DI SUSUN OLEH : NAMA : WIDYIA ASTUTI NPM : 1434021395 KELAS : KARYAWAN (SABTU) NAMA DOSEN : DR. EDDY SANUSI, SE, MM NAMA PENGARANG : DR. H. SUDIARTO, SH, M.HUM

1. TUGAS NEGOSIASI
NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE
DI SUSUN OLEH :
NAMA : WIDYIA ASTUTI
NPM : 1434021395
KELAS : KARYAWAN (SABTU)
NAMA DOSEN : DR. EDDY SANUSI, SE, MM
NAMA PENGARANG : DR. H. SUDIARTO, SH, M.HUM
FAKULTAS EKONOMI
MANAJEMEN
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
JAKARTA 2017

2. Penyelesaian sengketa, merupakan salah satu aspek hukum penting yang diperlukan manusia
untuk terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menyelesaikan
konflik ataupun sengketa telah menjadi tugas dari Badan Peradilan, menyelesaikan suatu perkara
tersebut dengan berlandaskan pada Undang – Undang dan keyakinan hakim. Penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan dengan berpedoman kepada Undang –
Undang Nomor 4 Tahum 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut merupakan induk dan
kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas peradilan.
Seiring dengan perkembangan masyarakat, dengan sebuah skenareo globalisasi untuk
membangun tatanan dunia yang tanpa batas maka permasalahan – permasalahan yang ada dalam
masyarakat juga turut berkembang, dengan tuntutan globalisasi yang mensyaratkan adanya freetrade
(perdagangan bebas), membuka peluang bagi pembisnis – pembisnis asing masuk untuk berbisnis di
dalam negeri, tak sedikit dari mereka tidak terbiasa dengan peraturan perundang-undangan nasional
yang kita miliki sehingga dalam menyelesaikan sengketa yang timbul mereka lebih memilih untuk
menyelesaikan di luar peradilan.
Tidak hanya pembisnis asing tapi juga pembisnis nasional maupun lokal juga melihat ada
beberapa kelebihan dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau biasa dikenal dengan konsep
Alternative Dispute Resolution (ADR), Penyelesaian sengketa di luar pengadilan banyak digunakan,
karena dipandang efisien, cukup memuaskan pihak – pihak bersengketa, dan banyak memberikan
kemudahan – kemudahan yang tidak diperoleh dalam proses pengadilan resmi. Para pihak terpuaskan,
karena konflik tidak menjadi terbuka dan melebar, lebih menekankan harmoni dan kekeluargaan,
Alternatif Penyelesaian sengketa juga merupakan solusi hukum yang kreatif agar proses hukum tidak
terjebak di jalur lambat.
Ada sedikit perbedaan antara konflik dengan sengketa, untuk dapat memperjelasnya maka itu
konsep yang digunakan mengacu kepada Nader & Todd yang secara eksplisit membedakan antara pra
konflik, konflik dan sengketa.
(a) Pra konflik, adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang.
(b) Konflik, adalah keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya
perasaan tidak puas tersebut.
(c) Sengketa, adalah keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan dimuka umum.
Konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR) juga dikenal dengan sebutan Alternatif
Penyelesaian Sengketa (APS), konsep tersebut telah dikristalkan dalam hukum Indonesia dengan
ditebitkannya Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa.
Dalam Undang – Undang tersebut mendefinisikan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai
lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak,
yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau
penilaian ahli. Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut dapat diselesaikan oleh para pihak itu
sendiri tanpa campur tangan pihak lain ataupun melibatkan pihak ketiga.
Melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa para pihak hal tersebut dikategorikan
sebagai konsultasi dimana pihak ketiga hanya berperan sebagai konsultan yang memberikan masukan
bagi para pihak, istilah konsialiasi dan mediasi dalam sering saling dipertukarkan.

3. Negosiasi merupakan prinsip dasar dalam komunikasi penyelesaian sengketa maupun dalam
komunikasi bisnis, dalam mediasi ataupun konsiliasi, negosiasi tetap memainkan peranan ini,
walaupun ada pihak ketiga tapi para pihak tetap saling melakukan negosiasi.
Ada dua permasalahan dalam ketentuan ini yaitu mengenai “dalam penyelesaian sengketa
dilakukan pertemuan langsung oleh para pihak” dan “diselesaikan dalam waktu paling lama 14(empat
belas) hari”. Dalam ketentuan tersebut harus diinterpretasikan terlebih dahulu, apakah ketentuan ini
bersifat keharusan, atau hanya memberikan sebuah standar dan dalam pelaksanaannya diserahkan
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
Jika ketentuan ini bersifat mengharuskan lalu kemudian bagaimana konsekwensi hukumnya
jika para pihak bersepakat untuk tidak bertemu secara langsung mungkin karena tidak selamanya
dapat para pihak bertemu langsung disebabkan adanya keoerluan – keperluan lain dalam bisnis
sehingga meminta untuk di wakilkan ataupun menggunakan perantaran teknologi informasi seperti
internet dalm bentuk Online. Dan kemudian bagaimana jika ternyata kedua belah pihak tidak dapat
menyelesaikan dalam waktu 14 hari tapi para pihak tetap ingin melanjutkan proses penyelesaian
melalui negosiasi ataupun mediasi/konsiliasi dengan tidak terburu – buru, norma tersebut sangat kabur
dalam perhitungan waktu 14 hari, sejak kapan perhitungan tersebut dimulai ? Apakah berdasarkan
kesepakatan para pihak atau perhitungan lainnya.
Dalam Undang – Undang No.. Dan kemudian bagaimana jika ternyata kedua belah pihak
tidak dapat menyelesaikan dalam waktu 14 hari tapi para pihak tetap ingin melanjutkan proses
penyelesaian melalui negosiasi ataupun mediasi/konsiliasi dengan tidak terburu – buru, norma
tersebut sangat kabur dalam perhitungan waktu 14 hari, sejak kapan perhitungan tersebut dimulai ?
Apakah berdasarkan kesepakatan para pihak atau perhitungan lainnya.
Dalam Undang – Undang No.30 Tahun 1999 tidak menyebutkan konsekuensi hukum atas
tidak dijalankannya ketentuan tersebut. Selain membahas permasalan tersebut dalam pembahasan ini
juga mendalami suatu proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui Negosiasi dan Mediasi.
Negosiasi merupakan sebuah forum utama yang selalu ada dalam penyelesaian sengketa
melalui Alternatif penyelesaian sengketa, dalam mediasi ataupun konsiliasi negosiasi tetap digunakan.
A. Pengertian Negosiasi
Negosiasi merupakan kosakata yang sudah sering kita dengar. Negosiasi merupakan
proses yang sering sekali kita lakukan dalam hidup dan sering pula kita tidak sadar kalau kita
tengah melakukan negosiasi. Untuk itu, perlu terlebih dahulu dijelaskan mengenai apa
pengertian dari negosiasi berdasarkan kamus hukum dan beberapa pendapat ahli, yaitu
sebagai berikut :
Kata negosiasi diambil dari bahasa latin negotiari yang berarti “berdagang atau berbisnis”.
Kata kerjanya diambil dari kata lain, negare, yang berarti “meniadakan” dan satu kata benda,
otium, berarti “waktu luang”. Jacli, pebisnis Romawi Kuno akan “meniadakan waktu luang”
hingga kesepakatan tercapai.
Negoisasi adalah : Proses untuk mencapai kesepakatan dengan memperkecil perbedaan
serta mengembangkan persamaan guna meraih tujuan bersama yang saling menguntungkan.

4. Negosiasi merupakan suatu proses, kemungkinan proses awal dan akhir berlangsung lebih
lama dan lebih penting. Diawali dengan langkah – langkah awal, saling bertukar konsesi,
sampai akhirnya mencapai kesepakatan dan kegiatan tindak lanjut yang diperlukan.
Negoisasi menurut kamus hukum Black’s Law dapat dijabarkan sebagai berikut. A
consensual bargaining proces in which the parties attempt to reach agreement on a disputed
or potentially disputed matter. Negotiation usu. Involves complete autonomy for the parties
involved, without the intervention of third parties.
Negosiasi menurut Jaqueline M. Nolan-Haley adalah: “Negotiation may be generally
defined as a consensual bargaining process in which parties attempt to reach agreement on a
disputed or potentially disputed matteri. Terjemahan bebasnya adalah : “Negosiasi dapat
diartikan secara umum sebagai konsensual dari proses penawaran antara para pihak untuk
mencapai suatu kesepakatan tentang suatu sengketa atau sesuatu hal yang berpotensi menjadi
sengketa.”
Negosiasi menurut Suyud Margono adalah : “Proses konsensus yang digunakan para pihak
untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka.”
Negosiasi menurut H. Priyatna Abdurrasyid adalah : “Suatu cara dimana individu
berkomunikasi satu sama lain mengatur hubungan mereka dalam bisnis dan kehidupan sehari-
harinya” atau “Proses yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita ketika ada pihak
lain yang menguasai apa yang kita inginkan.
Negosiasi menurut Gery Good Paster adalah : “Merupakan konsensus yang digunakan
para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka.”
Negosiasi adalah pertemuan antara dua orang atau kubu yang masing – masing berada
diposisi yang sesuai dengan kepentingan masing – masing dan berakhir untuk mendapatkan
kepuasan yang diharapkan. Kedua pihak setelah berada dalam posisi yang berlawanan
diteruskan dengan duduk bersama menuju kesatu arah guna menyelesaikan hasil negosiasi.
Dengan demikian negosiasi adalah metode untuk mencapai perjanjian yang dapat memenuhi
kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen – elemen kerja sama dan
kompetisi.
Dengan demikian, secara sederhana disimpulkan negosiasi adal suatu cara bagi dua atau
lebih pihak yang berbeda kepentingan baik itu berupa pendapat, pendirian, maksud, atau
tujuan dalam mencari kesepahaman dengan cara mempertemukan penawaran dan permintaan
dari masing – masing pihak sehingga tercapai suatu kesepakatan atau kesepahaman
kepentingan baik itu berupa pendapat, pendirian, maksud atau tujuan.
Negosiasi selain digunakan dalam bisnis, diplomasi atau hubungan luar negri, public
relation, ataupun pada perdangan tradisional negosiasi dalam ilmu hukum dikenal juga
sebagai bagian dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa atau yang biasa dikenal dengan
Alternatif Dispute Resolution (ADR), Negoisasi Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat
diartikan bahwa negosiasi dipahami sebagai sebuah proses dimana para pihak ingin
menyelesaikan permasalahan, melakukan suatu persetujuan untuk melakukan suatu
perbuatan, melakukan penawaran untuk mendapatkan suatu keuntungan tertentu, dan atau
berusaha menyelesaikan permasalahan untuk keuntungan bersama (win-win solution).

5. Istilah negosiasi sudah tidak asing bagi tatanan hukum dan bisnis kita, dari pengertian
diatas maka negosiasi sebenarnya dapat dibagi dua atas tujuan yang ingin dicapai yaitu (a)
Negosiasi kepentingan dan (b) Negosiasi hak. Yang kedua pembagian tersebut adalah sebagai
berikut :
(a) Negosiasi Kepentingan
Negosiasi Kepentingan (interest negotiation) merupakan negosiasi yang sebelum
bernegoisasi sama sekali para pihak tidak ada hak – hak apa pun dari satu pihak
kepada pihak lain. Akan tetapi, mereka bernegoisasi karena masing – masing pihak
ada kepentingan untuk melakukan negoisasi tersebut. Misalnya negosiasi kontrak,
negoisasi terhadap harga, penyerahan, waktu pembayaran, terms dan kondisi dari
kontrak jual beli, antara calon pembeli dengan calon penjual dalam hal pembelian
benda tertentu. Karena itu, dalam negosiasi kepentingan, jika para pihak yang
bernegosiasi tidak berhasil menemukan suatu kata sepakat, maka secara umum dapat
dikatakan bahwa tidak satu pihakpun dapat memaksa dilanjutkan negosiasi.
(b) Negosiasi Hak
Sebaliknya dalam negosiasi hak (right negotiation), sebeleum para pihak bernegosiasi,
antara para pihak sudah terlebih dahulu mempunyai hubungan hukum tertentu,
sehingga antara pihak tersebut telah menimbulkan hak – hak tertentu (pre-existing
rights), yang dijamin pemenuhannya oleh hukum. Kemudian para pihak bernegosiasi
bagaimana agar hak – hak tersebut dapat dipenuhi oleh pihak lawan dalam negosiasi
tersebut. Jadi, berbeda dengan negosiasi kepentingan dimana negosiasi tersebut
dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum tertentu, tetapi dalam negosiasi
hak, hubungan hukum tersebut justru sudah ada sebelum negosiasi dilakukan.
Atas pembagian tersebut, maka dapat kita tentukan mengenai lingkup kajian
kita, dalam pembahasan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui negosiasi
maka berdasarkan tujuan yang ingin dicapai yaitu mengenai penyelesaian suatu
sengketa dimana para pihak dalam sebuah sengketa telah memiliki suatu hubungan
hukum, dalam hubungan hukum antar subyek hukum, maka akan ada hak da kewajiban
yang diemban pada masing – masing mereka, dalam negosiasi penyelesaian sengketa
akan lebih condong pada negosiasi hak dibandingkan dalam negosiasi konvensional
dalam bisnis yang biasa dilakukan adalah negosiasi kepentingan.
Tapi bukan berarti negosiasi kepentingan tidak dapat digunakan dalam
penyelesaian sengketa, kedua tipe negosiasi tersebut dapat digunakan dalam
menyelesaikan sengketa, hanya saja negosiasi hak lebih sering digunakan dalam
penyelesaian sengketa dibandingkan negosiasi kepentingan.
Negosiasi hak bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang timbul sehubungan
dengan pelaksanaan hak yang sebelumnya sudah ada. Di indonesia negosiasi hak ini
dilakukan sebelum ataupun ketika perkara hukum sudah diajukan ke pengadilan. Sebab,
ada kewajiban bagi hakim sebelum memutus perkara untuk meminta agar para pihak
untuk terlebih dahulu melakukan negosiasi, dalam hal ini negosiasi hak atau di
Indonesia yang sering disebut dengan istilah popuker “musyawarah”.
Namun demikian, walaupun negosiasi kepentingan maupun negosiasi haku
mempunyai perbedaan, tapi juga negosiasi tersebut sama – sama mempunyai unsur –
unsur kesamaan sebagai berikut :

6. 1. Negosiasi diperlukan karena adanya sengketa di antara para pihak yang
harus diselesaikan, baik yang berdasarkan atas hak yang sudah ada
sebelumnya (pre-existing rights) seperti yang terjadi di dalam negosiasi hak
ataupun yang berdasarkan atas kepentingan para pihak yang terjadi pada
saat negosiasi tersebut (negosiasi kepentingan).
2. Negosiasi bertujuan untuk dapat menyelesaikan sengketa dengan cara yang
paling memuaskan kedua belah pihak tanpa perlu membuat suatu
kesimpulan yang drastis.
Pemaparan tersebut menunjukan pada kita bahwa negosiasi sangat diperlukan
bagi masyarakat untuk menyelesaikan berbagai urusan dalam kehidupan sehari
– hari termasuk juga untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan
tujuan win- win solution.
B. Pentingnya Negosiasi dalam kehidupan bermasyarakat
Negosiasi diperlukan dalam kehidupan manusia karena sifatnya yang begitu erat
dengan filosofi kehidupan manusia dimana setiap manusia memiliki sifat dasar untuk
mempertahankan kepentingannya, di satu sisi, manusia lain juga memiliki kepentingan yang
akan tetap di pertahankan. Padahal, kedua belah pihak tersebut memliki satu tujuan yang
sama, yaitu memenuhi kepentingan dan kebutuhannya.
Tiga perkiraan kondisi yang akan menentukan apakah negosiasi dibutuhkan atau
tidak, yaitu :
1. Adanya konflik kepentingan, misalnya bila satu pihak menginginkan harga lebih
tinggi dan pihak lain menghendaki harga lebih rendah untuk suatu obyek tertentu,
atau misalnya pihak satu mengklaim bahwa suatu obyek adalah haknya sementara
pihak yang lain mengklaim demikian terhadap obyek yang sama, dan lain
sebagainya.
2. Masih adanya berbagai cara pemuasan kepentingan kedua belah pihak, misalnya
bila harga belum ditetapkan secara pasti dimana masih ada kemungkinan harga
untuk dinegosiasikan atau dimana para pihak memiliki bukti kepemilikan hak
yang sama kuat, dan lain sebagainya.
3. Adanya peluang untuk kompromi, misal tercapainya kesepakatan harga yang
jelas bagi semua pihak diantara batas minimum bagi penjual atau batas
maksimum bagi pembeli atau ada kesepakatan mengenai pembagian hak pada
obyek sengketa, dan lain sebagainya.
Maka dari itu persyarat yang diperlukan untuk melakukan negosiasi adalah
sebagai berikut :
1. Ada isu yang jelas dari pihak – pihak berkepentingan dan hal yang perlu
untuk dinegosiasikan.
2. Ada kemauan untuk mengambil dan memberi.
3. Ada kepercayaan satu sama lain.
4. Setiap pelaku negosiasi mempunyai wewenang yang cukup untuk mengikat.

7. Tanpa kita sadari sepanjang kehidupan kita, tentunya kita selalu melakukan
negosiasi. Dalam hubungan sehari – hari dengan orang di sekitar kita, kita selalu
melakukan negosiasi. Baik hubungan ayah-anak, ibu-anak, teman, diplomasi
pemerintahan, maupun rekan bisnis.
Setiap orang memiliki perbedaan masing – masing baik perbedaan fisik, cara
pandang maupun kepentingan. Dalam berhubungan dengan orang lain tentunya
perbedaan itu akan semakin nampak pada tiap – tiap orang.
Agar perbedaan tersebut menghasilkan manfaat dan bukannya menjadi akar
konflik bersifat destruktif, maka dibutuhkan suatu negosiasi. Negosiasi dapat
menjembatani perbedaan yang ada dan menghasilkan kesepakatan antara pihak
yang terlibat.
Dari cara penyampaiannya Negosiasi yang di bedakan dua macam, yaitu
direct (langsung) dan indirect (tidak langsung). Negosiasi langsung adalah
negosiasi yang umum dilakukan, pihak – pihak yang berkepentingan duduk di
meja untuk mendiskusikan suatu masalah tertentu dan mereka secara sadar
melakukan negosiasi untuk mencapai kepentingannya. Sementara itu negosiasi
tidak langsung umun terjadi dalam percakapan sehari – hari, misalnya dialog
antara ibu dan anak “Jika makanan kamu habis, maka kamu boleh main ke luar
nanti sore”. Itu adalah contoh negosiasi tidak langsung. Secara eksplisit sang ibu
menyisipkan keinginannya pada sang anak dengan memberikan suatu penawaran
yang disukai anaknya. Atau contoh lain adik dan kakak berebut nonton TV
dengan chanel yang berbeda sehingga terjadi konflik kepentingan, maka untuk
mengatasi masalah itu sang kakak berinspiratif memberi adiknya makanan yang
di milikinya asalkan adiknya mau pergi main keluar rumah dan tidak menggangu
kakak menonton acara TV favoritnya, dan keduanya mencapai sepakat maka
konflik dapat di selesaikan dengan cara negosiasi. Contoh negosiasi tidak
langsung ini sama halnya seperti proses negoisasi pada umumnya, namun dengan
cara yang berbeda.
Contoh lainnya bahwa negoisasi dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat
bahwa dalam konteks politik multi-etnis, sepeti di ambo, membawa – bawa
simbol etnik tertentu dalam urusan pemerintahan dapat memicu sentimen etnis.
Apapun alasannya, perilaku politik seperti ini beresiko apakah dilakukan oleh
suku mayoritas-pribumi atau sebaliknya. Kasus pengukuhan Bupati Seram
Bagian Barat (SBB), Jakobus Puttileihalat, menjadi La Ode Puttileihalat, oleh
masyarakat Buton yang notabene suku pendatang di Maluku, bisa menjadi
semacam persoalan bagi suku pribumi. Memang hal ini tidak langsung memicu
kekerasan komunal, tapi lagi – lagi ekspresi di tingkat kelembagaan politik, bisa
saja berkontribusi terhadap disharmoni sosial. Negosiasi sangat di perlukan untuk
menyatukan sebuah kepentingan yang berbeda agar terjadi konflik yang lebih
luas dan tidak diinginkan.

8. C. Kualitas Negosiasi
Banyak segi untuk dapat memandang sebuah negosiasi berkualitas atau tidak, bagi
mereka yang berhasil meng-gol-kan kepentingannya dan merasa puas atas hasil negosiasi mak
menganggap proses negosiasi tersebut berkualitas, tapi bagi mereka yang sedikit
mendapatkan keuntungan dari negosiasi tersebut bahkan tidak mendapatkan keuntungan maka
menganggap negosiasi tersebut tidak berkualitas dan tidak berarti.
Dari perbedaan paradigma tersebut intinya adalah negosiasi yang berkualitas adalah
negosiasi yang berhasil digunakan oleh para pihak untuk mencapai tujuan – tujuannya, dalam
negosiasi untuk penyelesaian sengketa capaian yang ideal bagi kedua pihak adala win – win
solution.
Agar negosiator dapat mecapai keberhasilan maka perlu mempersiapkan segala
sesuatunya baik mengenai personal negosiator, informasi mengenai materi yang di
negosiasikann maupun informasi informasi mengenai pihak lawan, merancang strategi,
menetapkan tujuan dan alternatif tujuan, menentukan tempat dan waktu dan sebagainya.
Dari segi personal negosiasiatornya ada beberapa hal yang harus di perhatikan yang
harus dimiliki oleh negosiator, jika negosiator tersebut berbentuk kelompok maka Pemimpin
Tim Negosiasi memegang peranan penting, selain otoritas dan kecakapan berbuat hukum
maka berikut ini ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh negosiator/Pemimpin Tim
Negosiasi yaitu :
 Ketajaman Pikiran/Kelihaian
Pemimpin Tim Negosiasi ataupun Tim Negosiasi mengemban keseluruhan
tanggung jawab dan kepercayaan Pemberi Kuasa atau pihak yang diwakili
dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Pemimpin Tim Negosiasi
yang sukses harus mampu “menampilkan” strategi terbaik yang dimilikinya,
dan harus bisa menunjukkan pula sifat campuran antara kejujuran moral
dengan kelihaian. Anda harus menghindari Pemimpin Tim Negosiasi yang
memiliki sifat terus terang (blakblakan). Meskipun demikian, bukan berarti
pemimpin Tim Negosiasi boleh bermuka dua, Pemimpin Tim Negosiasi
harus tahu kartu mana yang harus diletakkan di atas meja dan kapan
waktunya. Oleh karena itu, kelihaian harus menempati urutan teratas
persyaratan seorang Pemimpin Tim Negosiasi.
 Sabar
Sabar adalah ciri yang amat penting. Negosiasi bisa sangat berat, karena
setiap tawaran akan memnbawa tawaran balik dan setiap manuver akan
membawa manuver balik sehingga menghabiskan waktu dan energi. Pejabat
yang korup, manajemen yang picik, dan anggota staf yang tidak kompeten
harus di atasi dengan baik. Seorang Pemimpin Tim Negosiasi yang emosional
tidak akan berguna dalam negosiasi bahkan akan dapat memperparah
sengketa yang seharusnya diselesaikan.
 Kemampuan Beradaptasi
Karena negosiasi selalu berkaitan dengan perubahan posisi atau saling tarik
ulur kepentingan, dimana jika posisi yang satu berubah maka pihak yang lain
juga harus berubah, maka Pemimpin Tim Negosiasi harus pintar melakukan
adaptasi atau penyesuaian. Dengan strategi yang tidak fleksibel dan taktik
yang terhatas, kemungkinan negosiasi akan berakhir dengan tidak produktif
dan tidak banyak manfaat bagi pihak yang diwakili. Dalam praktek negosiasi

9. berbagai kemungkinan yang telah direncanakan sebelumnya, Pemimpin Tim
Negosiasi harus bisa merespons secara cepat dan tepat terhadap
perkembangan yang tak terduga. Negosiasi jarang sekali berlangsung persis
seperti rencana, dan tidak pula berubah dalam pola yang telah dibayangkan
sebelumnya. Mampu “berfikir mandiri” akan mengarahkan pada kesuksesan
di meja perundingan.
 Daya Tahan
Meskipun negosiasi pada dasarnya adalah suatu aktivitas mental, namun
sering menuntut kekuatan fisik. Pemimpin Tim Negosiasi harus siap untuk
mengikuti semua sesi. Jarang sekali jam kerja Pemimpin Tim Negosiasi
hanya delapan jam sehari. Kelelahan dalam perjalanan, perubahan iklim, stres
dan lain – lain bisa membuat orang yang tidak tahan menjadi “kehabisan
tenaga”. Turunnya kondisi fisik dan mental akan menurunkan kualitas
negosiasi yang dilakukan, maka kebugaran fisik, daya tahan, dan sifat disiplin
diri yang realistis merupakan ciri yang sangat di inginkan dan diharapkan
seorang Pemimpin Tim Negosiasi.
 Kemampuan Baersosialisasi
Negosiasi pada dasarnya merupakan proses sosial. Keberhasilan dari suatu
kesepakatan dalam situasi ini di dasarkan pada kepercayaan dari
persahabatan. Bahkan jika kesepakatan di ikat dengan kontrak, “hubungan
pertalian” akan berperan sangat besar dalam menyelesaikannya, seorang
Pemimpin Tim Negosiasi yang kompeten memiliki sifat suka berteman dan
unggul dalam situasi sosial. Jumlah kesepakatan yang dibuat di meja makan
sama banyaknya dengan yang dibuat di meja perundingan. Kemampuan
untuk membuat percakapan yang baik akan meningkatkan posisi Pemimpin
Tim Negosiasi. Ingat! Konsesi harus di rebut dari lawan, namun akan
diberikan oleh teman.
 Konsentrasi
Dalam dunia bisnis sangat menuntut kepraktisan, masalah komunikasi bahasa
dan pertengkaran masalah hukum yang dapat menjadi gangguan utama
terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam
strategi. Potensi “kehilangan jalur” cukup besar. Banyak terjadi seorang
setelah melakukan negosiasi merasa tidak berhasil atau segala sesuatunya
tidak berjalan sesuai rencana. Karena alasan ini, kemampuan berkonsentrasi
di tengah berbagai masalah ketika bernegosiasi merupakan aset yang tidak
bisa tidak harus dimiliki oleh seorang Pemimpin Tim Negosiasi.
 Memiliki Selera Huimor
Negosiasi dapat menjadi situasi yang penuh tekanan atau stres, dan akan ada
saat – saat dimana tidak terlihat sama sekali manfaatnya. Seorang Pemimpin
Tim Negosiasi harus diperlengkapi dengan rasa humor yang tinggi agar dapat
menahan badai yang terus – menerus. Memandang persoalan – persoalan
tertentu dengan mata yang penuh humor dan menghindari sindroma bahwa
semuanya sangat serius dapat membuat semuanya menjadi berubah untuk
menjaga agar negosiasi tetap berjalan.

10. D. Ciri – ciri Negosiasi
Dari definisi mengenai negosiasi dan mediasi maka dapat ditarik kesimpulan mengenai ciri-
ciri negosiasi, yaitu :
1. Senantiasa melibatkan orang baik sebagai individual, perwakilan organisasi atau
perusahaan, sendiri atau dalam kelompok.
2. Memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik/sengketa yang
terjadi mulai awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi.
3. Menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu baik berupa tawar-menawar (bargain)
maupun tukar menukar (barter).
4. Hampir selalu berbentuk tatap muka yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh
maupun ekspresi wajah.
5. Negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi
dan kita inginkan terjadi.
E. Tehnik Bernegosiasi
Kita tidak perlu tehnik ataupun strategi jika apa yang kita inginkan langsung terwujud,
tapi hukum kenyataan tidak demikian, untuk merubah sebuah kenyataan atau mewujudkan
keinginan harus digunakan strategi, teknik dan strategi dalam negosiasi adalah mutlak
diperlukan. Dalam negoisasi adalah sebuah pertarungan mental untuk dapat mencapai hasil
yang memuaskan dalam suatu bisnis, strategi dan teknik dalam dalam pembahasan ini
merupakan kombinasi dari gaya – gaya negosiasi yang telah di dentifikasi dalam pengalaman
praktek negosiasi. Masing – masing negosiator dan setiap tim negosiasi harus memilih satu
gaya yang terbaik untuk mencapai sasaran mereka. Gaya yang sama tidak akan berfungsi di
setiap situasi, demikian pula tidak setiap situasi memungkinkan semua gaya. Para negosiator
dan tim harus fleksibel, mampu mengubah gaya semudah mereka mengubah lokasi.
F. Memilih Satu Gaya yang Cocok
Di bawah ini tercantum dua puluh tiga gaya negosiasi perorangan yang berbeda. Jarang
terjadi seseorang menggunakan hanya satu gaya dan mengesampingkan semua yang lain, dan
ada kemungkinan terjadi saling bersimpangan. Jarang (jika bukan tidak mungkin) seseorang
dapat mengadopsi suatu gaya yang bertentangan dengan kepribadiannya. Gaya – gaya
tersebut juga seringkali merupakan serangan balasan satu sama lain.
Para negosiator berusaha untuk di percayai, dan mereka harus percaya pada wacana
mereka sendiri jika ingin sukses. Para negosiator potensial harus menyelidiki bakat dan
keunggulan mereka sendiri untuk menentukan gaya atau kombinasi gaya mana yang paling
sesuai dengan kepribadian mereka.
Pemimpin tim juga harus berjaga – jaga terhadap anggota yang mencoba menggunakan
gaya yang tidak sesuai dengan sasaran tim. Gaya yang dapat dikombinasikan dan menjadi
strategi dan teknik negosiasi tersebut adalah sebagai berikut :

11. AGRESIF
Banyak orang yang memandang diri mereka agresif, namun hanya sedikit yang benar
- benar memenuhi kriterianya. Negosiator yang agresif tidak mengindahkan lawan dan tidak
menghormati posisi lawan mereka. Mereka tidak menawan dan tidak memberi ampun, dam
kata “konsesi” tidak ditemukan dalam kamus mereka. Negosiasi yang agresif bisa berfungsi
jika digunakan dalam dosis kecil terlebih lagi dalam negosiasi penyelesaian sengketa,
sementara pertentangan yang terus – menerus tidak akan membuahkan kesepakatan.
Negosiator yang terampil akan memerankan postur agresif hanya jika poin – poin yang
seharusnya tidak dapat ditawar – tawar mulai di diskusikan.
MENGALAH
Negosiator yang selalu mengalah adalah musuh terbesar para lawan negosiasi yang
agresif. Gaya mereka menuntut agar poin – poin sudah diakui pada awal negosiasi dalam
upaya untuk menarik agresor lebih jauh ke dalam proses. Poin – poin utama secara sengaja di
jaukan dari agenda hingga akhir negosiasi saat agresor yakin bahwa mereka akan terus
menerima konsesi. Pada kenyataannya, pihak yang mengalah “membuang – buang waktu”
dan mulai menuntut “pengembalian” atas konsesi – konsesi awal. Agresor telah di selubungi
dan di tempatkan dalam posisi yang memungkinkan membatalkan negosiasi yang sangat
mahal dan pulang dengan tangan hampa. Mengalah bisa menjadi gaya yang sangat efektif,
tapi hanya jika digunakan oleh tuan rumah. Gaya ini memerlukan kendali yang ketat atas
agenda dan kemampuan untuk mengenali kapan lawan telah cukup tenang.
PASIF
Negosiator yang pasif tidak selalu seperti yang mereka perlihatkan. Negosiator pasif
meyakinkan lawan untuk meletakkan semua kartu mereka di atas meja dengan keyakinan
bahwa segalanya akan saling dapat diterima. Pihak yang pasif tidak menunjukkan apa – apa
dan hanya mengangguk dan lawan yakin bahwa mereka sepakat. Namun, anggukan hanya
menunjukan pemahaman. Begitu semua telah di tampakkan, negosiator yang sebelumnya
pasif mulai “memungut” poin – poin yang mereka dapati menjanjikan dan secara aktif
(kadang – kadang agresif) mengerjakan kembali poin – poin yang tidak dikerjakan lawan.
Negosiator pasif jarang menunjukkan program mereka sendiri, sebaliknya mereka mengkritik
program lawan dalam upaya untuk bertahan.
INTIMIDASI
Intimidasi adalah menanarkan ketakutan di pihak lawan. Ketakutan adalah motivator
yang kuat. Sayangnya, perpindahan dari ketakutan menuju kebencian sangat pendek batasnya,
jika salah melakukan strategi ini bisa menjauhkan negosiator lawan dari konsesi yang kita
butuhkan, kebencian bukanlah dasar yang baik bagi suatu hubungan. Oleh karena itu gaya ini
harus diterapkan secara bijaksana sehingga penerima meraakan efeknya, namun tidak sadar
akan prosesnya.
LEGALISTIK
Semua bisnis dibatasi dengan undang – undang dalam tingkatan tertentu, dan para
negosiator harus peduli dengan pengaruhnya terhadap hubungan bisnis yang hendak mereka
bentuk serta pengaruh langsungnya terhadap bisnis mereka seperti kepemilikan aset, pajak,
dan tenaga kerja.

12. KERAS KEPALA
Mungkin memang tidak ada topik yang sungguh – sungguh tidak dapat di negosiasi
namun perilaku yang tidak fleksibel membatasi beberapa sesi negosiasi. Memilih keras kepala
sebagai suatu strategi keseluruhan akan beresiko karena dapat memaksa lawan menjadi keras
kepala pula pada poin – poin yang dirasakannya kuat.
AMBIVALEN
Ambivalensi adalah sesuatu yang tidak pernah secara sengaja di pilih oleh negosiator
sebagai suatu gaya, namun seringkali ada sebagai suatu ciri awal. Tim dan orang yang
ambivalen (mendua), yang tidak mampu membuat atau mempertahankan keputusan, bisa
membingungkan diskusi semudah gaya keras kepala. Dengan terpaksa mengkaji kembali soal
subjek lagi dan lagi tanpa mencapai suatu kesimpulan, lawan bisa menjadi frustasi hingga
titik penghabisan.
NEKAT
Nekat adalah suatu gaya negosiasi yang murni bersifat taktis dan melibatkan masalah
ultimatum pada poin – poin tertentu. Gaya ini lebih berupa gertakan ketimbang negosiasi dan
hanya dapat digunakan secara efektif oleh lawan yang kuat, kemungkinan besar yang berada
dalam posisi tuan rumah.
MURAH HATI
Menuruti kehendak lawan mungkin tampak sebagai suatu cara yang aneh dalam
negosiasi, namun gaya ini dapat digunakan dengan hasil yang baik. Gaya ini melibatkan
pandangan dalam jangka yang sangat panjang. Kesuksesan kecil akan mengarah pada
kesepakatan dan keterlibatan yang lebih besar. Masa depanlah yang direncanakan para
praktisi dengan gaya murah hati ini.
G. TAHAPAN NEGOSIASI
Dalam pelaksanaan negosiasi sesungguhnya tidak ada standardisasi proses atau
tahapan baku yang menjadi tolak ukur baik tidaknya negosiasi. Hanya saja dalam pasal 6 ayat
(2) Undang – undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa menyebutkan :
“Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para
pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya di tuangkan dalam suatu
kesepakatan tertulis.
Norma ini mengandung kekaburan sepeti yang telah di paparkan dalam pendahuluan,
maka perlu adanya interpretasi untuk dapat memperjelas maksud dari norma tersebut,
interpretasi yang dapat digunakan sistematis yaitu metode penafsiran undang –undang sebagai
bagian dari sitem keseluruhan Undang – undang artinya tidak satupun dari Undang – undang
di tafsirkan berdiri sendiri tapi merupakan satu bagian dari sistem perundang – undangan.
Dalam pasal 6 ayat (2) di atas kita sandingkan dengan ayat berikutnya yaitu pasal 6 ayat (3)
Undang – undang No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi :
“Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak
dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda

13. pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasehat ahli maupun seorang
mediator”.
Dari pasal 6vayat (3) di atas menunjukkan bahwa pasal 6 ayat (2) Undang – undang
No. 30 Tahun 1999 bukan mengandung unsur yang mengharuskan tapi merupakan anjuran
dan semuanya diserahkan kepali berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa
seperti dalam tulisan yang dicetak tebal di atas. Merujuk pada pasal 1338 KUH Perdata maka:
“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang – undang berlaku sebagai undang –
undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain
dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang ditentukan oleh
undang – undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam norma tersebut
disebut asas pacta Sunt Servanda.
Dalam refrensi yang ada tahapan – tahapan dalam negosiasi tidak bersifat baku,
semuanya tergantung para pihak yang bersengket, tahapan tersebut dapat berkembang dengan
sendirinya tergabtung pada permasalahan yang dihadapi, yang terpenting adalah tujuan dari
negosiasi itu sendiri yaitu kesepakatan. Meskipun demikian, secara umum proses bernegosiasi
memiliki pola yang sama, yaitu sebagai berikut :
1. Persiapan
Pada tahap ini, negosiator mulai mengadakan kick of meeting internal untuk keperluan
pengumpulan informasi relevan yang lengkap, pembentukan tim apabila diperlukan.
Perlu diketahui bersama bahwa dalam negosiasi sedikitnya terdapa tiga hal, yakni :
a. Subyek atau mereka yang disebut negosiator (orang yang melakukan negosiasi atau
para pihak dalam negosiasi), baik berupa perseorangan ataupun berupa Tim
Negosiasi.
b. Media negosiasi (surat, telephone, tempat, dan sebagainya), dan
c. Materi negosiasi
Dalam rangka pembentukkan tim negosiasi, perlu di adakan “pembagian peran”,
seseorang tidak bisa memiliki tim sepak bola yang seluruhnya terdiri dari bintang
pencetak gol. Diperlukan keragaman, kombinasi bakat, gaya dan fleksibilitas yang
tepat akan menghasilkan suatu tim yang mampu mengatasi setiap sesi negosiasi yang
sesungguhnya. Peran yang ada biasanya adalah :
a. Pemimpin Tim negosiator dengan tugas memimpin tim, memilih dan menentukan
anggota tim, menentukan kebijakan khusus, dan mengendalikan anggota tim
lainnya.
b. Anggota Kooperatif yang menunjukan simpati kepada pihak lain dan juga
bertindak hati – hati agar pihak lain merasa kepentingannya tetap terlindungi,
peran ini dimainkan oleh negosiator yang memiliki sifat soft atau halus dalam
memainkan gaya negosiasi, peran ini seolah – olah mendukung penawaran pihak
lain.
c. Anggota Oposisi yang bertugas untuk membantah argumentasi yang dilakukan
pihak lain, anggota ini juga berusaha untuk membuka kelemahan dan
merendahkan posisi tawar pihak lain, peran ini dimainkan oleh negosiator yang
bergaya hard atau keras.
d. Sweeper yang bertugas sebagai problem solver pemecah kebuntuan dalam
negosiasi, dan bertugas menunjukkan inkonsistensi yang ahli dalam
permasalahan teknis dan mendetail dalam suatu bidang tertentu.

14. Ada beberapa persiapan yang harus dilakukan dalam menjalankan negosiasi yang
berhasil. Persiapan tersebut antara lain :
a. Menguasai materi negosiasi, menguasai materi negosiasi berarti sang
negosiator harus menghetahui materi apa yang akan dibicarakan dalam
negosiasi.
b. Mengetahui tujuan negosiasi, mengetahui tujuan negosiasi berarti sang
negosiator harus tahu sesungguhnya tujuan yang ingin dicapai dari negosiasi.
c. Menguasai keterampilan – keterampilan tehnis negosiasi yang didalamnya
menyangkut komunikasi, keterampilan tehnis negosiasi berarti bahwa sang
negosiator setidaknya antara lain memiliki kemampuan komunikasi yang
baik atau retorika yang baik.
2. Mengajukan keinginan. Pada tahap ini, negosiator dapat memilih, apakah langsung
melakukan penawaran pertama atau menunggu pihak lain yang mengajukan penawaran.
3. Debat. Tahap ini merupakan tahap terpenting dalam suatu proses negosiasi. Dengan
dilakukannya debat, kita dapat mengetahui seberapa jauh kepentingan kita bisa
dipertahankan atau diteruskan dan seberapa jauh kepentingan pihak lain akan kita terima.
4. Tawar menawar. Setelah diadakan penyampaian keinginan dan debat, negosiator
mengadakan tawar menawar atas kepentingan pihaknya maupun pihak lain.
5. Penutup. Suatu negosiasi dapat berakhir dengan berbagai kemungkinan. Antara lain,
negosiasi berhasil, negosiasi gagal, negosiasi ditunda, negosiasi dead-lock, para pihak
walk-out, dan lainnya.
H. Akhir Negosiasi
Berbagai bentuk sebuah akhir dari negosiasi, apakah negosiasi tersebut berakhir
sesuai dengan harapan ataukah tidak sesuai dengan harapan. Seperti yang disebutkan diatas
berbagai kemungkinan akhir dalam negosiasi adalah berakhir dengan berbagai kemungkinan.
Antara lain, negosiasi berhasil, negosiasi gagal, negosiasi ditunda, negosiasi dead-lock, para
pihak walk-out, dan lainnya.
Dalam negosiasi penyelesaian sengketa maka tujuan menyelesaikan sengketa
merupakan indikator keberhasilan dari sebuah proses negosiasi, proses yang diharapkan
dalam penyelesaian sengketa tersebut adalah sebuah perdamaian.
Keharusan untuk membuat akta perdamaian secara tertulis dan bila perlu berbentuk
akta outentik inin karena menyangkut kekuatan pembuktian dari suatu akta perdamaian (lihat
pasal 1866 KUH Perdata) berikut dapat dipaparkan kekuatan dari alat – alat bukti surat.
 Akta Otentik, bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu,
kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat, sempurna artinya
akta autentik dapat berdiri sendiri tanpa perlu didkukung oleh alat bukti
lainnya dan jika ada yang membantah isi dari surat outentik tersebut maka
yang membantah harus membuktikannya, dengan mengikat artinya isi dari
akta tersebut harus di taati.
 Surat dibawah tangan adalah surat yang ditanda tangani oleh para pihak,
kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat bagi para pihak jika tanda
tangan diakui oleh para pihak.
 Surat sepihak atau alat bukti tulisan lainnnya hanya memiliki kekuatan
pembuktian pendukung, akakn diakui kebenarannya jika bersesuaian dengan
alat bukti lainnya.

15. Pengertian Mediasi
Secara etimologi (bahasa), mediasi berasal dari bahasa latin mediare yang berarti “berada di
tengah” karena seorang yang melakukan mediasi (mediator) harus berada di tengah orang yang
bertikai atau bersengketa.
Secara harfiah mediasi memiliki kata dasar “media” yang berarti alat atau sarana komunikasi,
atau dapat diartikan sebagai yang terletak diantara dua pihak (orang, golongan dsb), perantara atau
penghubung, secara keseluruhan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia mediasi diartikan sebagai
proses mengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.
Munir Fuady mendefinisikan mediasi adalah sebagai salah satu alternatif penyelesaian
sengketa dimana suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak
memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan
solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak, pihak
ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut disebut dengan pihak mediator.
Keberhasilan mediasi bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kualitas mediator (training
dan profesional), usaha – usaha yang dilakukan kedua belah pihak yang sedang bersengketa, serta
kepercayaan dari kedua belah pihak terhadap proses mediasi, kepercayaan terhadap mediator,
kepercayaan terhadap masing – masing pihak.
Dalam suatu mediasi itu harus mengandung unsur – unsur sebagai berikut :
1. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa didalam perundingan.
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencar penyelesaian.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan
berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima
pihak – pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.
Macam – Macam Mediator
Jika kita ikuti ketentuan dalam pasal 6 ayat 4 Undang – undang No. 30 Tahun 1999, dapat
kita katakan bahwa Undang – undang membedakan mediator kedalam atau menjadi dua, yaitu :
1. Mediator yang ditunjuk oleh para pihak secara bersama (pasal 6 ayat 3 Undang – undang No.
30 Tahun 1999)
2. Mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa
yang ditunjuk oleh para pihak (pasal 6 ayat 4 Undang – undang No. 30 Tahun 1999)
Sedangkan Moore membedakan mediator menjadi tiga golongan, yaitu :
1. Social network mediators
2. Authoritative mediators
3. Independent mediators

16. Golongan pertama, Social network mediators yaitu mediator berperan dalam sebuah
sengketa atas dasar adanya hubungan sosial antara mediator dan para pihak yang
bersengketa, misalnya bila terjadi sengketa antara teman kerja dan teman usaha, mediator
yang bala dari tokoh agama termasuk dalam golongan ini.
Golongan kedua, Authoritative Mediators yaitu mereka – mereka yang berusaha
membantu pihak – pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan – perbedaan
dan memiliki posisi yang kuat sehingga mereka memiliki potensi atau kapasitas untuk
mempengaruhi hasil akhir dari sebuah proses mediasi. Dan selama dalam menjalankan
perannya tidak boleh menggunakan peran ataupun kewenangannya.
Golongan Authoritative ini ada tiga tipe atau jenis yaitu :
1. Tipe benovalent, tipe ini mempunyai ciri – ciri sebagai berikut yaitu :
 Dapat memiliki atau tidak memiliki hubungan dengan para pihak.
 Mencari penyelesaian yang baik bagi para pihak.
 Tidak berpihak dalam substantif.
 Kemungkinan memiliki sumber daya untuk membantu pemantauan dan
implementasikan kesepakatan.
2. Tipe Managerial, tipe ini mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :
 Memiliki hubungan otoritatif dengan para pihak sebelum dan sesudah
sengketa berakhir.
 Mencari penyelesaian yang diupayakan bersama – sama dengan para pihak
dalam ruang lingkup kewenangannya.
 Berwenang untuk memberi nasihat dan saran jika para pihak tidak mencapai
kesepakatan.
3. Tipe Vested, tipe ini mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :
 Mempunyai hubungan dengan para pihak atau diharapkan memiliki
hubungan yang kuat terhadap hasil akhir
 Memiliki kepentingan yang kuat terhadap hasil akhir
 Mencari penyelesaian yang dapat memenuhi kepentingan mediator atau
kepentingan pihak yang disukai
 Kemungkinan mempunyai sumber daya untuk membantu pemantauan dan
implementasi kesepakatan.
 Kemungkinan dapat menggunakan tekanan agar para pihak mencapai
kesepakatan.
Golongan ketiga, Independent yaitu mediator dapat menjaga jarak antar pihak
maupun terhadap persoalan yang tengah dihadapi, dan tipe yang seperti ini
sering ditemukan ditengah masyarakat. Budaya yang mengembangkan tradisi
kemandirian akan menghasilkan mediator – mediator yang profesional.
Model mediasi yang seperti ini mulai di praktekkan dan berkembang di
amerika utara, dan hal ini dapat kita lihat dari berkembangnya para mediator
seperti halnya profesi pengacara, dokter, akuntan dan lain sebagainya.

17. Peran dan Fungsi Mediator
Dalam pembahasan mengenai peran dan fungsi dari mediator kita dapat mengutip pendapat
dari seorang pakar, peran mediator dapat dibedakan sebagai sebuah garis rentang dari sisi peran yang
terlemah hingga dari peran yang terkuat. Sisi peran yang terlemah adalah apabila mediator hanya
melaksanakan peran sebagai berikut :
1. Penyelenggara pertemuan.
2. Pemimpin diskusi netral.
3. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara
beradab.
4. Pengendali emosi para pihak.
5. Pendorong pihak atau perunding yang berkurang mampu atau segan mengemukakan
pandangannya.
Sedangkan sisi kuat mediator adalah bila dalam perundingan mediator mengerjakan atau
melakukan hal – hal sebagai berikut :
1. Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan.
2. Merumuskan titik temu atau kesepakatan para pihak.
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk di
menangkan, melainkann untuk di selesaikan.
4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.
5. Membantu para pihak menganalisa alternatif pemecahan masalah.
Sedangkan menurut Fuller dalam Riskin dan Westbrook ada 7 (tujuh) fungsi mediator yaitu
antara lain sebagai berikut :
a. Sebagai “Catalyst/Katalisator” yaitu mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator
dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi
diskusi
b. Sebagai “Edukator/pendidik”, yaitu berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi,
prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak. Oleh sebab itu, ia
harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan diantara para pihak.
c. Sebagai “Translator/penerjemah”, yaitu berarti mediator harus berusaha menyampaikan
dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui bahasa atau
ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul,
d. Sebagai, “Resource person/nara sumber”, yaitu berarti seorang mediator harus
mendayagunakan sumber – sumber informasi yang tersedia.
e. Sebagai, Bearer of bad news/penyandang berita jelek”, yaitu berarti seorang mediator
harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional.
Untuk itu, mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak – pihak terkait
untuk menampung berbagai usulan.
f. Sebagai, “Agen Of Reality/agen realitas” yaitu berarti mediator harus berusaha memberi
pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin atau
tidak masuk akal tercapai melalui perundingan.
g. Sebagai, “Scapegoat/kambing hitam”, yaitu berarti seorang mediator harus siap di
salahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan.

18. Manfaat Mediasi
Adapun manfaat atau keuntungan atau keunggulan itu antara lain :
1. Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif yang lainnya.
2. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa
memiliki putusan mediasi tersebut.
3. Dapat menjadi dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk menegosiasi sendiri
sengketa – sengketanya di kemudian hari.
4. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah – masalah yang merupakan dasar
dari suatu sengketa.
5. Membuka kemungkinan adanya saling kepercayaan diantara pihak yang bersengketa,
sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan dendam.
Walaupun proses penyelesaian sengketa melalui forum mediasi ini memiliki beberapa
keuntungan, akan tetapi alternatif penyelesaian sengketa ini juga mempunyai
beberapa kekurangan – kekurangan dan adapun kekurangan – kekurangan yang
dimiliki alternatif penyelesaian sengketa mediasi ini antara lain, yaitu :
1. Bisa memakan waktu yang lama.
2. Mekanisme eksekusi yang sulit. Karena cara eksekusi putusan hanya seperti
kekuatan eksekusi suatu kontrak.
3. Sangat digantungkan dari iktikad baik para pihak untuk menyelesaikan
sengketrannya sampai selesai.
4. Mediasi tidak akan membawa hasil yang baik terutama jika informasi dan
kewenangan tidak cukup diberikan kepadanya.
5. Jika lawyer tidak dilibatkan dalam proses mediasi, kemungkinan adanya fakta –
fakta hukum yang penting yang tidak disampaikan kepada mediator, sehingga
putusannya menjadi bias.
Dan untuk mendapatkan suatu mediasi yang baik dan unggul maka sangat
dibutuhkan beberapa syarat yaitu antara lain :
1. Adanya kekuatan tawar menawar yang seimbang antara para pihak.
2. Para pihak menaruh harapan terhadap hubungan dimasa depan.
3. Terdapatnya banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran
(trade offs)
4. Adanya urgensi untuk menyelesaikan secara lebih cepat.
5. Tidak ada rasa permusuhan yang mendalam atau yang telah berlangsung
lama diantara para pihak.
6. Apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut, mereka tidak
memiliki pengharapan yang banyak dan dapat dikendalikan.

19. Jika para pihak berada dalam proses litigasi, maka kepentingan – kepentingan pelaku lainnya, seperti
pengacara atau penjamin tidak diberlakukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi.
Proses mediasi
Pada rumusan pasal 6 ayat 3 dikatakan bahwa “atas kesepakatan tertulis para pihak “ sengketa
atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui
seorang mediator.
Dari penjelasan ini jelaslah bahwa terjadinya suatu mediasi dikarenakan terjadinya suatu
sengketa atau terjadinya beda pendapat antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan bersama
sehingga dalam menyelesaikan perbedaan pendapat atau sengketa yang terjadi pada para pihak
tersebut memerlukan bantuan dari pada pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa atau perbedaan
pendapat mereka tersebut, yang mana pihak ketiga yang diajukan atau yang disepakati oleh kedua
belah pihak tersebut dikatakan sebagai mediator.
Mediasi, sesuai dengan pengertian diatas yang telah diuraikan diatas jelaslah bahwa dalam
menyelesaikan suatu sengketa atau perbedaan pendapat yang terjadi antara pihak melibatkan pihak
ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan
tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai “mediator “. Sebagai pihak ketiga yang netral,
independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak (secara langsung maupun melaui lembaga
mediasi), mediator ini berkewajiban untuk menjalankan atau melaksanakan tugas dan fungsinya
berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak yang bersangkutan.
Namun, walaupun demikian ada suatu pola umum yang biasanya dilakukan dalam mediasi
yang dapat diikuti dan yang pada umumnya dijalankan oleh para mediator dalam rangka
menyelesaikan suatu sengketa atau perbedaan pendapat para pihak. Sebagai seorang pihak yang
berada diluar areal perkara, yang tidak mempunyai atau memiliki kewenangan memaksa, sehingga
mediator mempunyai kewajiban untuk bertemu atau mepertemukan para pihak yang sedang
bersengketa tersebut guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang di perselisihkan atau
yang di persengketa oleh para pihak tersebut.
Seorang mediator dituntut harus mampu menciptakan suatu suasana dan kondisi yang
kondusif guna terciptanya kompromi yang diantara para pihak yang bersengketa atau berselisih itu
sama – sama diuntungkan. Baru kemudian setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak yang
bersengketa atau preoposal yang diajukan (beserta segala revisi dan perubahannya) untuk
penyelesaian masalah yang dipersengketakan, seorang mediator lalu menyusun kesepakatan itu secara
tertulis dan langsung ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan tersebut.
Menurut Undang – undang No.30 Tahun 1999, kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda
pendapat secara terlulus adalah final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad
baik. Kesepakatan tertulis tersebut wajib di daftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari paling lama terhitung sejak persetujuan dan pendata tanganan dan wajib
dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran ke pengadilan itu.

20. Adapun yang merupakan kewajiban dan tugas dari suatu mediasi dapat digolongkan menjadi 4
(empat) tahap, yaitu sebagai berikut :
Tahap pertama : Menciptakan forum
Tahap kedua : Mengumpulkan dan membagi – bagi informasi
Tahap ketiga : Pemecahan masalah
Tahap keempat : Pengambilan keputusan
Dari tahap – tahap yang dilakukan oleh mediator tersebut dapat kita perincikan dengan lebih jelas dan
gamblang adalah sebagai berikut :
Tahap pertama : Menciptakan Forum
Dalam tahapan ini adapun hal – hal yang dilakukan oleh seorang mediator adalah sebagai
berikut :
a. Rapat gabungan
b. Statement pembukaan oleh mediator, dalam hal ini yang dilakukan seorang mediator dalah :
 Mendidik para pihak
 Menentukan aturan main pokok
 Membina hubungan dan kepercayaan
c. Statemen para pihak, dalam hal ini yang dilakukan seorang mediator adalah sebagai berikut :
 Dengarkan pendapat (hearing)
 Menyampaikan dan klarifikasi informasi
 Cara – cara interaksi
Tahap kedua : Mengumpulkan dan membagi informasi
Dalam tahapan ini adapun hal – hal yang dilakukan oleh seorang mediator adalah sebagai
berikut :
a. Mengumpulkan informasi selanjutnya.
b. Mengetahui lebih mendalam kemauan para pihak.
c. Membantu para pihak untuk dapat mengetahui kepentingannya.
d. Mendidik para pihak tentang cara tawar menawar penyelesaian masalah.
Tahap ketiga : Pemecahan masalah
Dalam tahapan ini adapun hal – hal yang dilakukan oleh seoarang mediator adalah sebagai
berikut :
a. Menetapkan agenda
b. Kegiatan pemecahan masalah
c. Mempasilitasi kerja sama
d. Identifikasi dan klarifikasi isu dan masalah
e. Mengembangkan alternatif dan pilihan – pilihan
f. Memperkenalkan pilihan – pilihan tersebut
g. Membantu para pihak untuk mengajukan, menilai dan memprioritaskan kepentingan -
kepentingannya

21. Tahap keempat : Pengambilan keputusan
Dalam tahapan ini adapun hal yang dilakukan oleh seorang mediator adalah sebagai berikut :
a. Rapat bersama
b. Melokalisir pemecahan masalah dan mengevaluasi pemecahan masalah
c. Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan – perbedaan
d. Mengkonfirmasi dan klarifikasi kontrak
e. Membantu para pihak untuk membandingkan proposal penyelesaian masalah dengan
alternatif diluar kontrak
f. Mendorong para pihak untuk menghasilkan dan menerima pemecahan masalah
g. Mengusahakan formula pemecahan masalah yang win – win solution dan tidak hilang
muka
h. Membantu para pihak untuk mendapatkan pilihannya
i. Membantu para pihak untuk mengingat kembali kontraknya
Menurut Suyud Margono pada tahapan proses mediasi para sarjana atau praktisi mediasi
berbeda dalam melihat dan membagi tahapan yang terdapat dalam proses mediasi. Dan isi
margono mengungkapkan dua pendapat sarjana yaitu :
1. Pendapat Riskin dan Westbrook, tokoh ini mengungkapkan ada 5 (lima) tahapan yang
dilakukan dalam mediasi yaitu :
a. Sepakat untuk menempuh proses mediasi
b. Memahami masalah – masalah
c. Membangkitkan pilihan – pilihan pemecahan masalah
d. Mencapai kesepakatan
e. Melaksanakan kesepakatan
2. Pendapat Kovach, membagi proses mediasi menjadi 9 tahapan yaitu :
a. Penataan atau pengaturan awal
b. Pengantar atau pembukaan oleh mediator
c. Pernyataan pembukaan oleh para pihak
d. Pengumpulan mediasi
e. Identifikasi masalah – masalah, penyusunan agenda, dan kaukus
f. Membangkitkan pilihan – pilihan pemecahan masalah
g. Melakukan tawar menawar
h. Kesepakatan penutupan
Menurut Undang – undang No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan
hubungan industrial menyebutkan bahwa mediasi hubungan industrial yang selanjutnya
disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan,
perselisihan pemutusan hubungan kerja, perusahaan antar serikat pekerja atau serikat
buruh hanya dalam suatu perusahaan melalui suatu musyawarah yang tengah di tangani
oleh seorang atau lebih mediator yang netral (pasal 1 angka 11).
Kemudian untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu dilakukan melalui
beberapa tahapan sesuai dengan Undang – undang No.2 Tahun 2004 yaitu sebagai
berikut :
1. Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima pelimpahan
penyelesaian perselisihan, mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang
duduknya perkara dan segara mengadakan sidang mediasi.
2. Mediator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang guna
diminta dan didengar keterangannya.

22. 3. Jika dalam penyelesaian melaluin mediasi mencapai kesepakatan, harus dibuat
perjanjian bersama yang ditanda tangani oleh para pihak dan di saksikan oleh
mediator serta didaftar di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri
di willayah hukum pihak – pihak yang mengadakan perjanjian bersama untuk
mendapatkan akta bukti pendaftaran.
4. Namun jika tidak tercapai kesepakatan penyelesaian melalui mediasi, maka :
 Mediator mengeluarkan anjuran tertulis
 Anjuran tertulis tersebut selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak
menerima anjuran tersebut sudah harus memberikan jawaban kepada
mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran yang dibuat
mediator
 Jika para pihak tidak memberikan pendapatnya, mereka dianggap
menolak anjuran tertulis tersebut
 Jika anjuran tertulis disetujui, dalam wakru selambat – lambatnya 3 (tiga)
hari sejak anjuran tertulis disetujui, mediator harus sudah selesai
membantu para pihak membuat perjanjian bersama untuk kemudian
mendaftarkannya di pengadilan hubungan industrial pada pengadlian
negeri di wilayah hukum pihak – pihak yang mengadakan perjanjian
bersama tersebut untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran
5. Apabila perjanjian bersama yang telah didaftarkan tersebut tidak dilaksanakan
oleh satu pihak, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi
pada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah
perjanjian bersama di daftarkan untuk mendapatkan penetapan eksekusi.
Berakhirnya Mediasi
Ketika kita ditanya kapan berakhirnya mediasi, maka kita tidak akan menemukan jawaban
yang pasti yang sudah di tentukan baik itu menurut Undang – undang maupun pandapat para ilmuan,
namun disini kami akan berusaha menjawab pertanyaan yang muncul itu berangkat dari tujuan dari
mediasi itu sendiri yaitu untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima kedua
belah pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketanya. Sehingga dari uraian diatas dapat kami
menyimpulkan bahwa mediasi akan berakhir apabila :
a. Sudah ada kesepakatan atau hasil yang dicapai para pihak mengenai permasalahan
sengketanya.
b. Salah satu pihak atau kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan
persengketaannya.
c. Salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak menerima hasil – hasil dari yang
dirumuskan mediator.

23. HUKUM ARBITRASE
Suatu hubungan bisnis atau perjanjian, selalub ada kemungkinan timbulnya sengketa.
Sengketa yang perlu di antisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul – klausul
perjanjian, apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya.
Untuk menyelesaikan senketa ada beberapa cara yang bisa dipilih, yaitu melalui negosiasi,
mediasi, pengadilan dan arbitrase. Hal ini berkaitan dengan semakin dirasakannya hambatan –
hambatan dalam penggunaan lembaga peradilan umum sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa
baik yang bersifat nasional maupun internasional yang telah memberikan motivasi yang kuat kepada
para pihak yang bersengketa dalam kesempatan yang pertama memilih cara lain selain peradilan
umum (pengadilan negeri), untuk menyelesaikan sengketa mereka.
Salah satu cara adalah memilih lembaga arbitrase yang di yakini memiliki beberapa
keunggulan tersendiri. Dewasa ini, berbagai perjanjian dalam bidang perdagangan internasional, dapat
di jumpai pasal – pasal yang memuat klausula arbitrase sebagai cara memilih penyelesaian sengketa
yang mungkin terjadi di kemudian hari, sebagai salah satu syarat perjanjian dalam perdagangan
internasional. Juga akta kompromis segera setelah sengketa benar – benar terjadi, sebagai akibat dari
pelaksanaan perjanjian tersebut.
Sekedar memberikan gambaran, betapa waktu yang dibutuhkan dalam prosedur gugatan
melalui lembaga peradilan umum dari proses pengajuan gugatan di pengadilan negeri sampai kepada
memperoleh keputusan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung membutuhkan waktu lebih kurang
lima tahun. Bahkan di Indonesia sekarang ini, menurut Prof. MR. Dr. Sudargo Gautama, bisa rata –
rata berlangsung tidak kurang dari 8 sampai 9 tahun. Dapat dibayangkan berapa waktu yang harus
dikeluarkan sebelum dapat diperoleh suatu putusan dengan kekuatan pasti (enforceable), artinya dapat
dijalankan melalui eksekusi. Oleh sebab itu adalah hal yang penting untuk mengembangkan suatu
lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan formal, terutama untuk memenuhi kebutuhan para
pelaku bisnis yang menuntut adanya penyelesaian sengketa yang dihadapinya dalam jangka waktu
yang relatif cepat, sederhana dalam prosedur dan dengan biaya yang relatif murah, serta kemampuan
untuk menjaga kerahasiaan identitas para pihak. Untuk menjawab hal tersebut, Undang – undang No.
1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, membuka kemungkinan adanya lembaga arbitrase
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (2) dan 22 ayat (3) UU. No. 1/1967 sebagai berikut :
Pasal 22 ayat (2) UU No. 1/1967 : “Jikalau di antara kedua belah pihak tercapai persetujuan
mengenai jumlah, macam dan cara pembayaran kompensasi tersebut, maka akan di adakan arbitrase
yang keputusannya mengikat kedua belah pihak.
Pasal 22 ayat (3) UU No. 1/1967 : “Badan arbitrase terdiri atas tiga orang yang dipilih oleh
pemerintah dan pemilik modal masing – masing satu orang, dan orang ketiga sebagai ketuanya dipilih
bersama – sama oleh pemerintah dan pemilik modal.
Mengenai hal tersebut juga di dukung oleh penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang – undang No.
14 Tahun 1970 tentang Undang – undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa
“penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap
diperbolehkan.” Patut disyukuri bersama, bahwa akhir – akhir ini pemerintah mulai memperlihatkan
eksistensi lembaga arbitrase ini, yaitu dengan membuat Rancangan Undang – undang Arbitrase yang
di prakarsi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerja sama dengan panitia Interdep
yang dipimpin oleh Departemen Kehakiman bagian Perundang – undangan dan para praktisi yang
telah mempersiapkan suatu naskah akademik mengenai arbitrase ini, hasilnya ditetapkan menjadi
Undang – undang No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada
saat undang – undang ini mulai berlaku, maka beberapa ketentuan arbitrase yang terbesar dalam
beberapa peraturan perundang – undangan yaitu pasal 615 sampai pasal 651 Reglemen Acara Perdata
(Reglement Op de Rechtsvordering) Stb. 1847 : 52 dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang

24. diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement) Stb. 1941 : 44 dan pasal 705 Reglemen Acara
Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten) Stb. 1927 : 227 tidak
berlaku lagi. Di samping itu, Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi penting yang
berkaitan dengan lembaga arbitrase, di antaranya pada tahun 1981 dengan keputusan Presiden No. 34
Tahun 1981, Indonesia meratifikasi “Convention On the Recognition and Enforcement of Foreign
Arbitral Awards” yang di kenal sebagai “The 1958 New York Convention”, yaitu sebuah konvensi
mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan – putusan Arbitrase Asing. Pada tanggal 3 Desember
1977 , di bentuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh Kamar Dagang dan Industri
Indonesia (KADIN), maka telah tercipta lembaga yang secara khusus memberikan penyelesaian
secara adil dan cepat dalam sengketa perdagangan, industi, dan keuangan, baik yang bersifat nasional
maupun internasional. Dengan telah tersedianya berbagai peraturan mengenai lembaga arbitrase ini,
menunjukkan bahwa lembaga arbitrase benar – benar hidup di kalangan pedagang maupun investor
asing, terbukti pada berbagai perjanjian dalam bidang perdagangan internasional maupun perjanjian
kerja sama (Joint Venture) yang melibatkan pihak asing dapat di jumpai pasal – pasal yang memuat
klausula arbitrase, sebagai cara memilih penyelesaian sengketa yang mungkin akan terjadi di
kemudian hari atau segera setelah sengketa benar – benar terjadi. Secara teoretis, lembaga arbitrase
memang dapat memberikan banyak keuntungan, namun dalam prakteknya di lapangan masih banyak
ditemukan kendala – kendala yang menimbulkan kesulitan bari para pihak, yang menyebabkan
lembaga ini kenyataannya kurang begitu populer di Indonesia, tetapi telah merupakan salah satu
pilihan dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional di negara – negara maju.
Hal yang menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan
lembaga arbitrase di Indonesia adalah berkaitan dengan pelaksanaan keputusan arbitrase luar
negeri/asing, apakah keputusan arbitrase asing tersebut dapat dilaksanakan di Indoseia ? hal ini
merupakan masalah yang sangat mendasar yang perlu mendapat perhatian dalam kaitanya dengan
penyelesaian sengketa bisnis internasional dengan mempergunakan arbitrase asing. Karena berhasil
tidaknya penyelesaian sengketa bisnis internasional dengan mempergunakan arbitrase asing
berhubungan erat dengan dapat dilaksanakan atau tidaknya putusan arbitrase asing tersebut di negara
pihak yang di kalahkan, karena pada umumnya di negara itulah terdapat harta atau asset dari pihak
yang di kalahkan. Mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing ini di Indonesia, masih ditemukan
berbagai kendala dalam praktek maupun pengaturannya, bahkan dalma Undang – undang Arbitrase
yang baru sekalipun. Suatu keputusan arbitrase dilaksanakan melalui mekanisme pengadilan, dalam
hak pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela dan
kewenangan bagi pengakuan pelaksanaan putusan arbitrase asing harus melalui Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat yang akan melihat apakah keputusan arbitrase asing telah memenuhi syarat – syarat
yang telah di tentukan serta tidak di langgar kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak
yang berpekara adalah menyangkut Negara Republik Indonesia, maka keputusan arbitrase asing
hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat eksekuatur dari Majkamah Agung Republik Indonesia,
yang selanjutnya di limpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dari ketentuan tersebut dia atas, Prof. MR. Dr. Sudargo Gautama berpendapat bahwa fase
pelaksanaan putusan arbitrase melalui pengadilan dapat menimbulkan kesulitan dalam praktek. Inilah
yang akan di takuti oleh para penanaman modal dari luar negeri atau pihak – pihak kreditur luar
negeri, karena disinilah tampak kelemahan sistem arbitrase di Indonesia. Pendapat Prof. MR. Dr.
Sudargo Gautama tersebut di atas kemungkinan di sebabkan praktek pelaksanaan putusan pengadilan
yang sangat mengecewakan, sering kali berbulan – bulan atau bertahun – tahun tidak ada pelaksanaan
nya atau konsepsi ketertiban umum sendiri yang masih belum jelas. Pendapat senada juga di
ungkapkan oleh Erman Rajagukguk, SH. LLM. Phd. dengan menyatakan bahwa tujuan arbitrase
sebagai alternatif penyelesaian sengketa akan sia – sia jika pengadilan masih bersedia memeriksa
sengketa yang sejak semula di sepakati untuk di selesaikan melalui arbitrase. Namun pengadilan

25. berperan besar dalam pengembangan arbitrase, manakala proses arbitrase perlu mendapat campur
tangan pengadilan, demi memperlancar proses arbirase itu sendiri.
Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau
penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang
bersengketa sangat antagonistis (saling berlawanan satu sama lain). Penyelesaian senghketa bisnis
model ini tidak direkomendasikan. Kalaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu semata – mata
hanya sebagai jalan yang terakhir (ultimatum remedium) setelah alternatif lain di nilai tidak
membuahkan hasil. Proses penyelesaian sengketa yang membutuhkan waktu yang lama
mengakibatkan perusahaan atau para pihak yang bersengketa mengalami ketidakpastian. Cara
penyelesaian seperti itu tidak diterima dunia bisnis karena tidak sesuai dengan tuntutan zaman.
Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga pengadilan tidak selalu menguntungkan secara adil
bagi kepentingan para pihak yang bersengketa.
Di samping model penyelesaian sengketa secara konvensional melalui litigasi sistem
peradilan (ordinary coutr), dalam praktek dikenalkan pula model yang relatif baru. Model ini cukup
populer di Amerika Serikat dan Eropa yang dikenal dengan nama ADR (Alternatif Dispute
Resolution) yang diantaranya meliputi negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Penggunaan ADR adalah
sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi dengan mempertimbangkan segala
bentuk efisiensinya dan untuk tujuan masa yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para
pihak yang bersengketa. Jika diperhatikan berbagai macam bentuk penyelesaian sengketa, dapat
dikatakan bahwa setiap bentuk penyelesaian memiliki keunggulan dan kelemahan tertentu. Sebagai
contoh, pencapaian konsensus bersama (community consensus finding) seperti yang terdapat dalam
masyarakat hukum adat di Indonesia, selain menyelesaikan sengketa tertentu, juga membantu
membangun, melindungi, serta mempertahankan komun itas masyarakat adat agar berlangsung
langgeng dan terus – menerus. Akan tetapi, dalam upaya memperoleh kesepakatan ini kadang kala
yang muncul hanyalah bentuk pemaksaan yang terselubung belaka. Para pihak yang bersengketa di
paksa untuk menyetujui demi kepentingan demi kepentingan pihak tertentu. Pada beberapa kasus
seperti ini, kabutuhan dan kepentingan pihak yang bersengketa (mungkin) tidak terpenuhi sama
sekali. Akibat kelemahan prosedur tersebut adalah kerugian yang di alami pihak yang bersengketa.
Perjanjian merupakan prosedur dan undang – undang bagi pihak – pihak yang membuatnya.
Hal ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Kedua belah
pihak melaksanakan isi perjanjian dan tidak di benarkan untuk membatalkan ataupun mengakhiri
perjanjian tanpa persetujuan kedua belah pihak ataupun tanpa alasan yang di benarkan oleh undang –
undang Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata.
Sahnya suatu perjanjian menurut hukum perdata Indonesia adalah apabila masing – masing
pihak yang mengadakan perjanjian harus memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata :
a. Sepakat dari mereka yang mengikatkan diri
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. Suatu hal tertentu
d. Suatu sebab yang halal
Apabila suatu perjanjian telah di sepakati (konsensus) maka masing – masing pihak terikat
karenanya dan berkewajiban untuk memenuhi prestasinya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya
mungkin saja mengalami hambatan – hambatan yang pada akhirnya akan mempengaruhi tujuan
perjanjian yang telah mereka lakukan. Pihak yang mengadakan perjanjian lazimnya sudah menyadari
kemungkinan semacam ini mengingat pelaksanaan perjanjian tidak terjadi seketika, tetapi
memerlukan tenggang waktu. Menyadari keadaan seperti ini dan keinginan untuk tetap menjaga
kelangsungan hubungan baik yang telah terjalin, bahkan kadang – kadang juga menghendaki apabila
timbulnya sengketa setidaknya di selesaikan tanpa diketahui pihak luar atau lain. Di dalam perjanjian
tersebut para pihak mencantumkan klausul khusus.

26. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa untuk
menyelesaikan perselisihan yang timbul, antara lain :
a. Melalui perjanjian informal
b. Melalui konsiliasi
c. Melalui arbitrase
d. Melalui pengadilan
Apabila masing – masing pihak berkeinginan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul
secara baik – baik, penyelesaian sengketa tersebut dapat diperjanjikan untuk di selesaikan di luar
hukum acara. Janji yang telah disepakati bersama merupakan undang – undang yang bersangkutan
(pacta sunt servanda). Jadi, yang dijadikan dasar hukum dalam alternatif dispute resolution atau
mekasnisme alternatif penyelesaian sengketa adalah kehendak bebas yang teratur dari pihak – pihak
yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya di luar hakim negara. Masalah ini diakui oleh
Undang – undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok – pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam
penjelasan pasal 3 undang – undang tersebut di nyatakan bahwa penyelesaian perkara diluar
pengadilan atas dasar perdamaian atau wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.
Berdasarkan UU di atas, cara penyelesaian sengketa yang ditempuh sepenuhnya diserahkan
kepada masing – masing pihak, apakah melalui proses peradilan ataukah menggunakan cara
penyelesaian sengketa yang lain. Di Indonesia, pihak – pihak yang mengadakan perjanjian (dalam hal
kontrak dagang) bebas menentukan cara penyelesaian sengketa yang timbul dalam mengambil
keputusan bisnisnya. Dunia bisnis menuntut cara penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan
biaya ringan atau informal procedure and can be put in motion quickly. Dalam arti penyelesaian
sengketa tetap berada dalam jalur sistem yang formal dan resmi di benarkan hukum yang lazim
disebut formal and official law enforcement system.
Perkembangan arbitrase di Indonesia hingga saat ini tidak menggembirakan. Arbitrase secara
umum tidak berjalan dengan baik dan efektif. Laporan BLIPS Project merangkumkan berbagai alasan
kenapa arbitrase tidak berjalan dengan baik di Indonesia. Alasan – alasan tersebut adalah sebagai
berikut :
1. Kurangnya pengetahuan umum, informasi masyarakat tentang arbitrase, serta perhatian
terhadap konsep dan keuntungannya.
2. Kekhawatiran bahwa putusan arbitrase di Indonesia tidak dapat di eksekusi melalui
pengadilan.
3. Keberadaan ketentuan mengenai arbitrase tidak memberikan jaminan berlakunya
perjanjian arbitrase dan akibat putusan arbitrase.
4. Panel arbitrase BANI hanya terdiri atas orang Indonesia sehingga terdapat kemungkinan
mendapat tekanan secara politik atau ekonomi.
Investasi asing dan perdagangan internasional banyak terjadi belakangan ini dan semakin
bertambah pada abad 21. Hal ini makin menambah pentingnya jasa juru runding dan arbitrase
profesional untuk berkembang di Indonesia. Dengan dibukanya pasar dunia di Indonesia, tidak
tertutup kemungkinan masuknya tenaga mediator/arbiter profesional dari luar negeri. Untuk itu di
perlukan pengembangan profesi dengan pembentukan asosiasi profesi arbiter. Apabila Indonesia tidak
mempersiapkan diri dengan pengembangan profesi ini, tenaga mediator/arbiter Indonesia akan
tertinggal dan mempunyai daya asing yang rendah di negeri sendiri.
Sehubungan dengan hal di atas, The Asia Foundation dan Bappenas mengadakan inisiatif
membuat studi kebijkan yang mengarah pada bidang perburuhan/tenaga kerja, lingkungan hidup, dan
bisnis bertujuan untuk mengidentifikasi keuntungan penggunaan ADR dan pendekatan pengelolaan
dalam proses pelembangan. Temuan hasil studi dan rekomendasi laporannya di persembahkan sebagai
bahan pertimbangan pemerintah dan pembuat keputusan. Temuan hasil studi menunjukkan bahwa

27. mediasi dan arbitrase dapat dilakukan pada sektor ketenagakerjaan sebagai bagian yang intergal
dengan pemerintah dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam sengketa pencemaran
lingkungan, metode mediasi dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara kelompok
masyarakat dan industri. Dalam sengketa bisnis, keberadaan BANI (Badan Arbitrase Nasional
Indonesia) sebagai official bodies menggunakan cara mediasi dan arbitrase untuk menyelesaikan
sengketa nasional dan internasional. Paling tidak terdapat 5 faktor utama yang memberikan dasar di
perlukannya pengembangan ADR di Indonesia, meliputi sebagai berikut :
1. Cara meningkatkan daya saing dalam mengundang penanaman modal ke Indonesia.
Kepastian hukum termasuk ketersediaan sistem penyelesaian sengketa yang efisien
merupakan faktor penting bagi pelaku ekonomi untuk menanamkan modalnya di
Indonesia. ADR yang di dasarkan pada prinsip kemandirian dan profesionalisme dapat
menepis keraguan calon investor menanamkan modalnya di Indonesia.
2. Tuntutan masyarakat terhadap mekanisme yang efisien dan lebih mampu memenuhi rasa
keadilan.
3. Meningkatkan daya kritis masyarakat yang diiringi dengan tuntutan berperan aktif dalam
proses pembangunan. Meningkatnya daya kritis masyarakat sejalan dengan
perkembangan peraturan perundangan – undangan memberikan akses kepada masyarakat
untuk berperan serta dalam penetapan kebijakan.
4. Hak masyarakat berperan serta memiliki makna perlunya pengembangan mekanisme
penyelesaian konflik untuk mewadahi perbedaan pendapat yang muncul dari
keperansertaan masyarakat tersebut.
5. Menumbuhkan iklim persaingan yang sehat bagi lembaga peradilan. Kehadiran lembaga –
lembaga ADR dan kuasi pengadilan (tribunals) apabila sifatnya pilihan (optinal), maka
akan terjadi proses seleksi yang menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat.
Pelembagaan disini tidak terbatas pada pengertian adanya suatu badan atau organisai, namun
lebih luas mencakup legitimasi hukum berupa peraturan perundang – undangan serta perangkat
lembaga yang memungkinkan proses perundingan/arbitase di Indonesia berkembang dan
berkesinambungan.
Penjelasan Pasal 3 Undang – undang No. 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa penyelesaian
perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, tetapi
putusan arbitrase hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah
untuk di eksekusi (executoir) dari pengadilan.
Selama ini yang dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal
615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtvordering, Staatsblad
1874 : 52), Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement,
Staatsblad 1941 : 44), Pasal 705 Reglemen acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura
(Rechtreglement Buitengewesten, Staablad 1927 : 227 ).
Model arbitrase yang diatur dalam Undang – undang No. 30 Tahun 1999 adalah cara
penyelesaian suatu sengketa diluar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari
pihak yang bersengketa. Akan tetapi, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, hanya
sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa
atas dasar kesepakatan mereka.
Di dalam arbitrase, para pihak menyetujui untuk menyelesaikan sengketanya kepada pihak
netral yang mereka pilih untuk membuat keputusan. Arbitrase adalah salah satu bentu adjudikasi
privat. Dalam beberapa hal, arbitrase mirip dengan adjudikasi publik dan sama – sama memiliki
beberapa keuntungan dan kelemahan. Riskin dan Westbrook mengatakan, “Arbitration is from of
adjudication in which the neutral decision maker is not a judge or an afficial of an adminis-trative

28. agency. There is no single, comprehensive definition of arbitration that accurately describes all
arbitration system.
Perbedaan arbitrase dengan litigasi melalui pengadilan adalah dilibatkannya litigasi sengketa
pribadi dalam arbitrase. Sifat pribadi dari arbitrase memberikan keuntungan – keuntungan melebihi
adjudikasi melalui pengadilan negeri. Arbitrase pad a dasarnya mengindari pengadilan. Dalam kaitan
ini, dibandingkan dengan adjudikasi publik, arbitrase lebih memberikan kebebasan, pilihan, otonomi,
dan kerahasiaan kepada para pihak yang bersengketa.
Dalam arbitrase, para pihak dapat memilih hakim yang mereka inginkan, berbeda dengan
sistem pengadilan yang telah menetapkan hakim yang akan berperan. Hal ini dapat menjamin
kenetralan dan keahlian yang mereka anggap perlu dalam sengketa mereka. Para pihak juga dapat
memilih hukum yang akan diterapkan pada sengketa tersebut sehingga akan melindungi pihak yang
merasa takut atau tidak yakin dengan hukum subtantif dari yurisdiksi tertentu. Kerahasiaan arbitrase
membantu melindungi para pihak dari penyingkapan kepada umum yang merugikan mereka atau
pengungkapan informasi dalam proses adjudikasi.
Pengertian Arbitrase
Istilah arbitrase berasal dari kata “Arbitrare” (Bahasa Latin) yang berarti “kekuasaan untuk
menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”. Dihubungkannya arbitrase dengan
kebijaksanaan tersebut dapat menimbulkan kesan seolah – olah seorang arbiter atau majelis arbiter
dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak berdasarkan norma – norma hukum lagi dan menyadarkan
pemutusan sengketa tersebut hanya kepada kebijaksanaan saja. Namun tersebut juga menerapkan
hukum seperti halnya yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan.
Beberapa sarjana dan peraturan perundang – undangan serta prosedur Badan Arbitrase yang
ada memberikan definisi arbitrase sebagai berikut :
R. Subekti menyatakan, bahwa arbitrase adalah “penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh
seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau
menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih”.
H. Priyatna Abdurrasyid menyatakan arbitrase adalah “suatu proses pemeriksaan suatu
sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa, dan
pemecahannya akan didasarkan kepada bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak.
H.M.N. Poerwosutjipto yang menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase ini menyatakan
bahwa “perwasitan adalah suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar
perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili
oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi
kedua belah pihak”.
Dan menurut Frank Elkoury dan Edna Elkoury “arbitrase adalah suatu proses yang mudah
atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru
pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan berdasarkan dalil – dalil dalam
perkara tersebut. Para pihak setuhu sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan
mengikat.
Selanjutnya Asikin Kusumah Atmaja, SH. menyatakan :
“Arbitrase merupakan suatu prosedur diluar pengadilan yang ditentukan berdasarkan suatu perjanjian,
dimana para pihak dalam hal timbulnya sengketa mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut
menyetujui penyerahan penyelesaian sengketa tersebut pada wasit yang telah dipilih oleh para pihak
itu sendiri.

29. Sedangkan Guru Besar Universitas Gaja Mada, Prof. Sudikno Merto Kusumo, SH.
mengatakan :
“Arbitrase atau perwasitan adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang
berdasarkan suatu persetujuan pihak – pihak yang bersangkutan diserahkan kepada seorang wasit atau
lebih.
Prof. Sanwani Nasution, SH., Sulaiman Hamid, SH., dan Bachtiar Hamzah, SH., telah
mengutip pendapat JL. Bierly yang menyatakan :
“Arbitrase tersebut adalah satu proses hukum yang telah ditetapkan dan merupakan satu di antara cara
penyelesaian sengketa secara damai.
Menurut UU. No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Umum, Pasal 1 huruf 1, arbitrase adalah “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan
umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang
bersengketa”. Berdasarkan pengertian ini, hanya perkara perdata saja yang dapat diselesaikan dan
diputuskan oleh lembaga arbitrase. Perjanjian arbitrase sebagaimana dimaksud dalam undang –
undang diatas adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu
perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase
tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa, pasal 1 butir 3 UU. No. 30 Tahun 1999.
Menurut peraturan prosedur BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), arbitrase adalah
memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa – sengketa perdata yang timbul
mengenai perdagangan, industri, keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasionl. (Pasal 1
AD BANI).
Dan peraturan prosedur BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia), arbitrase adalah
penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain –
lain., serta memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu
persoalan yang berkenaan dengan perjanjian. (Pasal 1 AD.BAMUI)
Berbagai pengertian arbitrase diatas menunjukkan adanya u nsur – unsur yang sama, yaitu :
1. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa – sengket, baik yang akan
terjadi mapupun telah terjadi, kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga diluar
peradilan umum untuk diputuskan.
2. Penyelesaian sengketa yang buisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi
yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya disini di bidang perdagangan, industri dan
keuangan.
3. Putusan tersebut akan merupakan putusan akhir dan mengikat (final and binding).
Meskipun adanya kesamaan unsur – unsur yang terkandung dari pengertian yang
dikemukakan para sarjana diatas, namun penggunaan istilahnya ada yang berbeda. Misalnya H.M.N.
Poerwosutjipto menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase dan wasit untuk arbiter. Sedangkan
Subekti tetap menggunakan istilah arbitrase, namun untuk arbiternya digunakan istilah hakim.
Di samping itu, dalam beberapa literatur dijimpai juga pengunaan istilah lain. Misalnya : Van
der Tass menggunakan istilah “wasit?juru pemisah/perantara” untuk arbiter, dan
“perwasitan/pemisah sukarela” untuk arbitarse. Soekardono menggunakan istilah “wasit” untuk
arbiter, dan “peradilan wasit” untuk arbitrase. Dan Sunaryati Hartono menggunakan istilah “wasit”
untuk arbiter, dan “perwasitan” untuk arbitrase.

30. Berkaitan dengan berbagai istilah diatas, dalam pembahasan berikutnya akan digunakan
istilah arbitrase dan arbiter karena secara yuridis istilah ini sudah diakui atau digunakan oleh Undang
– undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum.
Pengertian Arbitrase Internasional
Suatu arbitrase di anggap “internasional” apabila para pihak pada saat dibuatnya perjanjian
yang bersangkutan mempunyai tempat usaha mereka (place of business) di negara – negara yang
berbeda. Misalnya salah satu pihak memiliki tempat usaha di Amerika, dan pihak lain memiliki
tempat usaha di Indonesia. Jika terjadi perselisihan di antara mereka, dan mereka memilih cara
penyelesaian melalui arbitrase, maka arbitrase ini tergolong arbitrase internasional. Dalam pasal 1
UNCITRAL Rule dinyatakan bahwa undang – undang ini diberlakukan untuk apa yang dinamakan
International Commercial Arbitration. Artinya, bahwa UNCITRAL Rule hanya digunakan untuk
menyelesaikan perselisihan – perselisihan commercial yang bersifat internasional, dan suatu
perselisihan akan tergolong perselisihan commercial internasional apabila beberapa hal terpenuhi.
Dari ketentuan Pasal 1 UNCITRAL Rule tersebut disimpulkan bahwa suatu arbitrase adalah
internasional. Jika meliputi syarat – syarat berikut ini :
1. Apabila pihak yang membuat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase pada saat membuat
perjanjian itu mempunyai tempat usaha di negara – negara yang berbeda. Suatu contoh
misalnya perusahaan dagang “PT Asmara Jaya” mempunyai tempat usaha di Indonesia,
sedangkan perusahaan “PT Budi Utama” mempunyai tempat usaha di Malaysia.
2. Jika tempat dimana akan dilakukannya arbitrase (yang di tentukan dalam perjanjian arbitrase)
terletak di luar negara tempat usaha para pihak. Jadi, meskipun mereka memiliki tempat usaha
yang sama dalam satu negara, tetapi karena memilih tempat penyelesaian perselisihan di
negara yang berbeda dengan tempat usaha mereka, maka arbitrase tersebut akan tergolong
arbitrase internasional. Misalnya dua Perusahaan Dagang Indonesia yang berkantor dan
berkedudukan di Jakarta menentukan dalam kontrak mereka bahwa bila timbul sengketa,
arbitrase yang akan diadakan akan dilakukan di Singapura.
3. Bila tempat dimana bagian yang terpenting kewajiban atau hubungan dagang dari para pihak
harus dilaksanakan atau tempat dimana objek sengketa paling erat hubungannya memang
terletak di luar negara tempat usaha para pihak. Misalnya dua perusahaan dagang yang tempat
usahanya sama – sama di Singapura, membuat perjanjian mengenai pembangunan konstruksi
hotel di Jakarta. Jika mereka membuat klausul arbitrase dalam perjanjian mereka ini, arbitrase
ini akan bersifat internasional.
4. Apabila para pihak secara tegas menyetujui bahwa objek perjanjian arbitrase mereka ini
berhubungan dengan lebih dari satu negara.
Dari apa yang diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa cara yang menunjukkan suatu
arbitrase dapat disebut internasional adalah sebagai berikut :
1. Internasional menurut badan arbitrasenya
Dikatakan internasional menurut badan arbitrasenya jika di dalam klausul arbitrase para
pihak memilih badan arbitrase internasional untuk menyelesaikan perselisihan mereka.
Suatu contoh yang menggambarkan internasionalnya arbitrase adalah para pihak memilih
ICSID sebagai arbitrase internasional yang didirikan berdasarkan Convention of the
Settlement Disputes between National of Other States. Menurut konvensi ini, setiap
negara peserta atau negara yang ikut serta meratifikasi dapat menggunakan ICSID untuk
menyelesaikan perselisihan oleh warga negaranya atau warga negara lain. Jika warga
negara mereka memilih ICSID untuk menyelesaikan perselisihannya, arbitrase ini
tergolong arbitrase internasional.

31. 2. Internasional menurut struktur / prosedur
Umumnya arbitrase internasional dilaksanakan di dalam suatu negara. Akan tetapi,
adakalanya terlepas dari sistem, struktur atau prosedur hukum negara dimana arbitrase itu
akan dilakukan. Tata cara atau prosedur persidangannya dan lain – lainnya dilaksanakan
menurut atau sesuai dengan ketentuan yang di sepakati oleh mereka yang terlibat. Jika
mereka sepakat untuk menggunakan struktur atau prosedur suatu badan arbitrase yang
berada di luar negara dimana persidangan arbitrase itu dilaksanaka, arbitrase ini tergolong
arbitrase internasional.
3. Internasional menurut subjeknya
Suatu arbitrase dapat pula dikatakan arbitrase internasional jika subjek – subjek yang
terkait berbeda kewarganegaraan atau domisili. Suatu contoh salah seorang subjeknya
berkewarganegaraan Indonesia berhubungan hukum dengan pihak lain yang
berkewarganegaraan Inggris. Dalam hal ini memang terjadi hubungan hukum perdata
interriasional yang konsekuensinya akan berkaitan pula dengan penyelesaian
perselisihan melalui arbitrase. Arbitrase seperti ini akan tergolong arbitrase
internasional.
4. Internasional menurut faktanya
Suatu arbitrase dapat pula dikatakan internasional berdasarkan hubungannya dengan
lebih dari satu yuridiksi badan arbitrase. Hal ini dapat terjadi meskipun arbitrase ini di
organisasi dan dilaksanakan menurut hukum nasional dari suatu negara tertentu, tetapi
asalkan berhubungan dengan yuridiksi badan arbitrase dari negara lain (unsur asing),
maka dapat tergolong arbitrase internasional. Salah satu instrumen arbitrase yang
mensyaratkan sahnya suatu perjanjian arbitrase internasional agar suatu negara mengakui
perjanjian arbitrase tersebut telah diatur secara lengkap dalam Pasal II.1. konvensi Nwe
York 1958. Syarat – syarat tersebut adalah :
a. Perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis.
b. Perjanjian tersebut mengatur sengketa – sengketa yang telah timbul atau yang
mungkin akan timbul di antara para pihak.
c. Sengketa – sengketa yang timbul tersebut adalah sengketa – sengketa yang berasal
dari hubungan hukum, baik yang sifatnya kontraktual atau bukan.
d. Sengketa – sengketa tersebut adalah masalah – masalah yang bisa diselesaikan oleh
arbitrase.
e. Para pihak dalam perjanjian tersebut memiliki kemampuan hukum menurut hukum
yang berlaku kepada mereka dan,
f. Perjanjian arbitrase tersebut harus sah menurut hukum para pihak dan apabila tidak
ada pengaturan seperti itu, perjanjian tersebut harus sah menurut negara dimana
suatu putusan arbitrase di buat.

32. Di samping syarat – syarat tersebut, ada pula syarat – syarat lainnya yang juga sifatnya
mengikat, misalnya syarat tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kemampuan
percakapan para pihak dan lain – lain.
Keuntungan Menggunakan Arbitrase
Keunggulan /keuntungan arbitrase dapat disimpulkan melalui Penjelasan Umum Undang –
undang No. 30 Tahun 1999 dapat terbaca beberapa keunggulan/keuntungan penyelesaian sengketa
melalui arbitrase dibandingkan dengan pranata peradilan. Keunggulan/keuntungan itu adalah :
1. Kerahasiaan sengketa para pihak terjamin.
2. Keterlambatan yang di akibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari.
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman, memiliki latar belakang yang
cukup mengenai masalah yang di sengketakan, serta jujur dan adil.
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya para pihak
dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase.
5. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur
sederhana ataupun dapat langsung dilaksanakan.
Di samping itu, secara teoretis ada beberapa dasar pertimbangan mengapa para pihak
memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Erman Rajaguguk menyitir pendapat
beberapa pakar menulis bahwa sebagian besar pengusaha lebih suka menyelesaikan
sengketa yang timbul di antara mereka melalui arbitrase di luar negeri dari pada
pengadilan di Indonesia karena beberapa alasan berikut ini :
1. Pengusaha asing lebih suka menyelesaikan sengketa melalui arbitrase di luar negeri
karena menganggap sistem hukum dan peradilan setempat asing bagi mereka.
Sebenarnya alasan ini pun tidak selalu benar karena mereka bisa menujuk pengacara
setempat untuk mewakili mereka di depan pengadilan.
2. Pengusaha – pengusaha negara maju beranggapan hakim – hakim negara
berkembang tidak menguasai sengketa – sengketa dagang yang melibatkan
hubungan – hubungan niaga dan keuangan internasional yang rumit. Alasan ini juga
sepenuhnya tidak benar karena hakim dapat memanggil saksi ahli.
3. Pengusaha negara maju beranggapan penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan
memakan waktu yang lama dengan biaya yang besar karena proses pengadilan akan
memakan waktu yang panjang dari tingkat pertama sampai tingkat Mahkamah
Agung. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase untuk beberapa kasus ternyata juga
memakan waktu yang lama.
4. Keengganan pengusaha asing untuk menyelesaikan sengketa di depan pengadilan
bertolak dari anggapan bahwa pengadilan akan bersikap subjektif kepada mereka
karena sengketa diperiksa dan diadili bukan berdasarkan hukum mereka, oleh hakim
yang bukan dari negara mereka.
5. Penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang
benar, dan hasilnya akan dapat merenggangkan hubungan dagang di antara mereka.
Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap dapat melahirkan putusan yang
komptomistis yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

33. Dalam beberapa literatur perlu juga diketahui bahwa ada beberapa pertimbangan yang
melandasi para pihak untuk memilih arbitrase sebagai upaya penyelesaian perselisihan mereka.
Pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Ketidakpercayaan para pihak pada Pengadilan Negeri
Sebagaimana diketahui, penyelesaian sengketa dengan membuat suatu gugatan melalui
pengadilan akan menghabiskan jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini disebabkan
biasanya melalui Pengadilan Umum akan melalui berbagai tingkatan, yaitu Pengadilan
Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan bisa sampai ke Mahkamah Agung. Apabila diperoleh
putusan dari Pengadilan Negeri (tingkat pertama), pihak yang merasa tidak puas dengan
putusan itu akan naik banding dan kasasi sehingga akan memakan waktu yang panjang
dan berlarut – larut.
2. Prosesnya cepat
Sebagai suatu proses pengambilan keputusan, arbitrase seringkali lebih cepat atau tidak
terlalu formal, dan lebih murah dari pada proses litigasi di pengadilan. Pada umumnya
prosedur arbitrase ditentukan dengan memberikan batas waktu penyelesaian dalam
pemeriksaan sengketa. Contoh : menurut Pasal 48 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999,
pemeriksaan atas sengketa hams diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus
delapan puluh) hari atau 6 (enam) bulan sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.
Kemudian, dalam ayat (2) nya ditentukan dengan persetujuan para pihak apabila
dioerlukan arbiter/para arbiter, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang.
Arbiter atau para arbiter, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UU No. 30 Tahun 1999
berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila :
a. Diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tersebut.
b. Sebagai akibat ditetapkan putusan proposal atau putusan selainnya.
c. Dianggap perlu oleh arbiter ayau majelis arbiter untuk kepentingan pemeriksaan.
Menurut prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) proses arbitrase
memerlukan waktu paling lama enam bulan. Di negara yang sudah maju, proses
arbitrase memerlukan waktu sekitar 60 hari sehingga prosesnya relatif cepat,
terutama jika para beriktikad baik.
3. Dilakukan secara rahasia
Suatu keuntungan bagi dunia bisnis untuk menyerahkan suatu sengketa kepada
badan/majeles arbitrase, yaitu bahwa pemeriksaan maupun pemutusan sengketa oleh
suatu majelis arbitrase selalu dilakukan secara tertutup sehingga tidak ada publikasi dan
para pihak terjaga kerahasiaannya. Sedangkan pada sidang pengadilan, menurut
ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dilaksanakan dengan sifat
terbuka untuk umum, begitu pula putusannya diucapkan dalam sidang terbuka.
4. Bebas memilih arbiter
Para pihak yang bersengketa dapat bebas memilih arbiter yang akan menyelesaikan
persengketa mereka. Jika dalam hai ini para pihak tidak bersepakat dalam memilih
arbiter, dalam Pasal 619 RV (dahulu) ditentukan bahwa penunjukan arbiter akan menjadi
kewenangan Pengadilan Negeri. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 13 (1) UU No.
30 Tahun 1999, “apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau
tidak ada ketentuan mengenai pengangkatan arbiter, ketua pengadilan Negeri dapat
menunjuk arbiter atau majelis arbitrase”.
5. Diselesaikan oleh ahlinya (expert)

34. Menyelesaikan kasus/perselisihan di pengadilan kadangkala memerlukan biaya
tambahan. Hal ini karena seringkali dijumpai hakim kurang mampu menangani
kasus/perselisihan yang bersifat teknis, seperti kasus pencarteran kapal dan sebagainya
sehingga diperlukan saksi ahli yang membutuhkan biaya. Saksi ahli ini dapat
diperintahkan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah tentang apa saja yang
bersifat teknis yang ingin diketahui oleh hakim guna menyelesaikan kasus yang dia
periksa.
6. Merupakan putusan akhir (final) dan mengikat (binding)
Putusan arbitrase pada umumnya dianggap final dan binding (tidak ada upaya untuk
banding). Namun apabila hukum yang berlaku dalam yurisdiksi yang bersangkutan
menetapkan pelaksanaan putusan arbitase melalui pengadilan, pengadilan harus
mengesahkannya dan tidak berhak meninjau kembali persoalan (mated) dari putusan
tersebut.
7. Biaya lebih murah
Biaya arbitrase biasanya terdiri dari biaya pendaftaran, baiay administrasi dan biaya
arbiter yang sudah ditentukan tarifnya. Prosedur arbitrase dibuat sesederhana mungkin,
tidak terlalu formal. Di samping itu, para arbiter adalah para ahli dan praktisi di bidang
atau pokok yang dipersengketakan sehingga diharapkan akan mampu memberikan
putusan yang cepat dan objektif. Hal ini tentunya menghemat biaya jika dibandingkan
dengan melalui pengadilan.
8. Bebas memilih hukum yang diberlakukan
Para pihak dapat memilih hukum yang akan diberlakukan, yang ditentukan oleh para
pihak sendiri dalam perjanjian. Khusus dalam kaitannya dengan para pihak yang berbeda
kewarganegaraan, para pihak yang bebas memilih hukum ini berkaitan dengan teori
pilihan hukum dalam Hukum Perdata International (HPI). Hali ini karena masing –
masing negara mempunyai HPI tersendiri.
9. Eksekusinya mudah
Keputusan arbitrase umumnya lebih mudah dilaksanakan dari pada putusan – putusan
pengadilan. Hal ini disebabkan karena putusan arbitrase bersifat final dan binding, yang
tentunya dilandasi dengan iktikad baik para pihak.
10. Kepekaan arbiter
Ciri penting lainnya dari arbitrase yang mendasari para pihak memilih arbitrase adalh
kepekaan/kearifan dari arbiter, termasuk perangkat hukum yang akan diterapkan dalam
menyelesaikan perselisihan. Sekalipunn para hakim di pengadilan dan arbiter
menerapkan ketentuan hukum untuk membantu menyelesaikan persoalan – persoalan
sengketa yang dihadapinya, dalam hal – hal yang relevan arbiter akan memberikan
perhatian yang besar terhadap keinginan, realitas dan praktik dagang para pihak.