Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional (RBI) ini disusun oleh Peserta Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XIII dalam rangka memenuhi tugas kepesertaan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).

1. K O L A B O R A S I U N T U K K E M U D A H A N
P E M B A Y A R A N P A J A K
R A D E N S E T Y A D I A R I S H A N D O N O
T A R M I Z I
K E M E N T E R I A N K E U A N G A N R I

2. DEFINISI
 KOLABORASI : (perbuatan) kerja sama. (KBBI)
 KEMUDAHAN PEMBAYARAN PAJAK : merupakan terjemahan resmi kementerian koordinasi
perekonomian terhadap indikator paying taxes dalam EoDB
world bank.
A
R L
XIII

3. OUTLINE CONCEPT PAPER
KOLABORASI UNTUK KEMUDAHAN
PEMBAYARAN PAJAK
1. LATAR BELAKANG
2. KONDISI SAAT INI
3. UPAYA PEMERINTAH
4. REFORMASI BIROKRASI DJP
5. ANALISIS
6. KERANGKA BERPIKIR
A
R L
XIII

4. LATAR BELAKANG
Sasaran Capaian
Indonesia:
Peringkat Global Jajaran
40 terdepan dalam hal
kemudahan berusaha
Nawa Cita mengamanatkan agar Indonesia dapat menjadi
bangsa yang mandiri secara ekonomi dan berdaya saing
Untuk mencapai amanat Nawa Cita tersebut Pemerintah
melakukan upaya untuk mempermudah memulai usaha bagi
UKM
Sejalan dengan indikator pengukuran kemudahan berusaha yang dilakukan oleh
World Bank yang mencakup penyederhanaan prosedur, penurunan biaya, dan
percepatan waktu penyelesaian atas beberapa aspek diantaranya memulai bisnis,
izin mendirikan bangunan, pendaftaran property, mendapatkan sambungan
listrik, mendapatkan akses kredit, dsb
A
R L
XIII

5. KONSEP PENGUKURAN KEMUDAHAN BERUSAHA
(EoDB World Bank)
A
R L
XIII

6. KONDISI SAAT INI
2019 202020182013 201620152014 2017
40 30
129
120
114
106
91
72
Existing Target
A
R L
XIII

7. KONDISI SAAT INI
NO NEGARA EoDB 2017 EoDB 2018 PERUBAHAN NAIK/TURUN
1. SINGAPURA 2 2 - -
2. MALAYSIA 23 24 1
3. THAILAND 46 26 20
4. BRUNEI DARUSALAM 72 56 16
5. VIETNAM 82 68 14
6. INDONESIA 91 72 19
7. PHILIPINA 99 113 4
A
R L
XIII

8. POSISI INDONESIA PADA 10 INDIKATOR
NO INDIKATOR EoDB 2017 EoDB 2018 PERUBAHAN NAIK/TURUN
EoDB RANKING 91 72 19
1. Starting a Business 151 144 7
2. Dealing With Construction Permits 116 108 8
3. Getting Electricity 49 38 11
4. Registering Property 118 106 12
5. Getting Credit 62 55 7
6. Protecting Minority Investors 70 43 27
7. Paying Taxes 104 114 10
8. Trading Across Borders 108 112 4
9. Enforcing Contract 166 145 21
10. Resolving Insolvency 76 38 38
A
R L
XIII

9. PAYING TAXES
Postfiling Index Postfiling Index
Existing DB 2018 DB 2020
A
R L
XIII

10. DETAIL INDIKATOR PAYING TAXES
Payments
(Number)
Time
(Hours)
Payments
(Number)
Time
(Hours)
Payments
(Number)
Time
(Hours)
Payments
(Number)
Time
(Hours)
1 Corporate Income Tax 13 75 13 75 13 75 13 73.5
2 Value Added Tax (VAT) 12 90 12 90 12 90 12 78
3
Employee Paid - Payroll tax on
employee
12 0 12 12 12
65 253.5 54 234 37 165 43 207.5
Measure of Quality Answer Score
Postfilling Index (0 -100) 68.82
6 VAT Refunds
Time to comply with VAT Refund
(hours)
18 64
Time to obtain a VAT Refund (weeks) 47.7 14.02
7 Coorporate Income Tax Audits
Time to Comply with a coorporate
Income Tax Audit (Hours)
3 97.25
Year 2018
No. Detail Indikator Paying Taxes
Year 2015 Year 2016 Year 2017
A
R L
XIII

11. UPAYA PEMERINTAH A
R L
XIII

12. UPAYA PEMERINTAH A
R L
XIII

13. REFORMASI BIROKRASI DJP A
R L
XIII
Sumber: TIM REFORMASI DJP

14. REFORMASI BIROKRASI DJP
A
R L
XIII
Sumber: TIM REFORMASI DJP

15. ANALISIS SWOT
--------------------------------------------------------------------------
15
• Mindset masyarakat Indonesia masih
menginginkan tatap muka
• Jaringan lemah yang menyebabkan
pelaporan SPT online terputus
• Kerahasiaan data Wajib Pajak
berpeluang kurang secure karena data
dilaporkan secara online
• Teknologi informasi
yang semakin
berkembang, cepat,
cangih dan murah
• Keberadaan tax center
yang berfungsi untuk
memberikan studi
tentang pelaporan SPT
secara online
• SDM DJP yang memiliki
keahlian dan
pengetahuan IT
• Kurangnya sosialisasi peraturan pelaporan
SPT secara online kepada Wajib Pajak
• Peraturan terkait pelaporan SPT secara
online masih kurang mengikat
• SDM Wajib Pajak yang telah memahami
efiling terbatas
• Langkah-langkah pengisian Efiling yang
belum user friendly masih sulit dipahami
• Dukungan Pemerintah
terhadap DJP kuat
• Kewenangan DJP untuk
membuat peraturan
• Anggaran cukup
tersedia
• Hubungan DJP dengan
pihak ketiga (misalnya
: lembaga pendidikan
dan asosiasi)
STRENGHT WEAKNESS
THREATOPORTUNITY
A
R L
XIII

16. KERANGKA BERPIKIR
DAMPAK STRATEGIS
NASIONAL
DAMPAK AKHIR PROYEK
BAGI ORGANISASI
DAMPAK ANTARA
OUTPUT
PENGGUNAAN PELAPORAN SPT OLEH WAJIB PAJAK SECARA ONLINE
MENINGKAT
TERSEDIANYA PERATURAN PENGGUNAAN
PELAPORAN SPT SECARA ONLINE YANG
LEBIH MENGIKAT
TERSEDIANYA ALAT BANTU
PENYULUHAN YANG MEMADAI
INDEKS KEMUDAHAN BERUSAHA (Paying Taxes EoDB)
PEMAHAMAN FISKUS WAJIB PAJAK DAN KONSULTAN PAJAK TERHADAP
PENGGUNAAN PELAPORAN SPT SECARA ONLINE MENINGKAT
MENYUSUN KONSEP PERATURAN DAN MENDESAIN ALAT BANTU
PENYULUHAN
AKTIVITAS KUNCI
AKTIVITAS PRASYARAT
TATA
LAKSANA
MANAJEMEN
PERUBAHAN
PERATURAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
A
R L
XIII

17. RENCANA AKSI
Penyampaian informasi mengenai fasilitas e-filing
belum diterima dengan baik oleh Wajib Pajak
4 VAT Refund Waktu Terlalu Lama
47,7
minggu
Reform melalui PMK No 39/2018 (Percepatan tax
refund target 15 hari - 3 minggu)
Memperluas Kelompok WP Persyaratan Tertentu yang mendapat
pengembalian dipercepat.
Risiko compliance Aparatus karena ukuran IKU Perbaikan Pengukuran Kinerja aparatus Pajak
Total 43 207,5
73,5 jam
Wajib Pajak masih mengandalkan perantara
(konsultan pajak) yang memiliki masalah dalam
pola pikir serta kompetensi
Strategi komunikasi kepada masyarakat yang menekankan bahwa
pemanfaatan fasilitas online (e-filing ) akan mempermudah dalam
memulai dan menjalankan bisnis
Mandatori Kewajiban filing seluruh Jenis Pajak dan Lapisan Wajib Pajak
Reformasi pelaporan SPT secara elektronik (e-filing )
masih belum menyeluruh baik dari segi jenis
pelaporan dan jenis Wajib Pajak, serta masih
terdapat pilihan untuk melaporkan SPT secara
manual
2 13
Perilaku Wajib Pajak3
Integrasi SPT Withholding Tax
Ketidakefektifan pembagian tata cara pelaporan
dan pembayaran pada masing-masing jenis PPh
Pot/Put
Frekuensi filing masih terlalu tinggi1
I
Jenis Pelaporan PPh Pemotongan dan
Pemungutan (Withholding Tax) terlalu
banyak
Usulan IntervensiNo. MasalahIndikator Pembayaran Pajak (Paying
Taxes)
Jumlah Waktu
Indikator dan Detail
File lengkap terdapat di excel kerangka perubahan

18. T e r i m a K A S I H
P a n d a n g a n / m a s u k a n ?
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMBAHARUAN
A
R L
XIII