Dokumen tersebut membahas landasan hukum dan peraturan terkait komisioning dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) instalasi ketenagalistrikan di Indonesia. Beberapa poin penting yang diatur antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 0045 Tahun 2005 mengenai pembangunan, pengujian, dan operasional instalasi ketenagalistrikan. Kontrak proyek juga harus
1. - Simple - Inspiring - Performing - Phenomenal -
LANDASAN HUKUM
KOMISIONING DAN SLO
2. - Simple - Inspiring - Performing - Phenomenal -
1.1 UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2009
TENTANG KETENAGALISTRIKAN, Pasal 44
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, Paragraf 4 :
Instalasi Tenaga Listrik, Pasal 45 dan Pasal 46
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, Paragraf 5 :
Tenaga Teknik , Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49
3. - Simple - Inspiring - Performing - Phenomenal -
1.2 PERATURAN MENTERI
PERATURAN MENTERI ESDM NO 0045 / 2005 tentang Instalasi
Ketenagalistrikan, yang terkait dengan pelaksanaan komisioning dan SLO
adalah terkait:
- Pembangunan dan Pemasangan lnstalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik, Pasal 6
- Pemeriksaan dan pengujian lnstalasi Penyediaan Tenaga Listrik, Pasal 7,
Pasal 8, Pasal 9,dan Pasal 10
- Pengoperasian dan Pemeliharaan lnstalasi Penyediaan
Tenaga Listrik dan lnstalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik, Pasal 16
- Pengamanan lnstalasi Penyediaan
Tenaga Listrik dan lnstalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik, Pasal 17
- BAB Ill, PEMBlNAAN DAN PENGAWASAN, Pasal 18
- BAB IV, KETENTUAN LAIN, Pasal 20
4. - Simple - Inspiring - Performing - Phenomenal -
1.3 DOKUMEN KONTRAK
Kegiatan komisioning seharusnya tercantum dalam kontrak karena
kegiatan komisioning memerlukan waktu dan biaya. Disamping itu hasil
komisioning menentukan keberhasilan proyek. Bila hasil komisioning
menyatakan tidak laik operasi (TLO), maka proyek dapat dinyatakan
gagal.
Contoh : BOOK III D Section 4.8 Erection and Commissioning
Isinya a.l sbb: PT PLN (Persero) menugaskan PT PLN (Persero) Jasa Sertifikasi
untuk melaksanakan Inspeksi, Pengujian dan Sertifikat Laik Operasi (SLO)
lnstalasi Ketenagalistrikan di seluruh lingkungan PT PLN (Persero) dan Anak
Perusahaannya.
1.4 KEPUTUSAN DIREKSI NO. 004.K/DIR/2013