3. dari redaksi
Evaluasi untuk Lebih Baik
Sidang pembaca yang budiman, acara ini juga dihadiri para pengelola Humas dan HAL, karena merupakan
Saat usia bertambah, selain ber­ kehumasan dan pengelola website BPKP salah satu anggota Forum Website
syukur kepadaTuhanYang Maha Kuasa, Pusat. Tujuannya agar ajang evaluasi BPKP sejak tahun 2008
kita wajib mengevaluasi apa yang ini sekaligus dimanfaatkan untuk Dengan kepengurusan baru
telah diperbuat untuk lingkungan. meningkatkan wawasan kon­ ributor t dan sidang redaksi yang dihadiri
Evaluasi sangat lah penting agar kita unit kerja BPKP Pusat. seluruh pengurus Warta Pengawasan
dapat melangkah lebih baik lagi. Saat Selain melakukan evaluasi, kami yang dipimpin Kepala BPKP selaku
ini, tepat tanggal 30 Mei 2012, BPKP juga menata kepengurusan Warta Pelindung, kami berupaya untuk me­
telah berusia 29 tahun. Artinya, sudah Pengawasan dengan melibatkan se­­ lu­
ningkatkan kualitas penyajian dan
29 tahun BPKP menjadi bagian dari ruh deputi, kepala pusat, dan kepala layanan kepada pembaca. Partisipasi
sistem manajemen pemerintahan di biro, serta inspektur. Tujuannya, agar aktif segenap pengurus memotivasi
setiap unit kerja aktif berkontribusi pada
kami untuk berupaya tampil menarik
setiap edisi di samping memudahkan dan bermanfaat.
koordinasi. Penataan ini dilakukan Edisi kali ini, meskipun dengan
se­ ring dengan adanya mutasi di
i sangat tertatih-tatih, kami berupaya
Bagian Humas dan Hubungan Antar mempercepat penerbitan Warta Pe­
Lembaga, BPKP. Pemimpin Umum Warta ngawasan. Ha­ a­ annya, majalah ini
r p
Pengawasan, Ratna Tianti hijrah ke dapat diterima para pembaca tepat
Bagian Pengang­ atan dan Kepangkatan
k di hari jadi BPKP. Pada edisi khusus
Pegawai, Biro Kepegawaian mulai 2 April HUT ke-29 BPKP ini kami mencoba
menyajikan informasi
terkait kiprah BPKP yang
dikemas dalam tema La­
poran Utama “Mengawal
3
Sejak Awal”.
Managing Editor Majalah SWA, Teguh
Walau masih jauh dari
Poeradisastra saat memberi masukan pada sempurna, kami berharap
Diskusi Evaluasi dan Pengembangan Warta pem­ aca dapat me­ etik
b m
Pengawasan, 17 April 2012
manfaat kehadiran edisi
Indonesia. Melalui edisi khusus HUT khusus ini. Se­ oga ting­
m
ke-29 BPKP ini, kami menyajikan kat kepercayaan stake­
kiprah BPKP sebagai aparat pe­ Rapat penentuan topik Warta Pengawasan edisi khusus HUT ke 29 holders terhadap BPKP
ngawasan intern pemerintah yang BPKP, 23 April 2012 dan kiprahnya semakin
berguna sebagai sarana evaluasi. baik. Akhir kata, segenap
Evaluasi atas apa yang telah 2012. Demikian pula dengan Pemimpin pengurus Warta Pengawasan me­
ki­ a perbuat sangat menentukan Administrasi, Suhadril yang sejak 4 ngucapkan Dirgahayu BPKP. Semoga
t
keberhasilan kita di masa mendatang. Mei 2012 bertugas sebagai Kasubag BPKP dapat menjadi institusi
Warta Pengawasan yang telah mene­ Kepegawaian di Pusdiklatwas. Peng­ pengawasan yang terpercaya.
mani pembaca sejak Desember gantinya, Nuri Sujarwati yang sempat 8 Redaksi
1991 juga senantiasa melakukan tahun bertugas Kementerian PAN dan
evaluasi agar kehadirannya selalu RB bukan wajah
bermanfaat bagi pembaca. Untuk baru lagi, karena
itu, kami mengundang Managing bersama RatnaTianti
E d i t o r M a j a l a h S WA , Te g u h dan Diana Chandra
Poeradisastra, yang juga salah satu mem­­ bidani ke­ a­
l
juri pada Anugerah Media Humas hiran majalah ini
yang diselenggarakan Bakohumas 20 tahun silam.
sebagai narasumber pada Forum D e m i k i a n p u l a ,
Diskusi Evaluasi dan Pengembangan dengan Harry Bowo
Warta Pengawasan pada tanggal yang tidak asing lagi
17 April 2012 di Aula Gandhi, BPKP. di keluarga besar Rapat pembahasan draft WP edisi khusus HUT ke-29 BPKP, tanggal 21
Mei 2012
Selain pengelola Warta Pengawasan,
warta pengawasan Edisi Khusus HUT Ke 29 BPKP

4. daFtar isi
Pelindung :
Kepala BPKP
7
Pembina :
Sekretaris Utama
Penasihat :
Para Deputi Kepala BPKP
Penanggung Jawab:
Momock Bambang Sumiarso
Kontributor ahli:
Binsar H. Simanjuntak, Achmad Sanusi,
Iman Bastari, Ardan Adiperdana, Eddy
Mulyadi Soepardi, Meidyah Indreswari,
A.Animaharsi, Sidik Wiyoto, Elly Fariani,
Hari Setiadi, Justan Siahaan, Priti Pratiwi “Khitah pengawas intern adalah mendukung pencapaian ki-
Bakti, Dadang Kurnia, Priyatno, Bam­ nerja satuan kerja. Pengawasan Intern harus dilakukan sejak
bang Utoyo, Amdi Very Dharma, Ratna
Tianti Ernawati, Rudy M. Harahap.
dari tahap perencanaan hingga pelaporan….. “
(Wakil Presiden RI, Boediono pada acara Lokakarya Forbes
Pemimpin umum: APIP tahun 2012)
Nuri Sujarwati
1 Dari Redaksi
Pemimpin redaksi: 2 Daftar Isi
Tri Wibowo 3 Editorial
Round Up
Pemimpin administrasi: 5 Mengawasi Sejak Awal
4 Harry Bowo Warta Utama
8 Jejak Langkah Peran Pengawasan Intern Mewujudkan Good
redaktur Pelaksana: Governance
Nani Ulina K. N
8
redaktur
Hananto Widyatmoko, Sudarsari
Sjamsoe, Diana Chandra
reporter
Harry Jumpono, R.r. Sri Hartanti,
Erwin Tarzani
Keuangan
Ajat Sudrajat, Isnawati Ekarini
desain Grafis
Hilwiya Agustine, Idiya Zikra
administrasi
Dian Setyawati, Ika Nur Asizah
Fotografer 13 Perlu Diperkuat Aturan Main yang Jelas
Yustinus Santo Nugroho,
14 dari WIlayah Tertib Administrasi menuju Good Governance
Rosita Susilowati, Putriane
16 Probity Audit
Sirkulasi 18 Praktik Konsultatif dan Assurance BPKP Mengawal Manajemen
Edi Purwanto, Adi Sasongko 20 Bimbingan Teknis Penyusunan RPJMD dan APBN
22 Pembinaan Sistem Pengendalian Intern
23 Pengawasan Cost Recover
24 Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan
WARTA PENGAWASAN VOL. XVI/NO. 4/DESEMBERBPKP
WARTA PENGAWASAN EDISI KHUSUS HUT KE 29 2009

5. daFtar isi
18 39 Musrenbangnas Tahun 2012: Solusi Mengatasi
Ketidakpastian Perekonomian Global
43 Zona Integritas Menuju WBK
46 Peringatan Hari Otda ke­16, tanggal 25 April 2012:
Perbaikan Pengelolaan Keuangan untuk Peningkatan
Kinerja Daerah
Warta Pusat
50 Seminar Nasional Internal Auditor Tahun 2012: Fungsi
Pengawasan Internal Membangun Nilai Tambah
Organisasi
52 Bincang Sesaat Bersama Empat Pakar Internal Control
Kolom
26 Optimalisasi Penerimaan Negara 54 Penerapan CBHRM di BPKP
27 Monitoring Dana Alokasi Khusus 57 Capacity Building dan Employee Engagement di Sektor
30 Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan, Eddy Pemerintahan
Soeseno, SH: WTA Ala Kementerian Perdagangan 60 Kapusdiklatwas BPKP, Meidyah Indreswari: Make It
Simple. Kerja Baik, Tidur Nyenyak, dan Tidak Stres
30 62 Kinerja versus Harapan
Warta Daerah
65 Geliat Forbes APIP di Daerah
Luar Negeri
66 Australia: From Capability reviews to Public Satisfaction
GCG
70 Grow as A Country 5
SPIP
72 Sekilas Revisi: COSO Internal Control Integrates
33 Gubernur Sulawesi Utara: DR. Sinyo Harry Sarundajang: Framework 2012
Perkuat Pengawasan untuk Efektivitas Pembangunan HUKUM
76 Memosisikan Hukum sebagai Agent of Changes
Apa Siapa
33 78 Jangan Menunggu di Muara, Jangan Marah di Muara,
Lakukan dari Awal
79 Menciptakan Ruang Publik untuk Perbaikan Kinerja
BPKP dalam Berita
80 WTA Dulu, Baru WBK...
81Changes from the Top
82 Sinergi Membangun Pengawasan Sektor Transportasi
84 Rakernis Dittipidkor Bareskrim Polri
85 Perbuatan baik Meski Kecil akan Menuai Manfaat
86 BPKP Harus Menjadi Contoh Implementasi SPIP
88 Menapak Langkah Tertib Administrasi Menuju WBK
90 Amanah untuk Lahirkan PNS Berkualitas
36 Bupati Tanah Datar: M. Shadiq Pasadigoe: APIP sebagai 91 Perlu Kesatuan Langkah untuk Berantas Korupsi
Early Warning Systems 92 To be A Good Follower
37 Tertib Administrasi 93 Membangun Informasi Current Issue dengan
Sistem Dashboard
Nasional 94 Kado Ultah ke­29 BPKP
Alamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPKP Pusat Lantai 1 Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120 Tel/Fax. 62­021­85910031, pes 0102 dan 0103,
Diterbitkan Oleh: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Berdasarkan: Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep­54/K/SU/2012
Tanggal 28 Januari 2011 STT Nomor: 958/SK/Ditjen PPG/STT/1982 Tanggal 20 April 1982 ISSN 0854­0519 Home-page: http://www.bpkp.go.id. e-Mail:
warta_pengawasan@bpkp.go.id. Dilarang mengutip atau memproduksi seluruh atau sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi.
WARTA PENGAWASAN EDISI KHUSUS HUT KE 29 BPKP

6. Editorial
Pengawas intern Modern
M
anusia modern sering diartikan sebagai semakin terbatasnya sumber daya alam, hingga
manusia yang mampu memecahkan semakin tinggi tuntutan akan terwujudnya sebuah
masalah­masalah yang dihadapi dalam Kepemerintahan yang Baik dan Bersih.
menjalani kehidupannya, tidak lagi Lalu bagaimana dengan Pengawas Intern?
tergantung pada alam. Manusia modern diartikan Sebagaimana makna manusia modern, Pengawas
juga secara fisik yaitu dimana manusia sudah intern modern diartikan sebagai seorang pengawas
mampu menghasilkan secara intern yang mampu menghadapi
masal produk­produk untuk tantangan dan memecahkan
memenuhi kebutuhan­ masalah yang muncul dalam
kebutuhannya, tidak hanya menjalankan peran dan fungsinya.
mengambil hasil dari alam. Untuk itu pengawas intern harus
Pengertian yang paling memiliki semangat, cara merasa,
jelas diungkapkan oleh Alex cara berpikir, dan cara bertindak
Inkeles, seorang Guru Besar yang modern. Sikap siap menerima
dari Harvard University. pembaharuan dan perubahan,
Ia menyebutkan, sebagai berorientasi waktu kekinian dan masa
manusia modern, seseorang depan, dan keyakinan harus belajar
harus memenuhi ciri­ciri yang untuk menguasai kompetensinya
6 berkaitan dengan semangat, 6
merupakan karakteristik yang harus
cara merasa, cara berpikir, dan melekat pada diri pengawas intern.
cara bertindak yang modern. Perkembangan jaman saat ini
Beberapa ciri­ciri tersebut telah menuntut adanya perubahan
adalah memiliki kesediaan peran dan fungsi pengawas intern
untuk menerima pengalaman Alex Inkeles menjadi consultant dan assurance.
baru dan terbuka bagi Hal ini mengandung arti, pengawas
pembaharuan dan perubahan; memiliki kesanggupan intern memiliki pengaruh yang semakin besar dalam
untuk membentuk atau mempunyai pendapat menjaga kelangsungan hidup organisasi. Pada
mengenai sejumlah persoalan dan hal­hal yang sektor pemerintahan, peran pengawas intern dalam
timbul di sekitarnya (demokratis dan tidak menerima mewujudkan Good Governance dan excellent services
opini secara otokratis dan hirarki); berorientasi waktu juga semakin besar. Sejalan dengan itu, pengawas
kekinian dan masa depan, bukannya masa lampau; intern harus mampu menguasai pengetahuan dan
yakin bahwa orang dapat belajar untuk menguasai praktik manajemen terbaik dan terkini. Tidaklah
alam dalam batas tertentu, bukan dikuasai seluruhnya mengherankan jika saat ini tuntutan terhadap
oleh alam; dan sadar akan harga diri orang lain dan kompetensi pengawas intern semakin tinggi,
bersedia menghargainya. seperti penguasaan terhadap sistem pengendalian,
Pengertian di atas memberi kejelasan bahwa pengelolaan risiko, Teknologi Informasi, manajemen
hakikat manusia modern adalah seseorang mutu (ISO), ataupun core bussiness organisasi. Lebih
yang memiliki kemampuan untuk memecahkan dari pada itu, bukan hanya sekedar kompetensi,
permasalahan yang dihadapi dalam menjaga namun semangat kerja, cara pandang, cara merasa
kelangsungan hidupnya. Ciri­ciri yang diungkapkan dan cara bertindak Pengawas Intern harus dibangun
oleh Alex Inkeles adalah perwujudan manusia secara baik agar mampu menghadapi tantangan dan
tersebut di tengah perkembangan dunia saat ini yang hambatan yang dihadapi organisasi dalam menjalani
sarat dengan conflict of interest, perubahan teknologi dinamika perubahan jaman n
yang cepat, demokratisasi, hak asasi manusia, dan (triwib)
Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke­29 BPKP29 BPKP2012
WARTA PENGAWASAN EDISI KHUSUS HUT KE Tahun

7. round up
7
Bagaimana potret efektivitas pengelolaan keuangan negara kita saat ini? Mungkin kita
bisa melihat beberapa indikator berikut ini. Pada tahun 2011, Indeks Persepsi Korupsi Indo-
nesia mendapat skor 3,0 pada skala 0 hingga 10. Indonesia berada pada posisi ke 100 dari
153 negara yang disurvei. Hal ini menunjukkan persepsi pelaku bisnis terhadap pelayanan
publik di Indonesia masih diwarnai perilaku korup.
H
asil lebih memprihatinkan ditunjukkan oleh hasil survei PERC,
dimana Indonesia menjadi negara paling korup di antara 16
negara Asia Pasifik yang menjadi tujuan investasi. Pada survei
ini Indonesia mendapat skor 9,27 pada skala 0 – 10. Sementara
itu, hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang integritas
penyelenggara pemerintahan menunjukkan skor rata-rata 6,31 pada skala
warta pengawasan Edisi Khusus HUT Ke 29 BPKP

8. round up
0 – 10. Walaupun nilai ini merupakan peningkatan kinerja (performance audit) atau jenis audit lainnya.
dari tahun sebelumnya (5,42), namun merupakan Hal ini tentunya mengurangi ruang lingkup
penurunan jika dibandingkan tahun 2009 (6,50) peranan APIP dalam memberikan sumbangan
dan 2008 (6,85). pada proses penyelenggaraan pemerintahan dan
Pengukuran efektivitas pengelolaan keuangan pembangunan. Selain itu, sifat auditnya masih
negara Indonesia juga tercermin dari penilaian dengan pendekatan post audit, yaitu dilakukan
PBB tentang Indeks Pembangunan Manusia atau setelah kegiatan atau program selesai dilakukan,
Human Development Index, dimana Indonesia walaupun sudah ada yang melakukan pre-audit.
mendapat skor 0,617 pada skala 0 – 1,0. Hal Sejalan dengan perkembangan paradigma
ini merupakan peningkatan dari tahun-tahun fungsi dan peran pengawas intern saat ini
sebelumnya yaitu 2008 (0,588), 2009 (0,593) dan sebagai konsultan dan quality assurer, kondisi
2010 (0,600). Dari penilaian terhadap kemudahan tersebut tentunya perlu dicermati secara seksama.
berusaha (doing bussiness), Indonesia menempati Perubahan paradigma dan tuntutan stakeholders
peringkat ke-122 dari 183 negara yang disurvei. menuntut APIP untuk melakukan berbagai
Beberapa hasil survei di atas menunjukkan perubahan, termasuk perubahan metodologi dan
bahwa efektivitas pengelolaan keuangan negara teknik pengawasannya. Saat ini muncul beberapa
masih mengandung kelemahan. Persepsi para metodologi dan teknik audit mengiringi perubahan
pelaku bisnis terhadap pelayanan publik di yang terjadi seperti policy evaluation, social audit,
Indonesia masih buruk dan dipenuhi perilaku hingga probity audit.
korup. Demikian juga dengan persepsi terhadap Dengan mempertimbangkan masih lemahnya
tingkat integritas para aparat masih lemah. Lebih efektivitas pengelolaan keuangan negara saat
8 jauh lagi, hasil survei menunjukkan pembangunan ini, salah satu hal yang dapat dikembangkan
manusia dan kemudahan berusaha di Indonesia adalah pengawasan secara menyeluruh sejak
masih di bawah rata-rata negara lain di dunia. proses perencanaan dan penganggaran hingga
Kondisi ini dapat menunjukkan bahwa Good pertanggungjawaban dan evaluasi. Dengan
Governance dan Clean Government di Indonesia pengawalan yang lebih intensif, seluruh risiko
tampaknya masih jauh dari jangkauan. yang muncul sejak awal hingga akhir akan dapat
Bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah diantisipasi secara lebih tepat. Pengawas intern
(APIP) kondisi ini tentunya menjadi sebuah diharapkan dapat memberikan jaminan yang
perhatian yang tidak dapat disepelekan. Masih lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi.
lemahnya efektivitas pengelolaan keuangan negara Lebih jauh lagi, APIP diharapkan lebih berperan
menjadi parameter juga bahwa peran dan fungsi dalam mewujudkan Good Governance dan Clean
APIP dalam mengawal jalannya pembangunan Government di bumi Nusantara ini.
belum berjalan secara optimal. Pengawas Pada penerbitan kali ini akan dibahas lebih
internal, yang memiliki kewajiban memberikan dalam bagaimana gambaran umum tentang
jaminan memadai tercapainya tujuan melalui pengawasan intern secara menyeluruh sejak
efektivitas tata kelola, pengelolaan risiko, dan perencanaan hingga akhir proses manajemen.
sistem pengendalian, tentunya harus melakukan Hal ini dikaitkan dengan wacana perwujudan
instropeksi dan evaluasi diri tentang peran dan Wilayah Tertib Administrasi sebagai prasyarat
layanannya selama ini. Wilayah Bebas dari Korupsi di Indonesia. Liputan
Salah satu yang perlu menjadi perhatian Utama akan menyajikan juga berbagai bentuk
adalah efektivitas metodologi dan teknik pengawasan intern yang telah dilakukan sejak
pengawasan yang dijalankan selama ini. Pada proses perencanaan hingga akhir. Tidak ketinggalan
saat ini, sebagian besar APIP di Indonesia masih akan disajikan artikel tentang Probity Audit, yaitu
menggunakan audit kepatuhan (compliance sebuah bentuk pengawasan menyeluruh pada
audit) dalam menjalankan perannya, dan baru proses pengadaan barang dan jasan
sedikit yang sudah mengembangkan audit (triwib)
Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012

9. “Khitah pengawas intern adalah mendukung pencapaian kinerja satuan kerja. Pengawasan
Intern harus dilakukan sejak dari tahap perencanaan hingga pelaporan….. “
(Wakil Presiden RI, Boediono pada acara Lokakarya Forbes APIP tahun 2012) 9
U
ngkapan tersebut menunjukkan besarnya Di hadapan sekitar 500 peserta, Wapres menyampaikan
harapan Wakil Presiden RI terhadap peran pesan agar para Pengawas jangan hanya terpaku pada
pengawasan intern dalam mengawal ke­ancaran
l ‘ekspose’ hasil pengawasan, karena ‘khitah’ pengawas
jalannya penyelenggaraan Pemerintahan intern adalah mendukung pencapaian kinerja satuan
dan Pembangunan di negara ini. Pada saat acara Forum kerja. Pengawasan harus dilakukan sejak dari tahap
Bersama APIP tahun 2012 di Jakarta pada tanggal 22 perencanaan hingga tahap pelaporan, bahkan monitoring
Februari 2012 yang lalu, ia mengungkapkan beberapa dan evaluasi. Sebagai contoh, penyusunan perencanaan
hal penting terkait peran pengawasan intern dalam kegiatan harus benar-benar dilaksanakan dengan baik.
mewujudkan Good Governance di Indonesia. Dalam Jika tidak, maka tinggal menunggu waktu munculnya
pandangannya, pengawasan intern perlu dioptimalkan kelemahan-kelemahan dari satuan kerja. Pengawas intern
perannya sejak awal hingga akhir proses manajemen agar harus pro aktif dan jangan menunggu sampai kegiatan
kinerja satuan kerja tetap terjaga. selesai, apalagi hanya menunggu laporan yang masuk.
Tuntutan terhadap peran yang lebih optimal dari Pengawas intern harus mampu melihat juga ‘critical point’
pengawasan intern memang menjadi sebuah keniscayaan. dari setiap kegiatan satuan kerja.
Pengawasan intern merupakan salah satu proses mana­ Pada kesempatan itu Wapres juga me­ yam­ aikan
n p
jemen yang diharapkan menjadi pengawal paling depan pesan agar APIP mampu menyusun sebuah manual kerja
untuk menjaga satuan kerja agar tidak melakukan kelalaian yang dapat dijadikan acuan bagi seluruh APIP dalam
atau penyimpangan dalam upaya mencapai tujuan bekerja. Saat ini Ia melihat kualitas APIP masih sangat
organisasi. Pengawasan intern harus memantau semua bervariasi. Ada yang sudah menerapkan manajemen
risiko yang ada dan memberi jaminan bahwa semua dapat pengawasan yang modern, namun masih banyak juga
diantisipasi secara tepat hingga semua target kinerja dapat yang kualitasnya masih memprihatinkan. Dengan
tercapai. Tidak berlebihan jika Wapres mengharapkan penerbitan manual tersebut, diharapkan ada standarisasi
peran yang lebih besar dalam setiap tahapan proses terhadap kualitas kerjanya dan memotivasi APIP untuk
manajemen sejak perencanaan hingga pelaporan. meningkatkan kapabilitasnya.
(triwib)
Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012

10. Warta utama
10
10
Peran dan fungsi pengawasan intern selalu mengalami perubahan dari waktu
ke waktu. Perubahan peraturan, teknologi, sosial, ekonomi, serta tuntutan
pemangku kepentingan, menuntut unit pengawasan intern selalu melakukan
evaluasi dan reposisi sesuai kebutuhan organisasi.
dinamika Peran Pengawas intern
Pada awal kelahirannya, pengawasan intern hadir untuk membantu pimpinan
organisasi menilai apakah aturan yang berlaku atau kebijakan yang ditetapkan
telah dijalankan dengan baik oleh pegawai atau belum. Pimpinan membutuhkan
masukan tentang kepatuhan pegawai terhadap aturan yang berlaku.
Perkembangan berikutnya, peran pengawasan intern meningkat dari
sekedar penguji ketaatan, menjadi ‘mata telinga’ pimpinan dalam pengambilan
keputusan. Pengawasan intern hadir sebagai ‘katalis’ yang diharapkan dapat
meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam mencapai tujuan
organisasi. Orientasinya tidak sekedar menilai apa yang terjadi pada masa lampau,
namun dapat menilai apa yang sedang terjadi saat ini dan memberi pandangan
atau solusi atas permasalahan yang tengah dihadapi organisasi saat ini.
Sejalan dengan semakin ketatnya tingkat kompetisi pada dunia usaha, tuntutan
terhadap peran pengawas intern semakin besar. Pada saat ini, pengawas intern
diharapkan mampu menjadi agen perubahan dan mendorong peningkatan nilai
tambah dan efisiensi operasional organisasi. Hal ini dilakukan melalui pemberian
jaminan yang memadai bahwa tata kelola (governance), pengelolaan risiko, dan sistem
pengendalian telah berjalan secara efektif. Pengawas Intern tidak sekedar sebagai
Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke­29 BPKP29 BPKP2012
WARTA PENGAWASAN EDISI KHUSUS HUT KE Tahun

11. Jejak Langkah Peran Pengawasan Intern Mewujudkan Good Governance Warta utama
mata telinga dan katalis, namun berkembang sebagai dan performance audit, kegiatan baru seperti
consultant dan quality assurer bagi manajemen. Dengan policy evaluation dan probity audit mulai dilakukan.
paradigma baru, pengawas intern turut bertanggung Pengawasan intern dituntut juga untuk secara
jawab untuk mewujudkan tata kelola yang baik serta proaktif memantau efektivitas sistem pengendalian
sistem pe ngen dalian dan pengelolaan risiko yang dan pengelolaan risiko organisasi. Dengan penerapan
efektif. Salah satu isu yang berkembang adalah peran berbagai standar mutu internasional seperti ISO,
pengawasan intern dalam mencegah dan mendeteksi terkadang pengawas intern melakukan audit ketaatan
fraud hingga terjaminnya pengelolaan keuangan yang terhadap pelaksanaan standar mutu tersebut.
bersih dan bebas dari korupsi. Salah satu issue yang mengemuka tentang peran
Perubahan peran Pengawas Intern tersebut diikuti quality assurer pengawasan internal saat ini adalah
dengan pengembangan metodologi atau kegiatan pencegahan terhadap fraud.
pengawasan yang digunakan. Jika pada awalnya Perubahan peran dan metode kerja pengawasan
pengawasan intern menjalankan perannya melalui internal tersebut tercermin dari perubahan proporsi
kegiatan reviu, monitoring, atau audit ketaatan, jenis kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja
maka perkembangan berikutnya muncul berbagai Pengawasan Intern. Sebagai contoh, unit pengawasan
jenis kegiatan pengawasan yang lebih canggih. intern United Nation (Perserikatan Bangsa­bangsa)
Jenis kegiatan audit baru berkembang seperti mengalami perubahan proporsi jenis kegiatan yang
operational audit, management audit, program audit, signifikan antara kegiatan sebelum tahun 2010
hingga performance audit. Hal tersebut berkembang dengan tahun 2011 dan tiga tahun berikutnya.
mengikuti kebutuhan pengawasan intern dalam Menurut pimpinannya, Carman Louise Lapointe,
menjalankan peranannya sebagai ‘mata telinga’ empat besar jenis kegiatan unit pengawasan
pimpinan dalam mengendalikan jalannya organisasi. intern PBB tahun 2010 berupa operational audit,
Jika sebelumnya pimpinan hanya mendapat regularity compliance, financial review, dan fraud and
masukan mengenai ketaatan pegawai terhadap irregularities. Sedangkan tahun 2011 dan rencana
peraturan dan kebijakan, dengan kegiatan tersebut kerja tiga tahun berikutnya didominasi dengan
pimpinan mendapat masukan dalam mengendalikan kegiatan corporate governance, ERM process, strategy 11
pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi. vs performance, dan ethic review. Hal yang sama terjadi
Sejalan dengan perubahan paradigma peran pada berbagai unit pengawasan internal, termasuk
pengawasan internal sebagai konsultan dan pada sektor korporasi. 11
quality assurer, jenis kegiatan yang dilakukan oleh
pengawasan internal mengalami perkembangan Peran Pengawasan intern pada Sektor
juga. Jika sebelumnya kegiatan yang dilakukan Pemerintahan di indonesia
lebih dominan pada kegiatan yang bersifat post­ Sejak awal Kemerdekaan Republik Indonesia tahun
audit, yaitu dilakukan setelah kegiatan yang diawasi 1945, pengelolaan keuangan negara mengacu pada
selesai dilaksanakan, maka dengan peran baru ini ketentuan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda
porsi pre­audit semakin besar. Sebagai konsultan, yaitu ICW. Peran pengawasan intern dijalankan
Pengawasan Intern kadang kala diminta oleh unit oleh unit kerja peninggalan Belanda yaitu Djawatan
kerja untuk membantu memberikan pemahaman Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) yang
yang lebih utuh mengenai sebuah peraturan atau bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan
kebijakan sebelum sebuah kegiatan dilaksanakan. berbagai perusahaan negara dan jawatan. Selain
Jenis kegiatan pengawasan intern sebagai konsultan itu pada Departemen Keuangan terdapat unit kerja
antara lain sosialisasi dan bimbingan teknis atau Thesauri Jenderal yang mengawasi pengelolaan
pengembangan sistem pengendalian yang mampu keuangan negara. Pada kondisi tertentu, Pemerintah
mencegah penyimpangan. Terkadang pengawasan menerbitkan penugasan khusus sebagaimana saat
intern melakukan information system audit untuk diindikasikan marak terjadi kasus korupsi pada
menilai kualitas sistem pengendalian pada sistem pertengahan tahun 1950an.
berbasis komputer. Pengawasan intern pemerintah mengalami
Sebagai quality assurer, jenis kegiatan pengawasan kemajuan berarti pada era orde baru (1966 – 1998).
intern juga mengalami perkembangan. Selain Dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966,
menjalankan kegiatan yang selama ini sudah dibentuk Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan
berjalan seperti reviu, monitoring, audit ketaatan, Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tugas
WARTA PENGAWASAN EDISI KHUSUS HUT KE 29 BPKP
Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke­29 BPKP Tahun 2012

12. Warta utama utama
Warta
DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) meliputi reviu, verifikasi, serta audit ketaatan, termasuk
pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/ ketaatan terhadap aturan pengelolaan keuangan
jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri negara. Unit tersebut lebih menekankan pada
Jenderal. DJPKN mempunyai tugas melaksanakan fungsinya untuk memberi keyakinan bahwa seluruh
pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan
anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/ sesuai dengan aturan yang berlaku.
daerah. Selain itu dibentuk juga Inspektorat Jenderal Sejalan dengan berdirinya BPKP, jenis kegiatan
pada setiap Departemen. pengawas intern yang dilakukan lebih berkembang.
Pada tahun 1983, DJPKN ditingkatkan menjadi Pengawas intern Pemerintah tidak sekedar menilai
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ketaatan dan kepatuhan, namun sudah melakukan
(BPKP) yang bertanggung jawab langsung kepada Operational audit yaitu menilai efisiensi dan
Presiden RI. Pada setiap Kementerian/Lembaga/ efektivitas kegiatan. Pada era ini, BPKP bahkan
Pemerintah Daerah tetap diperkuat dengan unit melakukan audit keuangan yang bertujuan
kerja Inspektorat, Sedangkan pada Badan Usaha memberikan opini terhadap Badan Usaha Milik
Milik Negara (BUMN) terdapat Satuan Pengawasan Negara/Daerah. Terhadap kejadian yang berindikasi
Intern (SPI). Walaupun mengalami beberapa kali tindak pidana korupsi, BPKP melakukan ‘audit khusus’.
penyesuaian, namun secara umum struktur ini masih Pada awal tahun 1990an, BPKP mengembangkan
berlangsung terus hingga saat ini. Audit terhadap Tujuh Aspek Strategis Nasional
Sejalan dengan perkembangan peran dan fungsi (ASTRA) sebagai bentuk pengawas intern terhadap
pengawas intern pada dunia bisnis, Walaupun program nasional yang bersifat strategis. Pada era
agak lamban, peranan yang dilakukan oleh Unit 1980 – 1990 an ini, bentuk kegiatan Inspektorat K/L
Pengawasan Intern Pemerintahan dan BUMN di dan Daerah masih didominasi dengan penugasan
Indonesia juga mengalami perubahan sebagaimana audit ketaatan.
terjadi pada dunia bisnis. Konsep manajemen Memasuki era otonomi daerah, dimana kewe­
pengawasan intern maupun metode dan teknik nangan Inspektorat K/L/Daerah dalam pengawasan
12 pengawasan modern diimplementasikan mengikuti semakin luas, bentuk kegiatan yang dilakukan
kebutuhan manajemen Pemerintah saat itu. Pada juga semakin beragam. Salah satu kegiatan yang
awalnya, jenis kegiatan yang dilakukan oleh Djawatan baru adalah reviu terhadap penyusunan Laporan
Akuntan Negara dan DDPKN/DJPKN adalah kegiatan Keuangan Pemerintah. Selain tetap melakukan audit
Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012

13. Jejak Langkah Peran Pengawasan Intern Mewujudkan Good Governance Warta utama
konsultatif
yang
diterima BPKP, seperti
sosialisasi peraturan baru,
bimbingan teknis penyusunan
strategic planning (Renstra
atau RPJMD), penganggaran
13
(APBD), Laporan Keuangan
ketaatan, Inspektorat Kementerian/Lembaga mulai Pemerintah, ataupun Laporan
juga melakukan audit kinerja dan evaluasi program Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . BPKP
atau kebijakan tertentu. Hal yang serupa terjadi juga sering juga menerima permintaan untuk membantu
pada Inspektorat pada Pemerintah Daerah. Sesuai penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun (SPIP), Manajemen Risiko, serta Good Corporate
2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Governance, baik pada sektor pemerintahan atau
23 tahun 2007, Inspektorat Daerah melakukan pe­ korporasi. Pada penanganan korupsi, BPKP diminta
ngawasan dengan kegiatan pemeriksaan, monitoring untuk membangun sistem yang dapat mencegah atau
dan evaluasi. Ruang lingkup Inspektorat meliputi mendeteksi sedini mungkin terjadinya korupsi, atau
pengawasan administrasi umum dan urusan pe­ e­ m yang disebut Fraud Control Plan.
rintahan. Administrasi umum meliputi kebijakan Terkait fungsinya sebagai quality assurer,
daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan BPKP sering kali diminta Kementerian/Lembaga/
daerah dan barang daerah. Sedangkan urusan Pemerintah Daerah untuk melakukan joint audit atau
pemerintahan meliputi urusan wajib, urusan pilihan, audit bersama, baik yang bersifat audit ketaatan
dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kebijakan ataupun audit kinerja. Salah satu bentuk konkritnya
PHLN. adalah pengawasan Cost Recovery dan Optimalisasi
Pasca reformasi, BPKP juga mengalami perubahan Penerimaan Negara. Dalam penanganan korupsi,
signifikat terkait peran dan fungsinya sebagai BPKP diminta bantuannya untuk melakukan
Pengawas Intern. Walaupun kewenangan untuk perhitungan kerugian negara. BPKP kadang kala
melakukan audit berkurang, namun fungsi BPKP diminta bantuannya untuk memecahkan masalah
sebagai consultant dan quality assurer justru semakin debottlenecking pembangunan, juga melakukan
kuat dan nyata. Peran BPKP sebagai konsultan tampak pengawasan Hambatan Kelancaran Pembangunan
dari banyaknya bentuk permintaan penugasan (HKP).
Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012

14. Warta utama
aPiP menghadapi tantangan dalam Mewujudkan bertanggung jawab dapat meminta keterlibatan unit
Good Governance pengawas internal untuk mengawalnya tentang hal
Sesuai TAP MPR RI Nomor XI tahun 1998 telah yang sama.
diamanahkan bagi jajaran Pemerintahan untuk Pendekatan pengawasan ini bertujuan untuk
mewujudkan Kepemerintahan yang Bersih dan melakukan pencegahan penyimpangan secara lebih
Bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). dini. Pengawasan internal dapat membantu memberi
Sesuai dengan fungsinya, Pengawas Intern memiliki solusi untuk menurunkan tingkat risiko­risiko yang
peran yang penting dalam mewujudkan Tata Kelola muncul sejak tahap perencanaan dan penganggaran
Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) hingga proses akhir manajemen yaitu monitoring
menuju Kepemerintahan yang Bersih dan Bebas dan evaluasi. Pengawas intern dapat lebih
KKN (Clean Government). Hal ini menjadi menjadi menjalankan fungsinya sebagai unit kerja yang harus
tantangan juga bagi Aparat Pengawas Intern menjaga efektivitas tata kelola, pengelolaan risiko,
Pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk dan sistem pengendalian. Melalui pengawasan sejak
memberi keyakinan bahwa governance organisasi dini, unit pengawasan internal dapat mengetahui
berjalan efektif. lebih dini kelemahan sistem dan prosedur atau
Memberi keyakinan bahwa tata kelola organisasi aktivitas penendalian yang berjalan sehingga dapat
pada sektor pemerintahan telah berjalan secara memberi solusi perbaikannya.
efektif bukan hal mudah. Selain volume organisasi Pada sektor Pemerintahan di Indonesia saat
yang besar, jenis kegiatan pada sektor publik ini, pengawasan seperti di atas sudah mulai
memiliki kompleksitas yang tinggi. Hal ini semakin diterapkan. Pada akhir­akhir ini, BPKP sering
rumit karena citra negatif yang masih melekat erat kali diminta Kementerian/Lembaga/Pemerintah
pada kalangan aparatur pegawai negeri, yaitu masih Daerah untuk mengawal pengelolaan anggaran
kurang kapabel dan minta dilayani. Dengan kondisi sejak tahap perencanaan. BPKP seringkali diminta
tersebut, mewujudkan Good Governance manjadi bimbingan teknis dalam penyusunan Rencana
tantangan besar bagi seluruh komponen bangsa, Strategis Kementerian/Lembaga atau RPJMD.
14 termasuk APIP. Demikian juga dalam proses penyusunan APBD,
Langkah penting yang perlu diambil oleh Pemerintah Daerah seringkali meminta bantuan
APIP adalah dengan mengoptimalkan peran dan BPKP untuk mengawalnya. Dalam memperbaiki
fungsinya sebagai quality assurer dan consultant. tata kelola, BPKP seringkali diminta bantuannya
Metodologi dan teknik pengawasan yang digunakan untuk memperbaiki sistem seperti penerapan
perlu dikembangkan lebih lanjut agar Pengawas sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Pada
Intern di Indonesia dapat mendukung terwujudnya tahap pelaksanaan anggaran, BPKP kadang diminta
Good Governance menuju Clean Government. bantuannya untukmelakukan kegiatan yang sifatnya
Salah satu hal yang tengah berkembang saat ini seperti reviu atau verifikasi seperti pengawasan Cost
adalah melakukan pengawasan intern secara lebih Recovery pada pengelolaan Minyak dan Gas Bumi,
dini pada proses manajemen. Pengawas intern akan atau Optimalisasi Penerimaan Negara. Demikian
dilakukan lebih awal sejak proses perencanaan juga pada tahap akhir manajemen, BPKP pernah
dan penganggaran hingga pertanggungjawaban diminta bantuannya oleh Kementerian Keuangan
dan monitoring dan evaluasi pada setiap tingkatan untuk melakukan monitoring terhadap realisasi Dana
kegiatan. Pengawasan yang semula lebih didominasi Alokasi Khusus.
pengawasan post audit, dubah dengan lebih Untuk meningkatkan peran dan fungsi APIP
menekankan pada pengawasan pre­audit. dalam mewujudkan Good Governance menuju
Pengawasan ini merupakan peningkatan Clean Government, saat ini berkembang beberapa
keterlibatan pengawas intern dalam proses bentuk kegiatan pengawasan. Salah satunya adalah
manajemen. Pada proses perencanaan, unit kerja Probity Audit. Bentuk pengawasan ini merupakan
bidang perencanaan dapat meminta keterlibatan pengawasan atas barang dan jasa yang dilakukan
unit pengawas internal untuk mengawalnya, secara menyeluruh sejak awal hingga akhir proses
khususnya melalui peran konsultansi, tentang manajemen yaitu dari perencanaan hingga
ketentuan yang berlaku dan best practice monitoring dan evaluasi. Pengertian lebih lanjut dari
perencanaan. Demikian juga pada proses Probity Audit akan diuraikan pada artikel berikutnyan
penganggaran dan pelaksanaan anggaran, unit yang (triwib)
WARTA PENGAWASAN EDISI KHUSUS HUT KE 29 BPKP

15. Warta utama
P
engawasan Intern yang lebih intensif sejak awal
hingga akhir proses manajemen merupakan ide
yang menarik. Namun demikian agar penerapannya
efektif, perlu dilengkapi dengan berbagai perangkat
manajemen pengawasan. Tanpa perangkat yang memadai,
pengawasan intern dapat menghambat kelancaran proses
manajemen. Hal ini diungkapkan oleh Carman Louise
Lapointe (Under Secretary General for Audit and Oversight,
United Nations) pada saat Seminar Nasional Internal Auditor
tahun 2012, dan oleh Djadja Sukirman, Deputi Administrasi
Umum Sekretariat Wakil Presiden RI di ruang kerjanya.
Carman Loiuse Lapointe mengungkapkan bahwa
peningkatan peran pengawasan internal sejak proses
perencanaan hingga monitoring dan evaluasi merupakan
ide yang menarik. Keterlibatan Pengawas Intern sejak awal
15
akan meningkatkan efektivitas pengawasan intern dalam
mencegah terjadinya penyimpangan. Namun demikian,
peran ini dapat menimbulkan risiko baru yaitu munculnya
conflict of interest antara manajemen dengan pe­ gawas
n
intern. Intervensi pengawas intern yang terlalu dalam akan
mengurangi inpendensi manajemen dalam mengambil
keputusan.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, beberapa hal
yang perlu dilakukan adalah perlu adanya aturan yang
jelas tentang batasan apa yang menjadi kewenangan dari
pengawas intern ketika membantu manajemen. Pengaturan
ini harus jelas agar independensi mana­ emen dalam
j
mengambil keputusan tetap terjaga dan pengawas internal
tidak menghambat proses pengambilan keputusan.
Hal senada diungkapkan oleh Djadja Sukirman yang
mengatakan bahwa yang terpenting ada meka­ isme yang
n
jelas dalam melakukan pengawasan tersebut. Pengawas
Intern harus memiliki Standard Operating Procedure (SOP)
dalam melaksanakan tu­ as pendampingan penyusunan
g
perencanaan dan penganggaran. “Bagaimanapun yang
melakukan perencanaan itu manajemen. Jadi Pengawas
Internal tidak perlu ikut-ikutan merencanakan. Tugas
utama dari Pengawas Intern itu memberi feed back pada
manajemen agar pengelolaan organisasi, termasuk
perencanaan berjalan baik”, ungkapnya.
(triwib)/nuri/nani/edy/yus)
Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012

16. 16
S
eluruh risiko yang muncul sejak awal hingga akhir proses
Pengawasan sejak awal
manajemen, diantisipasi melalui pengawasan intern yang
(perencanaan) hingga akhir bersifat pre emptive dan preventif. Dengan pendekatan ini,
proses manajemen yaitu saat pengawasan intern tidak lagi didominasi dengan kegiatan
pelaporan serta monitoring yang bersifat post audit, namun lebih banyak yang bersifat pre audit.
Hal ini telah menjadi kecenderungan baru di dunia pengawasan intern
dan evaluasi, pada hakikatnya sebagaimana terjadi pada unit pengawasan intern United Nation.
adalah memberikan Sebagai salah satu indikator awal keberhasilan proses pengawasan
pengawalan yang lebih intern yang efektif adalah terwujudnya ketertiban administrasi
organisasi. Dengan pengawasan intern yang lebih intensif sejak awal,
intensif agar pengelolaan seluruh sistem dan prosedur akan berjalan secara tertib dan berkualitas.
risiko organisasi lebih efektif. Perencanaan organisasi akan tertib sesuai ketentuan yang berlaku
hingga dapat berjalan secara efektif memberi arah jalannya organisasi.
Proses penganggaran akan tertib keselarasannya dengan perencanaan
organisasi dan sesuai standar biaya yang berlaku. Pengelolaan sumber
daya manusia dan aset organisasi berjalan tertib hingga dapat
dimanfaatkan secara efisien dan efektif dalam menjalankan tugas dan
fungsi organisasi. Kondisi-kondisi ini merupakan pondasi dasar dalam
menuju terlaksananya peran dan fungsi organisasi yang optimal.
Instansi pemerintah atau satuan kerja yang telah tertib administrasinya
Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012

17. dari Wilayah Tertib Administrasi menuju Good Governance
Warta utama
dapat disebut telah mewujudkan ‘Wilayah Tertib tercapainya Wilayah Bebas dari Korupsi. Kondisi inilah
Administrasi’ atau WTA pada organisasinya. sebagai perwujudan dari sebuah kepemerintahan
Wilayah Tertib Administrasi merupakan suatu yang Baik (Good Governance) untuk selanjutnya
capaian instansi yang menggambarkan tercapainya menuju Kepemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
rencana kerja secara tepat waktu dan secara efisien, (Clean Government).
tertib penataan BMN/BMD, tertib administrasi Sebuah instansi atau satuan kerja dapat dikatakan
belanja perjalanan dinas, terselenggaranya penilaian menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi jika memenuhi
risiko secara rutin, tersusunnya Fraud Control Plan, beberapa indikator meliputi indikator mutlak,
tercapainya level kompetensi APIP yang memadai, indikator operasional, dan indikator indikator
telah ditindaklanjutinya rekomendasi dari BPK dan penunjang. Indikator mutlak yang digunakan
APIP, penyerapan anggaran yang optimal dalam meliputi nilai indeks integritas berdasarkan penilaian
rangka mendukung kinerja dan kepatuhan kepada KPK, nilai indeks kepuasan masyarakat, jumlah
peraturan, serta pemerintahan yang bersih dan bebas kerugian negara yang diselesaikan , jumlah temuan
dari korupsi pada instansi tersebut. Pencapaian inefektif dan in efisien dari APIP, jumlah pegawai
Wilayah Tertib Administrasi merupakan modal awal yang dijatuhi hukuman disiplin dan kasus korupsi,
bagi instansi pemerintah atau satuan kerja dalam dan jumlah pengaduan masyarakat yang tidak
mewujudkan Kepemerintahan yang Baik (Good terselesaikan. Indikator Operasional yang digunakan
Governance). Indikator sebuah instansi mencapai meliputi penandatangan dokumen pakta integritas,
Wilayah Tertib Administrasi terbagi atas tiga kelompok LHKPN, Akuntabilitas kinerja, Laporan Keuangan, Kode
tertib yaitu tertib pengelolaan keuangan dan BMN/ etik, whistleblower system, program pengendalian
BMD, tertib pengawasan, dan tertib SPIP. gratifikasi, kebijakan penanganan conflict of interest,
Terwujudnya WTA merupakan pondasi awal program inisiatif anti korupsi, kebijakan pembinaan
sebelum mencapai kondisi lain yang lebih besar. purna tugas, dan pelaporan transaksi tidak wajar
Dengan mencapai WTA, maka instansi atau PPATK. Sedangkan indikator penunjang meliputi
satuan kerja akan memperoleh opini Wajar Tanpa promosi jabatan secara terbuka, rekruitmen secara
Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangannya. terbuka, mekanisme pengaduan masyarakat, 17
17
Tanpa adanya administrasi yang tertib, penyajian e-procurement, pengukuran kinerja individu, dan
informasi keuangan organisasi akan bias dari kondisi keterbukaan informasi publik.
sebenarnya, dan mustahil satuan kerja tersebut akan Wilayah Tertib Administrasi, Wajar Tanpa
mendapat opini WTP dari BPK RI. Pengecualian, dan Wilayah Bebas dari Korupsi
Kondisi selanjutnya, jika satuan kerja telah merupakan tonggak-tonggak yang harus dicapai oleh
mewujudkan WTA dan memperoleh opini WTP dari setiap instansi pemerintan atau satuan kerja dalam
BPK RI, maka hal ini menjadi jembatan menuju kondisi membangun Good Governance dan Clean Government,
sebagai perwujudan amanah
rakyat sebagaimana tertuang
pada TAP MPR RI nomor
XI tahun 1998. Langkah di
atas dapat terwujud secara
optimal jika didukung
peran Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP)
yang efektif . Dengan
bentuk pengawasan yang
lebih intensif sejak tahap
perencanaan hingga
akhir proses manajemen,
diharapkan hal tersebut di
atas akan semakin mudah
untuk diwujudkan.
(triwib)
Sumber: Paparan Kepala BPKP
Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012

18. Warta utama
18
Istilah Probity Audit mungkin masih belum terlalu familiar di telinga kita. Jenis audit ini
baru muncul akhir-akhir ini dipicu oleh semakin banyaknya kasus korupsi dan pelanggaran
etika perilaku yang terjadi pada penyelenggara pemerintahan. Walaupun di manca negara
jenis audit ini sudah berkembang sejak tahun 1990an, namun di Indonesia baru muncul
pada dua atau tiga tahun terakhir ini.
P
robity memiliki arti sebagai integritas, pada suatu kegiatan. Lebih daripada itu, audit ini
kejelasan, dan kejujuran. Istilah ini digunakan dilakukan untuk menilai seluruh proses yang terjadi
mengacu pada sifat dari audit itu sendiri yang sejak awal perencanaan hingga akhir yaitu monitoring
bertujuan untuk menilai integritas, kejelasan, dan evaluasi hasilnya. Pada pengadaan barang dan
dan kejujuran dari sebuah kegiatan atau entitas. jasa, audit dilakukan mulai dari proses identifikasi
Pada umumnya, probity audit digunakan pada proses kebutuhan sampai dengan barang/jasa dimanfaatkan
pengadaan barang dan jasa dengan kondisi tertentu. atau hanya beberapa tahapan terpilih dari proses
Probity audit dilaksanakan tidak sekedar untuk pengadaan barang/jasa. Walaupun demikian,
mencegah terjadinya korupsi atau ketidak jujuran manajemen probity yang efektif lebih menekankan
Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke­29 BPKP29 BPKP2012
WARTA PENGAWASAN EDISI KHUSUS HUT KE Tahun

19. Probity Audit Warta utama
pada prosedur, proses, dan sistem yang digunakan Daerah dalam satu tahun anggaran atau lebih.
daripada pencapaian hasil. Sasaran probity audit adalah :
Probity Audit bukanlah jenis audit yang bersifat • Meyakinkan bahwa pengadaan barang/jasa dilaku-
rutin. Menurut New South Wales – Independent kan secara benar sesuai dengan kebutuhan yang
Commision Against Corruption (NSW ICAC), terdapat benar, baik dari segi jumlah, kualitas, waktu dan nilai
beberapa kriteria yang dapat dipertimbangkan ketika pengadaan yang menguntungkan negara.
akan menggunakan Probity Audit, meliputi : • Meyakinkan bahwa prosedur pengadaan barang/
• Integritas pelaksanaan proyek atau kegiatan jasa yang digariskan dalam Pedoman Pelaksanaan
dipertanyakan atau diragukan. Pengadaan Barang/Jasa telah diikuti dengan benar
• Ada pengalaman terjadi kontroversi atau litigasi sesuai ketentuan perundang­undangan yang ber­
pada pelaksanaan kegiatan atau proyek serupa laku.
• Kegiatan atau proyek memiliki ‘politically sensitive’ • Meyakinkan bahwa kuantitas, kualitas dan harga ba-
dan potensi terjadi kontroversi rang/jasa yang diperoleh melalui proses pengadaan
• Untuk mengantisipasi timbulnya persepsi telah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak serta
telah terjadi bias atau ‘favoritism’ pada proses diserahterimakan tepat waktu.
pelelangan. • Meyakinkan bahwa barang yang diperoleh te-
• Kegiatan atau proyek inovatif dimana perlu adanya lah ditempatkan di lokasi yang tepat, dipertang­
perlindungan terhadap ‘intelectual property’. gungjawabkan dengan benar, dan dimanfaatkan
• Kegiatan atau proyek sangat rumit atau complex, sesuai tujuan penggunaannya.
seperti kegiatan Built, Operate, Transfer (BOT). • Mencegah penyimpangan dalam kegiatan pengadaan
barang/jasa.
• Mengidentifi kasikan kelemahan sistem pengendalian
Pelaksanaan Probity Audit didasari oleh prinsip­
intern atas pengadaan barang/jasa guna penyem­
prinsip :
purnaan sistem tersebut.
• Best value for Public Money
Setiap pengeluaran keuangan negara harus
Teknik yang digunakan dalam melakukan Probity
memberikan value for money yang terbaik. Hal ini
bukan berarti pengadaan barang dan jasa dengan Audit antara lain melalui desk audit, field audit, 19
19
menetapkan harga yang termurah, namun harus benchmarking atau penggunaan tenaga ahli dari luar.
memberi keyakinan bahwa penetapan akan Desk audit dilakukan dengan penelaahan terhadap
memberikan hasil (outcome) yang terbaik. peraturan perundang­undangan yang berlaku
• Impartiality and Fairness dan mengidentifikasikan kelemahan dalam sistem
Audit diarahkan untuk menjaga kenetralan dan dan prosedur pengadaan barang/jasa. Field audit
keadilan tetap berjalan pada setiap tahapan proses dilakukan dengan pemeriksaan lapangan terkait
kegiatan. kebenaran jumlah, mutu dan penempatan, ketepatan
• Deal with Conflict of Interest waktu penyerahan dan pemanfaatan barang/jasa.
Dari berbagai kasus yang dilaporkan, sebagian Benchmarking yaitu melakukan perbandingan harga,
besar terkait dengan adanya conflict of interest dan penggunaan tenaga ahli pada umumnya untuk
antara tugas pemerintahan dengan kepentingan menilai kewajaran kualitas barang/jasa.
publik. Audit harus mampu mengungkapkan Penerbitan pedoman probity audit memang
adanya conflict of interest yang ada dan memberi menjadi sebuah langkah maju dalam pengembangan
keyakinan hal tersebut telah dikelola secara tepat. jenis kegiatan pengawasan intern di Indonesia. Hal
• Accountability ini diharapkan dapat meningkatkan peran pengawas
Kegiatan atau proyek harus dilaksanakan secara intern dalam mengawal jalannya roda organisasi. Yang
akuntabel dan transparan. Hal ini akan memberi
menjadi tantangan berikutnya adalah membuktikan
kepercayaan pada masyarakat bahwa sumber daya
bahwa metodologi ini mampu meningkatkan
telah dikelola dengan baik.
efektivitas peran pengawasan intern dalam
` Pada tahun 2012 BPKP telah menerbitkan
pedoman probity audit pengadaan barang dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
jasa. Pedoman tersebut menyebutkan bahwa jenis Indonesian
audit ini adalah audit dengan tujuan tertentu (triwib)
dengan ruang lingkup audit adalah setiap kegiatan
pengadaan barang dan jasa di lingkungan
Kementerian/Lembaga/Institusi dan Pemerintah
WARTA PENGAWASAN EDISI KHUSUS HUT KE 29 BPKP
Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke­29 BPKP Tahun 2012

20. Warta utama
20
Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012

21. Warta utama
Entah disadari atau tidak, pengawalan aparat pengawasan intern sejak awal proses
manajemen ternyata telah dilakukan secara terbatas. Perubahan paradigma pengawas
intern sebagai konsultan dan assurer telah mendorong satuan kerja atau unsur manajemen
lain untuk berinisiatif meminta bantuan konsultansi dari pengawas intern. Semakin
tingginya risiko-risiko yang dihadapi, telah mendesak pengawas intern untuk tidak hanya
berperan pada tahap controlling atau akhir proses manajemen, tetapi masuk juga dalam
tahap planning organizing, dan actuating.
U
ntuk dapat melaksanakan peran tersebut, Intern Pemerintah yang merupakan amanah PP
tentu saja banyak hal yang harus dipenuhi, Nomor 60 Tahun 2008 dan pembangunan Sistem
diantaranya profesionalisme, integritas, Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).
independensi, dan kompetensi yang tidak Pada fase pelaksanaan, BPKP yang dilengkapi
biasa. Internal auditor tidak cukup memiliki latar tenaga-tenaga auditor membantu pemerintah daerah
belakang ilmu auditing dan akuntansi saja tetapi juga untuk tertib administrassi dengan sebuah tujuan yaitu
ilmu manajemen dan pemahaman atas bisnis proses tercapainya opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
organisasi. Namun, tentu saja pola pengawasannya Sementara itu pada tahap controlling, BPKP juga
bukan dalam bentuk intervensi pada ranah mendorong penguatan internal auditor pemerintah
manajemen tetapi lebih pada konsultasi dini untuk daerah agar dapat memberi nilai bagi organisasinya,
meminimalisir penyimpangan. diantaranya dengan keberadaan Pusbin JFA BPKP
Praktik pengawasan intern seperti itu, sebenarnya dan Pusdiklatwas BPKP. Tidak jarang juga pemerintah
sudah berjalan baik pada beberapa perusahaan daerah meminta BPKP untuk bekerja sama dengan
sektor privat maupun sektor pemerintah. Kondisi ini inspektorat daerah untuk melakukan joint audit. 21
tentu saja untuk menjawab tuntutan stakeholders Untuk lingkup K/L, banyak juga peran BPKP dalam
terhadap pengawas intern yang melakukan peran mengawal jalannya proses manajemen pemerintahan
pengawasan intern. Hal itu tercermin pada saat seperti optimalisasi penerimaan negara melalui Tim
acara Seminar Nasional Internal Auditor tahun 2011 Optimalisasi Penerimaan Negara (TOPN). Di samping
di Kota Batam, beberapa pimpinan BUMN besar di itu, penghematan belanja negara melalui pengawasan
Indonesia menyampaikan ekspektasinya terhadap cost recovery, hambatan kelancaran pembangunan,
peran pengawas intern, yaitu pimpinan dari PT Telkom eskalasi, dan klaim sebagai bagian dari proses
Indonesia, PT Pertamina (Persero), dan PT Kereta Api actuating, dan monitoring DAK sebagai bagian dari
Indonesia. Pda kesempatan itu mereka mengatakan proses controlling. Seperti apa pola kerja pengawasan
agar internal auditor harus lebih menekankan peran dari awal yang telah dilakukan BPKP? Berikut WP
sebagai konsultan dan quality assurance daripada mencoba menyajikan beberapa praktik pengawasan
mencari-cari kesalahan. dari awal hingga akhir:
Beberapa praktik pengawasan sejak awal telah Penerimaan Negara (TOPN). Sejak berdirinya tahun
dijalani oleh salah satu Aparat Pengawasan Intern 1998 sampai dengan tahun 2011, TOPN telah meng­
Pemerintah yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan hasilkan temuan audit dengan realisasi penyetoran
Pembangunan atau BPKP. Dalam rangka membantu ke kas negara sebesar Rp32,93 triliun dan sejumlah
instansi pemerintah Pusat dan Daerah, BPKP seringkali kajian. Di samping itu, penghematan belanja negara
diminta bantuannya untuk melakukan pengawalan melalui pengawasan cost recovery, hambatan kelan­
sejak awal proses manajemen, seperti konsultasi dan caran pembangunan, eskalasi, dan klaim sebagai
pendampingan penyusunan Rencana Pembangunan bagian dari proses actuating, dan monitoring DAK
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan penyusunan sebagai bagian dari proses controlling. Seperti apa
Rencana Kerja tahunan (RKT) yang merupakan bagian pola kerja pengawasan dari awal yang telah dilakukan
dari proses planning. Dalam proses organizing, BPKP BPKP? Berikut WP mencoba menyajikan beberapa
juga secara terus menerus mendorong pemerintah praktik pengawasan dari awal hingga akhir:
daerah untuk menerapkan Sistem Pengendalian
Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012

22. Warta utama
R
eformasi manajemen keuangan di Indonesia Menghadapi kesulitan tersebut di atas,
memberi harapan terwujudnya pengelolaan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah seringkali
keuangan negara yang lebih efisien, efektif meminta bantuan BPKP untuk mendampingi proses
dan akuntabel. Perubahan signifikan yang penyusunan perencanaan pembangunan dan
ditandai dengan terbitnya Paket Undang-undang penganggaran. Pada umumnya mereka tidak segan
Keuangan Negara tahun 2003 – 2004 tersebut untuk mengirimkan surat permintaan bantuan tenaga
menuntut setiap instansi pemerintah pusat dan teknis untuk melakukan bimbingan teknis sesuai
daerah untuk merubah sistem dan prosedur serta yang dibutuhkan oleh instansinya. Sebagian besar
mekanisme pengelolaan keuangan negaranya. dari mereka telah didukung oleh penandatangan
Implementasi peraturan baru ini rupanya tidak Memorandum of Understanding (MoU) dengan BPKP
semudah yang dibayangkan. Banyak kendala yang dalam rangka kerja sama bantuan teknis dalam
22 dihadapi oleh instansi pemerintah pusat dan daerah. mewujudkan Kepemerintahan yang Baik (Good
Hal ini mengakibatkan proses pengelolaan keuangan Governance).
negara masih belum sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu, bagaimana peran BPKP dalam proses
Salah satunya adalah dalam proses penyusunan perencanaan? Peran yang dilakukan oleh BPKP
perencanaan pembangunan dan penganggaran. diantaranya menjaga kebenaran format sesuai
Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi (anev) ketentuan yang berlaku, menjaga keselarasan antara
yang dilakukan BPKP pada tahun 2011, masih banyak RPJMD yang tengah disusun dengan Perencanaan
Pemerintah Daerah yang belum menyusun dokumen Pembangunan Nasional dan Rencana Kerja
perencanaan secara lengkap dan utuh (74,4%), Pembangunan Tahunan; meningkatkan kapasitas,
mulai dari belum adanya keselarasan antar dokumen kapabilitas, dan kompetensi sumber daya manusia
Perencanaan Pembangunan Daerah, serta rumusan Pemerintah Daerah melalui pelatihan dan bimbingan
sasaran dan Program yang belum dilengkapi dengan yang terencana dan terarah; serta reviu dan
target dan indikator kinerja. Dapat dibayangkan, penyesuaian dokumen Perencanaan Pembangunan
bagaimana hasil pelaksanaan kegiatan yang menyerap Daerah agar selaras dengan target dan sasaran
triliunan rupiah dengan perencanaan yang tidak Pembangunan Nasional. Hal ini dilakukan dengan
terintegrasi dan terukur secara nasional? Hasil analisis tetap mengacu pada Visi dan Misi Pimpinan instansi
dan evaluasi tersebut menyebutkan dua penyebab atau Kepala Daerah.
mendasar yaitu keterbatasan SDM perencanaan dan Untuk menjamin kualitas hasil kerja dan adanya
lemahnya koordinasi antar instansi daerah. Padahal, keseragaman dalam proses pendampingan, BPKP
dalam menyusun dokumen perencanaan, hal yang telah memiliki pedoman Asistensi RPJP dan RPJMD.
paling penting adalah sinkronisasi antara tujuan Melalui pendampingan yang dilakukan BPKP,
dengan kegiatan, alokasi dana yang dibutuhkan, diharapkan dokumen perencanaan yang dihasilkan
serta mekanisme pelaksanaan. Tanpa memperhatikan pemerintah daerah dapat secara nyata digunakan
hal-hal tersebut, perencanaan hanya akan tinggal sebagai acuan kerja dalam proses penganggaran, dan
perencanaan tanpa menghasilkan outcome yang menghasilkan kinerja yang terukur, serta mendukung
mengarah pada sebuah tujuan yang terukur. pencapaian program nasional.
Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012

23. Bimbingan Teknis Penyusunan RPJM dan APBN Warta utama
Dalam pelaksanaan pendampingan, langkah Melalui pendampingan dalam proses perencanaan,
awal yang dilakukan oleh BPKP adalah dengan sebenarnya, proses pengawalan yang dilakukan
melaksanakan pembicaraan kepada pejabat yang oleh pengawas intern akan sangat bermanfaat
terkait mengenai ruang lingkup penugasan dan sehingga dokumen perencanaan akan menjadi lebih
batasan kewenangan yang dimiliki tim bimbingan efektif dan tentu saja akan memudahkan dalam
teknis. Selanjutnya, BPKP dapat dilibatkan pada pelaksanaan dan pengawasannya.
setiap tahap penyusunan dokumen perencanaan Hal yang hampir sama saat BPKP mendampingi
pembangunan, mulai dari persiapan, rancangan awal, instansi pemerintah pada proses penyusunan
pelaksanaan musrenbang, rancangan akhir, sampai anggaran. BPKP melakukan bimbingan teknis
saat penetapan sesuai dengan kewenangan yang terhadap penyusunan APBD dalam rangka mengawal
dimiliki. Hal ini menjadi sangat penting mengingat ketaatan penyusunan APBD sesuai dengan peraturan
proses perencanaan di samping memerlukan teknis yang berlaku. Beberapa hal yang sering menjadi
perencanaan juga harus memperhatikan aspek politis kendala seperti ketidakpahaman petugas penyusun
dan partisipasi masyarakat. Beberapa poin yang anggaran dalam menyusun format anggaran,
menjadi perhatian BPKP, diantaranya: merumuskan indikator kinerja, akurasi perhitungan,
1) Keselarasan antara program nasional dengan dan penerapan akuntansi pemerintahan menjadi
daerah serta antara program dengan kegiatan, salah satu konsentrasi BPKP dalam mengawal
serta isu-isu strategis yang ada di daerah penyusunan APBD tersebut.
2) Ketajaman penetapan indikator kinerja sehingga Pada saat melaksanakan bimbingan teknis
setiap pelaksanaan program atau kegiatan dapat penyusunan anggaran, BPKP tidak terlibat dalam
diukur tingkat keberhasilannya pada satu tujuan proses penetapan nilai anggaran yang menjadi
nasional domain eksekutif dan legislatif terkait. Dalam
Dalam pelaksanaannya, kegiatan asistensi oleh melakukan layanan tersebut, BPKP terbatas
BPKP dapat hanya berupa konsultasi maupun mengawal kesesuaian format dan penerapan
pendampingan secara langsung dalam setiap akuntansi pemerintahan berdasarkan ketentuan
tahapan tergantung kebutuhan pemerintah daerah. yang berlaku. 23
(Tanti/Nani/Triwib/Sari/Diana)
Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012

24. Warta utama
K
elemahan sistem pengendalian intern akan banyak K/L dan Pemerintah Daerah yang merespon
memicu penyimpangan dalam pelaksanaan penerapan SPIP melalui penerbitan Peraturan Menteri/
proses bisnis organisasi. Untuk itu, upaya yang Kepala Lembaga/Kepala Daerah (Permen/Perka/Perkada).
paling efektif adalah melalui pembenahan Dari 33 dan 47 Kementerian dan lembaga, yang telah
sistem pengendalian intern dilingkungan birokrasi. memiliki Peraturan SPIP sebanyak 24 dan 22. Sedangkan
Melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 60 untuk tingkat pemerintah daerah, seluruh Pemerintah
Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Provinsi telah memiliki peraturan mengenai SPIP. Untuk
Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP telah memiliki pemerintah kabupaten dan kota, dari 398 dan 93 yang
peran yang sangat strategis untuk mendorong K/L/P telah memiliki peraturan mengenai SPIP sebanyak 325
untuk penerapannya, mulai dari identifikasi kelemahan dan 84.
atau diagnostic assessment, penyusunan rencana aksi Untuk implementasi SPIP, beberapa kegiatan telah
pembenahan dan membangun inftrastruktur, serta eva­ dilakukan BPKP, di antaranya melalui bimbingan dan
luasi penerapannya. konsultasi (Bimkon), Pemetaan/Diagnostic Assessment
Hingga akhir tahun 2011, BPKP telah melaksanakan SPIP terhadap 12 K/L dan 124 Pemerintah Daerah,
banyak hal untuk menjalankan amanah PP tersebut, monitoring perbaikan SPI terhadap 72 pemerintah daerah.
24 diantaranya melalui penerbitan pedoman/petunjuk Bimbingan dan konsultasi lainnya dilakukan terhadap
teknis penyelenggaraan SPIP; Sosialisasi kepada kepada 16 kementerian/lembaga dan 54 pemerintah daerah.
seluruh K/L/Pemda; diklat SPIP; Bimbingan dan konsultasi; Bimkon lainnya ini berupa bimbingan teknis SPIP selain
Pembinaan APIP; dan kegiatan lain yang dibiayai IDF tentang DA dan Monitoring Perbaikan SPIP. Sementara
Grant World Bank. untuk peningkatan kapabilitas APIP, BPKP juga melakukan
Terkait pedoman, selama tahun 2011, Satgas PP SPIP kegiatan pembinaan APIP oleh Pusat Pembinaan JFA, yaitu
telah mengeluarkan tujuh Pedoman/petunjuk teknis Workshop Manajemen Pengawasan bagi Pimpinan APIP;
penyelenggaraan SPIP yang merupakan pelengkap dari Workshop Pedoman Peningkatan Kapabilitas APIP dan
26 Pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang te­ ah l Pedoman Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP;
terbit pada tahun 2010. Ketujuh pedoman ter­­­­
sebut adalah Piloting Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat
Pedoman Monitoring Perbaikan SPIP di Lingkungan Kabupaten Lombok Barat dan Inspektorat Provinsi
Instansi Pemerintah TA 2011; Petunjuk Teknis Pemetaan Kalimantan Tengah serta FGD Pembentukan Organisasi
dan Perbaikan SPIP Instansi Pemerintah TA 2011; Pedoman Profesi Auditor.
Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP; pedoman Untuk lebih mengoptimalkan peran BPKP sebagai
pelaksanaan Pernilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pembina SPIP, saat ini Bank Dunia juga ikut berkontribusi
Pemerintah; Pedoman pelaksanaan Penyelenggaraan melalui pemberian grant. Sebagai tahap awal, kegiatan
Kegiatan Pengendalian di Lingkungan Instansi Pemerintah; yang telah dilaksanakan melalui pendanaan Bank Dunia,
Pedoman pemantauan pengembangan penyelenggaraan yaitu penunjukkan konsultan Internasional, Round table
SPIP; dan Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas discussion (Workshop II-WB-US$) dan Training CEE (1) dan
APIP. CSA (2).
Di samping itu, BPKP telah melakukan sosialisasi SPIP Berbagai upaya yang telah dilakukan BPKP diharapkan
terhadap 119 instansi dengan rincian 3.742 Kementerian/ dapat menjadi faktor pemicu efektifitas penerapan SPIP
Lembaga dan 8.374 Pemerintah Daerah. Untuk proses sektor pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian apa
internalisasi SPIP, BPKP juga melaksanakan kegiatan diklat yang menjadi tujuan SPIP berupa keandalan informasi
SPIP kepada 2.706 K/L dan 1.729 Pemerintah Daerah, serta keuangan dan kinerja, efisiensi dan efektifitas operasional,
workshop/rapat terkait SPIP. ditaatinya kebijakan, dan pengamanan aset negara dapat
Hal yang menggembirakan adalah sudah cukup diwujudkan.
(Diana/Nani/triwib/sari/tanti)
Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012

25. Warta utama
P
emberitaan terkait cost recovery sering menjadi kontraktor dan telah disetujui oleh BPMIGAS. BPMIGAS
perbincangan hangat oleh berbagai media memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian
massa. Beberapa media justru menyebutkan, atas pelaksanaan WP&B termasuk pengendalian atas
cost recovery menjadi beban bagi APBN. biaya operasi KKKS yang akan mendapat penggantian
Bahkan, sebagian pengamat meminta Pemerintah dari Pemerintah.
untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Untuk menjaga kepentingan pemerintah, baik
Kontrak Production Sharing (KPS) minyak dan gas bumi. ter­ adap kewajaran cost recovery maupun bagian
h
Hal itu juga ditegaskan kembali oleh Kepala BPMIGAS, pemerintah atas hasil produksi minyak dan gas bumi,
R Priyono sebagaimana dilansir media online KOMPAS. Pemerintah menugaskan BPKP sebagai pengawas
com dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR (13/3), intern pemerintah untuk melakukan compliance audit,
bahwa pihaknya akan memperketat pengawasan biaya atas KKKS migas dalam upaya memberikan keyakinan
operasi migas, sehingga cost recovery diharapkan bisa bahwa bagian pemerintah dari hasil production sharing
ditekan. Lalu, apa yang dimaksud dengan cost recovery sudah tepat sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
atau recovery of operating cost, urgensi dilakukannya Di lingkungan KKKS, mekanisme pengawasan
pengawasan, dan siapa yang harus melakukan intern juga telah dilaksanakan. Dalam hal akuntabilitas,
pengawasan terhadap kewajaran cost recovery? penggantian biaya operasi diatur dalam PSC dan 25
Cost recovery pada kontrak bagi hasil merupakan ketentuan lain yang dikeluarkan Pemerintah dan
penggantian biaya-biaya operasi oleh Pemerintah memenuhi General Accepted and Recognized Accounting
yang diambil dari produksi minyak dan gas bumi yang System (GARAS) yang lazim digunakan dalam bisnis
dihasilkan oleh Kontraktor Kontrak kerja Sama (KKKS) migas internasional. Secara garis besar, sistem
migas. Pada dasarnya, biaya-biaya operasi tersebut pengendalian biaya operasi minyak dan gas bumi yang
merupakan biaya yang dikeluarkan terlebih dahulu selama ini diterapkan sesungguhnya dapat dikatakan
oleh kontraktor dalam melakukan kegiatan operasi sudah cukup tertata (well-established).
eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana diatur dalam Peran BPKP sebagai pengawas intern Pemerintah
Exhibit C Production Sharing Contract (PSC). Hal tersebut antara lain menilai keakuratan dan kebenaran
terdiri dari biaya operasi tahun berjalan dan biaya perhitungan bagian Pemerintah dari kontrak bagi
operasi periode sebelumnya yang belum mendapat hasil migas yang di dalamnya terdapat mekanisme
penggantian (prior years unrecovered costs). Biaya penggantian biaya operasi– merupakan peran yang
operasi pada dasarnya meliputi biaya eksplorasi dan strategis dan dapat juga dikatakan merupakan suatu
pengembangan, biaya operasi produksi, dan biaya kenyataan yang tak dapat dihindari. Kontrak Bagi Hasil
umum dan administrasi. ini memiliki risiko yang tinggi karena memiliki nilai
Pasca-berlakunya Undang-Undang Minyak dan yang sangat besar dan dapat mempengaruhi hajat
Gas Nomor 22 Tahun 2001, Lembaga/Badan yang hidup masyarakat umum. Adanya penyimpangan
ditugaskan Pemerintah dalam rangka pengendalian pada pengelolaannya akan menimbulkan akibat yang
kegiatan hulu migas termasuk penggantian biaya signifikan. Untuk itu peran pengawas intern Pemerintah
operasi migas adalah Badan Pelaksana Kegiatan Usaha sangat dibutuhkan untuk mengawal pengelolaannya.
Hulu Migas (BPMIGAS). Instrumen yang digunakan Hal ini merupakan salah satu bentuk pengawalan
BPMIGAS sebagai dasar dalam penggantian biaya pengawas intern dalam pelaksanaan pengelolaan
operasi tersebut adalah WP&B (Work Program and Minyak dan Gas Bumi.
Budget) yang sebelumnya telah diajukan oleh (nani/triwib/ita/Diana/Sari/Tanti)
Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012

26. Warta utama
D
i dalam suatu kesempatan, Presiden Susilo mediasi bagi para pengambil keputusan dan atau
Bambang Yudhoyono mengungkapkan tiga pihak-pihak terkait.
faktor penghambat pembangunan. Faktor Secara teknis, peran tersebut dilakukan oleh
yang dimaksud adalah birokrasi, korupsi, Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran
dan infrastruktur. Khusus infrastruktur, kita menyadari Pembangunan (HKP). Melalui peran ini, diharapkan
bahwa peranannya sangat penting dalam mendorong BPKP dapat membantu memperlancar pelaksanaan
pertumbuhan ekonomi baik regional maupun proyek-proyek pemerintah untuk meminimalisir risiko
nasional. Terbatasnya ketersediaan dan kondisi sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi.
infrastruktur dapat mempengaruhi laju perekonomian Salah satu contoh proyek yang dikawal oleh BPKP
nasional. adalah pembangunan Kawasan Industri Sei Mangkei,
Kita mungkin masih ingat bahwa Global Compe­ Sumatera Utara, yang termasuk dalam program
titiveness Report 2011 versi World Economic Forum MP3EI. Proyek ini juga diusulkan sebagai Kawasan
26
(WEF), menyebutkan bahwa untuk daya saing, Ekonomi Khusus (KEK).
Indonesia masih berada pada peringkat 46 dari 142 Peran debottleceking yang dilakukan BPKP tentu
negara yang disurvei WEF untuk periode 2011-2012. saja bukan sebuah pekerjaan yang mudah mengingat
Banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya dibutuhkannya kompetensi yang tidak hanya
daya saing pemerintah Indonesia jika dibandingkan sebagai seorang auditor tetapi mediator agar apa
dengan negara lain, diantaranya infrastruktur yang menjadi tujuan pembangunan nasional dapat
pendukung yang masih belum memadai di samping terwujud.
faktor lain seperti regulasi lintas instansi yang Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan
terkadang saling bertabrakan atau disharmoni. Di audit Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP)
samping itu, dalam pelaksanaan pembangunan dan apa lingkup tugas HKP tersebut? Untuk itu,
infrastruktur, juga sering ditemukan permasalahan Direktur Bidang Pengawasan Hambatan Kelancaran
yang justru menghambat terlaksanakan kegiatan Pembangunan (HKP) memberi gambaran secara rinci
pembangunan tersebut. Sebagai contoh, terkait kasus tentang BPKP dalam menangani kasus HKP yang
pembangunan Bandara Kuala Namu di Sumatera dihadapi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Utara yang disebabkan karena masalah lahan yang Daerah.
sebelumnya dikuasai oleh beberapa instansi dan juga Kegiatan evaluasi Hambatan Kelancaran Pemba­
melibatkan masyarakat yang mendiami lahan tersebut ngunan pada dasarnya merupakan proses mediasi
dalam jangka waktu yang cukup lama. dalam rangka menyelesaikan masalah/kendala antar
Memang, persoalan tersebut terkesan sepele, instansi pemerintah yang menghambat kelancaran
tetapi dampaknya sangat luas baik dampak sosial pembangunan. Sifat penugasannya tentu saja bukan
maupun ekonomis. Untuk mengatasi permasalahan sebagai solusi akhir tetapi lebih kepada memberikan
tersebut, terdapat beberapa K/L/Pemda meminta alternatif penyelesain terbaik bagi pihak terkait
bantuan kepada BPKP untuk memfasilitasi sehingga program pembangunan yang macet dapat
penyelesaian permasalahan atau debottlenecking yang berjalan kembali sesuai tujuan.
terjadi. Peran BPKP tentu saja bukan sebagai auditor Namun, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi
tetapi lebih kepada pemberian second opinion atau
Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012