Keputusan Bupati Rejang Lebong menetapkan Rencana Strategis Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Renstra AMPL) Kabupaten Rejang Lebong tahun 2012-2015 sebagai pedoman program dan kegiatan terkait air minum dan lingkungan. Renstra AMPL ini menjadi acuan bagi SKPD dalam menjalankan tugasnya, dan Kepala SKPD harus menjabarkannya lebih lanjut sesuai fungsi masing-masing.

1. BUPATI REJANG LEBONG
KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 398 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA STRATEGIS AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2012-2015
BUPATI REJANG LEBONG
Menimbang : a. bahwa Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Berbasis Masyarakat yang telah disepakati bersama oleh Bappenas,
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Departemen
Kesehatan, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan
perlu ditindaklanjuti pelaksanaannya di Tingkat Kabupaten;
b. bahwa cakupan air bersih dan masalah kesehatan lingkungan di
Kabupaten Rejang Lebong masih merupakan masalah mendasar dan
memerlukan penanganan secara konseptual melalui pelaksanaan
Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan, serta untuk memenuhi usulan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong melalui Nota Dinas
Nomor : 050/337/Bappeda/2011 Tanggal 4 Oktober 2011, Hal Rencana
Strategis Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (Renstra AMPL)
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2015, maka perlu ditetapkan
Rancangan akhir Renstra AMPL Kabupaten Rejang Lebong Tahun
2012-2015;
c. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang
Lebong.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4371);

2. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
(Lembaran Negara Nomor 69 Tahun 2008, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintah
di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34 ,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Nomor4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang
Lebong (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri :E”);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011
(Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30 Seri ”A”).
Memperhatikan : 1. Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan (AMPL) Tahun 2003;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

3. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun
Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 140 Seri ”A”).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA : Rencana Strategis Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Renstra
AMPL) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2015 sebagaimana
terlampir merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan,
disyahkan menjadi Renstra AMPL Tahun 2012 – 2015;
KEDUA ; Renstra AMPL sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini,
menjadi pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan
yang berhubungan dengan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
KETIGA : Kepala SKPD yang berkaitan dengan pelaksanaan program Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan segera menjabarkan Renstra AMPL di SKPD
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD;
KELIMA : Keputusan ini masing-masing disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku;
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 13 Oktober 2011
BUPATI REJANG LEBONG
SUHERMAN