3. Landasan Peraturan Perundang-
undangan dalam Pembinaan
Koperasi
• Undang-Undang Perkoperasian
• Peraturan Pemerintah
• Peraturan Menteri
• Peraturan Daerah
• Undang-Undang/ Peraturan
yang terkait
3
4. PERUNDANG-UNDANGAN KOPERASI
1. UU nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. PP. nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta
Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
4. PP. nomor 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
5. PP nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh
Koperasi.
6. PP. nomor 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.
7. Inpres RI no 18/1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan
Koperasi.
8. Keppres no 24 tahun 1999 tentang Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)
5. 1. Permenkop dan UKM No 2 Tahun 2017 Perubahan Atas
Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan
Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang
Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
2. Permenkop dan UKM No 05 Tahun 2019 Perubahan
Atas Peraturan Mentri Koperasi dan UKM No 11 Tentang
Perizinan Usaha Simpan Pinjam
3. Permenkop dan UKM No 9 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.
Mencabut (Permenkop dan UKM No 10, 20, 22, 23 dan
25 Tahun 2015)
Kebijakan dan Strategi Pemberdayaan dan
Pengembangan Pasal 148 (14 Strategi)
4. PermenKumHAM No. 14 Tahun 2019 tentang
Pengesahan Koperasi
PERATURAN MENTERI
6. PERATURAN DAERAH
1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun
2016 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan
Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembinaan dan
Pemberdayaan Koperasi
7. PENGERTIAN KOPERASI
Koperasi adalah badan usaha yang
beranggotakan orang seorang atau badan
hukum koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat
yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Status Badan Hukum
Koperasi memperoleh status badan
hukum setelah akta pendiriannya disahkan
oleh Pemerintah. (Ps 9 uu 25/1992)
8. KOPERASI ADALAH BADAN HUKUM:
Status legalitas yang diberikan oleh undang-undang kepada
rakyatnya yang bersekutu membentuk lembaga.
- Didirikan dengan Akta Pendirian (AD)
- Disahkan oleh Pemerintah
- Diumumkan dalam BERITA NEGARA
- Dibentuk berdasarkan Undang-Undang
9. Syarat Pendirian Koperasi
a. Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 9
(sembilan) orang, yang mempunyai kegiatan
da kepentingan ekonomi yang sama;dan
a. Koperasi sekunder didirikan oleh paling
sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi
10. Tujuan Pembentukan Koperasi
1. Memajukan kesejahteraan anggota pada
khusunya dan masyarakat pada umumnya.
2. Turut serta membangun tatanan perekonomian
nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat
yang maju, adil dan makmur belandaskan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
11. 11
1. Keanggotaan bersifat SUKARELA dan
TERBUKA;
2. Pengelolaan dilakukan secara
DEMOKRATIS;
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)
dilakukan SECARA ADIL, sebanding
dengan BESARNYA JASA/KONTRIBUSI
masing-masing anggota;
4. Pemberian balas jasa yang TERBATAS
TERHADAP MODAL;
5. KEMANDIRIAN;
6. PENDIDIKAN perkoperasian;
7. KERJASAMA antar koperasi.
PRINSIP
KOPERASI
12. Prinsip Koperasi (PENJELASAN)
No Undang Undang Nomor 25 Tahun
1992
Pengertian
1
Keanggotaan bersifat
SUKARELA dan TERBUKA;
Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna
bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun.
Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat
mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan
dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti
bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi
dalam bentuk apapun.
2
Pengelolaan dilakukan secara
DEMOKRATIS
Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan
alas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang
memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
3
Pembagian Sisa Hasil Usaha
(SHU) dilakukan SECARA
ADIL, sebanding dengan
BESARNYA
JASA/KONTRIBUSI masing-
masing anggota
Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata
berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga
berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi.
Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan
dan keadilan.
13. No Undang Undang Nomor 25
Tahun 1992
Pengertian
4
Pemberian balas jasa yang
TERBATAS TERHADAP
MODAL
Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan
anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas
jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan
tidak didasarkan semata-mata alas besarnya modal yang diberikan. Yang
dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga
yang berlaku di pasar.
5 KEMANDIRIAN
Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa
bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada
pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam
kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung
jawab, otonomi,swadaya,berani mempertanggungjawabkan perbuatan
sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.
6
PENDIDIKAN perkoperasian
dan KERJASAMA antar
koperasi
Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi
merupakan prinsip Koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan,
memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam
mewujudkan tujuan Koperasi. Kerja sama dimaksud dapat dilakukan antar
koperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.
Prinsip Koperasi
19. Anggota Yang dipilih
menjadi pengurus melalui
Rapat Anggota
Pengurus bertugas :
a. mengelola koperasi dan usahanya.
b. memajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran
pendapatan dan belanja koperasi.
c. menyelenggarakan rapat anggota
d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan
tugas.
e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
f. memelihara buku daftar anggota dan pengurus.
19
Pengurus
20. Anggota Yang dipilih
menjadi pengawas melalui
Rapat Anggota
Pengawas bertugas :
a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi
b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan dan
di pertanggung jawabkan pada saat Rapat Anggota
20
Pengawas
21. MANAJER
Manajer adalah seorang tenaga
profesional yang memiliki
kemampuan sebagai pemimpin
tingkat pengelola, yang diangkat
dan diberhentikan oleh Pengurus
setelah dikonsultasikan dengan
Pengawas
23. Tugas Manajemen Koperasi
Mengolah asset, mengolah usaha dan
melaksanakan fungsi pengawasan dan
pengendalian untuk mencapai tujuan koperasi.
Meningkatkan kesejahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya serta
ikut membangun tatanan perekonomian Nasional
dalam rangka mewujudkan masyarakat maju,
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945 (Pasal 3 UU No.25 Tahun 1992).
24. • Tugas manajer adalah mengkoordinasikan
seluruh kegiatan usaha, administrasi, organisasi
dan ketatalaksanaan serta memberikan pelayanan
administratif kepada Pengurus dan Pengawas.
• Berwenang mengambil langkah tindak lanjut atas
kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh
Pengurus
• Bertanggungjawab kepada Pengurus melalui
Ketua.
25. Untuk melaksanakan tugas tersebut, manajer
berfungsi :
• Sebagai pemimpin tingkat pengelola
• Merencanakan kegiatan usaha, kepegawaian dan
keuangan
• Mengkoordinasikan kegiatan kepala-kepala unit
usaha, kepala sekretariat dan kepala keuangan
dalam upaya mengatur, membina baik yang
bersifat tehnis maupun administratif
26. Hubungan Kerja Pengurus, Pengawas,
dan Manajer
• Pengurus adalah pelaksana usaha koperasi yang
bertanggungjawab kepada rapat anggota.
• Pengawas adalah orang yang mengadakan
pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurus
dan dapat memberi saran-saran demi kemajuan
ekonomi.
• Manajer adalah orang diberi wewenang dan
kuasa untuk mengelola, melainkan petugas
pelaksana pekerjaan sehari-hari dan
bertamggumg jawab kepada pengurus.
27. • Hubungan kerja antara pengurus dan pengawas
merupakan hubungan konsulatif secara timbal
balik.
• Hubungan pengawas dan manajer sifatnya
koordinatif, sehingga pengawas tidak boleh
langsung memeriksa tugas-tugas manajer dan
karyawan bawahannya, kecuali dengan
persetujuan pengurus.
29. PERMODALAN
• Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
• Modal sendiri dapat berasal dari :
▫ Simpanan pokok
▫ Simpanan wajib
▫ Dana cadangan
▫ Hibah
• Modal pinjaman dapat berasal dari :
▫ Anggota
▫ Koperasi lain dan/atau anggotanya
▫ Bank dan lembaga keuangan lainnya
▫ Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
▫ Sumber lain yang sah.
• Selain modal Sendiri dan modal pinjaman, koperasi dapat pula melakukan
pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan .
31. LAPANGAN USAHA
• Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan
kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan
anggota
• Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.
• Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama disegala bidang
kehidupan ekonomi rakyat.
• Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan
usaha simpan pinjam dari dan untuk :
▫ anggota koperasi yang bersangkutan
▫ koperasi lain dan/atau anggotanya
• Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau
satu-satunya kegiatan usaha koperasi.
• Khusus Koperasi Syariah (KSPPS/USPPS) disamping melaksanakan
Usaha tersebut di berikewenangan untuk Mengelola Zakat Infaq Sodakoh
32. JENIS KOPERASI
(Kep Menegkop UKM No. 19/KEP/M/III/2000)
• Penjenisan koperasi dilakukan berdasarkan kepada kesamaan
kegi-atan dan kepentingan ekonomi anggota. Dengan
demikian jenis ko-perasi dapat dibedakan menjadi :
1. Koperasi konsumen
2. Koperasi produsen
3. Koperasi Pemasaran
4. Koperasi Simpan Pinjam
5. Koperasi Jasa
• Penetapan lebih lanjut tentang penjenisan koperasi ini
berdasarkan kepada kegiatan usaha andalan koperasi yang
sangkutan sehingga jenis koperasi bisa berupa :
1. Koperasi tunggal Usaha
2. Koperasi Serba Usaha
33. SISA HASIL USAHA (SHU)
1. Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan pen da-
patan koperasi yang diperoleh dalam satu ta-hun
buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan
kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun
buku yang bersangkutan
2. Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana ca-
dangan, dibagikan kepada anggota sebanding
dengan jasa usaha yang dilakukan oleh ma-
sing-masing anggota dengan koperasi, serta di-
gunakan untuk keperluan pendidikan perkope-
rasian dan keperluan lain dari koperasi sesuai
dengan keputusan Rapat Anggota
3. Yang dimaksud dengan jasa usaha adalah tran-
saksi usaha dan partisipasi modal.
34. PEMBAGIAN SHU DALAM ANGGARRAN DASAR
Prosentase pembagian SHU dalam Anggaran Dasar biasanya berkisar sbb :
• Untuk Dana Cadangan : ………….. %
• Untuk anggota berdasarkan simpanan : ………….. %
• Untuk anggota berdasarkan transaksi : ………….. %
• Dana Pendidikan : ………….. %
• Dana Pengurus : ………….. %
• Dana Kesejahteraan Karyawan : ………….. %
• Dana Sosial : ………….. %
• Dana Pembangunan Daerah Kerja : ………….. %
35. TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI
1. Mengadakan rapat pendirian koperasi yang dihadiri
minimal 9 orang Pendiri
2. Rapat pendirian koperasi menunjuk pimpinan rapat
dan sekretaris membahas pokok-pokok materi dalam
anggaran dasar yang meliputi :
a. Nama Koperasi
b. Visi dan Misi
c. Alamat dan Kedudukan Kopeasi
d. Jenis Koperasi
e. Jaka Waktu Berdiri
f. Maksud dan Tujuan
g. Keanggotaan Koperasi
36. h. Perangkat Organisasi Koperasi
i. Modal Koperasi
j. Besarnya jumlah setoran Sim Pokok dan Sim Wajib
k. Bidang dan Kegiatan Usaha Koperasi
l. Pengelolaan
m. Pembagian Hasil Usaha
n. Perubahan Anggaran Dasar
o. Ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaian
serta hapusnya status dan hukum.
p. Sanksi, dan
q. Peraturan Khusus
37. 2. Hasil rapat dibuat didalam notulen rapat atau Berita Acara Rapat
dilampiri dengan KTP Pendiri di bawa kenotaris untuk dibuatkan
Akta Notaris
3.Notaris Mendaftarkan nama koperasi, kemudian mengajukan dan
Memproses pengesahan Badan Hukum, ke KEMENKUM HAM
sesuai dengan Permen HUKUM dan HAM Nomor 14 Tahun 2019
4. Permohonan Pengesahan diajukan paling lama 60 hari sejak Akta
Pendirian ditandatangani.
5. Menteri Menerbitan Surat Keputusan Mengenai Pengesahan Akta
Pendirian saat Permohonan di terima dan disampaiakan
kepemohon secara elektronik
6. Pengumuman dalam Berita Negara di selenggarakan Oleh
Kementerian Koperasi dan UKM RI.
7. Notaris dapat melakukan langsung Pencetakan Sendiri
