1. PENGELOLAAN
EKOSISTEM MANGROVE dan GAMBUT
dalam KAWASAN KONSERVASI
di INDONESIA
Oleh:
EDY SUTRISNO

2. MAKSUD DAN TUJUAN
• Maksud Pedoman Pengelolaan Ekosistem adalah
sebagai pedoman bagi institusi pengelola KPA dan KSA
dan para pihak terkait dalam pelaksanaan pengelolaan
ekosistem gambut dan ekosistem mangrove.
• Tujuan Pedoman Pengelolaan Ekosistem adalah
memberikan arahan dan acuan kerja bagi institusi
pengelola kawasan konservasi dan para pihak terkait
sehingga upaya perlindungan, pengawetan dan
pemafaatan ekosistem mangrove dan gambut di dalam
kawasan konservasi dapat dilakukan dengan efektif dan
optimal sesuai dengan fungsi masing-masing kawasan.

3. RUANG LINGKUP
• Ruang Lingkup pedoman ini adalah
pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove
di dalam kawasan konservasi yang terdiri dari
perencanaan, perlindungan, pengawetan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat
serta monitoring dan evaluasi.

4. Keberadaan ekosistem gambut
dan/atau mangrove di kawasan
konservasi
Perencanaan Perlindungan Pengawetan Pemanfaatan Pemberdayaan dan
Peran Serta
Masyarakat
Monitoring
dan Evaluasi
Tujuan Pengelolaan Kawasan Konservasi
KERANGKA ALUR FIKIR PEDOMAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT DAN MANGROVE DI DALAM KAWASAN KONSERVASI

5. LUARAN
Luaran dari Pedoman ini adalah panduan bagi
pengelola kawasan konservasi di Indonesia
untuk mengelola ekosistem gambut dan
ekosistem mangrove yang ada di dalam
kawasan untuk mencapai tujuan pelaksanaan
pengelolaan ekosistem secara efektif dan
berdaya guna sesuai dengan peran dan fungsi
ekosistem tersebut di dalam kawasan
konservasi.

6. EKOSISTEM GAMBUT

7. PENGERTIAN & MORFOLOGI
Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 mendefinisikan
kawasan bergambut sebagai kawasan yang unsur
pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa
bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama.
Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2010)
menyebutkan bahwa pembentukan gambut bermula
dari genangan didaerah rawa belakang (back
swamp), danau dangkal atau daerah cekungan yang
secara berangsur-angsur ditumbuhi oleh tanaman air
dan vegetasi lahan basah.

8. Skema Melintang Kubah Gambut

9. SEBARAN & DISTRIBUSI
Dari berbagai laporan, luas lahan gambut di Indonesia
sangat bervariasi, yaitu antara 13,5-26,5 juta ha
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya
Lahan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian Kementerian Pertanian (2011) menyebutkan
bahwa total lahan gambut di pulau
Sumatera, Kalimantan dan Papua adalah 14.905.574
Hektar, dimana Sumatera memiliki lahan gambut
seluas 6.436.649 hektar, Kalimantan 4.778.004
hektar, dan Papua seluas 3.690.921 hektar

11. EKOSISTEM MANGROVE

12. PENGERTIAN & MORFOLOGI
Strategi Nasional Pengelolaan Lahan Basah (2004)
mendefinisikan hutan mangrove sebagai suatu tipe hutan
yang tumbuh di daerah pasang surut (terutama di pantai
yang terlindung, laguna, muara sungai) yang tergenang
pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang
komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam.
Kusmana et. al (2008) menyebutkan bahwa mangrove
umumnya membentuk zonasi mulai dari pinggir pantai
sampai pedalaman daratan. Zonasi yang terbentuk bisa
berupa zonasi yang sederhana (satu zonasi, zonasi
campuran) dan zonasi yang kompleks (beberapa
zonasi), tergantung pada kondisi lingkungan mangrove
yang bersangkutan.

13. Contoh Zonasi Mangrove

14. SEBARAN & DISTRIBUSI
Rusila noor et. al. (1999) menyebutkan bahwa
Giesen (1993) menyebutkan luas mangrove
Indonesia 2,5 juta hektar, Dit. Bina Program
INTAG (1996) menyebutkan 3.5 juta hektar dan
Spalding, dkk (1997) menyebutkan seluas 4,5
juta hektar.
Pusat survey sumberdaya alam laut,
BAKOSURTANAL (2009) menyebutkan luas
hutan mangrove Indonesia 3,244,018.459 (Ha)

15. Peta Penyebaran Mangrove di Indonesia(http://pssdal.bakosurtanal.go.id)

16. LANDASAN HUKUM

17. EKOSISTEM GAMBUT EKOSISTEM MANGROVE
UUD 1945
UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
UU No. 5 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati di Indonesia
UU No. 6 tahun 1994 tentang Ratifikasi terhadap Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim
UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan ruang
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 ttg Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
Peraturan Pemerintah No. 150/2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi biomassa
Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1991 tentang Rawa

18. EKOSISTEM GAMBUT EKOSISTEM MANGROVE
Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
Peraturan Presiden No. 73 tahun 2012 tentang Strategi Nasional
Pengelolaan Ekosistem Mangrove
KeputusanPresiden No. 48 tahun 1991 tentang Pengesahaan Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl
Habitat
Keputusan Presiden No. 80 tahun 1999 tentang Pedoman Umum
Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan
Gambut di Kalimantan Tengah
Instruksi Presiden No. 2 tahun 2007 tentang Percepatan
Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan
Gambut di Kalteng
Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan
Instruksi Presiden No. 10 tahun 2011 tentang Penundaan
Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam
Primer dan Lahan Gambut
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.70/Menhut-II/2009 tentang 8 (Delapan) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program
Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2005 tentang Standar sistem silvikultur pada hutan alam, tanah kering dan atau hutan
alam tanah basah/rawa
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka alam dan Kawasan Pelestarian
Alam

19. EKOSISTEM GAMBUT EKOSISTEM MANGROVE
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.41/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka
Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2008
tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan
Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) tahun 2011-2030
Keputusan Menteri Kehutanan No. 187/Menhut-II/2012 tentang Komite Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah
Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.6315/Menhut-VII/IPSDH/2012 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian
Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan
Lain (Revisi III)
Peraturan Dirjen PHKA No. SK.151/IV/Set-3/2007 tentang Pedoman Identifikasi dan Inventarisasi Ekosistem Esensial Lahan
Basah.
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang
tahun 2011-2030

20. PEDOMAN PENGELOLAAN EKOSISTEM
GAMBUT

21. PEDOMAN PENGELOLAAN EKOSISTEM
MANGROVE

22. KRITERIA DAN
INDIKATOR
PENGELOLAAN
EKOSISTEM
GAMBUT

23. KRITERIA DAN
INDIKATOR
PENGELOLAAN
EKOSISTEM
MANGROVE

24. TERIMAKASIH