Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas kasus Edwansyah Gumayenda yang diduga menjadi korban penipuan identitas dan penganiayaan oleh kelompok pelaku kejahatan yang menggunakan identitas palsu untuk melakukan berbagai kejahatan seperti pencurian harta benda, penggelapan hak, dan penganiayaan fisik dan mental. Dokumen ini juga membahas upaya hukum yang dapat

1. Edwansyah Gumayenda Page 1
Parameter 31 Juli-31 Agustus 2014 :
Komparasi dari nilai sebesar Rp 15.305.000 (lima belas juta tiga ratus
lima ribu rupiah) per 9 Juni 2014 untuk satu buah gelar sarjana muda sektoral
pendidikan ekonomi (SE,.) yakni sistimokupasi yang berlaku di kota Pagaralam
adalah tidak layaknya ikliminvestasi hingga modus identitas palsu merampas
hak orang lain melalui aksi ‘mark-up’ dan hak pengampuan harta benda karena
mendaftar harta benda yang bukan merupakan hak milik, melanjutkan tesis
memiliki pengaruh sebagai permasalahan mahasiswa/i mendiagnosa dirinya
dalam keadaan terampu atau terculik. Penjelasan tersebut dikonvergensi oleh
Semester Pendek yang dilakukan mulai dari 30 Juni 2014 hingga 24 Juli 2014
dengan volume (8) kali pertemuan untuk deskripsi presentasi dan ujian di
ruangan aula Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lembah Dempo Pagaralam(22-24 Juli
2014), berarti Rp 15.305.000 ditambah Rp 110.000 ( dari 11 kali pertemuan
dikali Rp 10.000). Kumulatif nilai komparatif tersebut per 2 Agustus 2014
menjadi Rp 15.415.000 (lima belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
Perlu diketahui kurikulum yang diikuti pada semester pendek tersebut meliputi
(3) mata kuliah yakni (a) Teori Pengambil Keputusan, (b) Teknik Proyeksi Bisnis,
dan (c) Manajemen Strategis.
Mengonfirmasi kondisi teraniaya atau terculiknya Gumayenda dengan
konvergensi resume kejahatan dari motif-motif parasitisme, pronosiasi hati,
transfigurasi, komutasi, dan substitusi, menjelaskan krisis kepercayaan, yakni
pertanyaan yang membiarkan kecenderungan mengorupsi dan memanipulasi
dengan mengamputasi secara absolut dan kemutlakan yang pasti akan disalah-
gunakan, dikarenakan ketentuan hukum mulai dari modus penangkapan dan
pembuktian kasus-kasus korban aniaya dari pelaku-pelaku berkasus
pengampuan (:perwalian orang tua palsu kepada anak korban dan sebaliknya
anak beridentitas palsu melakukan kejahatan hingga memperoleh hak
pengampuan/perwalian yang mengupayakan orang tua terusir dari identitas dan
harta benda bahkan terbunuh) dan penculikan dapat melakukan penyelidikan

2. Edwansyah Gumayenda Page 2
dan penuntutan sendiri yang mengatur naskah kerugian terhadap korban,
seperti : (1) Apakah Gumayenda tersebut asli, (2) Mengapa Gumayenda tidak
segera mengadukan kejadian yang menimpa orang tuanya bila perlakuan orang
tua palsu begitu menyiksanya, (3) Bagaimana Gumayenda menghidupi dan
mencukupi nafkahnya ketika orang tua palsu dan kelompok kejahatan Susiawan
mengolaborasi kejahatan Reza-reza palsu mengamputasi sistimokupasi dan
memaksakan kondisi terpasung sehingga Gumayenda tidak memiliki kapasitas
dan empati dari konsumerisme dan nilai tambah status sosialnya (:rasa ingin
mengetahui keberadaan orang tua (:masih hidup atau telah meninggal dunia)
dan kondisi penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Reza-reza palsu, orang
tua palsu, dan kelompok kejahatan Susiawan) , dan (4) Apakah penegasan
ekstorsi tidak menjerakan Gumayenda untuk melakukan pembuktian terhadap
orang tua palsu, Reza-reza palsu, dan pelaku-pelaku yang menghendaki
kolaborasi membekukan hak dan kasus keluarga Indra Rasiwan hingga infiltrasi
melakukan pengucilan yang memaksakan kondisi Gumayenda seperti kelinci
percobaan dengan modus percobaan pembunuhan.
Objektifitas yang terkumulasi hingga 2 Agustus 2014 adalah pernyataan
dari pelaku-pelaku kejahatan seperti Reza-reza palsu, Indra Rasiwan palsu,
Nirwana palsu, Andi Nova Zemla, Meri Arfan Masuning, Pandi Arfan Masuning,
Jimmy Arfan Masuning, Andry Suharindi alias Andoet, Surlina Parno,
Mayangsari, Sastra Mico, Susanti Angraini, Eli Kusmala, Yanto, Jemakir, Meki
Burlian Sohar, Budi Sukardi, Bujang San, Pajeroni Zawawi, Atik Jemakir, Jemakir,
Elta Eli Kusmala, Juli-Ana, Nugroho Siswanto, Klicuk, Lam Sohar, Asbon, dan
kolaborasi Rasiwan-Sjamsuri-Sohar yakni kelompok kejahatan Susiawan
mendefinisikan mereka menyepakati untuk mengorbankan Indra Rasiwan dan
anak istri sebagai objek-objek pelecehan hingga mengindoktrinasi diskredit
terhadap Indra Rasiwan dan Nirwana Indra Rasiwan demi menjelaskan keluarga
Rasiwan-Sjamsuri adalah sampel buruk karena melakukan modus trafficking
yakni menelantarkan kehidupan manusia (:keluarga dan kaum kerabat) dengan

3. Edwansyah Gumayenda Page 3
perbudakan dan penculikan yang diekskalasi modus pronosiasi hati dan
kejahatan seksual waria yang mengontroversi kondisi korban terusir dari
identitas, reputasi, dan harta benda, dan melakukan resume kejahatan seperti
kegiatan menjual diri dan organisasi ulang kejahatan dari modus anak-anak
nakal (:anak hilang yang direkrut ketika terjerat kriminal dan memenuhi
pelatihan organisasi kejahatan seperti kelompok kejahatan Susiawan) bila
muatan mereka mendelegitimasi pidana umum dan menjadi ekskalasi re-
organisasi bersifat lex-specialis bila kejahatan menjadi kepercayaan
membekukan kecurigaan bersama dan mempercayakan eksistansinya eksekutif
yang menjadi objek buruannya. Namun Susiawan alias Deo Harunata alias Edo
(:mengklaim diri sebagai ‘lullaby’ Walikota PagaralamDjazuli Kuris yang
mengupayakan status vakum Pagaralam2008) dan Reza-reza palsu menjelaskan
objektifitas mereka lantaran frustrasinya modus penipuan yang dilakukan
dengan menginfiltrasi parasitisme menggunakan rekrutan seperti anak-anak
hilang, panti asuhan, dan korban-korban yang didiskredit dengan pemasungan
hingga mereka tidak mampu menolak kejahatan hingga menjerumuskan diri
untuk organisasi ulang kejahatan, yakni perlakuan kejahatan terhadap
Gumayenda dilakukan dengan pendahuluan naskah kerugian yang dialami oleh
mantan Bupati Lahat Harunata Supeno yang didiskredit oleh kasus penculikan
Nirwana Indra Rasiwan dan mengalami korupsi dari status kasus per kasusnya
Roy Lanzen dan kelompok kejahatan kota Pagaralam yakni mereka tidak
mempunyai ‘ad-hoc’ mengenai pelaku kejahatan meskipun diakui kecurigaan
bersama disepakati dengan mereduksi kasus Indra Rasiwan dengan modus
substitusi identitas palsu dan menempatkan Gumayenda sebagai tindakan yang
memutuskan kekuatan hukum pada kemutlakan penahanan dan penangkapan
tidak berlaku bagi pelaku yang mengenai simetrisnya kekuasaan dan
kecenderungan eksekusinya, melainkan penyadapannya akan melakukan status
darurat terhadap rekrutan dari pelebaran asumsi yakni situasi identitas palsu
yang absolutnya adalah membunuh kolaborasi signifikan—kumulatif kasus

4. Edwansyah Gumayenda Page 4
perekrutan Jamaah Muslimin Ciampea Bogor, Roy Lanzen, Purnawan alias Ciko,
Suhendi Yanto, Andri Arsal, dan Taufan Putra yakni kolaborasi beridentitas palsu
hingga mereka berbuat cabul dan dapat diminggirkan oleh prinsipal
komparasinya (:oknum Rasiwan yang menggunakan Orang Serambi, waria, dan
kejahatan kota Pagaralamdari perekrutan Djazuli Kuris, Bedul, Harun Zawawi,
Budiarto Marsul, Sukron Keuw, Hermanto Keuw, Marsup, Suharindi, Elvera,
Sastra Mico, Ahmad Feriansyah, Novran Parno, Asbon, Badar, Betty, dan modus
perzinahan yang dilakukan dengan menikahi salah satu pelaku waria dan atau
memanipulasi situasi identitasnya sebagai muallaf (:Atik Jemakir alias Herti alias
Etek—modus nikah mut’ah, Reza palsu—modus muallaf, Ramadhan Harunata
alias Adan—modus menikahi pentolan Jamaah Muslimin (:Geng Syeh Ramidi
dari Jamaah Jawa dan Syeh Lutfie Syadun dari Jamaah Sunda Empang Bogor)
dan memerankan Ikhwanul Muslimin yang siap memberontak karena merasa di
‘backing’ oleh ayah kandung yang merupakan mantan pejabat Bupati Lahat
Harunata Supeno, dan Susiawan alias Edo Supeno—modus waria)), bahkan
hidup bergantung kepada germo (mucikari) identitas palsu yang tidak mau
kalah untuk memberikan situasi kepada korban perekrutan yakni memaksa
hidup dengan menjajakan diri sebagai pemuas syahwat yang memepas dalam
belanga dan mencuri periuk nasi orang lain)—dikarenakan resume dan
keburukannya telah diketahui dan mendesak amputasi maupun sanitasi untuk
melupakan urusan mengorupsi kasus kejahatan dan resume reputasi yang di
organisasi ulang melalui kejahatan dengan kecenderungan yang sama—adapun
Syeh (:selain julukan Kibas) merupakan gelar yang diberikan oleh kejahilan kaum
Arab keturunan yang menyebar di pulau Jawa dan Sunda kepada sesama
mereka yang gemar kawin dan mencicipi daun-daun muda sebagai komparasi
dalil atau hukum syar’i rentan dimodifikasi demi pemuasan syahwat.
Perlu dipahami dalam konteks pemisahan antara perbuatan pidana dan
pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana
belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat

5. Edwansyah Gumayenda Page 5
dimintakan pertanggungjawaban pidana ataukah tidak. Akan tetapi, seseorang
yang dijatuhi pidana sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan
kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Kumulatif tersebut
mengalami divergensi yakni pertanggungjawaban diperoleh dari menstatuskan
target operasi sebaliknya terhadap korban dengan memintakan pidana dan
kebutuhan akan dana dan data yang akurat tergantung apakah orang tersebut
menimbulkan pertanyaan dan sejauh mana tanggung-jawab perkara dalam
perkara ‘a quo’. Ada tiga elemen dalam kesalahan yang bersifat kumulatif (:
seseorang dinyatakan bersalah dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung-
jawaban pidana jika memenuhi ketiga elemen tersebut), yakni (1) Kemampuan
bertanggung-jawab, (2) Adanya sikap bathin antara pelaku dan perbuatan
pidana yang dilakukan (:melahirkan dan bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan
kealpaan. Kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki, sedangkan
kealpaan adalah kurang adanya kehati-hatian atau kurang adanya penduga-
dugaan), (3) Tidak ada alasan penghapus pertanggung-jawaban pidana yang
secara garis besar dibagi menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan
pembenar menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang meliputi
perintah jabatan, perintah undang-undang, pembelaan terpaksa, dan keadaan
darurat penuh daya paksa. Sedangkan alasan pemaaf, menghapuskan sifat
dapat dicelanya pelaku yang terdiri dari kemampuan bertanggung-jawab,
pembelaan terpaksa yang melampaui batas, perintah jabatan yang tidak sah,
dan daya paksa.
Pembuktian perihal elemen kemampuan bertanggung-jawab,
menjelaskan kondisi memprihatinkan karena absolutnya identitas palsu yang
membekukan hak dan kasus kejahatan. Lebih lanjut mengenai kecakapan
bertindak tidak dalam kapasitasnya, dan bentuk ahli dari tindakan keputusannya
pun melakukan perbuatan yang sengaja melanjutkan kemampuan bertanggung-
jawab mengenai kealpaan yang pelaku kejahatan organisasi. Dakwaan tersebut
diilustrasikan dari kondisi Gumayenda yang dimanipulasi untuk : (1) Modus

6. Edwansyah Gumayenda Page 6
pronosiasi hati dengan perlakuan pemasungan yakni perlakuan kelaparan dan
pengucilan untuk tidak memperoleh pengayoman dan perlindungan, (2)
Patronasi yang dipalsukan karena kaum kerabat menggunakan identitas palsu
yang mengupayakan trafficking yakni “menjual” Gumayenda kepada kelompok
kejahatan Susiawan yang akan mengondisikan kemunduran mental dan
kejahatan waria (gay/homoseks) terhadap korban, (3) Surat Tanda Bukti Lapor di
Kepolisian Resor Pagaralamyakni STBL/B-130/IX/2006/SPK diabaikan oleh
petugas karena memilih beridentitas palsu dan “menjual” reputasi dari POLRI,
(4) Menghapuskan sifat melawan hukum mengetalase Indra Rasiwan palsu,
Nirwana palsu, dan Reza palsu yang mengklaim kekerabatan terhadap
Gumayenda, (5) Menghapuskan sifat melawan hukum memerintahkan hak
keluarga yang menggelapkan hak Gumayenda atas harta benda milik Indra
Rasiwan, (6) Melakukan pembelaan terpaksa karena beridentitas palsu orang
tua kandung dan kaum kerabat namun dengan memfokuskan penganiayaan
guna melakukan pengusiran Gumayenda secara tidak melawan hukum, (7)
Menghapuskan sifat dapat dicelanya Indra Rasiwan palsu dengan dampak
kerugian yakni terputusnya hak orang tua terhadap anak dan keputusan
menggelapkan hak keluarga Indra Rasiwan kepada Reza-reza palsu yang
mengklaim ekstorsi Kepolisian Resor Pagaralam-Lahat dikarenakan melakukan
modus substitusi dan mutasi identitas dari fungsi Kepolisian, (8) Menghapuskan
sifat dapat dicelanya Nirwana palsu yang meliputi pembelaan terpaksa ibu
kandung terhadap anak kandung dan kapasitas anak sulung atau anak tertua
dalam melakukan hirarki hak keluarga, (9) Menghapuskan sifat dapat dicelanya
dan menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum ketika Indra Rasiwan palsu
dan Nirwana palsu membohongi dan memanipulasi anak-anak kandung Indra
Rasiwan perihal hilangnya orang tua kandung mereka, (10) Menghapuskan sifat
dapat dicelanya kondisi penganiayaan yang tengah berlangsung dengan
melakukan intimidasi lingkungan yakni ancaman membongkar identitas palsu
dan aksi perampokan kepada siapa saja yang memberikan simpati dan

7. Edwansyah Gumayenda Page 7
pertolongan kepada Gumayenda, (11) Menghapuskan sifat perbuatan melawan
hukum mengenai pemasungan yang dilakukan terhadap Gumayenda yakni
mengekskalasi ekstorsi modus kejahatan pronosiasi hati sebagai klaimagama
Nasrani Xaverius Pagaralamdan kemampuan bertanggung-jawab kelompok
mereka menguasai dan “mengamankan” harta benda pribumi ditengah-tengah
kebodohan massa, (12) Menghapuskan sifat dapat dicelanya pelaku melakukan
penculikan dan pengampuan seperti kondisi pengampuan gelap Gumayenda
yakni melegalkan aksi perampasan dengan mendeterminasi kebodohan massa
yang memicu konflik kelompok mayoritas dengan kemiskinan dan kelompok
minoritas dengan kesengajaan pelaku kejahatan, (13) Menghapuskan sifat dapat
melawan perbuatan hukum ketika melakukan aksi (385) diatas properti orang
lain yakni melakukan substitusi pelaku-pelaku parasitisme (tunggul) seperti yang
dilakukan oleh Indra Rasiwan palsu, Nirwana palsu, dan Reza-reza palsu, (14)
Menghapuskan sifat dapat dicelanya substitusi pelaku-pelaku parasitisme
(tunggul) yakni mengupayakan kontroversi secara implisit mensyaratkan bentuk
kesalahan berupa kesengajaan, (15) Menghapuskan sifat dapat dicelanya pelaku
mengklaim properti orang lain atau korban dengan membawa serta pelaku-
pelaku parasitisme (tunggul) lainnya dan mengklaim sebagai kaum kerabat yang
mensyaratkan adanya bentuk kesalahan berupa properti bersama dan atau
persengketaan, (16) Melahirkan bentuk kesalahan berupa kealpaan dikarenakan
Gumayenda tidak mampu melawan intimidasi demi menanyakan identitas-
identitas asli dari Indra Rasiwan palsu, Nirwana palsu, dan Reza-reza palsu, (17)
Melahirkan kesengajaan yakni menghendaki kemunduran mental Gumayenda
menggunakan instrumen pronosiasi hati dan pengucilan yang dilakukan oleh
kelompok kejahatan waria Susiawan, Reza-reza palsu, dan kelompok kejahatan
Nasrani Xaverius Pagaralam yakni Atik Jemakir alias Herti alias Etik alias Etek,
Harun Zawawi, Parno, Taher Sukardi, dan Nurbaiti, bahkan mengklaim
kesengajaan dengan mengesampingkan syarat bentuk kesalahan dari ekskalasi
klaim Nasrani dan homoseks yakni misionarisme yang menukar (:substitusi

8. Edwansyah Gumayenda Page 8
bermodus penculikan dan pemasungan) seluruh pribumi Pagaralamdan
sekitarnya beserta orang-orang beragama Islamyang mengetahui resume buruk
masa lalu pelaku kejahatan, (18) Menghapuskan sifat perbuatan melawan
hukum yakni mengundang kaum kerabat Gumayenda yang belum bertukar
identitas dan atau telah terjerat kejahatan waria Susiawan untuk berkunjung di
Ade Irma Suryani (:Peltu Menalis) nomor 82/85 kecamatan Jarai guna
menyamarkan modus pemerasan dari korban kepada Nirwana palsu dan Reza-
reza palsu yang diteruskan kepada Susiawan, Atik Jemakir, Eli Kusmala, Pandi
Arfan Masuning, Susanti Angraini, Elta Eli Kusmala, Bela Eli Kusmala, Serly Yanto,
Melia Yanto, Bambang Yanto, dan Iding, (19) Melahirkan kealpaan karena
beridentitas palsu yakni membandrol uang jatah dari kaum kerabat dan
pertolongan yang menghampiri Gumayenda, (20) Menghapuskan sifat dapat
dicelanya petugas-petugas Kepolisian Resor Pagaralamdengan menduduki
Polsek Jarai dan berkolaborasi menebus uang jatah dari instrumen pronosiasi
hati, akses identitas palsu seperti jabatan yang ditinggalkan pemiliknya, dan
pengambilan jatah dari modus identitas palsu yang berhasil mengekskalasi
modus substitusi kepada instansi-instansi pemerintah daerah, kabupaten
maupun kota, (21) Melahirkan kesengajaan yakni klaim Nirwana palsu sebagai
identitas pejabat Walikota PagaralamIda Fitriati Basjuni mendistribusikan
modus penjatahan kepada rekrutan selama beragama Nasrani yang
mengakomodasi pemuasan syahwat pria, (22) Melahirkan kealpaan yakni
Gumayenda untuk tetap tinggal terlantar di Ade Irma Suryani (:Peltu Menalis)
82/85 kecamatan Jarai, dikarenakan kapasitas identitas palsu kelompok
kejahatan Susiawan dan Reza-reza palsu tidak mampu mengakomodasi keadaan
‘necessitas non habet legem’, (23) Terkait adanya sifat bathin antar korban yakni
orang tua > anak > kekerabatan (ras) > sistimokupasi > tanah kelahiran > agama,
maka syarat kealpaan dipertanggungjawabkan dengan mendivergensi
kemampuan pertanggungjawaban dari modus penipuan identitas palsu yang
lebih dulu mengklaim perampasan di instansi militer milik pemerintah

9. Edwansyah Gumayenda Page 9
kabupaten maupun pemerintah kota, seperti yang terjadi di desa-desa
Aromantai, Talang Pisang, Rambai Kaca, Kapitan, Guruh Agung, Simpang Manna,
Tanjung Agung, dan KODIM 0405 dan KODIM 0406 Pagaralam-Lahat—Reza-reza
palsu dari kelompok kejahatan waria Susiawan mengklaim ekskalasi strata dan
identitas palsu mereka di KODIM tersebut karena merasa sukses “menukar”
Panglima Daerah Militer II Sriwijaya dengan yang palsu yakni Mayor Jenderal TNI
AD Syafriel Marasin bahkan berhasil dilecehkan secara seksual waria dan diklaim
rasa malu pejabat perwira tinggi militer Angkatan Darat tersebut sebagai
tonggak baru kejahatan waria di provinsi Sumatera Selatan, (25) Kealpaan
instansi militer dipertanggungjawabkan dengan mengekskalasi opini yakni
merampas hasil pertanian dan perkebunan milik pribumi lantaran iri dengki dan
butuh uang cepat adalah menodongkan senjata api, menerobos properti orang
lain berdalih situasi darurat membutuhkan persinggahan (:umumnya terjadi
tindak pelecehan seksual dan penodongan), menjelaskan krisis keuangan dari
identitas palsu sebelumnya yakni disertir dikarenakan di”geser” oleh pelaku
baru, dan seragamKoramil (Komando Rayon Militer) maupun KODIM (Komando
Distrik Militer) yang dilegalkan berbisnis yakni berwiraswasta dan mengenal
penjatahan dari mucikari-mucikari identitas palsu, (26) Kesengajaan mengenal
instansi militer yakni mengesampingkan opini semula, sebagai berikut :
“solidaritas dari nasib di “tukar” dan hampir terhapus dari sifat hukum maupun
haknya adalah menghendaki ketamakan ketika properti, properti intelektual,
dan identitas palsu meliputi perintah jabatan dan perintah undang-undang,
sementara penghapusan yang dikondisikan karena khawatir diketahui resume
masa lalunya dipertanggungjawabkan oleh pelaku sebagai kontekstual
pengulangan dan atau rekonstruksi yang mengonvergensi kualitas pengetahuan
akan kasus kontroversi dan konvergensinya yakni menganiaya patronasi dan
menjenuhkan nasionalisme, adalah klisenya eksekusi perekrutan dan eksekusi
identitas palsu mengadili harta benda rampokan yang dikolaborasi dengan
modus persengketaan dan pegadaian,” dan (27) Sifat menghapuskan perbuatan

10. Edwansyah Gumayenda Page 10
melawan hukum karena frustrasi terkorupsi oleh komparasi prinsipal yang
memaksa untuk mencabuli prinsip sebelumnya dan mencari kondisi indoktrinasi
sebagai antisipasi ‘doctrine of issue’ atau heresi yang mengintimidasi, elevatif
mendefinisikan kondisi darurat tak mengenal hukum menjadi alasan pemaaf.
Bentuk perlindungan dan pengakuan dokumen pribadi dan status hukum
warga negara wajib difasilitasinegara, pernyataan tersebut sementara menepis
penduga-dugaan mengenai ketentuan teks pribadi menstatuskan kepemilikan
identitas dan perumusan tuntutan hak. Dalam Undang-undang nomor 23/2006
tentang administrasi kependudukan diluruskan mengenai kolom agama sesuai
ketentuan perundangan atau bagi penghayat kepercayaan, yang akhirnya
mengidealkan penghapusan kolom agama dalam kartu tanda penduduk—
pendekatan memastikan pembenar pada pelaku ketika melakukan ‘tacit
knowledge’ yakni pengertian akan membohongi publik dengan menyatakan
keraguan melalui media—seperti santo yang diklaimoleh banyak agama dan
boleh berbeda prinsipal pada waktu yang lainnya bergantung pada konsili dan
jahiliyah yang menikmati kualitas sekali pakai tersebut. Pernyataan tersebut
dikondisikan sebagai diskriminasi administrasi, membiarkan adanya asal-usul
yang tidak melanggar ketentuan dan terdapat dalamperaturan atau
perundangan lainnya. Dampaknya, asal-usul yang dapat disengaja untuk salah
tafsir akan dipaksa untuk mengikuti database yang salah, dan tafsiran yang tidak
berstandar keaslian identitas tersebut mengesahkan pertentangan yang akan
mengadili transaksi identitas menjadi palsu dan rentan tersulut konflik—
kumulasi heretik yang mendefinisikan konsili sebagai kondisi internalisasi nilai
dari penyuaraan yang mempersoalkan kebijakan pada proses yang
menginternalisasi penelantaran pengadaan pilihan—kasus pemerintah
kabupaten Empat Lawang (:Rya Fitria dan Budi Antoni alJufri digembor-
gemborkan oleh Susiawan sebagai klien yang menyewa jasa ‘lullaby’ dari
kelompok kejahatannya) dan Status Vakum Pagaralam2008 (:unsur kesengajaan
yang dielevasi khusus karena malu untuk menarget situasi identitas yang pasti

11. Edwansyah Gumayenda Page 11
mengalami diskredit, karenanya mendesak daya paksa untuk situasi identitas
palsu dan tanpa meninggalkan jejak—kondisi memilukan ketika mengetahui
Djazuli Kuris di”tukar” dan melakukan pencabulan bersama kelompok kejahatan
waria karena mengklaim agama Yahudi yang mendefinisikan heresi bagi kaum
kafir bermonoseksual, karenanya biseksual sangat dianjurkan kepada beliau).
Pengadilan transaksi identitas palsu berkaitan dengan pernyataan bahwa hukum
pidana yang dipersoalkan tidak hanya kesalahan yuridis, tetapi juga ‘moral
hazzard’ dalam melakukan suatu perbuatan. ‘Moral hazzard’ berkaitan erat
dengan sikap bathin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan tentunya
tidak mudah dibuktikan. Relevannya pelaku beridentitas palsu mendiskredit
korban beridentitas palsu untuk sukar membuktikan kompetisi identitasnya
terhadap pelaku-pelaku beridentitas palsu, terlihat dari kesesuaian fakta-fakta
yang atas dasar bukti-bukti dilecehkan. Termasuk peraturan tidak membahas
pengawasan kepada pelaku mengenai kepemilikan identitasnya, antara pelaku
dan penggantinya saat pertukaran pun melakukan perbuatan berbentuk alasan
pemaaf, yakni menghapuskan sifat dapat dicelanya pelaku terdiri dari
kemampuan bertanggung-jawab dan pembelaan terpaksa yang melampaui
batas dan—(1) Apakah Gumayenda tersebut asli—hubungan bank terhadap
Gumayenda menegaskan identitasnya telah ditelusuri oleh unit sosial ekonomi
dan disini letak hak Gumayenda teramputasi, karenanya penentuan hak
beraturan umum tidak akan diberikan oleh penguasa Pagaralam, seperti
transaksi transfer uang yang pernah di blok oleh pihak lain, asuransi
kemahasiswaan, bea siswa, dana bantuan sekolah, dan penyalahgunaan
rekening tersebut sebagai jaminan oleh pihak lain (:kejahatan kelompok kota
Pagaralam/Nasrani dalam perbankan—money laundry dan sengketa pegadaian),
berikut nomor-nomor rekening bank milik Gumayenda : (a) Bank Sumsel Babel
cabang Pagaralam, nomor rekening : 1520987881, dan (b) Bank BCA, kantor
cabang Pagaralam, nomor rekekning : 8515008701.

12. Edwansyah Gumayenda Page 12
(2) Mengapa Gumayenda tidak segera mengadukan kejadian yang
menimpa orang tuanya bila perlakuan orang tua palsu begitu menyiksanya,
Berarti keadaan darurat yang tidak mengenal hukum menjadi perbuatan pidana
yang dapat dikesampingkan, adalah suatu rangkaian resume kejahatan yang
terilustrasi berikut ini menentukan pertanggungjawaban pidana untuk dapat
dikesampingkan : Modus parasitisme pun akhirnya teridentifikasi oleh
Gumayenda yang mengalami pemasungan signifikan dari orang tua palsu, Reza
palsu, Atik Jemakir, Klicuk, Johar, Yanto, Asbon, Bujang San, Taher Sukardi, Eli
Kusmala, Parno, Susiawan, Pajeroni Zawawi, dan Yahun, berikut ini : (a)
Susiawan menitipkan secara paksa orang asing berinisial Adi Chottawa di
kediaman Gumayenda (:Ade Irma Suryani (:Peltu Menalis) nomor 82/85
kecamatan Jarai) yang diset untuk memprovokasi harta waris dan sorotan
publik karena diketahui mengalami cacat psikis dengan kejahatan waria, (b)
Susanti Angraini penetrasi dengan intimidasi orang tua palsu Gumayenda dan
modus perampokannya digaji oleh ekstorsi pemerintah kota Pagaralamkarena
resume kejahatan Budiarto Marsul mengontroversi Bupati Lahat Harunata
Supeno melakukan pembekuan hak tuntutan hukum dari kasus penculikan
orang tua Gumayenda, (c) Kolaborasi Susiawan kepada keluarga Arfan Masuning
karena Meri Arfan Masuning menolak penangkapan dengan tuntutan modus
kejahatan pronosiasi hati (:mengekspos aib untuk modus pemerasan dan
perampokan dengan penculikan) dan identitas palsu keluarga besar Rasiwan
yang setuju meninggalkan harta benda yang dilelang mereka (:kasus pertukaran
identitas dan transfigurasi Arfan Masuning kepada Harunata Supeno) dan
reputasi buruk karena terjerat kejahatan waria Susiawan, mengekspos aib dan
transfigurasi menjual identitas Indra Rasiwan dan anak istri, (d) Arfan Masuning
melegit pendiktasian pronosiasi hati dengan instalasi instrumen pronosiasi hati,
frekuensi sinyal rendah, narkoba, dan penetrasi kejahatan waria di kediaman
Gumayenda—Ade Irma Suryani (:Peltu Menalis) nomor 82/85 kecamatan Jarai,
(e) Intimidasi Reza-reza palsu yang memaksa harta waris Indra Rasiwan harus

13. Edwansyah Gumayenda Page 13
mengatasnamakan diri mereka karena Nirwana Indra Rasiwan palsu mengklaim
menyetubuhi Indra Rasiwan, (f) Atik Jemakir alias Herti alias Etik alias Etek
mengekspos tuntutan non hukum dengan merajuk kepada Indra Rasiwan dan
anak istri, koheren dengan tentatif substitusi Idrus Zawawi yang kumulatif
menyerahkan properti Musali dengan memfitnah reputasi dan otentifikasi palsu
Indra Rasiwan, (g) Kulminatif substitusi oknum-oknum Rasiwan mengekspos
Budiarto Marsul via Bujang San yang diset untuk mengekspos aib musuh-musuh
Bupati Lahat Harunata Supeno, (h) Kompensasi Susiawan mengusir Gumayenda
dengan mencemarkan reputasi via kejahatan prostitusi gay, pemakaian narkoba,
dan memukuli Gumayenda, (i) Surat pencekalan bagi Bupati Lahat Harunata
Supeno terkait kasus PT. Bukit Asam Muaraenim yang mengultivasi kejahatan
identitas palsu merekayasa kejahatan nepotisme dan membunuhi inang-inang
identitas palsu seperti yang dialami oleh Soekidjo bin Sun Mamad.
Diktatorisme dengan memapankan harta benda yang dirampok dari
korban seperti Gumayenda mengumulasi koherensi alibi dari korban-korban
yang mayoritas menemukan pelaku sama dengan identitas kerabat dan kolega
yang dirampas karena terpaksa meninggalkan harta benda dikarenakan tidak
betah dan berupaya menyelamatkan anak istri dari kekejaman benalu (sponger)
seperti Reza palsu, Indra Rasiwan palsu, Sylvana Dolora Agustien palsu, dan
kejahatan Susiawan yang mengintimidasi kolega maupun kerabat korban untuk
tidak memberikan dukungan bahkan gemar infiltrasi di rumah-rumah korban
untuk mengutil makanan sampai dengan menzinahi tuan rumah bahkan
mengimperatif pengusiran bagi korban dengan mengucilkannya untuk mudah
diculik dan dikondisikan oleh Susiawan untuk menjadi gay (homoseks atau
waria) kulminatifnya membangun hirarki germo (mucikari) karena korban akan
dipaksa melacurkan diri dengan intimidasi menebus kebebasan dari kondisi
penculikan yang dilakukan oleh Susanti Angraini yang kini tengah mengimperatif
Jemakir, Atik Jemakir, Bambang Yanto, Melia Yanto, dan warga Muarapayang—
Azhari Muarapayang—yang merupakan gusuran dari desa Talang Kelapa

14. Edwansyah Gumayenda Page 14
kecamatan Tumbak Ulas Pagaralamdan berprofesi sebagai benalu (sponger)
demi mengusir dan menadahkan harta benda korban ketika terusir dari harta
benda atau terjerat kejahatan Yahudi homoseks (waria) Pagaralam (:motif
kejahatan parasitisme)—Reza-reza palsu dan Susiawan menjelaskan keresahan
umat Nasrani dan kekeliruan Santo Mikael asal Tanjung Sakti terhadap Xaverius
asal Pagaralam—kedua-duanya mewakili nuansa perdusunan yang merupakan
kesukaan misionarisme terhadap jahiliyah—bahwa agama Yahudi yang dipeluk
oleh santo-santo tersebut telah melanggengkan kota Pagaralam sebagai
distributor pekat pemuas syahwat pria yang dididik untuk memusuhi pribumi
dan umat Islam, seperti yang Susiawan dan Atik Jemakir ilustrasikan bersama
Reza-reza palsu mengetalase Sastra Mico dan Elvera sebagai ikon-ikon nasional
Pagaralamberstatus perdusunan misionarisme membangun konsili ditengah-
tengah jahiliyah bahkan menggunakannya sebagai kuantitas sekali pakai
(:naifnya deduksi “menghemat waktu” dengan cepat mengambil keputusan
yakni jalan pintas via ikon nasional Pagaralamtersebut dalam menentukan karir
dan sistimokupasi pada nepotime pemerintah kota Pagaralamdan komunalitas
pemuas syahwat pria). Rekonstruksi dugaan dalam konteks penyertaan delik,
menjelaskan kondisi Gumayenda tidak layak untuk mengadukan kejahatan
pelaku karena saksi-saksi yang didengarkan keterangannya dalam perkara
tersebut melebihkan barang bukti kepada adanya kesepakatan untuk saling
pengertian antara pelaku kejahatan dan dalammelakukan kejahatan (objektif
penyertaan). Namun dalam konteks perwujudan niat untuk kesesuaian hak
warga negara dalamundang-undang nomor 39/1999 tentang Hak azasi manusia
pasal (4) yakni hak warga negara berupa hak hidup, hak untuk tak disiksa, hak
kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, dan hak beragama, kondisi
Gumayenda dituntut untuk melaporkan kondisinya kepada pihak Kepolisian
Resor yang dapat dijangkaunya dengan penyertaan pertentangan diskriminasi
mulai dari diskriminasi administrasi, pertentangan yang memicu konflik berbasis
suku, agama, dan ras, karena penafsiran yang palsu dari objek penyertaan

15. Edwansyah Gumayenda Page 15
tersebut diatas, sampai dengan memenuhi dampak dari kegagalan wacana
objektif penyertaan yang akan menimbulkan kerugian terhadap kondisi
Gumayenda karena tidak mengenal hukum.
Studi estimasi korupsi direncanakan menghasilkan aktualitas korupsi,
namun mereka gagal dalammendeteksi korupsi yang memang tidak bisa
terjangkau, terutama karena korupsi yang begitu menyebar secara horizontal
dan vertikal. Pembandingan biaya aktual proyek dengan biaya estimasi dibuat
secara independen. Setiap unit biaya diteliti, dari hasil studi tersebut bisa dilihat
dana yang cukup signifikan. Istilah pengeluaran yang hilang adalah selisih biaya
resmi proyek dikurangi biaya estimasi independen dari ahli teknik. Korupsi
bukan soal pengadaan semata, dalamsejumlah pemberian izin monopoli impor
atau ekspor maupun penghindaran pajak, bea masuk, dan penyunatan dana
bantuan, termasuk bantuan untuk bencana. Korupsi berhakikat sebagai ‘miss-
use of power’ yakni hal yang mubazir, secara akuntansi, investigasi, dan suap
tidak ada perbuatan yang dihapuskan dari melawan hukum namun utilitas yang
tidak memiliki persaingan. Ongkos korupsi sangat mahal walaupun bisa
dikatakan bahwa estimasi moneter atau nilai persentase korupsi itu tak
mencerminkan angka sebenarnya, dan karenanya tak pernah menjadi jantung
dari diskursus mengenai korupsi. Relevansi bahwa korupsi itu adalah rahasia
dan merupakan kegiatan memalukan dimana menarget untuk lari tanpa
meninggalkan jejak. Signifikan beberapa ahli meninggalkan doktrin mereka dari
mengukur kerugian terhadap publik adalah etos yang mengimbangi
perhitungan. Korupsi pada gilirannya akan merusak tatanan bangsa, demokrasi,
hukum, dan legitimasi negara. Korupsi akan merusak pabrik sosial dan akan
membelah bangsa, dan tak mudah disembuhkan. Jadi, tipologi studi estimasi
mengenai identitas palsu dan pengendalian pembiayaan aksi korupsi diluar
kegiatan pelaku kejahatan, melembagakan sifat perbuatan melawan hukumnya
saja. Indepedensi pelaku membandingkan biaya terilustrasi dari kondisi
perampasan hak Gumayenda yang didahulukan dengan menukar orang tua

16. Edwansyah Gumayenda Page 16
kandung dan melihatnya sebagai wewenang kelompok kejahatan Susiawan dan
Reza-reza palsu membangun orang-orang tua mereka untuk klaim pengakuan
dari kondisi Gumayenda yang disengaja tinggal terlantar di Ade Irma Suryani
(:Peltu Menalis) nomor 82/85 kecamatan Jarai sejak tahun 2006. Secara
jangkauan hukum tanpa adanya pengendalian identitas palsu, berarti giliran
pelaku kejahatan merusak kasus kejahatan tanpa meninggalkan jejak. Dengan
frustrasi dan traumanya keluarga Indra Rasiwan, Reza-reza palsu leluasa
memperkosa hak korban, bahkan berdemokrasi untuk melakukan alasan
pembenar dan alasan pemaaf karena lembaga keluarga Rasiwan, keseluruhan
telah setuju beridentitas palsu yang berarti tercabutnya tuntutan hak. Adalah
kegiatan memalukan karena hilangnya hirarki hak keluarga, sehingga
memperkosa dilakukan secara induksi yakni menzinahi satu sama lain hingga
okupasi yang angkanya jauh dari aksi korupsi mereka dapat jauh ditangkap dan
lebih baik mentradisikan pelecehan atau penculikan dengan pemasungan
beridentitas palsu yang merampas harta benda mitra kejahatan—(3) Bagaimana
Gumayenda menghidupi dan mencukupi nafkahnya ketika orang tua palsu dan
kelompok kejahatan Susiawan mengolaborasi kejahatan Reza-reza palsu
mengamputasi sistim okupasi dan memaksakan kondisi terpasung sehingga
Gumayenda tidak memiliki kapasitas dan empati dari konsumerisme dan nilai
tambah status sosialnya (:rasa ingin mengetahui keberadaan orang tua (:masih
hidup atau telah meninggal dunia) dan kondisi penipuan/penggelapan yang
dilakukan oleh Reza-reza palsu, orang tua palsu, dan kelompok kejahatan
Susiawan).
Disahkannya undang-undang dalam penutupan sidang, mengalokasikan
nominal yakni sifat yang memaksa dan mengebiri sejumlah hak. Kreativitas
sosial dan pengendaliannya dialokasikan langsung untuk memberikan sentuhan
nyata dan memastikan masyarakat diseluruh wilayah mengefektifkan koordinasi
imperatif. Ekstorsi berkumulasi sama bahkan memunculkan intervensi karena
perkiraan kemunculan konflik yang jauh dari pengendaliannya. Konflik dengan

17. Edwansyah Gumayenda Page 17
proses-proses politik, perebutan yang panas karena ‘backing’ atau jargon yang
mengefektifkan korupsi, dan kemustahilan politik desa mempersoalkan
perebutan. Kedua adalah proses kuasa pengguna, akan berpotensi untuk selalu
dicurigai terutama para pesaing. Peluang penyalahgunaan kewenangan akan
berorientasi pada perintah jabatan yang tidak sah, artinya kualitas perencanaan
pada sifat ekstorsi bergantung pada implementasi pelaku yang menjadi
eksekutor dan memastikan alokasi kesalahan dengan kealpaan pelaku tersebut
menjadi virus akuntabilitas. Aturan umum semakin transparan pada kesalahan
penafsiran yang menjadi pedoman dan mentradisi yang akan memudahkan
akuntabilitas membentuk kepemimpinan dari salah kaprahnya arahan good
village governance (:dalam kaitan paradigma baru yakni membutuhkan langkah-
langkah keniscayaan yang menyejahterakan minoritas dan mengendalikan
kreativitas yang tengah berkembang untuk dilumpuhkan atau dikuasai).
(4) Apakah penegasan ekstorsi tidak menjerakan Gumayenda untuk
melakukan pembuktian terhadap orang tua palsu, Reza-reza palsu, dan pelaku-
pelaku yang menghendaki kolaborasi membekukan hak dan kasus keluarga
Indra Rasiwan (:masih dalam keadaan hilang dan belum diketahui apakah
mereka masih hidup atau telah meninggal dunia) hingga infiltrasi melakukan
pengucilan yang memaksakan kondisi Gumayenda seperti kelinci percobaan
dengan modus percobaan pembunuhan, dijelaskan dari basis ruang dan modal
sosial—imperatif Susiawan dan Eli Kusmala kepada Reza-reza palsu, Nirwana
palsu, Indra Rasiwan palsu, Atik Jemakir, dan Susanti Angraini untuk terus
menganiaya hingga menstatuskan kemunduran mental dan perilaku sehingga
Susiawan, Hartal Burlian Sohar, dan mantan Bupati Lahat Harunata Supeno
dapat menggunakan kondisi teraniayanya Gumayenda sebagai penuntutan hak
didepan hukum, menjadi motif terbesar memalukan—yang mendampingi
profesional dalam berparadigma, pencapaian tujuan dengan terbuka, dan
menanamkan kecintaan kepada pengembangan pengenal maupun dikenal oleh
hukum, adalah rahasia dan memalukan pada ’Presume of Perjury One Self’,

18. Edwansyah Gumayenda Page 18
merupakan kemungkinan mendeterminasi ambang batas kesetaraan dan
keadilan hingga menunda pernyataan demi memberdayakan peningkatan
proses pada hal-hal inspeksi dan internalisasi nilai dari penyuaraan yang
mempersoalkan kebijakan pada proses yang menginternalisasi penelantaran
pengadaan pilihan dan inspeksi kebijakan pengawasan umum, yang mengakui
kegagalan estimasi mengenai jangkauan hukum terhadap korupsi dan ekstorsi.
Apalagi jika persiapan dalam bentuk keterampilan dihadapi dengan mengeroyok
identitas palsu dan menukar nasib korban sebagai bentuk peniruan konspiratif
yang mengalokasikan dana sebagai karakter solidnya hukum tidak mengenal
orang. Selisik menyebutkan aturan umum pada identitas palsu yakni keahlian
dan keraguan menjadi korupsi akhir, pada gilirannya menyebutkan persaksian
palsu membatasi ambang kesetaraan dikarenakan studi dengan pendekatan dan
metodenya mempercayai intervensi dengan pasti mengarah kepada
internalisasi, rasa malu, dan penyuaraan mempersoalkan kejahatan pada kuasa
pengguna untuk mewanti-wanti keperluan pada persiapan sosialisasi.