Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas perencanaan model kelembagaan untuk mencapai integrasi perencanaan pembangunan peternakan dalam upaya swasembada daging sapi di Indonesia.
2. Beberapa program sebelumnya gagal mencapai swasembada karena masalah pendanaan, teknis, ekonomi, sosial, dan koordinasi antar lembaga.
3. Penelitian ini berfokus pada pengembangan model ke
1. Rancang Bangun Model Kelembagaan
Integrasi Perencanaan Pembangunan Peternakan
(Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Disajikan dalam Diskusi Media
Paparan Kajian Kebijakan Tata Niaga Daging Sapi Sebagai Komoditas Strategis
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Jakarta, 20 Februari 2013
Dr. Ir. Nugroho Ananto, M.Eng., MM
Disajikan dalam Diskusi Media
Paparan Kajian Kebijakan Tata Niaga Daging Sapi Sebagai Komoditas Strategis
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
4. 1. Program swasembada daging sapi (PSDS) 2014 merupakan
bagian dari Program Aksi Bidang Pangan (RPJM Nasional
2010-2014);
2. Beberapa upaya pernah dilaksanakan :
2000 – 2005 : program kecukupan daging sapi tidak
berhasil;
2005 – 2010 : program percepatan swasembada daging
sapi tidak berhasil;
2010 – 2014 : PSDS 2014, dalam pelaksanaan
1.1 Latar Belakang : Program Swasembada Daging Sapi (1)
1. Program swasembada daging sapi (PSDS) 2014 merupakan
bagian dari Program Aksi Bidang Pangan (RPJM Nasional
2010-2014);
2. Beberapa upaya pernah dilaksanakan :
2000 – 2005 : program kecukupan daging sapi tidak
berhasil;
2005 – 2010 : program percepatan swasembada daging
sapi tidak berhasil;
2010 – 2014 : PSDS 2014, dalam pelaksanaan
4
5. 3. Kegagalan diduga karena adanya permasalahan dalam
pelaksanaannyaantara lain (Sumber: Blueprint PSDS 2014):
a. Belum memperoleh dukungan dana yang memadai;
b. Tantangan dan permasalahan: aspek teknis, ekonomi, sosial
maupun kebijakan-kebijakan pendukungnya;
c. Lemahnya koordinasi antar instansi, antar sektor, serta antar
pengemban kepentingan;
4. Kementerian Pertanian melalui Ditjen Peternakan telah
menerbitkan Blue Print PSDS 2014;
5. Pelaksanaan PSDS 2014, sekurangnya akan melibatkan 9
Kementerian, 3 Lembaga, dan Perbankan;
1.1 Latar Belakang : Program Swasembada Daging Sapi (2)
3. Kegagalan diduga karena adanya permasalahan dalam
pelaksanaannyaantara lain (Sumber: Blueprint PSDS 2014):
a. Belum memperoleh dukungan dana yang memadai;
b. Tantangan dan permasalahan: aspek teknis, ekonomi, sosial
maupun kebijakan-kebijakan pendukungnya;
c. Lemahnya koordinasi antar instansi, antar sektor, serta antar
pengemban kepentingan;
4. Kementerian Pertanian melalui Ditjen Peternakan telah
menerbitkan Blue Print PSDS 2014;
5. Pelaksanaan PSDS 2014, sekurangnya akan melibatkan 9
Kementerian, 3 Lembaga, dan Perbankan;
5
6. No Uraian
Tahun (000 ton)
2005 2006 2007 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Produksi daging lokal 217.38 259.54 210.77 233.63 250.81
2. Impor 111.29 119.17 124.80 150.42 142.80
a. Bakalan 55.09 57.14 60.80 80.38 72.80
b. Daging 56.20 62.04 64.00 70.04 70.00
1.2 Peningkatan Permintaan Daging Sapi
6
b. Daging 56.20 62.04 64.00 70.04 70.00
TOTAL Permintaan 328.67 378.71 335.57 384.05 393.61
Peningkatan permintaan didorong oleh:
• Peningkatan jumlah kelompok masyarakat menengah dengan berpendapatan
lebih baik;
• Perubahan pola makan dan aktivitas, terutama masyarakat perkotaan;
• Peningkatan kemampuan masyarakat dalam menyajikan olahan daging;
• Penyempurnaan pohon industri berbasis daging sehingga meningkatkan akses
masyarakat terhadap daging;
Sumber: Ditjennak, 2010
7. No Uraian
Tahun (000 ton)
2004 2005 2006 2007 2008 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Daging Sapi 11,8 21,5 25,9 50,2 57,2 64,1
2. Jeroan (Offal) 36,5 34,7 36,5 13,8 12,9 10,6
Jumlah 48,3 56,2 62 64 70,1 74,7
Kenaikan lebih dari 5 x
1.3 Kondisi Impor Daging Sapi dan Jeroan
7
Jumlah 48,3 56,2 62 64 70,1 74,7
Kenaikan (%) 16,36 11,03 2,56 9,53 6,56
Jeroan : Daging
(%)
75,3 61,7 58,5 21,5 18,4 14,19
Sumber: Ditjennak, 2010
• Jumlah impor daging dalam waktu 5 tahun (2004 – 2009) mengalami peningkatan
lebih dari 5 x lipat (dari 11,8 ribu ton 64,1 ribu ton);
• Hal ini menggambarkan bahwa swasembada daging sapi belum dicapai, dan
bahkan menjadi tantangan bagi daging sumber sapi lokal untuk menggantikan
posisi (substitusi) dagi impor tersebut
8. Penelitian difokuskan pada upaya untuk memberikan
solusi pada aspek manajerial, dengan mengembangkan
pola pengorganisasian perencanaan pembangunan
swasembada daging sapi yang terintegrasi lintas kementerian,
lembaga dan daerah agar dapat dicapai hasil pembangunan
yang optimal;
1.4 Tujuan Penelitian
8
Penelitian difokuskan pada upaya untuk memberikan
solusi pada aspek manajerial, dengan mengembangkan
pola pengorganisasian perencanaan pembangunan
swasembada daging sapi yang terintegrasi lintas kementerian,
lembaga dan daerah agar dapat dicapai hasil pembangunan
yang optimal;
10. Integrasi perencanaan pembangunan peternakan dalam upaya
pencapaian Swasembada Daging Sapi, merupakan ranah
kebijakan publik yang bersifat lintas pengetahuan atau multi
disipliner dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan
masing-masing peran dan fungsi, saling terkait sebagai sebuah
sistem yang (i) saling berinteraksi sebagai komponen sebagai
sebuah proses; (ii) interrelasi dalam menjalankan proses sebagai
sebuah sistem; dan (iii) interkoneksi diantara sistem yang berjalan
dinamis sesuai perubahan waktu dan kondisi lingkungannya
(Eriyatno, 2007).
2.1 Swasembada Daging Sapi dalam Hubungan Kesisteman
10
Integrasi perencanaan pembangunan peternakan dalam upaya
pencapaian Swasembada Daging Sapi, merupakan ranah
kebijakan publik yang bersifat lintas pengetahuan atau multi
disipliner dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan
masing-masing peran dan fungsi, saling terkait sebagai sebuah
sistem yang (i) saling berinteraksi sebagai komponen sebagai
sebuah proses; (ii) interrelasi dalam menjalankan proses sebagai
sebuah sistem; dan (iii) interkoneksi diantara sistem yang berjalan
dinamis sesuai perubahan waktu dan kondisi lingkungannya
(Eriyatno, 2007).
11. Permasalahan untuk
mencapai swasembada
daging sapi
Masalah teknis,
tataniaga, kelembagaan,
perundangan
Temuan
Saran perbaikan dan
implikasi kelembagaan
Perbandingan antara (2)
kondisi riil dan (4)
rancangan model
Identifikasi hal yang diinginkan
secara sistimastis dan
perubahan yang layak secara
efektif
Dunia Nyata
1
2 5
7
6
Tindakan
•ANP
•Depth interview
•Analisis
•Panel pakar
•Face validity
•Studi pustaka
•Depth interview
•Analisis
2.2 Kerangka Berpikir Soft System Methodology (SSM)
11
Dunia Nyata
Model Kelembagaan
Swasembada Daging SapiPendefinisian sistem
yang relevan
Konsep peran kelembangaan
dan modal intelektual
Pemikiran Sistem
Pendekatan sistem
3
4
4a Konsep pengukuran
kinerja
4b
•ANP
•Depth interview
•Analisis
•FGD
•SAST
•Depth interview
•Analisis
•ISM
•Pemikiran (sintesis)
•Pengembangan model
Sumber : Adaptasi dari Jackson (2000)
•Pemikiran (sintesis)
•Pengembangan model
12. Proses knowledge aquisition dilakukan untuk mendapatkan konsensus pakar sebagai
thinking respondents atau subject matters expert, dengan menggunakan pendekatan
Soft System Methodology (SSM).
Teknik Tujuan
ANP
(analitycal network process)
Digunakan untuk menetapkan faktor-faktor yang
menjadi prioritas dalam pengembangan model
Digunakan untuk melakukan eksplorasi asumsi
strategis dengan tingkat keyakinan dan kepastian tinggi
yang harus mendapat perhatian dalam pengembangan
model, sebagai certain planning region
2.3 Teknik Analisis yang Digunakan
12
SAST
(strategic assumption
surfacing technique)
Digunakan untuk melakukan eksplorasi asumsi
strategis dengan tingkat keyakinan dan kepastian tinggi
yang harus mendapat perhatian dalam pengembangan
model, sebagai certain planning region
ISM
(interpretative
structural model)
Digunakan untuk mengungkap hubungan kontekstual
antar sub elemen dalam elemen
Depth interview
Untuk mendapatkan pemahaman atas tacit knowledge
(contextual) dan validasi hasil penelitian
14. Kementerian Pertanian:
•Perbibitan
•Budidaya
•Pakan
•Kesehatan
Kementerian/Lembaga/
Daerah terkait:
•Perencanaan
•Penganggaran
•Tataniaga
•Teknologi
•Pasar global
dan regional
•Dunia usaha
nasional
•Masyarakat
peternak
•Konsumen
•Lainnya
Peta keterlibatan pemangku kepentingan dalam swasembada daging sapi
3.1 Keterlibatan Stakeholder Dalam Swasembada Daging Sapi
14
Kementerian Pertanian:
•Perbibitan
•Budidaya
•Pakan
•Kesehatan •Industri hulu – hilir dan
pendukung peternakan
•Ketersediaan lahan
•Perencanaan
•Penganggaran
•Tataniaga
•Teknologi
•Pasar global
dan regional
•Dunia usaha
nasional
•Masyarakat
peternak
•Konsumen
•Lainnya
Swasembada yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan
peran dan fungsi yang saling terkait dalam betuk interaksi, interrelasi,
dan interkoneksi dalam kerangka sistem, berjalan dinamis sesuai
perubahan waktu dan kondisi lingkungannya
15. Sub sistem manajemen
swasembada daging sapi:
• Kemen PPN/Bappenas
• Kemen Keuangan
• Kemenko Perekonomian
Sub sistem tataniaga:
• Kemen Perdagangan
• Kemen KUKM
Suprasistem
(pembangunan peternakan)
Masukan:
SDM, anggaran,
informasi, material,
sumberdaya
Hasil Keluaran:
1. Iklim usaha rantai nilai
peternakan yang kondusif;
2. Pemenuhan 90% kebutuhan dari
daging sapi lokal;
3. Kecukupan bibit, pakan, obat-
obatan;
4. Dukungan infrastruktur yang
memadai
Sub sistem teknologi:
• Kemen Ristek & jajaran
• Litbang Teknis
• Perguruan Tinggi
3.2 Sistem Analisis: Relasional Lintas Kementerian/Lembaga
15
Sub sistem manajemen
swasembada daging sapi:
• Kemen PPN/Bappenas
• Kemen Keuangan
• Kemenko Perekonomian
Masukan:
SDM, anggaran,
informasi, material,
sumberdaya
Aliran input-output dari
material, energi, informasi
Hasil Keluaran:
1. Iklim usaha rantai nilai
peternakan yang kondusif;
2. Pemenuhan 90% kebutuhan dari
daging sapi lokal;
3. Kecukupan bibit, pakan, obat-
obatan;
4. Dukungan infrastruktur yang
memadaiSub sistem produksi
hulu-hilir:
• Kemen Pertanian
• Kemen Perindustrian
Sub sistem infrastruktur:
• Kemen Perhubungan
• Kemen Kehutanan
• Kemen Pertanian
Sumber: Adaptasi dari Morgan (2006)
Kinerja sistem pembangunan peternakan ditentukan oleh keselarasan aktivitas sub sistem yang terlibat. Kondisi ini
menggambarkan pentingnya peran modal intelektual kelembagaan, yang terdiri dari modal struktural (sistem,
prosedur, budaya), modal insani (pengetahuan, keahlian), modal relasional yang merupakan hubungan harmonis dengan
didasari saling percaya dan saling menghargai.
16. No Teknik
Hirarkhi
Teknik ANP
Prioritas Utama Fokus Isu
(1) (2) (3) (4)
1. Direktif Mengacu pada: (1) RPJMN 2010-2014, (2) MP3EI 2010-2025, dan (3) Sistem Logistik Nasional
2. Strategik
Keterkaitan dan konsistensi antara perencanan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
Integrasi Perencanaan
Pembangunan Sektor
Pertanian dalam
Swasembada Daging Sapi
Nasional
Fokus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan berdasarkan program prioritas
Integrasi, sikronisasi dan sinergi program (antar daerah,
antar fungsi pemerintah)
3.3 Resume Hasil Analisis Menggunakan Teknik ANP
16
Integrasi, sikronisasi dan sinergi program (antar daerah,
antar fungsi pemerintah)
3. Taktikal
Penataan peran kelembagaan (kementerian, lembaga
pemerintah, pemda, pelaku usaha & masyarakat)
Penataan Peran
Kelembagaan dan Koordinasi
Pelaksanaan Program
Koordinasi antar pelaku pembangunan (kementerian,
lembaga dll)
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta langkah
perbaikan
4. Operasional
Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM
pelaku usaha dan masyarakat
Pengembangan Kapasitas
dan Peningkatan Sarana
Prasarana
Bentuk kemitraan strategis
Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana
Pemberian insentif pemberdayaan pelaku usaha dan
masyarakat dalam rantai sektor peternakan
17. No Teknik
Hirarkhi
Teknik SAST
Asumsi Strategis Fokus Isu
(1) (2) (3) (4)
1. Direktif Mengacu pada: (1) RPJMN 2010-2014, (2) MP3EI 2010-2025, dan (3) Sistem Logistik Nasional
2. Strategik
1. Kebijakan larangan impor daging sapi
2. Kebijakan larangan impor sapi bakalan
3. Kebijakan ekspor bahan pakan
4. Masuknya produk impor daging
5. Masuknya impor bakalan
6. Pengaruh “middle man”
7. Kebijakan tataniaga yang kondusif
8. Fluktuasi kurs mata uang asing
Kebijakan tata niaga yang
kondusif
3.4 Resume Hasil Analisis Menggunakan Teknik SAST
17
1. Kebijakan larangan impor daging sapi
2. Kebijakan larangan impor sapi bakalan
3. Kebijakan ekspor bahan pakan
4. Masuknya produk impor daging
5. Masuknya impor bakalan
6. Pengaruh “middle man”
7. Kebijakan tataniaga yang kondusif
8. Fluktuasi kurs mata uang asing
Kebijakan tata niaga yang
kondusif
3. Taktikal
Koordinasi Kemen PPN/Bappenas, KemenKeu,
Kemen Kord. Bid. Perekonomian
Koordinasi tingkat kebijakan
(high level implementation plan)
4. Operasional
1. Peningkatan permintaan musimam
2. Penyakit ternak
3. Jumlah menu dengan daging sapi impor
4. Variasi makanan berbasis daging sapi
5. Fasilitas & penguasaan teknologi IB
6. Ketersediaan & kecukupan obat-obatan
Keseimbangan
supply – demand
18. 3.5 Resume Hasil Analisis Menggunakan Teknik ISM
No Teknik
Hirarkhi
Teknik ISM
Elemen Sub Elemen Pendorong Sub Elemen Terpengaruh
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Direktif Mengacu pada: (1) RPJMN 2010-2014, (2) MP3EI 2010-2025, dan (3) Sistem Logistik Nasional
2. Strategik
Prasyarat dicapainya
perencanaan swasembada
secara terintegratif
1.Kejelasan kebijakan program swasembada
daging pada tingkat nasional
2.Ketersediaan anggaran bagi pelaksanaan
program swasembada daging
3.Tataniaga yang kondusif bagi
penciptaan nilai tambah bagi industri
peternakan nasional
1. Jaringan kemitraan dengan pelaku usaha dan
masyarakat dalam rantai nilai peternakan
2. Adanya instrumen monev tingkat nasional serta
K/L/D
3. Kompetensi SDM (teknis dan non teknis) pada
K/L/D yang melaksanakan program swasembada
Peran Kementerian/
Lembaga pada Tahap
Perencanaan
1.Kementerian Keuangan
2.Kementerian PPN/Bappenas
Pelaku Usaha dan Masyarakat Peternak
1. Terlaksananya program insentif: akses
permodalan, penguatan organisasi & manajemen,
serta penguasaan teknologi tepat guna
2. Terbentuknya koperasi masy. peternak dan
lembaga berbasis masyarakat lain yang
mendukung usaha peternakan
18
Peran Kementerian/
Lembaga pada Tahap
Perencanaan
3. Taktikal
Tolok ukur penilaian hasil
pelaksanaan aktivitas
Tidak adanya distorsi dalam penerapan
kebijakan perdagangan ternak, daging
dan produk turunannya
1. Terlaksananya program insentif: akses
permodalan, penguatan organisasi & manajemen,
serta penguasaan teknologi tepat guna
2. Terbentuknya koperasi masy. peternak dan
lembaga berbasis masyarakat lain yang
mendukung usaha peternakan
Peran Kementerian/
Lembaga pada Tahap
Pelaksanaan
1.Kementerian Koord. Bid. Perekonomian
2.Kementerian Perdagangan
3.Kementerian Pertanian
1. Pelaku usaha dan masyarakat peternak dan
pendukung usaha peternakan
2. Koperasi dan asosiasi peternak dan pendukung
usaha peternakan
4. Operasional
Aktivitas yang paling
berpengaruh atas
pencapaian swasembada
Harmonisasi lintas K/Ldalam penerapan
kebijakan perdagangan ternak, daging
dan produk turunannya
Melaksanakan insentif bagi masy. peternak dalam:
akses permodalan, penguatan org. & manajemen,
serta penguasaan teknologi tepat guna.
Tujuan dari integrasi
perencanaan pembangunan
swasembada daging sapi
Meningkatnya efektivitas penggunaan
sumberdaya nasional, serta peningkatan
kinerja kelembagaan dalam pelaksanaan
pencapaian sasaran swasembada daging
sapi
Meningkatnya jumlah masyarakat peternak yang
sejahtera, karena peningkatan penciptaan nilai
tambah pada kegiatan usaha peternakan (pro poor)
19. Kementerian
PPN/Bappenas
Kementerian Keuangan
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Kementerian
Pertanian
Kementerian
Perdagangan
Pertukatan informasi
Penyelarasan program
dan alokasi anggaran
Koordinasi
tingkat direktif
Koordinasi
strategik-taktikal• Koordinasi dan sinergi program
• Eleminasi distorsi kebijakan
Penyampaian data, informasi dan
status pelaksanaan
Pelaporan
pelaksanaan
Pelaporan
pelaksanaan
Penyesuaian rencana
berdasar kondisi riil (rolling
plan)
Penyesuaian alokasi
anggaran berdasar kondisi
riil (rolling plan)
Perencanaan
program
Pengalokasian
anggaran
data data
Kementerian/Lembaga
Terkait
3.6 Pengembangan Model Kelembagaan dalam Swasembada Daging Sapi
19
• Program
• Sasaran pencapaian
• Program
• Sasaran pencapaian
Pemerintah
Daerah – 1
Pemerintah
Daerah – 2
Pemerintah
Daerah – n
Aktivitas komunitas
rantai nilai
budidaya
Aktivitas komunitas
rantai nilai pakan
Aktivitas komunitas
rantai nilai
pendukung
Lingkungan pembangunan sektor peternakan
Koordinasi
operasional
Pelaksanaan
aktivitas pada
praktek nyata
kemitraan kemitraan
Pelaporan
pelaksanaan
Pelaporan
pelaksanaan
Monitoring & evaluasi kinerja
pada level
outcome/impact
Jejaring/
network
Pemerintah Daerah sebagai Sistem Otonom
Kementerian/Lembaga
Terkait
21. 1. Walaupun swasembada daging sapi telah ditetapkan sebagai program
nasional, namun belum seluruh kementerian dan lembaga yang terkait
mencantumkan sebagai program/kegiatan dalam dokumen
perencanaan strategisnya;
2. Swasembada daging sapi memerlukan prasyarat utama: (1) integrasi
perencanaan pembangunan sektor pertanian dalam swasembada
daging sapi; (2) penataan peran kelembagaan dan koordinasi
pelaksanaan program, dan (3) pengembangan kapasitas dan
peningkatan sarana prasarana yang harus menjadi fokus utama
pemerintah.
3. Swasembada daging sapi memerlukan kebijakan tataniaga yang
kondusif, selain daripada itu keseimbangan supply – demand, dan
koordinasi tingkat kebijakan juga merupakan hal yang penting dan
besar pengaruhnya;
4.1 KESIMPULAN (1)
21
1. Walaupun swasembada daging sapi telah ditetapkan sebagai program
nasional, namun belum seluruh kementerian dan lembaga yang terkait
mencantumkan sebagai program/kegiatan dalam dokumen
perencanaan strategisnya;
2. Swasembada daging sapi memerlukan prasyarat utama: (1) integrasi
perencanaan pembangunan sektor pertanian dalam swasembada
daging sapi; (2) penataan peran kelembagaan dan koordinasi
pelaksanaan program, dan (3) pengembangan kapasitas dan
peningkatan sarana prasarana yang harus menjadi fokus utama
pemerintah.
3. Swasembada daging sapi memerlukan kebijakan tataniaga yang
kondusif, selain daripada itu keseimbangan supply – demand, dan
koordinasi tingkat kebijakan juga merupakan hal yang penting dan
besar pengaruhnya;
22. 4. Pada tahap perencanaan program swasembada daging sapi, Kemen
PPN/ Bappenas bersama-sama Kemenkeu dengan memiliki daya
dorong yang paling tinggi.
5. Pada tahap pelaksanaan, lembaga yang paling berperan adalah
Kemenko. Bid. Perekonomian, bersama-sama dengan Kementerian
Pertanian dan Kementerian Perdagangan;
6. Keandalan dan efektivitas modal relational, khususnya dalam
proses pertukaran informasi dan kecepatan dalam pengambilan
keputusan yang bersifat lintas fungsi atau lintas unit kerja merupakan
faktor penting dan perlu diwujudkan dalam membentuk forum
kerjasama antar pihak baik intra-organisasi maupun inter-
organisasi pada tingkat pusat maupun daerah.
4.1 KESIMPULAN (2)
22
4. Pada tahap perencanaan program swasembada daging sapi, Kemen
PPN/ Bappenas bersama-sama Kemenkeu dengan memiliki daya
dorong yang paling tinggi.
5. Pada tahap pelaksanaan, lembaga yang paling berperan adalah
Kemenko. Bid. Perekonomian, bersama-sama dengan Kementerian
Pertanian dan Kementerian Perdagangan;
6. Keandalan dan efektivitas modal relational, khususnya dalam
proses pertukaran informasi dan kecepatan dalam pengambilan
keputusan yang bersifat lintas fungsi atau lintas unit kerja merupakan
faktor penting dan perlu diwujudkan dalam membentuk forum
kerjasama antar pihak baik intra-organisasi maupun inter-
organisasi pada tingkat pusat maupun daerah.
23. 1. Untuk lebih mengoptimalkan proses perencanaan program prioritas
nasional, agar sebelum pelaksanaan Musrenbangnas dan
Musrenbangpus dilakukan penyelarasan antara perencanaan
program lintas sektor, alokasi ketersediaan anggaran, dan pola
pengelolaan koordinasi pelaksanaan antara Kemen PPN/ Bappenas,
Kemen.Keu, dan Kemen. Koord. Bid. Perekonomian.
2. Agar Kemenenterian Koordinator Bidang Perekonomian disarankan
untuk lebih mengoptimalkan koordinasi dan sinergi lintas sektor
dari kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, serta
pelaku usaha. Fasilitasi dapat dilakukan melalui RAKOR teknis-
operasional yang secara periodik memantau perkembangan maupun
permasalahan import ternak, daging dan produk samping dan
kelancaran rantai pasok sapi lokal.
4.2 SARAN (1)
23
1. Untuk lebih mengoptimalkan proses perencanaan program prioritas
nasional, agar sebelum pelaksanaan Musrenbangnas dan
Musrenbangpus dilakukan penyelarasan antara perencanaan
program lintas sektor, alokasi ketersediaan anggaran, dan pola
pengelolaan koordinasi pelaksanaan antara Kemen PPN/ Bappenas,
Kemen.Keu, dan Kemen. Koord. Bid. Perekonomian.
2. Agar Kemenenterian Koordinator Bidang Perekonomian disarankan
untuk lebih mengoptimalkan koordinasi dan sinergi lintas sektor
dari kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, serta
pelaku usaha. Fasilitasi dapat dilakukan melalui RAKOR teknis-
operasional yang secara periodik memantau perkembangan maupun
permasalahan import ternak, daging dan produk samping dan
kelancaran rantai pasok sapi lokal.
24. 3. Kementerian PPN/Bappenas disarankan untuk meningkatkan
kualitas modal relasional organisasi, dan penataan fungsi pada
jajarannya sehingga dapat melakukan fasilitasi terhadap K/L/D mitra
kerjanya, serta dapat mengantisipasi terjadinya kesenjangan dalam
implementasi perencanaan maupun perubahan lingkungan strategis;
4. Kebijakan dan pelaksanaan program swasembada dilaksanakan
dengan keberpihakan pada peternakan skala kecil dan menengah,
oleh peternak perorangan maupun koperasi produksi pada tingkat
desa, terutama bagi penyelenggaraan perbibitan, pemulia-biakan
serta pengembangan wilayah peternakan rakyat.
4.2 SARAN (2)
24
3. Kementerian PPN/Bappenas disarankan untuk meningkatkan
kualitas modal relasional organisasi, dan penataan fungsi pada
jajarannya sehingga dapat melakukan fasilitasi terhadap K/L/D mitra
kerjanya, serta dapat mengantisipasi terjadinya kesenjangan dalam
implementasi perencanaan maupun perubahan lingkungan strategis;
4. Kebijakan dan pelaksanaan program swasembada dilaksanakan
dengan keberpihakan pada peternakan skala kecil dan menengah,
oleh peternak perorangan maupun koperasi produksi pada tingkat
desa, terutama bagi penyelenggaraan perbibitan, pemulia-biakan
serta pengembangan wilayah peternakan rakyat.
25. Mengatasi paradoks dengan langkah solusi berbasis PATRIOTISME
“Agenda pembangunan adalah mengubah kehidupan
masyarakat, bukan hanya mengubah perekonomian”
(J.E. Stiglitz, 2006)
Untuk Indonesia
25
“Agenda pembangunan adalah mengubah kehidupan
masyarakat, bukan hanya mengubah perekonomian”
(J.E. Stiglitz, 2006)
Resep 4 sehat 5 sempurna :
1. Sehatkan haluan ekonomi
2. Sehatkan kedaulatan ekonomi
3. Sehatkan kemandirian komunitas
4. Sehat pajak dan pendapatan untuk pemerataan yang proporsional
5. Restrukturisasi pasar finansial
Sumber:
Eriyatno, 2011 dalam Membangun Ekonomi Komparatif, Strategi Meningkatkan Kemakmuran Nusa dan Resiliensi Bangsa
26. TERIMAKASIHTERIMAKASIH
Rancang Bangun Model Kelembagaan
Integrasi Perencanaan Pembangunan Peternakan
(Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Disajikan dalam Diskusi Media
Paparan Kajian Kebijakan Tata Niaga Daging Sapi Sebagai Komoditas Strategis
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
TERIMAKASIHTERIMAKASIH
26
Jakarta, 19 Februari 2013
Dr. Ir. Nugroho Ananto, M.Eng., MM