SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 21
Baixar para ler offline
MEMBUMIKAN NAWA CITA:
KAJI ULANG PEMBANGUNAN INDONESIA?
Akhmad Akbar Susamto, PhD.
Nawa Cita dan Pendekatan Ekonomi Presiden Jokowi
Sembilan Agenda Prioritas 2015-2019
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh
warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara
kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,
bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju
dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Nawa Cita dan RPJM Nasional 2015-2019
Agenda 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan
1. Peletakan dasar-dasar dimulainya desentralisasi asimetris
 Pengembangan kawasan perbatasan
 Pengembangan daerah tertinggal dan pembangunan Pedesaan
 Penguatan tata kelola pemerintah daerah
 Penataan daerah otonom baru untuk kesejahteraan rakyat
2. Pemerataan pembangunan antarwilayah tertutama kawasan timur Indonesia
3. Pengurangan ketimpangan antarkelompok ekonomi masyarakat
Nawa Cita dan RPJM Nasional 2015-2019
Agenda 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
1. Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana
2. Pembangunan pendidikan khususnya pelaksanaan program Indonesia pintar
3. Pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan program Indonesia sehat
4. Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal khususnya pelaksanaan program Indonesia kerja
Nawa Cita dan RPJM Nasional 2015-2019
Agenda 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
1. Membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan
2. Membangun transportasi massal perkotaan
3. Membangun infrastruktur/prasarana dasar
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur
5. Penguatan investasi
6. Mendorong BUMN menjadi agen pembangunan
7. Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi
8. Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional
9. Pengembangan kapasitas perdagangan nasional
10. Peningkatan daya saing tenaga kerja
Nawa Cita dan RPJM Nasional 2015-2019
Agenda 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik
1. Peningkatan kedaulatan pangan
2. Kedaulatan energi
3. Pelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
4. Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan
5. Penguatan sektor keuangan
6. Penguatan kapasitas fiskal negara
Apakah Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Unik?
Secara umum sulit mengatakan bahwa pendekatan ekonomi pemerintah Jokowi berbeda sama sekali
dengan pemerintah-pemerintah sebelumnya.
 Perbedaan lebih banyak terletak pada pengurutan prioritas dan jargon penyebutan yang digunakan
dalam komunikasi publik.
Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses?
Masih terlalu dini untuk membuat penilaian utuh tentang sejauhmana pendekatan ekonomi
pemerintah Jokowi membawa hasil yang diinginkan.
 Periode satu tahun belum cukup, terlebih APBN 2015 pada awalnya disusun oleh
pemerintah Presiden SBY.
 APBN-P 2015 baru disahkan pada Februari 2015 setelah melalui proses perdebatan
yang cukup panjang di DPR.
 Jika pun saat ini terdapat sejumlah fakta tentang pembangunan di Indonesia, belum tentu
fakta tersebut dapat dilekatkan pada pemerintah Jokowi.
 Evaluasi harus dilakukan secara kritis dan obyektif, termasuk memperhatikan
kemungkinan counterfactual.
Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses?
Masih terlalu dini untuk membuat penilaian utuh tentang sejauhmana pendekatan ekonomi
pemerintah Jokowi membawa hasil yang diinginkan.
 Periode satu tahun belum cukup, terlebih APBN 2015 pada awalnya disusun oleh
pemerintah Presiden SBY.
 APBN-P 2015 baru disahkan pada Februari 2015 setelah melalui proses perdebatan
yang cukup panjang di DPR.
 Jika pun saat ini terdapat sejumlah fakta tentang pembangunan di Indonesia, belum tentu
fakta tersebut dapat dilekatkan pada pemerintah Jokowi.
 Evaluasi harus dilakukan secara kritis dan obyektif, termasuk memperhatikan
kemungkinan counterfactual.
Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses?
Jika saat ini Indonesia tidak dipimpin oleh Pemerintah Jokowi, apakah pertumbuhan ekonomi juga melambat?
5.01
4.71 4.67
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
2011_Q1 2011_Q2 2011_Q3 2011_Q4 2012_Q1 2012_Q2 2012_Q3 2012_Q4 2013_Q1 2013_Q2 2013_Q3 2013_Q4 2014_Q1 2014_Q2 2014_Q3 2014_Q4 2015_Q1 2015_Q2
Pertumbuhan PDB Tahunan atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen)
Sumber: BPS (2015)
Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses?
Jika saat ini Indonesia tidak dipimpin Pemerintah Jokowi, apakah tingkat pengangguran kembali menurun?
Sumber: BPS (2015)
5.94 5.81
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
2005_2 2005_8 2006_2 2006_8 2007_2 2007_8 2008_2 2008_8 2009_2 2009_8 2010_2 2010_8 2011_2 2011_8 2012_2 2012_8 2013_2 2013_8 2014_2 2014_8 2015_2
Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)
Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses?
Jika saat ini Indonesia tidak dipimpin Pemerintah Jokowi, apakah tingkat kemiskinan kembali meningkat?
Sumber: BPS (2015)
8.29
14.21
11.22
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
2011_3 2011_9 2012_3 2012_9 2013_3 2013_9 2014_3 2014_9 2015_3
Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan (Persen)
Kota Desa Total
Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses?
8.29
14.21
11.22
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2010 Mar-11 Sep-11 Mar-12 Sep-12 Mar-13 Sep-13 Sep-14 Mar-15
Persentase Penduduk Miskin (Persen)
Kota Desa Kota+Desa
Sumber: BPS (2015)
0.20
0.30
0.40
0.50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Rasio Gini di Indonesia, 2007-2014
INDONESIA
Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses?
 Ketimpangan pendapaan
merupakan salah satu
masalah akut dalam
perekonomian Indonesia.
 Data menunjukkan rasio
Gini Indonesia terus
meningkat. Dari hanya
0,32 pada tahun 1999,
menjadi lebih dari 0,41
pada tahun 2014.
 Apakah di bawah
Pemerintah Jokowi tren ini
akan berubah?
 Bagaimana jika tidak
dipimpin Pemerintah
Jokowi?
Sumber: BPS (2015)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
Aceh
Sumut
Sumbar
Riau
Jambi
Sumsel
Bengkulu
Lampung
Babel
Kepri
Jakarta
Jabar
Jateng
DIY
Jatim
Banten
Bali
NTB
NTT
Kalbar
Kalteng
Kalsel
Kaltim
Sulut
Sulteng
Sulsel
Sulteg
Gorontalo
Sulbar
Maluku
Malut
PapuaBarat
Papua
Perbandingan Rasio Gini, 2010 dan 2014
2010 2014
Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses?
 Peningkatan rasio Gini
tidak hanya terjadi pada
tingkat nasional, tetapi
juga pada tingkat
propinsi dan lokal.
 Apakah di bawah
Pemerintah Jokowi tren
ini akan berubah?
 Bagaimana jika tidak
dipimpin Pemerintah
Jokowi?
Sumber: BPS (2015)
Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses?
 Tren kenaikan rasio Gini
di wilayah perkotaan dan
pedesaan Indonesia,
sebelum dan sesudah
tahun 2000.
 Apakah di bawah
Pemerintah Jokowi tren
ini akan berubah?
 Bagaimana jika tidak
dipimpin Pemerintah
Jokowi?
Sumber: Yusuf dan Rum (2013)
Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses?
 Tren kenaikan rasio Gini
di wilayah perkotaan dan
pedesaan di Pulau Jawa
dan di luar Pulau Jawa
sebelum dan sesudah
tahun 2000.
Sumber: Yusuf dan Rum (2013)
Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses?
17.57 15.62
20.98 20.94
36.99
34.89
38.78 38.4
45.44
49.49
40.24 40.65
2010 2014 2010 2014
Kota Desa
Distribusi Pengeluaran Menurut Kelompok Pendapatan di Indonesia
40% Berpengeluaran Rendah 40% Berpengeluaran Sedang 20% Berpengeluaran TinggiSumber: BPS (2015)
Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses?
 Rasio antara rata-rata
pengeluaran 10% pen-
duduk terkaya dengan
rata-rata pengeluaran
10% penduduk termiskin
di Indonesia sebelum
dan sesudah 2000.
 Apakah di bawah
Pemerintah Jokowi tren
ini akan berubah?
 Bagaimana jika tidak
dipimpin Pemerintah
Jokowi?
Sumber: Yusuf dan Rum (2013)
Plus-minus Kinerja Pemerintah Jokowi hingga Saat Ini
Masih terlalu dini untuk membuat penilaian utuh tentang sejauhmana pendekatan ekonomi pemerintah
Jokowi membawa hasil yang diinginkan. Tapi, secara singkat dapat disebutlkan beberapa catatan positif
dan negatif.
 Catatan positif
 Mampu mengelola penaikan/penurunan harga BBM secara tanpa menimbulkan kegaduhan
yang berarti.
 Paket kebijakan ekonomi, khususnya program deregulasi dan debirokratisasi yang dapat menjadi
pijakan kuat bagi pengembangan perekonomian Indonesia ke depan.
 Catatan negatif
 Tarik-menarik kepentingan yang terlalu vulgar dalam internal pemerintah, termasuk tentang hal-
hal yang tak terkait langsung dengan kepentingan masyarakat.
 Konsolidasi pemerintahan yang lambat dan Penyerapan anggaran yang sangat lambat.
Masalah-masalah Umum dalam Pelaksanaan Kebijakan
Meskipun kebijakan yang tertulis telah mencerminkan semangat untuk yang kuat untuk menanggulangi
kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, tetapi pelaksanaan kebijakan tersebut tak selalu sesuai
dengan harapan.
 Program kerja yang tidak menyentuh akar persolan;
 Ketidakadaan atau ketidakakuratan data tentang sasaran yang akan dituju program tertentu;
 Dualisme perencanaan program, antara program khusus dengan program reguler;
 Koordinasi antarpelaku dan antarlokasi yang lemah, termasuk dalam hal keterlibatan pemerintah
daerah.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Pertumbuhan ekonomi indonesia tanpa makna
Pertumbuhan ekonomi indonesia tanpa maknaPertumbuhan ekonomi indonesia tanpa makna
Pertumbuhan ekonomi indonesia tanpa maknarahmat sabirin
 
Kritik darurat ketimpangan ekonomi
Kritik darurat ketimpangan ekonomiKritik darurat ketimpangan ekonomi
Kritik darurat ketimpangan ekonomiEka Wahyuliana
 
Makalah pertumbuhan ekonomi SMA 1 RAHA KABUPATEN MUNA
Makalah pertumbuhan ekonomi SMA 1 RAHA KABUPATEN MUNA Makalah pertumbuhan ekonomi SMA 1 RAHA KABUPATEN MUNA
Makalah pertumbuhan ekonomi SMA 1 RAHA KABUPATEN MUNA Operator Warnet Vast Raha
 
Implikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNF
Implikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNFImplikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNF
Implikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNFe. hardiyanto
 
anggaekaputra
anggaekaputraanggaekaputra
anggaekaputraamoyngek
 
Makalah pengangguran
Makalah pengangguran Makalah pengangguran
Makalah pengangguran melly lydea
 
Perekonomian di indonesia
Perekonomian di indonesiaPerekonomian di indonesia
Perekonomian di indonesiaridhanur2
 
Bonus Demografi Peluang atau Ancaman
Bonus Demografi  Peluang atau AncamanBonus Demografi  Peluang atau Ancaman
Bonus Demografi Peluang atau Ancamandaldukpapua
 
Sinergi kebijakan MP3EI dengan Creative Destruction
Sinergi kebijakan MP3EI dengan Creative DestructionSinergi kebijakan MP3EI dengan Creative Destruction
Sinergi kebijakan MP3EI dengan Creative DestructionTri Cahyono
 
Paparan prof. sri moertiningsih adioetomo ph.d (fgd 10 maret lamhannas ri)
Paparan prof. sri moertiningsih adioetomo ph.d (fgd 10 maret lamhannas ri)Paparan prof. sri moertiningsih adioetomo ph.d (fgd 10 maret lamhannas ri)
Paparan prof. sri moertiningsih adioetomo ph.d (fgd 10 maret lamhannas ri)Kadir Ruslan
 
Bab II pembangunan ekonomi komparatif
Bab II pembangunan ekonomi komparatifBab II pembangunan ekonomi komparatif
Bab II pembangunan ekonomi komparatifBambang Deswantoro
 
Indeks Pembangunan Manusia 2018
Indeks Pembangunan Manusia 2018Indeks Pembangunan Manusia 2018
Indeks Pembangunan Manusia 2018Lestari Moerdijat
 

Mais procurados (19)

2013 11 11 hal 01
2013 11 11 hal 012013 11 11 hal 01
2013 11 11 hal 01
 
Pertumbuhan ekonomi indonesia tanpa makna
Pertumbuhan ekonomi indonesia tanpa maknaPertumbuhan ekonomi indonesia tanpa makna
Pertumbuhan ekonomi indonesia tanpa makna
 
Tugas2
Tugas2Tugas2
Tugas2
 
Kritik darurat ketimpangan ekonomi
Kritik darurat ketimpangan ekonomiKritik darurat ketimpangan ekonomi
Kritik darurat ketimpangan ekonomi
 
Makalah pertumbuhan ekonomi SMA 1 RAHA KABUPATEN MUNA
Makalah pertumbuhan ekonomi SMA 1 RAHA KABUPATEN MUNA Makalah pertumbuhan ekonomi SMA 1 RAHA KABUPATEN MUNA
Makalah pertumbuhan ekonomi SMA 1 RAHA KABUPATEN MUNA
 
Implikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNF
Implikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNFImplikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNF
Implikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNF
 
anggaekaputra
anggaekaputraanggaekaputra
anggaekaputra
 
Wirausaha Mengurangi Pengangguran dan Menambah Kesempatan Kerja
Wirausaha Mengurangi Pengangguran dan Menambah Kesempatan Kerja Wirausaha Mengurangi Pengangguran dan Menambah Kesempatan Kerja
Wirausaha Mengurangi Pengangguran dan Menambah Kesempatan Kerja
 
MP3EI
MP3EIMP3EI
MP3EI
 
Makalah pengangguran
Makalah pengangguran Makalah pengangguran
Makalah pengangguran
 
Perekonomian di indonesia
Perekonomian di indonesiaPerekonomian di indonesia
Perekonomian di indonesia
 
Bonus Demografi Peluang atau Ancaman
Bonus Demografi  Peluang atau AncamanBonus Demografi  Peluang atau Ancaman
Bonus Demografi Peluang atau Ancaman
 
Sinergi kebijakan MP3EI dengan Creative Destruction
Sinergi kebijakan MP3EI dengan Creative DestructionSinergi kebijakan MP3EI dengan Creative Destruction
Sinergi kebijakan MP3EI dengan Creative Destruction
 
Paparan prof. sri moertiningsih adioetomo ph.d (fgd 10 maret lamhannas ri)
Paparan prof. sri moertiningsih adioetomo ph.d (fgd 10 maret lamhannas ri)Paparan prof. sri moertiningsih adioetomo ph.d (fgd 10 maret lamhannas ri)
Paparan prof. sri moertiningsih adioetomo ph.d (fgd 10 maret lamhannas ri)
 
Bab II pembangunan ekonomi komparatif
Bab II pembangunan ekonomi komparatifBab II pembangunan ekonomi komparatif
Bab II pembangunan ekonomi komparatif
 
umum
umumumum
umum
 
Pengangguran
Pengangguran Pengangguran
Pengangguran
 
Indeks Pembangunan Manusia 2018
Indeks Pembangunan Manusia 2018Indeks Pembangunan Manusia 2018
Indeks Pembangunan Manusia 2018
 
93313391 ekonomi-pembangunan
93313391 ekonomi-pembangunan93313391 ekonomi-pembangunan
93313391 ekonomi-pembangunan
 

Destaque

Session3 pl online_course_22_september2011
Session3  pl online_course_22_september2011Session3  pl online_course_22_september2011
Session3 pl online_course_22_september2011LeslieOflahavan
 
Ast1001.Ch9
Ast1001.Ch9Ast1001.Ch9
Ast1001.Ch9ankit.rk
 
Chapter15b
Chapter15bChapter15b
Chapter15bankit.rk
 
MelbJS - Inside Rawkets
MelbJS - Inside RawketsMelbJS - Inside Rawkets
MelbJS - Inside RawketsRobin Hawkes
 
E-WRITE - Repurpose web content for social media - 17 mar2013
E-WRITE - Repurpose web content for social media - 17 mar2013E-WRITE - Repurpose web content for social media - 17 mar2013
E-WRITE - Repurpose web content for social media - 17 mar2013LeslieOflahavan
 
2012.06.28 Learning Sessions 2 - VBB
2012.06.28 Learning Sessions 2 - VBB2012.06.28 Learning Sessions 2 - VBB
2012.06.28 Learning Sessions 2 - VBBjvielman
 
2013 01 24 learning sessions 4 presentation meca
2013 01 24 learning sessions 4 presentation   meca2013 01 24 learning sessions 4 presentation   meca
2013 01 24 learning sessions 4 presentation mecajvielman
 
Lyric Of The Nature
Lyric Of The NatureLyric Of The Nature
Lyric Of The Natureyangbqada
 
Majalah scientiae (kliping ufo)
Majalah scientiae (kliping ufo)Majalah scientiae (kliping ufo)
Majalah scientiae (kliping ufo)Nur Agustinus
 
Representation
RepresentationRepresentation
Representationkoongoon
 
2012.04.05 Learning Sessions 1 - City ArtWorks
2012.04.05 Learning Sessions 1 - City ArtWorks2012.04.05 Learning Sessions 1 - City ArtWorks
2012.04.05 Learning Sessions 1 - City ArtWorksjvielman
 
20140506 edrene athens_winer
20140506 edrene athens_winer20140506 edrene athens_winer
20140506 edrene athens_winerDov Winer
 
2012.06.28 Learning Sessions 2 - ArtBridge
2012.06.28 Learning Sessions 2 - ArtBridge2012.06.28 Learning Sessions 2 - ArtBridge
2012.06.28 Learning Sessions 2 - ArtBridgejvielman
 
AQA English - Unit 1 Understanding non-fiction texts
AQA English - Unit 1 Understanding non-fiction textsAQA English - Unit 1 Understanding non-fiction texts
AQA English - Unit 1 Understanding non-fiction textsmissbec
 
Rawkets - A Massively Multiplayer HTML5 Game [Mozilla GameOn10]
Rawkets - A Massively Multiplayer HTML5 Game [Mozilla GameOn10]Rawkets - A Massively Multiplayer HTML5 Game [Mozilla GameOn10]
Rawkets - A Massively Multiplayer HTML5 Game [Mozilla GameOn10]Robin Hawkes
 

Destaque (20)

Session3 pl online_course_22_september2011
Session3  pl online_course_22_september2011Session3  pl online_course_22_september2011
Session3 pl online_course_22_september2011
 
Ast1001.Ch9
Ast1001.Ch9Ast1001.Ch9
Ast1001.Ch9
 
Chapter15b
Chapter15bChapter15b
Chapter15b
 
MelbJS - Inside Rawkets
MelbJS - Inside RawketsMelbJS - Inside Rawkets
MelbJS - Inside Rawkets
 
Chapter06
Chapter06Chapter06
Chapter06
 
Back To The Real World
Back To The Real WorldBack To The Real World
Back To The Real World
 
E-WRITE - Repurpose web content for social media - 17 mar2013
E-WRITE - Repurpose web content for social media - 17 mar2013E-WRITE - Repurpose web content for social media - 17 mar2013
E-WRITE - Repurpose web content for social media - 17 mar2013
 
Eesti Rahatähed
Eesti RahatähedEesti Rahatähed
Eesti Rahatähed
 
2012.06.28 Learning Sessions 2 - VBB
2012.06.28 Learning Sessions 2 - VBB2012.06.28 Learning Sessions 2 - VBB
2012.06.28 Learning Sessions 2 - VBB
 
2013 01 24 learning sessions 4 presentation meca
2013 01 24 learning sessions 4 presentation   meca2013 01 24 learning sessions 4 presentation   meca
2013 01 24 learning sessions 4 presentation meca
 
Lyric Of The Nature
Lyric Of The NatureLyric Of The Nature
Lyric Of The Nature
 
Global Warming
Global WarmingGlobal Warming
Global Warming
 
Majalah scientiae (kliping ufo)
Majalah scientiae (kliping ufo)Majalah scientiae (kliping ufo)
Majalah scientiae (kliping ufo)
 
Representation
RepresentationRepresentation
Representation
 
2012.04.05 Learning Sessions 1 - City ArtWorks
2012.04.05 Learning Sessions 1 - City ArtWorks2012.04.05 Learning Sessions 1 - City ArtWorks
2012.04.05 Learning Sessions 1 - City ArtWorks
 
20140506 edrene athens_winer
20140506 edrene athens_winer20140506 edrene athens_winer
20140506 edrene athens_winer
 
2012.06.28 Learning Sessions 2 - ArtBridge
2012.06.28 Learning Sessions 2 - ArtBridge2012.06.28 Learning Sessions 2 - ArtBridge
2012.06.28 Learning Sessions 2 - ArtBridge
 
AQA English - Unit 1 Understanding non-fiction texts
AQA English - Unit 1 Understanding non-fiction textsAQA English - Unit 1 Understanding non-fiction texts
AQA English - Unit 1 Understanding non-fiction texts
 
Rawkets - A Massively Multiplayer HTML5 Game [Mozilla GameOn10]
Rawkets - A Massively Multiplayer HTML5 Game [Mozilla GameOn10]Rawkets - A Massively Multiplayer HTML5 Game [Mozilla GameOn10]
Rawkets - A Massively Multiplayer HTML5 Game [Mozilla GameOn10]
 
Proyek Stargate
Proyek StargateProyek Stargate
Proyek Stargate
 

Semelhante a Development evaluation (041115)

5 pertumbuhan ekonomi
5 pertumbuhan ekonomi5 pertumbuhan ekonomi
5 pertumbuhan ekonomifirman sahari
 
5 pertumbuhan ekonomi
5 pertumbuhan ekonomi5 pertumbuhan ekonomi
5 pertumbuhan ekonomifirman sahari
 
"Prospek Ekonomi Indonesia 2014" laporan KEN 2014 - Chairul Tanjung
"Prospek Ekonomi Indonesia 2014" laporan KEN 2014 - Chairul Tanjung"Prospek Ekonomi Indonesia 2014" laporan KEN 2014 - Chairul Tanjung
"Prospek Ekonomi Indonesia 2014" laporan KEN 2014 - Chairul TanjungBudi Rachmat
 
Prospek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.file
Prospek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.fileProspek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.file
Prospek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.fileIndra Yu
 
Sambutan musrenprov ntt 220410
Sambutan musrenprov ntt 220410Sambutan musrenprov ntt 220410
Sambutan musrenprov ntt 220410Dadang Solihin
 
tifa_persoalanketimpangan_erani_0.pptx
tifa_persoalanketimpangan_erani_0.pptxtifa_persoalanketimpangan_erani_0.pptx
tifa_persoalanketimpangan_erani_0.pptxAruel Gtl
 
Bonus_Demografi_dan_Visi_Indonesia Emas_2045.pdf
Bonus_Demografi_dan_Visi_Indonesia Emas_2045.pdfBonus_Demografi_dan_Visi_Indonesia Emas_2045.pdf
Bonus_Demografi_dan_Visi_Indonesia Emas_2045.pdfAfrizal61
 
Makalah-keadaan-ekonomi-indonesia-tahun-2010
Makalah-keadaan-ekonomi-indonesia-tahun-2010Makalah-keadaan-ekonomi-indonesia-tahun-2010
Makalah-keadaan-ekonomi-indonesia-tahun-2010Elly Willy
 
Bank Payment Obligation sebagai alternatif pembayaran internasional
Bank Payment Obligation sebagai alternatif pembayaran internasionalBank Payment Obligation sebagai alternatif pembayaran internasional
Bank Payment Obligation sebagai alternatif pembayaran internasionalYudy Yunardy
 
Pembangunan untuk mensejahterakan seluruh rakyat
Pembangunan untuk mensejahterakan seluruh rakyatPembangunan untuk mensejahterakan seluruh rakyat
Pembangunan untuk mensejahterakan seluruh rakyatQiu El Fahmi
 
SKRIPSI YOLANDA ASLI.docx
SKRIPSI YOLANDA ASLI.docxSKRIPSI YOLANDA ASLI.docx
SKRIPSI YOLANDA ASLI.docxMustani98
 
Cabaran ekonomi negara
Cabaran ekonomi negaraCabaran ekonomi negara
Cabaran ekonomi negaraRo Ny
 

Semelhante a Development evaluation (041115) (20)

5 pertumbuhan ekonomi
5 pertumbuhan ekonomi5 pertumbuhan ekonomi
5 pertumbuhan ekonomi
 
5 pertumbuhan ekonomi
5 pertumbuhan ekonomi5 pertumbuhan ekonomi
5 pertumbuhan ekonomi
 
"Prospek Ekonomi Indonesia 2014" laporan KEN 2014 - Chairul Tanjung
"Prospek Ekonomi Indonesia 2014" laporan KEN 2014 - Chairul Tanjung"Prospek Ekonomi Indonesia 2014" laporan KEN 2014 - Chairul Tanjung
"Prospek Ekonomi Indonesia 2014" laporan KEN 2014 - Chairul Tanjung
 
Prospek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.file
Prospek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.fileProspek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.file
Prospek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.file
 
Sambutan musrenprov ntt 220410
Sambutan musrenprov ntt 220410Sambutan musrenprov ntt 220410
Sambutan musrenprov ntt 220410
 
tifa_persoalanketimpangan_erani_0.pptx
tifa_persoalanketimpangan_erani_0.pptxtifa_persoalanketimpangan_erani_0.pptx
tifa_persoalanketimpangan_erani_0.pptx
 
Kelompok 16
Kelompok 16Kelompok 16
Kelompok 16
 
Makro1
Makro1Makro1
Makro1
 
Bonus_Demografi_dan_Visi_Indonesia Emas_2045.pdf
Bonus_Demografi_dan_Visi_Indonesia Emas_2045.pdfBonus_Demografi_dan_Visi_Indonesia Emas_2045.pdf
Bonus_Demografi_dan_Visi_Indonesia Emas_2045.pdf
 
Perekonomian indonesia ppt
Perekonomian indonesia pptPerekonomian indonesia ppt
Perekonomian indonesia ppt
 
Makalah-keadaan-ekonomi-indonesia-tahun-2010
Makalah-keadaan-ekonomi-indonesia-tahun-2010Makalah-keadaan-ekonomi-indonesia-tahun-2010
Makalah-keadaan-ekonomi-indonesia-tahun-2010
 
Bank Payment Obligation sebagai alternatif pembayaran internasional
Bank Payment Obligation sebagai alternatif pembayaran internasionalBank Payment Obligation sebagai alternatif pembayaran internasional
Bank Payment Obligation sebagai alternatif pembayaran internasional
 
Pembangunan untuk mensejahterakan seluruh rakyat
Pembangunan untuk mensejahterakan seluruh rakyatPembangunan untuk mensejahterakan seluruh rakyat
Pembangunan untuk mensejahterakan seluruh rakyat
 
SKRIPSI YOLANDA ASLI.docx
SKRIPSI YOLANDA ASLI.docxSKRIPSI YOLANDA ASLI.docx
SKRIPSI YOLANDA ASLI.docx
 
Pasar Modal
Pasar ModalPasar Modal
Pasar Modal
 
Perekonomian Terkini (Kebanksentralan BAB 1).
Perekonomian Terkini (Kebanksentralan BAB 1).Perekonomian Terkini (Kebanksentralan BAB 1).
Perekonomian Terkini (Kebanksentralan BAB 1).
 
273-649-1-SM.pdf
273-649-1-SM.pdf273-649-1-SM.pdf
273-649-1-SM.pdf
 
Cabaran ekonomi negara
Cabaran ekonomi negaraCabaran ekonomi negara
Cabaran ekonomi negara
 
Bappenas 2021
Bappenas 2021Bappenas 2021
Bappenas 2021
 
Ekonomi
EkonomiEkonomi
Ekonomi
 

Mais de Centre for Adult Learning and Literacy

Mais de Centre for Adult Learning and Literacy (20)

Diagnostik pada Sektor Bidang Pendidikan
Diagnostik pada Sektor Bidang PendidikanDiagnostik pada Sektor Bidang Pendidikan
Diagnostik pada Sektor Bidang Pendidikan
 
Paparan DSP, VIII - 2022 Medan
Paparan DSP, VIII - 2022 MedanPaparan DSP, VIII - 2022 Medan
Paparan DSP, VIII - 2022 Medan
 
DSP Lampung
DSP Lampung DSP Lampung
DSP Lampung
 
Teknik Proyeksi dan Model Simulasi
Teknik Proyeksi dan Model SimulasiTeknik Proyeksi dan Model Simulasi
Teknik Proyeksi dan Model Simulasi
 
Penguatan Administrasi Lembaga PKBM
Penguatan Administrasi Lembaga PKBMPenguatan Administrasi Lembaga PKBM
Penguatan Administrasi Lembaga PKBM
 
Monitoring Supervisi Kab. sumedang
Monitoring Supervisi Kab. sumedang Monitoring Supervisi Kab. sumedang
Monitoring Supervisi Kab. sumedang
 
Standar Nasional Pendidikan
Standar Nasional PendidikanStandar Nasional Pendidikan
Standar Nasional Pendidikan
 
Recognizing ECCE program planning through rembug warga mechanism
Recognizing ECCE program planning through rembug warga mechanismRecognizing ECCE program planning through rembug warga mechanism
Recognizing ECCE program planning through rembug warga mechanism
 
Life-skills Service Unit
Life-skills   Service UnitLife-skills   Service Unit
Life-skills Service Unit
 
Diagnosis Sektor Pendidikan
Diagnosis Sektor PendidikanDiagnosis Sektor Pendidikan
Diagnosis Sektor Pendidikan
 
House hold Prototipe
House hold Prototipe House hold Prototipe
House hold Prototipe
 
Education in Sector Diagnostic
Education in Sector Diagnostic Education in Sector Diagnostic
Education in Sector Diagnostic
 
action plan on educational planning
action plan on educational planningaction plan on educational planning
action plan on educational planning
 
Projection along with Educational Planning
Projection along with Educational PlanningProjection along with Educational Planning
Projection along with Educational Planning
 
Education Diagnostic
Education DiagnosticEducation Diagnostic
Education Diagnostic
 
Implementasi Perdagangan Bursa, LP3I Cirebon - shared (030515)
Implementasi Perdagangan Bursa, LP3I Cirebon - shared (030515)Implementasi Perdagangan Bursa, LP3I Cirebon - shared (030515)
Implementasi Perdagangan Bursa, LP3I Cirebon - shared (030515)
 
Penilaian Hasil dan Dampak Program - shared version (180914)
Penilaian Hasil dan Dampak Program - shared version (180914)Penilaian Hasil dan Dampak Program - shared version (180914)
Penilaian Hasil dan Dampak Program - shared version (180914)
 
Model Pembelajaran Pendidikan Keorangtuaan
Model Pembelajaran Pendidikan KeorangtuaanModel Pembelajaran Pendidikan Keorangtuaan
Model Pembelajaran Pendidikan Keorangtuaan
 
Pembelajaran Pendidikan Keorangtuaan (040215)
Pembelajaran Pendidikan Keorangtuaan (040215)Pembelajaran Pendidikan Keorangtuaan (040215)
Pembelajaran Pendidikan Keorangtuaan (040215)
 
Implikasi Pelaksanaan Undang Undang Desa (161115)
Implikasi Pelaksanaan Undang Undang Desa (161115)Implikasi Pelaksanaan Undang Undang Desa (161115)
Implikasi Pelaksanaan Undang Undang Desa (161115)
 

Último

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 

Último (14)

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 

Development evaluation (041115)

  • 1. MEMBUMIKAN NAWA CITA: KAJI ULANG PEMBANGUNAN INDONESIA? Akhmad Akbar Susamto, PhD.
  • 2. Nawa Cita dan Pendekatan Ekonomi Presiden Jokowi Sembilan Agenda Prioritas 2015-2019 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
  • 3. Nawa Cita dan RPJM Nasional 2015-2019 Agenda 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan 1. Peletakan dasar-dasar dimulainya desentralisasi asimetris  Pengembangan kawasan perbatasan  Pengembangan daerah tertinggal dan pembangunan Pedesaan  Penguatan tata kelola pemerintah daerah  Penataan daerah otonom baru untuk kesejahteraan rakyat 2. Pemerataan pembangunan antarwilayah tertutama kawasan timur Indonesia 3. Pengurangan ketimpangan antarkelompok ekonomi masyarakat
  • 4. Nawa Cita dan RPJM Nasional 2015-2019 Agenda 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia 1. Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana 2. Pembangunan pendidikan khususnya pelaksanaan program Indonesia pintar 3. Pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan program Indonesia sehat 4. Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal khususnya pelaksanaan program Indonesia kerja
  • 5. Nawa Cita dan RPJM Nasional 2015-2019 Agenda 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional 1. Membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan 2. Membangun transportasi massal perkotaan 3. Membangun infrastruktur/prasarana dasar 4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur 5. Penguatan investasi 6. Mendorong BUMN menjadi agen pembangunan 7. Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi 8. Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional 9. Pengembangan kapasitas perdagangan nasional 10. Peningkatan daya saing tenaga kerja
  • 6. Nawa Cita dan RPJM Nasional 2015-2019 Agenda 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 1. Peningkatan kedaulatan pangan 2. Kedaulatan energi 3. Pelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana 4. Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan 5. Penguatan sektor keuangan 6. Penguatan kapasitas fiskal negara
  • 7. Apakah Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Unik? Secara umum sulit mengatakan bahwa pendekatan ekonomi pemerintah Jokowi berbeda sama sekali dengan pemerintah-pemerintah sebelumnya.  Perbedaan lebih banyak terletak pada pengurutan prioritas dan jargon penyebutan yang digunakan dalam komunikasi publik.
  • 8. Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses? Masih terlalu dini untuk membuat penilaian utuh tentang sejauhmana pendekatan ekonomi pemerintah Jokowi membawa hasil yang diinginkan.  Periode satu tahun belum cukup, terlebih APBN 2015 pada awalnya disusun oleh pemerintah Presiden SBY.  APBN-P 2015 baru disahkan pada Februari 2015 setelah melalui proses perdebatan yang cukup panjang di DPR.  Jika pun saat ini terdapat sejumlah fakta tentang pembangunan di Indonesia, belum tentu fakta tersebut dapat dilekatkan pada pemerintah Jokowi.  Evaluasi harus dilakukan secara kritis dan obyektif, termasuk memperhatikan kemungkinan counterfactual.
  • 9. Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses? Masih terlalu dini untuk membuat penilaian utuh tentang sejauhmana pendekatan ekonomi pemerintah Jokowi membawa hasil yang diinginkan.  Periode satu tahun belum cukup, terlebih APBN 2015 pada awalnya disusun oleh pemerintah Presiden SBY.  APBN-P 2015 baru disahkan pada Februari 2015 setelah melalui proses perdebatan yang cukup panjang di DPR.  Jika pun saat ini terdapat sejumlah fakta tentang pembangunan di Indonesia, belum tentu fakta tersebut dapat dilekatkan pada pemerintah Jokowi.  Evaluasi harus dilakukan secara kritis dan obyektif, termasuk memperhatikan kemungkinan counterfactual.
  • 10. Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses? Jika saat ini Indonesia tidak dipimpin oleh Pemerintah Jokowi, apakah pertumbuhan ekonomi juga melambat? 5.01 4.71 4.67 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 2011_Q1 2011_Q2 2011_Q3 2011_Q4 2012_Q1 2012_Q2 2012_Q3 2012_Q4 2013_Q1 2013_Q2 2013_Q3 2013_Q4 2014_Q1 2014_Q2 2014_Q3 2014_Q4 2015_Q1 2015_Q2 Pertumbuhan PDB Tahunan atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen) Sumber: BPS (2015)
  • 11. Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses? Jika saat ini Indonesia tidak dipimpin Pemerintah Jokowi, apakah tingkat pengangguran kembali menurun? Sumber: BPS (2015) 5.94 5.81 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 2005_2 2005_8 2006_2 2006_8 2007_2 2007_8 2008_2 2008_8 2009_2 2009_8 2010_2 2010_8 2011_2 2011_8 2012_2 2012_8 2013_2 2013_8 2014_2 2014_8 2015_2 Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)
  • 12. Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses? Jika saat ini Indonesia tidak dipimpin Pemerintah Jokowi, apakah tingkat kemiskinan kembali meningkat? Sumber: BPS (2015) 8.29 14.21 11.22 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 2011_3 2011_9 2012_3 2012_9 2013_3 2013_9 2014_3 2014_9 2015_3 Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan (Persen) Kota Desa Total
  • 13. Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses? 8.29 14.21 11.22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2010 Mar-11 Sep-11 Mar-12 Sep-12 Mar-13 Sep-13 Sep-14 Mar-15 Persentase Penduduk Miskin (Persen) Kota Desa Kota+Desa Sumber: BPS (2015)
  • 14. 0.20 0.30 0.40 0.50 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rasio Gini di Indonesia, 2007-2014 INDONESIA Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses?  Ketimpangan pendapaan merupakan salah satu masalah akut dalam perekonomian Indonesia.  Data menunjukkan rasio Gini Indonesia terus meningkat. Dari hanya 0,32 pada tahun 1999, menjadi lebih dari 0,41 pada tahun 2014.  Apakah di bawah Pemerintah Jokowi tren ini akan berubah?  Bagaimana jika tidak dipimpin Pemerintah Jokowi? Sumber: BPS (2015)
  • 15. 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 Aceh Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu Lampung Babel Kepri Jakarta Jabar Jateng DIY Jatim Banten Bali NTB NTT Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Sulut Sulteng Sulsel Sulteg Gorontalo Sulbar Maluku Malut PapuaBarat Papua Perbandingan Rasio Gini, 2010 dan 2014 2010 2014 Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses?  Peningkatan rasio Gini tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, tetapi juga pada tingkat propinsi dan lokal.  Apakah di bawah Pemerintah Jokowi tren ini akan berubah?  Bagaimana jika tidak dipimpin Pemerintah Jokowi? Sumber: BPS (2015)
  • 16. Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses?  Tren kenaikan rasio Gini di wilayah perkotaan dan pedesaan Indonesia, sebelum dan sesudah tahun 2000.  Apakah di bawah Pemerintah Jokowi tren ini akan berubah?  Bagaimana jika tidak dipimpin Pemerintah Jokowi? Sumber: Yusuf dan Rum (2013)
  • 17. Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses?  Tren kenaikan rasio Gini di wilayah perkotaan dan pedesaan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa sebelum dan sesudah tahun 2000. Sumber: Yusuf dan Rum (2013)
  • 18. Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses? 17.57 15.62 20.98 20.94 36.99 34.89 38.78 38.4 45.44 49.49 40.24 40.65 2010 2014 2010 2014 Kota Desa Distribusi Pengeluaran Menurut Kelompok Pendapatan di Indonesia 40% Berpengeluaran Rendah 40% Berpengeluaran Sedang 20% Berpengeluaran TinggiSumber: BPS (2015)
  • 19. Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses?  Rasio antara rata-rata pengeluaran 10% pen- duduk terkaya dengan rata-rata pengeluaran 10% penduduk termiskin di Indonesia sebelum dan sesudah 2000.  Apakah di bawah Pemerintah Jokowi tren ini akan berubah?  Bagaimana jika tidak dipimpin Pemerintah Jokowi? Sumber: Yusuf dan Rum (2013)
  • 20. Plus-minus Kinerja Pemerintah Jokowi hingga Saat Ini Masih terlalu dini untuk membuat penilaian utuh tentang sejauhmana pendekatan ekonomi pemerintah Jokowi membawa hasil yang diinginkan. Tapi, secara singkat dapat disebutlkan beberapa catatan positif dan negatif.  Catatan positif  Mampu mengelola penaikan/penurunan harga BBM secara tanpa menimbulkan kegaduhan yang berarti.  Paket kebijakan ekonomi, khususnya program deregulasi dan debirokratisasi yang dapat menjadi pijakan kuat bagi pengembangan perekonomian Indonesia ke depan.  Catatan negatif  Tarik-menarik kepentingan yang terlalu vulgar dalam internal pemerintah, termasuk tentang hal- hal yang tak terkait langsung dengan kepentingan masyarakat.  Konsolidasi pemerintahan yang lambat dan Penyerapan anggaran yang sangat lambat.
  • 21. Masalah-masalah Umum dalam Pelaksanaan Kebijakan Meskipun kebijakan yang tertulis telah mencerminkan semangat untuk yang kuat untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, tetapi pelaksanaan kebijakan tersebut tak selalu sesuai dengan harapan.  Program kerja yang tidak menyentuh akar persolan;  Ketidakadaan atau ketidakakuratan data tentang sasaran yang akan dituju program tertentu;  Dualisme perencanaan program, antara program khusus dengan program reguler;  Koordinasi antarpelaku dan antarlokasi yang lemah, termasuk dalam hal keterlibatan pemerintah daerah.