Newsletter edisi 3 tahun 2016

1. Edisi III Tahun 2016
Salam Redaksi
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME dengan terbitnya Newsletter Edisi III Tahun 2016 ini. Edisi kali ini menyajikan berbagai berita terkait
dengan kegiatan Program P2P dengan headline news “Imunisasi Ulang Vaksin Palsu”. Kami selaku redaksi mengucapkan terima kasih atas masukan
dan sumbang pikiran dari semua pihak demi terselesaikannya Newsletter ini. Semoga Newsletter Edisi III ini dapat memberikan motivasi dan
bermanfaat bagi pembaca. Kritik dan saran kami harapkan demi kesempurnaan Newsletter ini.
Penasihat: Dirjen P2P Pengarah:
Sekretaris Ditjen P2P Penanggung
Jawab: Sri Handini, SH, MH, M.Kes.
Redaktur: Zamora Bardah, SH,MKM
Editor: drg. Yossy Agustina, MH.Kes.
drg. Resi Arisandi, MM., Devy
Nurdiansyah. Design Grafis: Juni
Purnomowati,SH,M.Si., Putri
Kusumawardani, ST., Bukhari Iskandar,
SKM. Fotografer: Sri Sukarsih, Amd.
Kanina Cakreswara, SH, Sri
Sulastriningsih, Amd. Sekretariat :
Ikron, SKM,MKM., RR. Tri Hastati, Ria
Rostiana, Amd,Kep., Punto Dewo,
SKM,M.Kes., Lia Septiana, SKM, M.Kes.,
Dody Arek Purnomo,SE., I Wayan
Suharjana, SKM. Alamat Redaksi:
Bagian Hukormas Ditjen P2P,
Jl. Percetakan Negara No. 29
Jakarta Pusat 10560
Telepon/Faks: (021) 4223451
email: humas.p2pl@gmail.com
website: www.pppl.depkes.go.id
facebook: Direktorat Jenderal
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan
Imunisasi Ulang Vaksin Palsu 1
Pencanangan Surveilans Migrasi Malaria 2
di Pelabuhan dan Bandara Kota Sabang
Peringatan Hari Kanker Kepala Leher 2
Tahun 2016
Pencanangan Vaksin Polio Suntik 3
KKP Soekarno Hatta Selenggarakan 3
Simulasi Penanggulangan MERS COV
Asosiasi Pemkab Se-Indonesia 4
Sepakat Cegah dan Kendalikan PTM
Pencanangan Crash Program Campak, 4
Pemberian Kapsul Vitamin A, dan Obat
Cacing
Perkuat Koordinasi Antar Negara 5
Anggota GHSA Dalam 11 Paket Aksi
Menkes Lantik dr. Asjikin Iman, MHA 5
Menjadi Sesditjen P2P
Berita Dalam Gambar 6
DAFTAR ISI
TIM REDAKSI
Imunisasi Ulang Vaksin Palsu
Para orang tua dari anak yang telah
di vaksinasi saat ini resah dengan
beredarnya vaksin palsu. Dalam hal kasus
vaksin palsu ini, ditemukan beberapa
Fasyankes swasta yang membeli dari
sumber tidak resmi. Selain itu, setelah
diteliti secara seksama oleh Satuan Tugas
(Satgas) yang terdiri dari Kementerian
Kesehatan, Badan POM, Bareskrim Polri
dan IDAI, tidak menemukan vaksin palsu
di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes) milik pemerintah karena
vaksin yang digunakan disediakan dari
pemerintah.
Penyelenggaraan imunisasi wajib
dilaksanakan di Puskesmas, Posyandu, RS pemerintah dan juga dilaksanakan di rumah sakit/
Fasyankes swasta. Dengan presentase 88,1% dilakukan di Puskesmas, Posyandu dan RS
Pemerintah, serta 11,9% di Fasyankes swasta.
Pada Senin (18/7), untuk menindaklanjuti penanggulangan vaksin palsu, Pemerintah
mulai melakukan imunisasi ulang di Puskesmas Ciracas. Dimana lebih kurang 36 anak dari 197
pasien Klinik Bidan EN yang telah di vaksinasi secara bertahap akan menerima imunisasi ulang
dengan vaksin yang disediakan Pemerintah dan dijamin keasliannya sesuai data hasil
penyidikan Bareskrim POLRI. Pada kesempatan tersebut Menkes bersama Presiden RI, Ir. Joko
Widodo dan ibu negara, Hj. Iriana Joko Widodo turut serta meninjau pelaksanaan vaksinasi
ulang. Selain itu, ada empat lokasi lainnya yang melakukan vaksinasi ulang, yakni Puskesmas
Kelurahan Ciracas dan RSU Kecamatan Ciracas; RS Harapan Bunda Jakarta; dan RS Sayang
Bunda, Bekasi. Pelaksanaan berkoordinasi dengan Dinkes DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Vaksin yang digunakan dalam
kegiatan imunisasi wajib yaitu vaksin DPT
(Difteri Pertusis dan Anti Tetanus), HB
(Hepatitis B) dan HiB (Haemophilus
Influenza type B) atau vaksin pentavalen
yang memberikan kekebalan terhadap 5
jenis penyakit, dan Oral Polio Vaccine (OPV)
yang mampu memberikan kekebalan
terhadap penyakit polio. Semua vaksin ini
masuk ke dalam program nasional
imunisasi dasar lengkap milik pemerintah
yang diproduksi oleh PT. Biofarma.
Berdasarkan data dari Subdit
Imunisasi Direktorat Surveilans dan
Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, adapun jadwal pemberian
imunisasi program ulangan paska vaksin palsu, antara lain : a)pemberian vaksin DPT, Hepatitis
B, Hib (Penta), Polio yang diberikan 3x dengan interval 1 bulan pada anak usia 0 - 11 Bulan; b)
pemberian vaksin DPT, Hepatitis B, Hib (Penta), Polio yang diberikan 3x dengan interval 2 dan
6 bulan pada anak usia 1 - <7 Tahun;
...… bersambung ke hal. 6
Pelaksanaan imunisasi ulang di Rumah Sakit Harapan Bunda Kramat Jati yang
dilakukan oleh Dokter Spesialis Anak kepada seorang bayi yang terkena vaksin
palsu
Peninjauan pelaksanaan imunisasi ulang di Puskesmas Ciracas oleh Presiden RI,
Ir. Joko Widodo bersama Ibu Negara yang didampingi oleh Menkes dan Kadinkes
Provinsi DKI Jakarta

2. 2
Peringatan Hari Kanker Kepala Leher Tahun 2016
Pencanangan Surveilans Migrasi Malaria di Pelabuhan dan Bandara Kota Sabang
Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI
bekerjasama dengan Komite Penanggulangan Kanker Nasional, pada (29/7)
menyelenggarakan Seminar Peringatan Hari Kanker Kepala Leher Tahun 2016 di
Kantor Kementerian Kesehatan Jakarta. Hadir pada seminar tersebut Pejabat
struktural di lingkungan Kemenkes, Lintas Sektor dan Program, Organisasi Profesi,
Akedemisi, serta para narasumber.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM)
Ditjen P2P Kemenkes RI, dr. Lily S. Sulistyowati, MM yang dalam hal ini mewakili
Menteri Kesehatan RI menyampaikan bahwa maksud diselenggarakan seminar ini
adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang berbagai masalah
kesehatan, pencegahan dan penanggulangan serta meningkatkan komitmen
seluruh jajaran Pemerintah dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan salah
satunya Penyakit Tidak Menular (PTM) yaitu Kanker Kepala Leher.
Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2013
menunjukkan bahwa prevalensi kanker di Indonesia adalah 1,4 per 1000 penduduk, atau sekitar 347.000 orang. Kanker Kepala
Leher termasuk Kanker yang cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan data registrasi Kanker Nasional, di Indonesia Kanker Kepala
Leher menempati urutan keempat terbanyak terjadi pada pria dan wanita. Seperti halnya penyakit tidak menular lainnya, kejadian
penyakit kanker sangat terkait dengan faktor risiko dan pola hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, pembudayaan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat atau PHBS sangat penting dan merupakan kunci sukses Pengendalian Kanker dan PTM lainnya, ungkap Menkes.
Selain itu, upaya promotif dan preventif lainnya mencakup pengendalian faktor risiko yang dilaksanakan dengan perilaku
CERDIK, yaitu Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktifitas fisik, Diet gizi seimbang, Istirahat cukup, dan Kelola
stress melalui kegiatan Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) PTM. Selain itu, deteksi dini dan pengobatan segera juga sangat penting
dalam pengendalian kanker agar mortalitas dan disabilitas akibat kanker dapat ditekan serendah mungkin. Pentingnya upaya deteksi
dini agar dapat mencegah terjadinya kanker atau menemukan kanker pada stadium dini dan dilakukan secara berkala. Sementara ini
pasien kanker yang datang berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan sejumlah 60 – 70% dengan keadaan stadium lanjut, untuk itu
perlu dilakukan pengendalian penyakit kanker yang bertujuan untuk : 1) Meningkatkan deteksi dini, penemuan dan tindak lanjut dini
kanker; 2) Meningkatkan kualitas hidup penderita kanker; dan 3) Menurunkan angka kematian akibat kanker.
Sabang (20/8), Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)
dr. H. Mohamad Subuh, MPPM melakukan kunjungan kerja ke Kota Sabang sekaligus
melakukan Pencanangan Surveilans Migrasi Malaria Pelabuhan dan Bandara di Kota
Sabang. Kegiatan yang dipusatkan di Pelabuhan penyeberangan Balohan ditandai
dengan sambutan dan pemukulan Rapa'i oleh Dirjen P2P. Turut serta mendampingi
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas (KKP) III Kota Sabang, Sekretaris Daerah,
Kepala Dinas Kesehatan Kota Sabang, serta kader malaria dan stakeholder lainnya.
Sabang sebagai daerah yang telah mendapat sertifikat Eliminasi Malaria dari
Kementerian Kesehatan yang diserahkan pada 26 April 2014 terus mendapat
perhatian dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah agar penyakit malaria
tidak mewabah lagi di Kota Sabang, yang merupakan kota destinasi wisata. Sejak
tahun 2007, PBB melalui Unicef GF dan Mentor terus berupaya melakukan langkah-
langkah dan upaya pemberantasan malaria di pulau paling barat Indonesia sehingga
Sabang yang dulu terkenal dengan endemik malaria meraih status bebas malaria.
Dalam laporan, Kepala KKP Sabang, Kuncahyo, SKM,MA mengatakan merujuk pada sejarah diatas maka dalam hal ini Kantor
KKP Sabang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Sabang khususnya Dinas Kesehatan terus melakukan pemantauan serta monitor
terhadap penumpang yang baru tiba di pelabuhan dan bandara. Jika ada penumpang kapal atau pesawat yang merasa tubuhnya
demam atau menggigil agar segera memeriksakan diri di pos kesehatan pelabuhan yang telah disediakan. Hal ini bertujuan untuk
pencegahan penyebaran kembali wabah malaria di Kota Sabang.
Dirjen P2P, dr. Subuh mengatakan, setiap ada kasus malaria petugas kesehatan harus menyelidiki asal muasal penyakit menular
tersebut, pasalnya penyakit malaria diketahui mudah menular akibat gigitan nyamuk. "Malaria biasanya mudah menular akibat
infeksi parasit plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk dan jika ada kasus malaria di Sabang itu harus diselidiki sampai
ke akarnya dari mana penyebarannya," pintanya.
Menurutnya, meski Sabang sudah bebas dari malaria, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan perlu mengawasi dengan baik
dan tidak boleh lengah. "Masyarakat yang berkunjung ke Sabang baik lokal maupun orang asing butuh pengawasan dengan baik
untuk pencegahan migrasi penyakit malaria itu, dan saya mengapresiasi Pemerintah Kota Sabang atas keberhasilan menuntaskan
penyakit mematikan tersebut," tutur dr. Subuh.
Sebelumnya, Sekda Kota Sabang, Sofyan Adam menyambut positif dan mendukung penuh kegiatan ini serta berpesan agar
keberhasilan yang dicapai dapat dipertahankan oleh masyarakat Sabang dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan sehingga
masyarakat terhindar dari penyakit khususnya malaria.
Pemukulan Rapa’i sebagai tanda dicanangkannya Surveilans Migrasi Malar-
ia di Pelabuhan dan Bandara Kota Sabang oleh Dirjen P2P, Sekda Kota
Sabang, Kadinkes Kota Sabang, Kepala KKP Sabang, dan perwakilan Kader
Malaria serta Stakeholder lainnya
Penampilan seni dari para penderita kanker kepala leher pada acara Seminar
Peringatan Hari Kanker Kepala Leher Tahun 2016 di Jakarta

3. Jumat (22/7), Menteri Kesehatan Prof. dr. Nila F. Moeloek mencanangkan
penggunaan vaksin polio suntik (Inactivated Polio Vaccine – IPV) sebagai imunisasi
dasar bagi bayi. Pencanangan secara nasional tersebut dimulai di Kabupaten
Gianyar, yang bertempat di Balai Budaya, Gianyar, Bali. Terpilihnya Bali sebagai
Provinsi pertama pencanangan vaksin Polio Suntik/Inactivated Polio Vaccine (IPV)
di Indonesia mendapatkan apresiasi yang tinggi dari Ketua Tim Pembina PKK
Provinsi Bali Ny. Ayu Pastika.
Menkes mengatakan, program imunisasi merupakan program kesehatan
paling efektif dalam pembangunan bangsa, terutama untuk mencegah kesakitan,
kecacatan, dan kematian yang disebabkan oleh penyakit yang dapat dicegah dengan
imunisasi atau PD3I. “Cakupan imunisasi harus tinggi dan merata di seluruh
wilayah” ucapnya.
Secara global, lanjut dia, imunisasi berhasil menurunkan angka kematian bayi
sekitar 2-3 juta per tahun akibat PD31. Khususnya dalam pemberantasan penyakit polio, Indonesia telah memperoleh sertifikasi
bebas polio dari WHO pada bulan April 2014 silam.
Lebih lanjut dikatakan, pencanangan vaksin IPV menandakan dimulainya pemberian vaksin IPV di Provinsi Bali. Untuk itu,
pihaknya berharap dukungan penuh dari Gubernur dan para Bupati beserta jajaran di daerah untuk turut menyukseskan program
tersebut. Dimulai dengan memberi pemahaman yang benar kepada masyarakat, dan menggugah partisipasi untuk mendapatkan
pelayanan imunisasi. ”Terpenting ketersediaan anggaran, sehingga masalah pembiayaan dapat ditanggulangi,” tekan Nila.
Menkes juga berharap penerapan penggunaan IPV ini akan berdampak pada positif bagi penurunan angka kesakitan,
kecacatan dan kematian Balita yang disebabkan oleh Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) khususnya di Bali bisa
dicegah. “Keberhasilan dalam mencapai Indonesia Bebas Polio adalah langkah besar dalam mencapai Dunia Bebas Polio.
Pemerintah berhasil melaksanakan pekan imunisasi nasional secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, pada awal Maret lalu
dengan sangat baik. Cakupannya sekitar 95,6 persen” katanya.
Bupati Gianyar Anak Agung Bharata, ditemui usai acara mengatakan kesiapan Pemkab Gianyar untuk mengawal penuh
program imunisasi tersebut. Pihaknya juga menyatakan kebanggaan pencanangan nasional IPV digelar di Kabupaten Gianyar. Hal
tersebut merupakan kehormatan besar, dan tanggung jawab yang lebih tinggi untuk mensupport penuh program dari Kemenkes.
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Soekarno Hatta sebagai Unit Pelaksana
Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
(Ditjen P2P) Kementerian Kesehatan RI, pada (4/8) melaksanakan Simulasi
Penanggulangan MERS COV bagi Jamaah Haji Indonesia dalam rangka persiapan
Embarkasi/Debarkasi Haji di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta.
Menurut Kepala KKP Soekarno Hatta, dr. H. Susanto, MSA, Sp.KP, simulasi yang
dilaksanakan merupakan suatu rencana kontingensi yang telah disusun sebagai
amanat dari IHR (2005) dan Global Health Security Agenda (GHSA). Dimana KKP
Soekarno Hatta sebagai otoritas kesehatan di pintu masuk negara yang bertugas
mencegah keluar masuknya penyakit menular berpotensi wabah/Public Health
Emergency of International Concern (PHEIC), maka perlu dilakukan tindakan
pengamanan kesehatan terhadap orang, barang dan alat angkut serta tindakan
pengendalian faktor risiko lingkungan. Disamping itu kemampuan deteksi dan
respon PHEIC juga merupakan kapasitas yang perlu ditingkatkan di pintu masuk Negara sehingga meningkatkan keamanan
kesehatan masyarakat global.
Banyaknya jemaah umroh dan Haji yang berasal dari indonesia ke Arab saudi memungkinkan terjadinya/tertularnya penyakit
Mers CoV pada jamaah haji/umroh tinggi. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan keterampilan teknis petugas KKP dan sektor
terkait di lingkungan Bandara dalam menghadapi PHEIC yang merupakan tempat Embarkasi/Debarkasi Haji.
Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan (SKK), dr. Elizabeth Jane Soepardi, MPH, DSc mengatakan pelaksanaan simulasi
ini sangat strategis karena pada 8 Agustus 2016 embarkasi Haji dimulai dan 17 September 2016 jemaah haji akan mulai kembali
dari tanah suci. Kementerian Kesehatan telah beberapa kali mengeluarkan himbauan waspada terhadap penularan virus MERS-CoV
(Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus), terutama pada saat ibadah haji karena banyak jemaah dari penjuru dunia
berkumpul.
“Saya menghimbau kepada seluruh embarkasi untuk memperkenalkan kepada jamaah haji dalam melakukan pencegahan
terhadap penyebaran MERS-CoV seperti penggunaan masker, mencuci tangan menggunakan sabun atau sanitizer, menjaga
kebersihan badan, memilih makanan higienis, dan hindari kontak langsung dengan hewan seperti Unta. Hal ini untuk
meminimalkan penularan MERS-CoV melalui hewan”, ujar dr. Jane. Pada simulasi tersebut juga diserahkan dokumen rencana
kontijensi antara Direktur SKK kepada GM Halim Perdana Kusuma. Sedangkan peserta pada simulasi adalah kolaborasi lintas
sektor, lintas program yang ada di Halim Perdana Kusuma serta petugas KKP Soekarno Hatta.
KKP Soekarno Hatta Selenggarakan Simulasi Penanggulangan MERS COV
Pencanangan Vaksin Polio Suntik
3
Simulasi Penanganan Karantina Kesehatan kepada Salah Satu Jemaah Haji
di Tenda Isolasi oleh Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarno Hatta
Pada Simulasi Penanggulangan Mers CoV Bagi Jemaah Haji Indonesia
Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K) meninjau
pelaksanaan vaksinasi polio suntik kepada seorang bayi saat pencanangan
Vaksin Polio Suntik/Inactivated Polio Vaccine (IPV) di Gianyar Bali

4. Indonesia saat ini tengah menghadapi transisi epidemiologi dalam masalah
kesehatan, dimana Penyakit Menular belum seluruhnya dapat teratasi, sementara
tren Penyakit Tidak Menular (PTM) cenderung terus meningkat. Data WHO Global
Report on Non Communicable Disease (NCD) menyebutkan bahwa persentase
kematian akibat PTM memiliki proporsi sebesar 63% dibandingkan dengan
penyakit menular. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara, berdasarkan data WHO
Global Observatory 2011 juga menunjukkan bahwa proporsi kematian kasus
karena PTM sebesar 55 %, lebih besar dibanding penyakit menular. Di Indonesia,
tren kematian akibat PTM meningkat dari 37% di tahun 1990 menjadi 57 % di
tahun 2015.
Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan isu yang sangat penting. Sehingga,
perlu dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan
komitmennya dalam pencegahan dan pengendalian PTM serta faktor risikonya
dalam upaya mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup sehat yang ditandai dengan penandatanganan nota
kesepahaman tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) yang dilakukan oleh Bupati Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan, Mardani H. Maming, SH, M.Sos selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
(APKASI) bersama beberapa Bupati lainnya dan disaksikan oleh Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K),
pada (9/8) di Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 45 Bupati dan 62 orang perwakilan Kabupaten.
Berdasarkan Sample Registrasi Sistem (SRS) bahwa dari 10 penyebab kematian utama untuk segala umur, enam (6)
diantaranya adalah PTM, yaitu stroke di urutan pertama, penyakit jantung koroner di nomor kedua, dan diabetes melitus dengan
komplikasi di urutan ketiga. Sementara urutan selanjutnya adalah hipertensi dengan komplikasi urutan kelima, penyakit paru
obstruksi kronis urutan keenam dan kecelakaan lalu lintas urutan kedelapan.
“Tren ini dapat berlanjut seiring dengan perubahan perilaku hidup yaitu pola makan dengan gizi tidak seimbang, kurang
aktifitas fisik, merokok dan lain-lain’, ujar Menkes dalam sambutannya.
Guna menyikapi besarnya tantangan dalam pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risiko, pemerintah pusat
merancang Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS). Menkes berharap, agar ke depannya inisiasi gerakan ini dapat diselaraskan
sampai ke pelosok daerah melalui kepemimpinan para Bupati.
Asosiasi Pemkab Se-Indonesia Sepakat Cegah dan Kendalikan PTM
Seluruh Kabupaten/Kota yang melaksanakan Crash Program Campak juga
akan melaksanakan pemberian kapsul Vitamin A. Sedangkan di daerah yang tidak
melaksanakan Crash Program Campak, hendaknya dilakukan integrasi antara
pemberian Vitamin A dengan pemberian Obat Cacing.
“Sebanyak 83 Kabupaten/Kota akan melaksanakan pemberian kapsul
vitamin A, obat cacing dan imunisasi campak secara bersamaan”, ujar Menteri
Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K) pada acara Pencanangan
Nasional Crash Program Campak Terintegrasi Bulan Pemberian Kapsul Vitamin A
dan Obat Cacing di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (4/8). Kegiatan dihadiri
jajaran Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah termasuk Dinas Kesehatan
baik Provinsi maupun Kota Pontianak, serta para ibu yang membawa anaknya
untuk melaksanakan crash program campak.
Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai Eliminasi Campak pada
tahun 2020. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan status
kekebalan pada kelompok rentan dan meningkatkan kekebalan masyarakat dengan melaksanakan Crash Program Campak di 183
Kabupaten/Kota di 28 provinsi yang merupakan daerah berisiko tinggi campak.
Kegiatan ini merupakan pemberian imunisasi campak tambahan kepada anak usia 9 sampai 59 bulan tanpa memperhatikan
status imunisasi campak sebelumnya. Dengan demikian, kekebalan masyarakat di daerah tersebut akan meningkat sehingga dapat
menurunkan kejadian penyakit campak.
Setiap tahun, bulan Februari dan Agustus disebut sebagai bulan pemberian kapsul vitamin A, karena pada kedua bulan ini
dilakukan pembagian suplementasi vitamin A pada anak dengan kelompok umur 6 sampai 59 bulan di seluruh Indonesia. Upaya ini
dilakukan untuk memenuhi kecukupan asupan vitamin A pada balita. Saat ini, cakupan pemberian vitamin A secara nasional belum
mencapai 80%. Pemberian vitamin A perlu diiringi dengan pemberian obat cacing agar penyerapan zat gizi pada balita sempurna
dan dapat meningkatkan status gizi masyarakat.
Terdapat dua jenis kapsul vitamin A, yakni kapsul biru (dosis 100.000 IU) untuk bayi umur 6-11 bulan dan kapsul merah
(dosis 200.000 IU) untuk anak umur 12-59 bulan, sedangkan kapsul merah juga diberikan kepada ibu yang dalam masa nifas.
Pemerintah menyediakan kapsul vitamin A tersebut agar masyarakat dapat memanfaatkannya tanpa dipungut biaya.
Pencanangan Crash Program Campak, Pemberian Kapsul Vitamin A, dan Obat Cacing
4
Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K) bersama para
Bupati melakukan pendatanganan nota kesepahaman tentang Penyakit Tidak
Menular (PTM) yang dilaksanakan di Jakarta
Penyuntikan vaksin campak kepada seorang anak oleh petugas kesehatan
dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat pada acara Pencanangan
Nasional Crash Program Campak Terintegrasi Bulan Pemberian Kapsul
Vitamin A dan Obat Cacing di Pontianak, Kalimantan Barat

5. Perkuat Koordinasi Antar Negara Anggota GHSA Dalam Melaksanakan 11 Paket Aksi
Penempatan dan promosi jabatan pimpinan tinggi sesuai amanat Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dilaksanakan secara
terbuka dan kompetitif, dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi,
rekam jejak jabatan, pendidikan dan pelatihan serta integritas. Proses seleksi
terbuka tersebut diharapkan dapat mengubah budaya PNS dari comfort zone
menjadi competitive zone dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi
PNS yang memenuhi persyaratan untuk berkompetisi secara transparan, adil dan
akuntabel.
Demikian sambutan Menteri Kesehatan RI Prof . Dr. dr. Nila F. Moeloek, Sp.M.
(K) pada acara Pemberhentian dan Pelantikan Pimpinan Tinggi madya dan
pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan di Jakarta (9/9). Acara ini dihadiri
oleh perwakilan dari BKKBN, BPOM, KKI, Kemenpan-RB, dan Direktur Utama
BUMN Bidang Kesehatan.
Selain itu, Menkes juga menyampaikan pesan kepada pimpinan tinggi madya
dan pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk dituntut mampu membangun sistem pelayanan kesehatan yang semakin
cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) yang dilantik adalah: dr. Asjikin Iman
Hidayat Dachlan, MHA sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal menggantikan dr. Desak Made Wismarini, MKM yang dilantik sebagai
Kepala Biro Umum Sekjen Kemenkes RI. Kemudian, pada (13/9) dilakukan Serah Terima Jabatan (Sertijab) dari dr. Desak Made
Wismarini, MKM., kepada dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA yang disaksikan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit, dr. Mohamad Subuh, MPPM.
dr. Subuh, mengatakan dalam sambutannya hendaknya pejabat yang baru dapat mengakselerasi dan beradaptasi secara cepat
untuk dapat menjalankan dan menyelesaikan tugas dari pejabat yang lama salah satunya adalah terkait tata organisasi dan sumber
daya manusia di lingkungan Ditjen P2P.
Di akhir sambutannya, dr. Subuh juga berharap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pejabat yang lama dapat terus
ditingkatkan dan diteruskan oleh pejabat yang baru dilantik untuk menata sistem yang telah dibuat bersama-sama, seperti
penataan sumber daya manusia (SDM), regulasi, pengadaan barang dan kegiatan-kegiatan lainnya yang semuanya dikoordinasikan
oleh Sekretaris Ditjen P2P dalam hal ini sebagai Kepala Kantor.
Menkes Lantik dr. Asjikin Iman, MHA Menjadi Sesditjen P2P
5
Forum Global Health Security Agenda (GHSA) telah menunjukkan
perkembangan yang signifikan sejak diluncurkan pada bulan Februari 2014. Hal
ini ditunjukkan dengan bergabungnya 3 negara baru yaitu Argentina, Cote d’Ivoire
(Pantai Gading) dan Mongolia ke forum GHSA sehingga jumlah Negara yang
menjadi anggota GHSA berjumlah 53 negara. Selain itu dengan kemitraan yang
dilakukan antar negara anggota GHSA juga akan memberikan kontribusi dalam
memajukan dunia yang lebih aman dari ancaman kesehatan di masyarakat.
Demikian Sambutan Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek,
Sp.M(K), dalam pembukaan GHSA Action Package Coordination Meeting di Jakarta,
Selasa (23/8), yang dihadiri oleh perwakilan Negara anggota GHSA, perwakilan
penasehat GHSA dari WHO, organisasi profesi dan Bank Dunia. Menkes, lebih
lanjut juga mengatakan bagian penting dari kerjasama ini dalam konteks Agenda
Keamanan Kesehatan Global adalah implementasi dari Paket Aksi.
Komunikasi, koordinasi dan kerja sama di antara semua stakeholder dalam kegiatan Paket Aksi sangat penting. Terutama, saat
ini ketika muncul penyakit menular yang berpotensi menyebabkan epidemi atau bahkan pandemi cenderung lebih sering terjadi.
Selama dekade terakhir, setidaknya dua pandemi telah dilaporkan di dunia, yaitu Pandemi SARS tahun 2002 dan Pandemi Influenza
A (H1N1) tahun 2009. Terakhir, dua keadaan Kedarurat Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) juga telah
dilaporkan, yaitu penyakit Virus Ebola tahun 2014 dan Virus Zika tahun 2016. Pertemuan ini terutama ditujukan untuk
memperkuat koordinasi antara negara-negara GHSA yang berpartisipasi dalam mengimplementasikan 11 Paket Aksi selaras dengan
International Health Regulation (IHR).
Sebelumnya, pada Senin (22/8) dilaksanakan Rapat Koordinasi Paket Aksi Penyakit Zoonosis atau ZDAP yang dibuka oleh
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, dr. H. Mohamad Subuh, MPPM di Jakarta. ZDAP
adalah salah satu dari 11 (Sebelas) Paket GHSA Action yang telah disepakati oleh para pemimpin Action Package dan negara-negara
yang berkontribusi yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas negara-negara peserta GHSA untuk mendeteksi, mencegah, dan
menanggapi ancaman kesehatan masyarakat global, terutama penyakit Zoonosis. Berikut adalah 11 Paket Aksi (Action Package)
dibagi kedalam pendekatan Prevent : Anti Microbial Resistance (AMR); Penyakit Zoonosis; Biosafety dan Biosecurity; serta
Imunisasi. Detect : Sistem laboratorium nasional; Real-time Surveillance; Pelaporan; dan workforce development. Respond :
Emergency Operations Centers; Linking Public Health with Law and Multisectoral Rapid Response; dan Medical countermeasures and
personnel deployment.
Serah Terima Jabatan dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA sebagai
Sesditjen P2P baru menggantikan dr. Desak Made Wismarini, MKM yang
dilantik sebagai Kepala Biro Umum Kemenkes di hadapan Dirjen P2P
Kemenkes RI
Menkes RI bersama Dirjen P2P, Perwakilan Menko PMK, WHO dan Negara
Anggota GHSA saat konferensi pers Global Health Securty Agenda (GHSA)
di Jakarta

6. BERITA DALAM GAMBARBERITA DALAM GAMBAR
6
Sambungan dari hal. 1 ………
dan c) pemberian vaksin Td yang diberikan 3x dengan interval 2 dan 6
bulan pada anak usia 7 - 18 Tahun.
Sedangkan untuk data hasil pemberian Imunisasi ulang, antara
lain : a) Fasyankes di wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah
terverifikasi Satgas sebanyak 915 pasien dengan hasil tindak lanjut
pasien yang di imunisasi ulang sebanyak 623 dan tidak imunisasi ulang
sebanyak 292; b) Fasyankes di wilayah Kota Bekasi dengan jumlah
terverifikasi Satgas sebanyak 185 pasien dengan hasil tindak lanjut
pasien yang di imunisasi ulang sebanyak 121 dan tidak imunisasi ulang
sebanyak 64; c) Fasyankes di wilayah Kabupaten Bekasi dengan jumlah
terverifikasi Satgas sebanyak 189 pasien dengan hasil tindak lanjut
pasien yang di imunisasi ulang sebanyak 94 dan tidak imunisasi ulang
sebanyak 95; dan d) Fasyankes di wilayah Kota Tangerang dengan
jumlah terverifikasi Satgas sebanyak 211 pasien dengan hasil tindak
lanjut pasien yang di imunisasi ulang sebanyak 127 dan tidak imunisasi
ulang sebanyak 84.
Untuk melaksanakan Imunisasi ulang Pemerintah telah
mendirikan pos pelayanan imunisasi ulang di beberapa Fasyankes, yaitu Provinsi DKI Jakarta (Puskesmas Kecamatan Ciracas, RS.
Pasar Rebo, RSUK Ciracas, RS. Kramat Jati, dan RS. Cijantung), Kota Bekasi (Puskesmas Rawa Lumbu, Puskesmas Mustika Jaya, RS.
Rawa Lumbu, RS. Hosana Medica, RS. Permata, dan RS. Elisabeth), Kabupaten Bekasi (RS. Sayang Bunda, Puskesmas Jati Mulya,
Puskesmas Cikarang, Puskesmas Sukadami, Puskesmas Mekar Mukti, dan Puskesmas Bahagia), dan Kota Tangerang Provinsi
Banten (Puskesmas Ciledug).
Penandatanganan Peresmian Hasil Teknologi Tepat Guna Air Baku
Menjadi Air Minum Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan
Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Batam di Teluk Lengung,
Batam oleh Dirjen P2P Kemenkes RI
Dirjen P2P, dr. H. Mohamad Subuh, MPPM di damping oleh
Direktur P2PML, dr. Wiendra Waworuntu, M.Kes mengumumkan
pemenang doorprize pada Peringatan Hari Hepatitis Sedunia
Tahun 2016 di Pontianak
Pembukaan Papan Selubung oleh Dirjen P2P didampingi oleh
Ketua Dharma Wanita Persatuan Ditjen P2P dan Ketua Dharma
Wanita Persatuan Kementerian Kesehatan RI Sebagai Tanda
Diresmikannya Tempat Pengawasan Anak (TPA) Ceria
Dirjen P2P, dr. H. Mohamad Subuh, MPPM Menerima Debarkasi
Jemaah Haji Kloter Makassar di Bandara Sultan Hasanudin
Makassar
Dirjen P2P, dr. H. Mohamad Subuh, MPPM melakukan Pelatakan
Batu Pertama Secara Simbolis Pembangunan Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Bandung
Direktur P2MKJN Kemenkes RI saat Bersama Peserta
Pertemuan Lokakarya Perencanaan Tindak Lanjut Program
Bebas Pasung yang di Selenggarakan di Jakarta
Para orang tua yang anaknya telah di vaksinasi melakukan pelaporan terkait vaksinasi
palsu di pos pelayanan imunisasi ulang yang berada di salah satu Rumah Sakit di wilayah
Provinsi DKI Jakarta