1. REGULASI / DASAR HUKUM 2. ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN ASN 3. TANTANGAN GLOBAL SDMK KEBIJAKAN PELATIHAN PELATIHAN JABFUNG ADMINKES
- 3. UU NO.36 TAHUN 2009 Tentang Kesehatan UU NO. 5 TAHUN 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) UU NO.36 TAHUN 2014 Tentang Tenaga Kesehatan PP NO.67 TAHUN 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan PP NO.17 TAHUN 2020 Tentang Perubahan Atas PP NO. 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS KEPMENPAN NO: 42/KEP/M.PAN/12/2000 Tentang Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Dan Angka Kreditnya 1. Regulasi/ Dasar Hukum
- 4. UU No 5 Thn 2014 ttg Aparatur Sipil Negara Setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi Dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran Dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang (PyB) dan digunakan sbg salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja kerja anggaran tahunan instansi masing-masing Pasal 70 UU ASN ayat (1) – (6) 4
- 5. KOMPETENSIASN diterapkan untuk menjadi role model KOMPETENSI MANAJERIAL Diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan structural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL Diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. KOMPETENSI TEKNIS Diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis; INTEGRITAS KOMUNIKASI ORIENTASI PADA HASIL MENGELOLA PERUBAHAN PEREKAT BANGSA 11
- 6. Kebijakan Pelatihan UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 30 Pengembangan Nakes bertujuan untuk meningkatkan mutu dan karier Nakes Pengembangan Nakes dilakukan melaui Pendidikan dan Pelatihan serta kesinambungan dlm menjalankan praktik Dalam rangka pengembangan Nakes, Kepala Daerah dan Pimpinan Fasyankes bertanggung jawab atas pemberian kesempatan yang sama kepada Nakes Pasal 31 Pelatihan Nakes dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat Pelatihan harus memenuhi program pelatihan dan tenaga pelatih yang sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Kompetensi serta diselenggarakan oleh Institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi
- 8. PENTAHAPAN PEMBANGUNAN RPJPN 2005 – 2025 (UU 17/ 2007 ttg Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional th 2005 – 2025) RPJMN 3 (2015 - 2019 RPJMN 4 (2020 – 2025) Mewujdkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan disegala bidang dgn struktur perekonomian yg kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif Memantapkan pembangunan secara menye- luruh dgn menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yg berkualitas, serta kemam- puan IPTEK RPJMN 2 (2010 - 2014 Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian RPJMN 1 (2005 - 2009 Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman, damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik
- 9. ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN Arah pembangunan upaya kesehatan dan kuratif bergerak kearah promotif, preventif sesuai kondisi dan kebutuhan KURATIF - REHABILITATIF UPAYA PROMOTIF - PREVENTIF Bangkes diarahkan untuk meningkat- kan akses dan mutu yankes Akses masyarakat thdp yankes yg berkualitas telah lebih berkembang dan meningkat Akses masyarakat thdp yankes yg berkualitas telah mulai mantap Kesmas thdp yankes yg berkualitas telah menjangkau & merata di seluruh wilyah Indonesia VISI: Masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan RPJMN I (2005-2009) RPJMN II (2010-2014 RPJMN III (2015-2019) RPJMN IV (2020-2025)
- 10. SMART ASN Memiliki /Kuasai : Nasionalisme Integritas Wawasan Global Hospitality Networking Teknologi Informasi Bahasa Asing Entrepreneurship
- 11. 2013 2019 2025 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MANAJEMEN SDM PENGEMBANGAN POTENSI HUMAN CAPITAL GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KUALITAS ASN BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI TARGET CAPAIAN S-1 S-2 S-3 50 % 15 % 2.5 % 42 % 11 % 1.1 % 60 % 20 % 5 % DIKLAT MAGANG <5% <1% 5-25% 10% 26-50% 25%
- 12. 3. TANTANGAN GLOBAL SDM KESEHATAN DISRUPTION ERA Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous DIGITAL TRANSFORMATION Entreprise Architecture INDUSTRY 4.0 Artificial intelligence, Internet of things Advance Robotics Big Data - Digital life MILLENIALS Confidence, connectivity, creativity Social Media E-Commerce Competitive - Adaptive Human Capital Digital Leadership Source : PriME What We Need?
- 13. STRATEGI PENGEMBANGAN SDM KESEHATAN Penguatan regulasi Peningkatan Perencanaan SDMK Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan SDMK Peningkatan Pendayagunaan SDMK Pembinaan & pengawasan mutu SDMK Penguatan sumber daya STRATEGI Setiap penduduk memperoleh akses terhadap tenaga kesehatan yang berkualitas
- 14. TUGAS BPPSDMK Mengawal jenis Mengawal jumlah Mengawal mutu Mengawal penyebaran TENAGA KESEHATAN berbagai regulasi, pembagian urusan kewenangan, peningkatan peran pemda dan dukungan kelembagaan lainnya Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang bermutu
- 15. Kebijakan Pelatihan Pendidikan Pelatihan Klasikal Non Klasikal PENGEMBANGAN KOMPETENSI • Pelatihan tatap muka di kelas • Kursus • Seminar • Penataran • Pelatihan jarak jauh • E-learning • Bimbingan di tempat kerja • Magang • Pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta, dikoordinasikan oleh LAN dan BKN PP No.17 Th 2020 Pasal 212
- 16. Kebijakan Pelatihan PELATIHAN Pelatihan merupakan proses pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, profesionalisme dan menunjang pengembangan karir dengan meminimalisir “gap kompetensi” SDM dalam melaksanakan tugas & fungsinya.
- 17. Kebijakan Pelatihan KEBIJAKAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN Pelatihan memiliki alokasi waktu minimal 30 JP @ 45 menit Peserta pelatihan adalah PNS yang akan atau telah menduduki jabatan dan/atau membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugas Kurikulum pelatihan mengacu kepada standar kompetensi jabatan atau hasil Analisis Kebutuhan Pelatihan di Organisasi Metode pelatihan disusun sesuai dengan tujuan dan program pelatihan bagi orang dewasa Pelatihan dapat diselenggarakan secara klasikal dan/atau non klasikal Pelatihan dilaksanakan oleh lembaga/institusi pelatihan yang terakreditasi
- 18. Kebijakan Pelatihan KEBIJAKAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN Sarana dan prasarana pelatihan ditetapkan sesuai dengan jenis pelatihan dan jumlah peserta pelatihan Manajemen pelatihan diselenggarakan melalui proses TNA, penetapan tujuan pelatihan, merancang program pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, evaluasi pelatihan dan pengendalian mutu Dalam menjaga mutu pelatihan, Kementerian Kesehatan menetapkan akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi pelatihan Pelatihan diselenggarakan setelah terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan cq Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Sertifikat diberikan utk penyelenggaraan pelatihan yang telah terakreditasi serta memenuhi ketentuan yang tercantum dalam kurikulum
- 19. PP No. 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 206 Peraturan LAN No.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bangkom PNS melalui e-Learning Juklak Pelatihan SDM Kesehatan Masa Pandemi KEBIJAKAN PELATIHAN MASA PANDEMI
- 20. Kebijakan-Kebijakan Pelatihan Bidang Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 KEPPRES SK KA BADAN PPSDMK INPRES Nomor: HK.02.02/IV/1081/2020 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PELATIHAN BIDANG KESEHATAN PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
- 21. • PerLAN Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi PNS melalui e- learning • PerLAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi PNS • SK Ka. Badan PPSDMK Nomor: HK.02.02/IV/1081/2020 tentang petunjuk pelaksanaan pelatihan bidang kesehatan pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19 Pelaksanaan PELATIHAN pada masa Covid-19 • Kebijakan Pelatihan dimasa pendemi Covid 19 Blended Klasikal (masa covid-19) Distance learning full online • Manajemen Pelatihan • Skenario pembelajaran • Metoda dan Media pembelajaran • Sistem evaluasi • Penyiapan SDM penyelenggara Pelatihan • Penyiapan fasilitator • Penyiapan sarpras Dituangkan dalam suatu panduan penyelenggaraan untuk setiap program pelatihan. Standar mutu Kontrol mutu Penjaminan mutu Ruang LINGKUP
- 22. Kebijakan Pelatihan PELAKSANAAN PELATIHAN MASA PANDEMI Praktik lapangan dilaksanakan secara praktik mandiri Disarankan full daring Apabila dilaksanakan blended, - ada ijin dari Ketua Satgas setempat / pernyataan Kepala Institusi untuk menerapkan protokol kesehatan - Kapasitas kelas maksimal 50% atau jarak antar kursi peserta minimal 1 m - Konsumsi box - Kapasitas kamar maksimal 50% Laksanakan sesuai Juklak Pelatihan Masa Pandemi
- 24. 1 Administrator Kesehatan 2.828 2 Apoteker 5.567 3 Asisten Apoteker 12.449 4 Asisten PenataAnestesi 179 5 Bidan 108.185 6 Dokter 29.715 7 Dokter Gigi 7.741 8 Dokter Pendidik Klinis 1.939 9 Entomolog Kesehatan 194 10 Epidemiolog Kesehatan 2.153 11 Fisikawan Medis 119 12 Fisioterapis 2.601 13 Nutrisionis 11.925 14 Okupasi Terapis 179 15 Ortotis Prostetis 41 16 Pembimbing Kesehatan Kerja 337 17 PenataAnestesi 194 18 Penyuluh Kesehatan Masyarakat 5.692 19 Perawat 150.595 20 Perawat Gigi/ Terais Gigi dan Mulut 9.888 21 Perekam Medis 3.480 22 Pranata Laboratorium Kesehatan 13.389 23 Psikolog Klinis 223 24 Radiografer 3.210 25 Refraksionis Optisien 439 26 Sanitarian 10.759 27 Teknisi Elektromedis 1.386 28 Teknisi Gigi 159 29 Teknisi Transfusi Darah 138 30 Terapis Wicara 128 TOTAL : 385.784
- 25. Unit Pembina Jabfung Kesehatan No Unit Pembina No Jabatan Fungsional 1 Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Sekretariat Jenderal 1 Administrator Kesehatan 2 Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan 2 3 Apoteker Asisten Apoteker 3 Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ditjen Yankes 4 Dokter 5 Dokter Gigi 6 Dokter Pendidik Klinis 7 Fisioterapis 8 Okupasi Terapis 9 Ortotis Prostetis 10 Perawat 11 Perawat Gigi/ TGM 12 Perekam Medis 13 Teknisi Gigi 14 Refraksionis Optisien 15 Terapis Wicara 4 Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Ditjen Yankes 16 Bidan 17 Teknisi Transfusi Darah 5 Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Ditjen Yankes 18 Fisikawan Medis 19 Pranata Labkes 20 Radiografer
- 26. Unit Pembina Jabfung Kesehatan NO UNIT PEMBINA NO JABATAN FUNGSIONAL 6 Direktorat Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tular Vektor & Zoonotik, Ditjen P2P 22 Entomolog Kesehatan 7 Direktorat Pencegahan & Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa & NAPZA, Ditjen P2P 23 Psikolog Klinis 8 Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen P2P 24 Epidemiolog Kesehatan 9 Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesmas 25 Sanitarian 10 Direktorat Gizi Masyarakat, Ditjen Kesmas 26 Nutrisionis 11 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Ditjen Kesmas 27 Pembimbing Kesehatan Kerja 12 Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ditjen Kesmas 28 Penyuluh Kesehatan Masyarakat
- 27. KEWAJIBAN PEJABAT FUNGSIONAL Melaksanakan tugas pokok Mencatat dan menginventarisir Mengumpulkan bukti fisik hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan/pekerjaan sehari-hari sebagai dasar untuk pengumpulan angka kredit MENGIKUTI KETENTUAN LAINNYA Tugas lain yang diperintahkan oleh atasan KEWAJIBAN JABFUNG KEWAJIBAN JABFUNG
- 28. INSTANSI PEMBINA JABFUNG DI LINGKUNGAN KEMENKES RI (PMK No.60 THN 2016) Kemenkes Puskat Mutu Unit pembina Unit kepegawaian UNIT PELATIHAN 1. Menyusun naskah akademik dan matriks butir kegiatan; 2. Mensosialisasikan jabfungkes; 3. Melakukan pembinaan; 4. memfasilitasiukom; 5. Memutakhirkan data jabfungkes; 6. Memonev JabatanFungsional yang menjadi binaannya; 1. Menyusun & melaksanakan kebijakan teknis jabfungkes 2. Memonev pengembangan jabfungkes; 3. Mengoordinasikanhasil binwasJFK 1. Merencanakan kebutuhan pelatihan dan pengembangan program pelatihan Jabfungkes; 2. Menyusun kurikulum dan modul pelatihan jabfungkes 3. Mengevaluasi pasca pelatihan jabfungkes 1. Usul formasiCASN; 2. Usul & Tetapkan ASN dalam Jabfungke 3. Susun usul mutasi Jabfung kes; 4. Susun usulan jenis dan jumlah kebutuhan jabfungkes 5. Sharingdata
- 29. JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN KepMen PAN Nomor : 42/Kep/M.Pan/12/2000 Tentang Jabatan Fungsional Adminkes dan Angka Kreditnya
- 30. Administrator Kesehatan berperan sebagai PELAKSANA TEKNIS FUNGSIONAL DI BIDANG ADMINISTRASI PELAYANAN, PERIJINAN, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI PEAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN di lingkungan Kementerian Kesehatan dan atau instansi di luar Kementerian Kesehatan PERAN
- 31. PELATIHAN JABFUNG ADMINKES Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan pembangunan program- program kesehatan TUGAS POKOK
- 32. Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat fungsional Administrator Kesehatan. TUJUAN : PELATIHAN JABFUNG ADMINKES (87 jpl)
- 33. 1. Melaksanakan persiapan pelayanan administrasi kesehatan; 2. Menyusun kebijakan program kesehatan; 3. Mengorganisasikan pelaksanaan kebijakan program-program kesehatan; 4. Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan program-program kesehatan; 5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan program- program kesehatan; 6. Melaksanakan perijinan institusi dan sertifikasi produkproduk yang terkait dengan bidang kesehatan; KOMPETENSI yang dimiliki setelah mengikuti pelatihan, mampu:
- 34. 7. Melaksanakan akreditasi institusi dan program-program kesehatan; 8. Melaksanakan sertifikasi tenaga kesehatan dan perijinan pemberi jasa di bidang kesehatan; 9. Menyusun laporan; 10. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan; 11. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang kesehatan; 12. Menghitung angka kredit dan mengajukan DUPAK KOMPETENSI yang dimiliki setelah mengikuti pelatihan, mampu:
- 35. STRUKTUR KURIKULUM No MATA PELATIHAN WAKTU T P PL JML A MATA PELATIHAN DASAR 1. Kebijakan diklat aparatur 2 0 0 2 2. Dasar-dasar administrasi kesehatan 2 0 0 2 3. Jabatan fungsional administrasi kesehatan 2 0 0 2 B MATA PELAJARAN INTI 1. Persiapan pelayanan adminstrasi kesehatan 2 3 0 5 2. Penyusunan kebijakan program kesehatan 2 0 0 2 3. Pengorganisasian pelaksanaan kebijakan program-program kesehatan 2 0 0 2 4. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan 2 0 0 2 5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan 2 0 0 2 6. Perijinan institusi dan sertifikasi produk-produk yang terkait dengan bidang kesehatan 3 4 4 11 7. Akreditasi institusi dan program-program kesehatan 2 3 4 9 8. Sertifikasi tenaga kesehatan dan perijinan pemberi jasa di bidang 2 3 4 9 9. Penyusunan laporan 2 3 0 5 10. Karya tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan 2 6 0 8 11. Pembuatan buku pedoman/ juklak/petunjuk teknis dibidang kesehatan 2 2 0 4 12. Penghitungan angka kredit dan pengajuan DUPAK 5 12 0 17 C MATERI PELATIHAN PENUNJANG 1. Membangun Komitmen Belajar 0 3 0 3 2. Rencana Tindak Lanjut 0 2 0 2 Total 34 41 12 87
- 36. Kriteria: a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana/Diploma IV di bidang adminkes atau Sarjana/Diploma IV kesehatan; b. Pangkat serendah-rendahnya gol.ruang III/a; c. Memiliki pengalaman dalam kegiatan adminkes minimal 2 (dua) tahun; d. Usia setinggi-tingginya 8 (delapan) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya. e. Telah mengikuti diklat prajabatan dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat PESERTA PELATIHAN Jumlah peserta dalam 1 kelas maksimal 30 orang
- 37. 1. Telah mengikuti pelatihan calon widyaiswara atau AKTA/Pekerti atau Training of Trainer (TOT) atau pelatihan bagi Tenaga Pelatih Kesehatan (TPK) 2. Pendidikan S1 atau minimal setara dengan kriteria peserta dengan tambahan keahlian di bidang materi yang diajarkan. 3. Memahami kurikulum pelatihan jabatan fungsional Administrator Kesehatan Ahli yang telah distandarisasi. 4. Menguasai materi yang disampaikan sesuai dengan Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan yang ditetapkan dalam kurikulum pelatihan. PELATIH/FASILITATOR
- 38. 1. Institusi atau lembaga pelatihan yang TERAKREDITASI 2. Mempunyai pengendali pelatihan atau seseorang yang ditunjuk sebagai pengendali proses pembelajaran yang menguasai materi pelatihan dan memiliki sertifikat pelatihan pengendali pelatihan 3. Mempunyai minimal 1 orang tenaga SDM yang pernah mengikuti Training Officer Course (TOC). PENYELENGGARA
- 39. peserta telah menyelesaikan proses pembelajaran selama 87 Jpl kehadiran minimal 95 % dari keseluruhan jumlah jam pembelajaran Diberikan sertifikat dari Kemenkes dengan angka kredit 2 (dua). SURAT KETERANGAN Peserta yang mengikuti proses pembelajaran < 95 % dari jumlah jam pelajaran akan mendapatkan Surat Keterangan telah mengikuti Pelatihan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Penyelenggara. SERTIFIKAT
Notas do Editor
- Penjelasan mengenai roadmap menuju birokrasi kelas dunia dengan tantangan harus sudah terlaksananya penerapan merit sistem di instansi pemerintah
- ----- Meeting Notes (8/22/13 14:05) ----- 1. Rule base: activity base 2. Performance: Output base, outcome base 3. Dynamic: Sensitif dengan perubahan lingkungan, memiliki pemikiran 10th capability, thinking ahead, thinking cross, thinking again