bintek kades Bakungan Karangdowo

1. TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL DAN
PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN
DESA BERKEMBANG
TAHUN 2012
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TENGAH
Semarang, Maret
2012

2. KERANGKA KEBIJAKAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Memampukan dan memandirikan
masyarakat dalam membangun diri
dan lingkungannya.
Meningkatkan kemampuan
masyarakat melalui
penetapan kebijakan
pemerintah
Menempatkan masyarakat
sbg subyek dan pelaku
utama dalam
proses pembangunan
Memberi wewenang secara
profesional kpd masyarakat
dlm membangun diri dan
lingkungannya.
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
KEMANDIRIAN
MASYARAKAT 2

3. PEMPEMDESDES
MELAKUKAN HUB.MELAKUKAN HUB.
KOORDINASI DGN APARATKOORDINASI DGN APARAT
DAN LEMBAGA LAINDAN LEMBAGA LAIN
 LKMD/LPMD
 PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK)
 RT/RW
 LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA
(KPM, KARANG TARUNA, LMBG KEAGAMAAN, DSB)
 TOKOH MSY
 MERUMUSKAN PROGRAM DAN SKALA PRIORITAS
 MEMBINA PARTISIPASI MSY / GOTONG ROYONG MSY
 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
 PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN
 PEMBERDAYAAN MSY
3

4. 2. RT/RW
3. PKK
4. LKMD/LPMD
5. KARANG TARUNA
6. KPM & LEMBAGA KEMASY. LAINNYA
MEMBANTU PEMDES DLM MELAKUKAN
PELAYANAN FUNGSI PEMDES
MEMBERDAYAKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(KES-PENDIDIKAN-KB-LINGKUNGAN-DSB)
PARTISIPASI DAN GOTONG ROYONG KELUARGA
PERUMUSAN PROGRAM, PELAKSANAAN DAN
PENGAWASAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
1. BPD
 BID. LEGISLASI
 BID. PENAMPUNGAN ASPIRASI
 PENGAWASAN KINERJA
4

5. DASAR PELAKS. BANT.
1.PERDA PROV JATENG NO. 11 TH. 2011
TTG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROV JATENG TA 2012;
2.PERGUB JATENG NO. 3 TH. 2012 TTG
JUKNIS BANT KEU KPD PEMDES DI PROV
JATENG TA 2012;
3.KEP.GUB JATENG NO. 059/12 TH. 2012 TTG
ALOKASI DAN LOKASI PENERIMA BANT KEU
KPD PEMDES DI PROV JATENG TAHUN 2012;
5

6. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Mendukung twujudnya proses perenc dan pemb.
partisipatif yg ada di desa;
2. Menguatkan kapasitas kelemb. masy. dan desa;
3. Pengemb potensi perekonomian dan usaha
produktif masy perdesaan;
4. Mendukung percepatan pemb di desa dlm rangka
peningkatan kesej. masy.;
5. Mendukung prog penanggulangan kemiskinan;
6. Perwujudan pembgnan kewilayahan, yg
mengintegrasikan prog/keg pd SKPD terkait utk
mendukung percepatan pembgnan perdesaan
sesuai kondisi dan potensi desa.
6

7. KEBIJAKAN BANT. KEU.
1.BANT. BERSIFAT STIMULAN DAN
MERUPAKAN DANA ABADI / LESTARI;
2.BANT. DITRANSFER 100 % LANGSUNG KE
KAS PEMDES MASUK PD APBDes;
3.BANT. BERSIFAT BERGULIR DIKELOLA SCR
KLP DAN POLA PENGEMBANGANNYA
DITUANGKAN DLM PERATURAN DESA
(PERDES);
4.PEM. KAB AGAR MELAKS PEMBINAAN,
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
7

8.  LOKASI BANT. KEU. DI 476 DESA
BKEMBANG @ Rp. 100 JUTA
 SASARAN YAITU WARGA/POKMAS YG
MMILIKI USAHA EKONOMI PROD. UTK
MENINGK. KSEJAHTERAANNYA &
SANGGUP MENGEMB. MODAL
STIMULAN SCR BGULIR
 LOKASI BANT. KEU. DI 476 DESA
BKEMBANG @ Rp. 100 JUTA
 SASARAN YAITU WARGA/POKMAS YG
MMILIKI USAHA EKONOMI PROD. UTK
MENINGK. KSEJAHTERAANNYA &
SANGGUP MENGEMB. MODAL
STIMULAN SCR BGULIR
8

9. TAHAPAN KEGIATANTAHAPAN KEGIATAN
1. RAKOR / SOS (SKPD PROV. DAN SKPD
KAB);
2. BIMBINGAN TEKNIS (476 KADES + KETUA
LPMD/LKMD);
3. PENYUSUNAN PROPOSAL KEG;
4. VERIFIKASI PROPOSAL;
5. PENGAJUAN PROPOSAL KEG;
6. PENCAIRAN DANA;
7. PELAKSANAAN KEG;
8. MONEV KEG;
9. PELAPORAN.
1. RAKOR / SOS (SKPD PROV. DAN SKPD
KAB);
2. BIMBINGAN TEKNIS (476 KADES + KETUA
LPMD/LKMD);
3. PENYUSUNAN PROPOSAL KEG;
4. VERIFIKASI PROPOSAL;
5. PENGAJUAN PROPOSAL KEG;
6. PENCAIRAN DANA;
7. PELAKSANAAN KEG;
8. MONEV KEG;
9. PELAPORAN.
9

10. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN, MELIPUTI :
1. BIDANG PERTANIAN;
2. BIDANG PETERNAKAN;
(TDK BOLEH PEMBELIAN SAPI/KERBAU)
3. BIDANG PERIKANAN;
4. BIDANG PERKEBUNAN;
5. PENGEMBANGAN MODAL USAHA
(BID. INDUSTRI KECIL, PERDAGANGAN DAN JASA)
PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN, MELIPUTI :
1. BIDANG PERTANIAN;
2. BIDANG PETERNAKAN;
(TDK BOLEH PEMBELIAN SAPI/KERBAU)
3. BIDANG PERIKANAN;
4. BIDANG PERKEBUNAN;
5. PENGEMBANGAN MODAL USAHA
(BID. INDUSTRI KECIL, PERDAGANGAN DAN JASA)
10

11. BY OPERASIONAL KEG. (MAKSIMAL 7,5 %) ANTARA LAIN
DIGUNAKAN UTK :
1.BELANJA BRG DAN JASA (ATK, DOKUMENTASI, FOTO
COPY, PENJILIDAN PROPOSAL DAN PELAPORAN);
2.BELANJA MAKAN DAN MINUM (RAPAT² PERSIAPAN
KEG);
3.BELANJA PERJALANAN DINAS ( SOSIALISASI, BINTEK,
KONSULTASI KE TK. KEC, KAB, DAN PROV.)
BIAYA OPERASIONAL
11

12. PELAKSANAAN KEGIATAN
1.Keg dilaks scr partisipatif oleh Pemdes bersama
masy;
2.Dana masuk ke Rek Pemdes utk sgr dicairkan
dan disalurkan ke msg² POKMAS guna pelaks
keg;
3.Pelaks keg dimulai bln Januari 2012 s/d bln
Desember 2012.
12

13. SUSUNAN TIM
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DESA
Penanggungjwb : Kepala Desa
Ketua : Ketua LPMD / LKMD
Sekretaris : Sekretaris Desa
Wakil Sekretaris : Sekretaris LPMD / LKMD
Bendahara : Kaur Keuangan Desa
Seksi Teknis : Bid. Pertanian, Bid. Peternakan,
Bid. Perikanan,
Bid.Pengemb.Mod.Usaha
13

14. 1. MEMBANGUN SAR-PRAS FISIK :
- JALAN, JEMBATAN, TEMPAT
PERIBADATAN,
BALAI DESA, DLL
2. HONORARIUM
BANTUAN TIDAK
BOLEH DIGUNAKAN
UNTUK
14

15. PERAN
BAPERMADES PROV JATENG :
1. MEMFAS. PELAKS. TEKNIS BANT
KEU KPD DS BKEMBANG;
2. MONEV THD PELAKS. BANT KEU.
15

16. PERAN BUPATI :
MEMFASILITASI DAN BERPERAN
AKTIF MELAKUKAN PEMBINAAN,
PENGENDALIAN SERTA
PENGAWASAN TERHADAP KEG
BANT KEU KPD PEMDES
PERAN BUPATI :
MEMFASILITASI DAN BERPERAN
AKTIF MELAKUKAN PEMBINAAN,
PENGENDALIAN SERTA
PENGAWASAN TERHADAP KEG
BANT KEU KPD PEMDES
16

17. 1. LPMD/LKMD menyusun proposal keg dibantu oleh KPM, dan
disahkan oleh Kades dgn persetujuan BPD utk disampaikan kpd
Camat;
2. Camat merekomendasikan proposal keg utk disampaikan kpd
Bupati c.q. Ka. Bapermas di Kab;
3. Bapermas Kab. melakukan verifikasi teknis pendahuluan usulan
jenis keg sesuai potensi riil desa & direkap;
4. Bupati merekomendasikan rekapitulasi keg;
5. Bapermades Prov. Jateng merekap usulan proposal keg dan
mengajukan permohonan pencairan dana.
MEKANISME PENGAJUAN KEG.
17

18. MEKANISME PENCAIRAN DANA
1. Bapermas Kab melakukan verifikasi thd
persyaratan pencairan bant keu dari Desa utk
selanjutnya mendptkan rekomendasi Bupati;
2. Pengajuan pencairan dari Bupati disampaikan kpd
Gubernur melalui Ka Bapermades Prov.
Jateng utk dilak. verifikasi adm;
3. Pengajuan bant keu yg telah diverifikasi oleh
Bapermades Prov Jateng disampaikan kpd
Kabiro Keu Setda Prov. Jateng utk diproses lebih lanjut.
18

19. lanjutan
4. Pencairan dana bant akan dilaks. setelah
semua persyaratan terpenuhi;
5. Dana bant ditransfer langsung 100% ke Rek
Kas Desa dan masuk pd Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes);
19

20. 1. Srt Permohonan Pencairan Dana ditandatangani
Kades dan distempel basah (rkp 3).
2. Dilampirkan kwitansi terdiri dari :
- 1 (satu) lb kwitansi asli dgn ttd Kades dan Bend.Ds
berstempel basah serta bmeterai cukup;
- 4 (empat) lb kwitansi rangkap (bkn fc) dgn ttd Kades
dan Bend.Ds serta berstempel basah;
- Fc Buku Rek Kas Desa pada PT. Bank Jateng (rkp 3);
- Proposal penggunaan dana bant dibuat rkp 3.
PERSYARATAN PENCAIRAN DANA
( dibuat terpisah dgn proposal )
20

21. 1.Kades selaku penerima bant keu btanggungjwb
spenuhnya thd rencana penggunaan dana bant yg
tlh disetujui;
2.Kades menyampaikan laporan penggunaan dana
bant mll Bupati kpd Gubernur cq. Ka.Bapermades
Prov. Jateng;
3.Kades wajib melaporkan pkembangan dan pguliran
bant kpd Bupati tiap semester;
4.Rekap pkembangan per Kab. dilaporkan kpd
Gubenur cq. Ka.Bapermades Prov. Jateng.
21

22. Meliputi :
a)Lap ptanggungjwb (SPJ) yg ditandatangani dan
distempel basah oleh Kades (rkp 3);
b)Lap realisasi penggunaan dana sesuai renc. dlm
proposal yg dilengkapi dgn fotokopi kwitansi/nota
pembelian (rkp 3);
c)Lap akhir keg bant keu;
d)Lap tk. pkembangan tiap semester.
22

23. LAIN-LAIN
1.Pelaks keg dan penggunaan dana agar dilakukan scr
transparan, tertib, efisien dan dpt dipertanggungjwb baik scr
adm, teknis maupun keu sesuai peraturan perUU yg berlaku;
2.Apabila terjadi perub keg agar sgr dibuat Berita Acara perub
keg bdsrkan musy klp penerima bant dgn diketahui oleh
Kades, Camat dan Bupati c.q. Ka Bapermas Kab dgn temb. Ka
Bapermades Prov. Jateng;
23

24. lanjutan
3.Pelanggaran thd penggunaan bant keu kpd Ds Bkembang
mjd tanggungjwb Kades s/d bant diserahkan sluruhnya kpd
Pokmas dan oknum yg menyelewengkan diselesaikan
sesuai hukum yg berlaku;
4.Hal-hal yg bersifat teknis dan blm diatur dlm Pergub akan
diatur lebih lanjut oleh Ka Bapermades Jateng.
24

25. 1.Bant.keu dirasakan byk manfaatnya dlm menumbuh-
kembangkan ekonomi masy. kecil dgn bbagai jenis usaha;
2.Pelaks. bant.keu sdh sesuai dengan juknis;
3.Bant.keu mampu mendorong tumbuhnya swadaya masy. ;
4.Sbgian besar bant.keu sdh berkembang dan bergulir ke
Pokmas lainnya;
5.Meningkatkan pendapatan di masy;
6.Peningkatan pemberdayaan dan produktifitas masy;
1.Bant.keu dirasakan byk manfaatnya dlm menumbuh-
kembangkan ekonomi masy. kecil dgn bbagai jenis usaha;
2.Pelaks. bant.keu sdh sesuai dengan juknis;
3.Bant.keu mampu mendorong tumbuhnya swadaya masy. ;
4.Sbgian besar bant.keu sdh berkembang dan bergulir ke
Pokmas lainnya;
5.Meningkatkan pendapatan di masy;
6.Peningkatan pemberdayaan dan produktifitas masy;
HASIL EVALUASI TH 2009, 2010 DAN
2011
25

26. Lanjutan.
7. Merubah pola pikir masy. dari konsumtif mjd produktif;
8. Masy penerima manfaat/klp sasaran disetiap desa berkisar
antara 30 s/d 400 orang;
9. Pola pengemb bant msg² desa bervariasi sesuai dgn
kesepakatan klp agar bant dpt lestari & mjd aset abadi di
desa (rata² jasa 0,5 s/d 1,5 %);
10. Sbgian Desa menetapkan dlm Perdes /Peraturan Kades ttg
Pola pengemb/pengguliran bant.keu. agar aman;
11. Penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat desa masih
kurang;
26

27. 1. Pokmas penerima bant yg merubah jenis keg. tanpa
disertai Berita Acara perubahan;
2. SDM yg kurang mampu shg adm. di tk. desa maupun
Pokmas kurang tertib;
3. Laporan perkemb.keg. belum seluruhnya dilaporkan
oleh tk. desa;
4. Adanya pemahaman yg kurang benar dari Pokmas bhw
dana bant.keu tdk perlu digulirkan kpd Pokmas lainnya
27

28. Lanjutan
5. Jenis keg. yg tdk berhasil, antara lain :
- Bid. ptanian : gagal panen krn musim yg ekstrim
- Bid. prikanan : bibit ikan + 40 % mati/hilang,
- Bid pternakan : bibit ayam, puyuh, bebek banyak yg tdk
bhasil.
- Bid. pkebunan : blm dpt dipantau pkembangannya,
- Bid. pengembangan modal : berjln baik, meskipun ada
bberapa Pokmas dlm plaksanaannya tanpa mberikan bunga
pinjaman & jangka pengembaliannya terlalu lama ( 24 bulan)
6. Ada bberapa Kades yg mempunyai karakter kurang baik,
yaitu menggunakan dana bant. utk kepentingan pribadi.
28

29. 1. Pemilihan jenis keg hrs melihat potensi desa yg ada shg dlm
pelaks. dpt berhasil dan bermanfaat, apabila ada perubahan
jenis keg di Pokmas segera dibuatkan Berita Acara perubahan
kegiatan lewat Musdes;
2. Apabila terjadi gagal panen, bibit/ternak yg mati segera
dibuatkan Berita Acara kejadian dan Pokmas harus
mengembalikan dana tersebut secara tanggung renteng;
3. Konsultasikan dengan SKPD terkait baik di tk Kec. maupun
Kab. ttg cara pembuatan administrasi yg benar.
29

30. Lanjutan
4. Dari jenis klp keg dibuatkan sistim/pola
pengguliran & dihimpun utk dibuatkan Perdes;
5. Apabila terjadi permasalahan utk dpt diselesaikan
melalui muskel & dikoordinasikan kpd Panitia
Pelaksana tk Ds, apabila tdk dpt tselesaikan utk
sgra dikoordinasian scr berjenjang (Kec, Kab dan
Prov);
6. Apabila tdk terselesaikan diupayakan melalui jalur
hukum.
30