2. DODIK MERDIAWAN
Berdomisili di Jl. Danau Toba 3 Jember
aktif pada Organisasi
Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat / IPPMI - DPC Jember
Hp : 081 234 899 34
Dodikmers@yahoo.co.id
3. DASAR HUKUM
• UU No. 6 Tahun 2014 Bab VIII Pasal 71 – 75, tentang Pengertian keuangan desa,
Jenis dan sumber-sumber Pendapatan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDesa), dan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa).
• PP No. 43 Tahun 2014 diubah menjadi PP No. 47 Tahun 2015, Pasal 81
(Penghasilan Pemerintah Desa), dan Pasal 90 – 106 (tahapan dan ruang lingkup
pengelolaan keuangan desa), Pasal 107-113 (pengelolaan kekayaan milik desa).
• PP No. 60 Tahun 2014 dan PP No 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah No.60 th 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
APBN
• Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
• Permendesa dan PDT No 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa diubah menjadi Permendesa dan PDT No 21 Tahun 2015
4. DASAR HUKUM
• Permendagri No 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi tata kerja
pemerintah desa
• Perka LKPP no 13 tahun 2013 tentang pedoman tata cara pengadaan
barang/jasa di desa diubah Perka LKPP no 22 Tahun 2015
• Peraturan Bupati masing-masing kabupaten tentang keuangan desa,
tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran
Alokasi Dana Desa untuk Setiap desa Tahun Anggaran 2016 dan
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
• Perbup tentang Siltap
• Perbup tentang Pengaturan jumlah uang dalam kas desa
(Permendagri Psl 25 ayat (3)
• Perbup tentang Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa
(Permendagri Pasal 32)
6. SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Permendagri 113 tahun 2014
Pengadaan
Barang dan Jasa
SPP
Pernyataan
tanggungjawab
belanja
Lampiran Bukti
Transaksi
Buku Pembantu
Kas
buku kas
umum;
buku Kas
Pembantu
Pajak; dan
buku Bank.
Semester I
Semester
Akhir Tahun
1. LRA – APB
Desa
2. Laporan
Kekayaan
Milik Desa
3. Laporan
Program
Pemerintah
masuk Desa
RPJM DESA
RKP DESA
APB Desa
7. PERENCANAAN KEUANGAN DESA
Perencanaan keuangan desa adalah
kegiatan untuk memperkirakan pendapatan
dan belanja dalam periode waktu tertentu
(biasanya 1 tahun yg disebut APBDes ).
Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah
tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa
APB Desa yang merupakan hasil dari
perencanaan keuangan desa
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
disingkat dengan APBDesa adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Desa.
APBDesamerupakan dokumen yang disusun untuk
menterjemahkan kegiatan di dalam Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa) menjadi Alokasi Anggaran
Kegiatan atau Program Pembangunan Desa.
10. PENDAPATAN DESA
Adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam
1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa
11. BELANJA
• Adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
• Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
JENIS KEGIATAN MASING-MASING KELOMPOK
Modal
JENIS BELANJA MASING-MASING KEGIATAN
12. PEMBIAYAAN
Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. PERUBAHAN APBDesa
Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
• Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
• keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya
harus digunakan dalam tahun berjalan;
• terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
dan/atau
• terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau
kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
• perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
• Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
• Tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara penetapan APB Desa.
• Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan
bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan
Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang
perubahan APB Desa. BPD diberikan informasi atas perubahan APB Desa tersebut
15. KEKUASAAN PENGELOLAAN
• Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan
mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang
dipisahkan
• Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa
atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa
• Wewenang Kades selaku PKPKDesa
– menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
– menetapkan PTPKD;
– menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
– menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
– melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa
16. PTPKD
• Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh
PTPKD
• Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur
perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa
• PTPKD, terdiri dari unsur
– Sekretaris desa sebagai koordinator
– Kepala Seksi
– Bendahara
• Tugas Koordinator PTPKD :
– menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
– menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggung
jawaban pelaksanaan APB Desa;
– melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
– menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
– melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
17. PTPKD
• Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya,
mempunyai tugas :
– menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
– melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang
telah ditetapkan di dalam APB Desa;
– melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja
kegiatan;
– mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
– melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
– menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
• Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan, bertugas:
– menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa
18. TAHAPAN KEGIATAN PELAKSANAAN
KEPALA SEKSI SEKRETARIS
DESA
KEPALA DESA BENDAHARA
DESA
PIHAK KETIGA /
SUPLIER
RAB VERIFIKASI
RAB
PERSETUJUAN/
PENGESAHAN
RAB
PENGADAAN
BARANG /
JASA
pengajuan spp
dilengkapi pernyataan
tanggung jawab
belanja, lampiran
bukti transaksi
MENCATATKAN
TRANSAKSI
PADA BUKU KAS
BANTU
VERIFIKASI
SPP
PERSETUJUAN
PEMBAYARAN/
SPP
MEMBUAT
BUKTI
PENGELUARAN,
MELAKUKAN
PEMBAYARAN
mencatatkan
transaksi pada buku
kas umum, buku
bank,
mendokumentasikan
spp dan bukti
transaksi
MENERIMA
PEMBAYARAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
19. Pokok-Pokok Pengaturan dalam Perka LKPP No. 13 Tahun 2013
1. Tatacara pengadaan barang/jasa di desa yang dibiayai dari APBDesa harus ditindaklanjuti
Kepala Daerah dalam bentuk Perbub/wali.
2. Pengadaan barang/jasa oleh pemdes pada prinsipnya dilakukan secara swa kelola dengan
memaksimalkan penggunaan material dan bahan dari wilayah setempat, apabila tidak dapat
dilakukan dengan cara swakelola maka dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa
(kontraktual).
3. Dalam masa transisi peraturan ini dapat dipahami oleh seluruh Pemdes maka kepala desa dapat
membentuk Tim Asistensi Desa, yang unsurnya terdiri atas unit layanan pengadaan (ULP), SKPD
dan unsur llain yang terkait di pemerintah kabupaten/kota.
4. Setiap Desa wajib TPK (Tim Pengelola Kegiatan) melalui SK Kades, yang terdiri atas unsur
pemdes, lembaga kemasyarakatan desa untuk pengadaan barang/jasa.
5. Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa adalah
penyedia yang dianggap mampu serta memiliki tempat lokasi usaha kecuali untuk tukang batu,
kayu dan sejenisnya.
6. Pihak yang bertugas menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, specifikasi teknis
dan gambar adalah TPK.
7. Pihak yang berwenang melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa adalah TPK, TPK adalah
semacam ULP yang ada di lingkungan K/L
8. Pengadaan barang/jasa senilai s/d 50.000.000 dilakukan pembelian langsung tanpa
penawaran, sementara 50.000.000 s/d 200.000.000 dilakukan pembelian langsunng dengan
mengirimkan permintaan penawaran dan penyedia memasukan penawaran tertulis, dilampiri
daftar barang/jasa.
20. PENATAUSAHAAN
Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan
pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
pertanggungjawaban.
Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa
dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan:
• buku kas umum;
• buku Kas Pembantu Pajak; dan
• buku Bank
21. Jenis-Jenis Pajak terkait Penggunaan Dana Desa
Pasal 31 ; Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh)
dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan
pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
1. PPh Pasal 21
2. PPh Pasal 22
3. PPh Pasal 23
4. PPh Pasal 4 ayat (2)
5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
22. PELAPORAN
PP 43 tahun 2014, Pasal 103
• Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada
Bupati/Walikota berupa:
– laporan semester pertama; dan
– laporan semester akhir tahun.
• Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APB Desa.
• Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan paling lambat pada
akhir bulan Juli tahun berjalan.
• Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan
Januari tahun berikutnya.
23. PERTANGGUNGJAWABAN
• Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati
setiap akhir tahun anggaran, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
• Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
– format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
– format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
– format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
• Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
• Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa diinformasikan
kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
• Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
• Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada
Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir
tahun anggaran berkenaan
24. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
• Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian
dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil
Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
• Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
25. ANALISA & EVALUASI OLEH PEMDES
Pemerintah desa mempunyai tanggung jawab dalam proses perencanaan,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban penganggaran. mekanisme dalam proses
penganggaran tersebut dapat dilihat melalui evaluatif dari 4 analisis:
ANALISIS KEPATUHAN
ANALISIS KONSISTENSI
ANALISIS RELEVANSI
ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
26. ANALISIS KEPATUHAN
Apakah APBDes taat pada Peraturan perundang-undangan di atasnya?
UU No 6 Tahun 2014
PP No. 43 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2014 beserta PP No 22 tahun 2015
tentang Perubahan atas PP 60 Tahun 2014
Permendagri No 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa &
Permendagri No 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
Permendesa No 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2015 di Ubah menjadi Permendesa dan PDT no 21 tahun 2015
Perda & Perbup setiap kabupaten
27. Analisis Konsistensi
Apakah hasil Musrenbangdes mencerminkan
Aspirasi warga dalam dokumen perencanaan
penganggaran ?
Konsistensi dokumen perencanaan penganggaran :
Tracking RKPD Vs Musrenbangdes VS RKPDes Vs
APBDes
28. Analisis Relevansi
Apakah APBDes yang disusun sesuai dengan
arah kebijakan Pembangunan Desa
Apakah APBDes mampu menyelesaikan permasalahan
desa terkait dengan kemiskinan, mengurangi jender
gap, berorientasi pada pemenuhan Hak dasar warga
(kelompok, dusun, desa)
29. Analisis Efisiensi & Efektivitas
Apakah alokasi belanja rasional (Efisiensi) Vs Harga
Pasar dan sesuai dengan asas kewajaran ?
Apakah alokasi belanja desa memadai untuk mencapai
target dan capaian pembangunan desa per tahun-nya ?
