PPnBM Kendaraan Bermotor berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2013

1. P P N O M O R 4 1 T A H U N 2 0 1 3
PPnBM Kendaraan Bermotor

2. PPnBM Tarif 10%
 Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 s.d 15
orang, dengan motor bakar cetus api atau nyala
kompresi (diesel atau semi diesel), untuk semua
kapasitas isi silinder
 Kendaraan bermotor untuk pengangkutan < 10
orang selain sedan atau station wagon, dengan
motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel
atau semi diesel) dengan sistem 1 gardan penggerak
(4x2), dengan kapasitas isi silinder s.d 1.500 cc

3. PPnBM Tarif 20%
 Kendaraan bermotor untuk pengangkutan < 10 orang
selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar
cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel),
dengan sistem 1 gardan penggerak (4x2), dengan
kapasitas isi silinder > 1.500 cc s.d 2.500 cc
 Kendaraan bermotor double cabin, dalam bentuk
kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan
penumpang > 3 orang, dengan motor bakar cetus api
atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel), dengan
sistem 1 gardan penggerak (4x2) atau dengan sistem 2
gardan penggerak (4x4), untuk semua kapasitas isi
silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 ton

4. PPnBM Tarif 30%
 Kendaraan bermotor untuk pengangkutan < 10
orang berupa:
 kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor
bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel)
dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc
 kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan
motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi
diesel), dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4), dengan
kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc

5. PPnBM Tarif 40%
 Kendaraan bermotor untuk pengangkutan < 10 orang
berupa:
 Kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon, dengan motor
bakar cetus api, dengan sistem 1 gardan penggerak (4x2) dengan
kapasitas isi silinder > 2.500 cc s.d 3.000 cc
 Kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas
isi silinder > 1.500 cc s.d 3.000 cc, berupa:
 sedan atau station wagon
 selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 gardan penggerak
(4x4)
 Kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi (diesel
atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder > 1.500 cc s.d 2.500
cc, berupa:
 sedan atau station wagon
 selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 (dua) gardan
penggerak (4x4) .

6. PPnBM Tarif 50%
 Semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk
golf

7. PPnBM Tarif 60%
 Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas
isi silinder > 250 cc s.d 500 cc
 Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di
atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan
semacam itu

8. PPnBM 75%
 Kendaraan bermotor untuk pengangkutan <10 orang, dengan motor
bakar cetus api, dengan kapasitas isi silinder > 3.000 cc, berupa:
 sedan atau station wagon; dan
 selain sedan atau station wagon dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2)
atau dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4),
 Kendaraan bermotor untuk pengangkutan <10 orang, dengan
motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel), dengan
kapasitas isi silinder > 2.500 cc, berupa:
 sedan atau station wagon; dan
 selain sedan atau station wagon dengan sistem 1 gardan penggerak (4x2) atau
dengan sistem 2 gardan penggerak (4x4),
 Kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas isi silinder > 500 cc
 Trailer, semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau
kemah

9. Dasar Pengenaan Pajak
 DPP PPnBM Untuk Kelompok BKP Mewah Dengan
Tarif 10%, 20%, 30%, 40% dan 75%:
 75% dari Harga Jual untuk kendaraan bermotor yang
menggunakan teknologi advance diesel/petrol engine, dual
petrol gas engine (converter kit CNG/LGV), biofuel engine,
hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine, dengan konsumsi
bahan bakar minyak mulai dari 20 km/l s.d 28 km/l atau
bahan bakar lain yang setara dengan itu
 50% dari Harga Jual untuk kendaraan bermotor yang
menggunakan teknologi advance diesel/petrol engine, biofuel
engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine, dengan
konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 28 km/l atau bahan
bakar lain yang setara dengan itu

10. Dasar Pengenaan Pajak
 DPP PPnBM Untuk Kelompok BKP Mewah Dengan
Tarif 10%, 20%, 30%, 40% dan 75%:
 0% dari Harga Jual untuk kendaraan bermotor yang termasuk
program mobil hemat energi dan harga terjangkau, selain
sedan atau station wagon, dengan persyaratan sebagai berikut:
 motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder s.d 1.200 cc
dan konsumsi bahan bakar minyak minimal 20 km/l atau bahan
bakar lain yang setara dengan itu, atau
 motor nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas
isi silinder s.d 1.500 cc dan konsumsi bahan bakar minyak
minimal 20 km/l atau bahan bakar lain yang setara dengan itu

11. Dasar Pengenaan Pajak
 DPP PPnBM Sebesar 75%, 50% atau 0%
 berlaku untuk kelompok kendaraan bermotor yang memenuhi
persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh menteri
perindustrian dan setelah dikoordinasikan dengan menteri
keuangan

12. Saat Terutang
 PPnBM dikenakan pada waktu:
 penyerahan BKP Mewah oleh pengusaha yang menghasilkan,
atau
 impor BKP Mewah
 Ketentuan mengenai penetapan saat lain sebagai
saat terutangnya PPnBM diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

13. PPnBM Dibebaskan
 Kendaraan bermotor yang dibebaskan dari PPnBM
adalah:
 kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam
kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan
umum
 kendaraan protokoler kenegaraan
 kendaraan bermotor angkutan orang untuk 10 orang atau
lebih, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi
diesel) dengan semua kapasitas isi silinder yang digunakan
untuk kendaraan dinas TNI/POLRI
 Kendaraan patroli TNI/POLRI

14. PPnBM Dibebaskan
 Apabila kendaraan bermotor yang dibebaskan dari
PPnBM dalam jangka waktu 5 tahun sejak impor atau
perolehannya ternyata dipindahtangankan atau diubah
peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan tujuan
semula
 PPnBM yang terutang pada saat impor atau
perolehannya tersebut wajib dibayar kembali dalam
jangka waktu 1 bulan sejak BKP tersebut
dipindahtangankan atau diubah peruntukannya
 Apabila dalam jangka waktu 1 bulan PPnBM yang
terutang tersebut tidak atau kurang dibayar, Dirjen Pajak
menerbitkan SKPKB ditambah sanksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

15. Ketentuan Pelaksanaan
 Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis
kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dan tata
cara pemberian pembebasan dari pengenaan PPnBM
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan

16. Terima Kasih
www.dudiwahyudi.com
www.spt-pajak.com