SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 21
Baixar para ler offline
facebook.com/RLA13eOdb @RLA13EoDB RLA13EoDB@gmail.com +62 21 522 5033
F O R U M
P E N G A W A S A N D A N
K O M U N I K A S I
S T A K E H O L D E R
I M P L E M E N T A S I
P E R P R E S N O M O R
2 0 / 2 0 1 8
R E F O R M A S I
B I R O K R A S I
I N S T I T U S I O N A L
K E M E N T E R I A N
H U K U M D A N H A K
A S A S I M A N U S I A
R E F O R M L E A D E R A C A D E M Y A N G K A T A N X I I I
J U N I T A S I T O R U S . H A R Y O N O A G U S S E T I A W A N
A G E N D A
2
1 LATAR BELAKANG
2 LOGIKA BERPIKIR
3 METHODOLOGY
4 STAKEHOLDER
5 TIMELINE
6 JADWAL RENCANA AKSI
3
EASE OF DOING BUSINESS
EoDB dari Bank Dunia dengan 10 indikator seperti: starting a business, dealing with
construction permits, registering property, paying taxes, getting credit, enforcing contract, getting
electricity, trading across borders, dan resolving insolvency dimana dalam tahun 2018,
Indonesia berada pada posisi ke-72 dan harapan dapat naik menjadi peringkat 40.
LATAR
BELAKANG
ISU KEBERPIHAKAN TENAGA KERJA ASING
• Perpres 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.
• Permenaker 12 Tahun 2013 menjadi Permenaker 16 Tahun 2015
• Permenaker 35 Tahun 2015 tentang tentang Tata Cara Penggunaan TKA.
• Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan
• Permanaker 36 Tahun 2016 tentang Pemagangan di Dalam Negeri
• Media
INSTRUKSI PRESIDEN
• Kemudiahan berinvestasi adalah untuk menarik banyak investor asing
• Indonesia sebagai potensi masuknya TKA dengan kualifikasi tertentu yang dibutuhkan dalam investasi.
• Memastikan kepentingan nasional dengan meningkatkan daya tarik investasi maupun kepentingan terserapnya
tenaga kerja dalam negeri.
PENERBITAN PERPRES 20/2018
• Terbitnya Permenkumham 16/2018 dan Permenaker 10/2018
• Respon publik dari kalangan Kementerian/Lembaga baik pusat maupun daerah, pelaku usaha, dan buruh
• Integrasi sistem pelayanan TKA yang melibatkan Menaker dan Imigrasi
EODB
5
m E d i A
40
60 60
20
60
40
20
60
40 40
60 60
20
40 40
60
40 40
0
80
60
20 20
60
20
60
40
0
60
20 20 20 20
40 40 40 40
20
60
00
20 20 20 20
0
40 40
0
40
20 20
60
20 20
0
20
40 40
20
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Positif
Negatif
Netral
44%
33%
23%
Positif
Negatif
Netral
Media
29%
36%
35%
Positif
Negatif
Netral
Sosial Media
6
I n s t r u k s i
P r e s i d e n
L O G I K A B E R P I K I R
7
• Belum selesainya penyusunan regulasi teknis Keimigrasian di TPI terkait
Perpres 20/2018
• Belum selesainya penyusunan regulasi teknis bersama Perpres 20/2018
• Belum tergelarnya implementasi sistem integrasi Kemenaker dan Ditjen
Imigrasi di seluruh TPI
• Belum tersedianya SDM teknis Imigrasi di Perwakilan Ri di LN
• Belum terbentuknya forum pengawasan dan komunikasi stakeholder
implementasi Perpres Nomor 20/2018.
IDENTIFIKASI MASALAH
Belum terbentuknya wadah pengawasan dan
komunikasi kemudahan berusaha implementasi
Perpres Nomor 20/2018.
AREA YG NILAINYA RENDAH
Forum pengawasan dan komunikasi
stakeholder implementasi Perpres Nomor
20/2018.
RBI
Ego sektoral
Rendahnya pemahaman tentang Perpres 20/2018
Komitmen masih dalam tataran inter sector
Belum tersosialisasikannya Perpres di Perwakilan RI
Belum adanya anggaran
Belum adanya bentuk pelaporan sinergi
Belum adanya forum komunikasi khusus terintegrasi
DIAGNOSIS
Kemudahan Berusaha (starting a business) dengan prioritas untuk membentuk
forum pengawasan dan komunikasi stakeholder implementasi Perpres Nomor
20/2018.
KAITAN DENGAN TEMA DAN PRIORITAS
METODOLOGI
MASALAH U S G KAITAN
DENGAN
RBN
KAITAN
DENGAN
RBI
TOTAL
NILAI
Belum selesainya penyusunan regulasi teknis
Keimigrasian di TPI terkait Perpres 20/2018
5 4 3 3 3 18
Belum selesainya penyusunan regulasi teknis
bersama Perpres 20/2018
5 4 3 3 3 18
Belum tergelarnya implementasi sistem integrasi
Kemenaker dan Ditjen Imigrasi di seluruh TPI
5 4 3 3 3 18
Belum tersedianya SDM teknis Imigrasi di
Perwakilan Ri di LN
5 3 3 3 3 17
Belum terbentuknya forum pengawasan dan
komunikasi stakeholder implementasi Perpres
Nomor 20/2018.
5 5 3 4 5 21
perubahan
area
rla
academy
leader
reform
321
Pelayanan
Publik
Meningkatkannya
profesionalisme
aparatur
SDM
Meningkatkannya
profesionalisme
aparatur
TATA
LAKSANA
Meningkatnya penerapan
sistem, proses dan
prosedur kerja yang jelas,
efektif, efesien, cepat,
terukur sederhana,
transparan, partisipatif dan
berbasis e-government •
Meningkatnya kualitas tata
hubungan antara
stakeholder
S T A K E H O D E R
10
INTERNAL
DIT.
KERMAKIM
DITJEN
BINAPENTA
KEMENKUMHAM
KEMENAKER
DIT.INTAL
DITJEN
PROTKONS
DIT. SISTIK
INVESTOR/
APINDO/
KADIN
ATASE
IMIGRASI.
SPONSOR
EKSTERNAL
DIT.JENIM
SESDITJENIMKANIM TPI
KEMENLU
BKPM
LSM,
PENGURUS
MEDIA
A N A L I S A S T A K E H O D E R
Primarystakeholder
• SESDITJENIM
• DIT SISTIK
• DIT INTALKIM
• DIT KERMAKIM
• ATASE IMIGRASI
• KANIM TPI
• INVESTOR
• KADIN
Secondarystakeholder
• BKPM
• DITJEN
PROTOKONS
• SPONSOR
• PENGURUS
• LSM
• MEDIA
• APINDO
Keystakeholder
• KEMENKUMHAM
• KEMENAKER
• DITJEN
IMIGRASI
• DITJEN
BINAPENTA
A N A L I S A S T A K E H O D E R
SESDITJENIM
DIT SISTIK
DIT INTALKIM
DIT KERMAKIM
ATASE IMIGRASI
KANIM TPI
KEMENKUMHAM
KEMENAKER
DITJEN IMIGRASI
DITJEN
BINAPENTAI
BKPM
DITJEN
PROTOKON
INVESTOR
SPONSOR
PENGURUS
LSM
MEDIA
POWER
INTEREST
R E N C A N A A K S I
13
DISEMINASI DAN
KAMPANYE
PEMAHAMAN
PERPRES 20/2018
PENYUSUNAN
LAPORAN EVALUASI
PEMBENTUKAN
FORUM
PENGAWASAN DAN
KOMUNIKASI
STAKEHOLDER
PEMBENTUKAN
HELP DESK
T I M E L I N E
14
PERENCANAAN
RENCANA AKSI
FORUM
PENGAWASAN
DAN
KOMUNIKASI
TINGKAT
PUSAT &
DAERAH
PEMASARAN
IDE PADA
STAKEHOLDER
KUNCI
PEMASARAN IDE
PADA
STAKEHOLDER
SEKUNDER
PEMASARAN
IDE PADA
STAKEHOLDER
PRIMER
EVALUASI
FORUM
PENGAWAS
AN DAN
KOMUNIKASI
TINGKAT
PUSAT &
DAERAH
MINGGU KE-1
BULAN
SEPTEMBER 2018
MINGGU KE-1 &2
BULAN OKTOBER
2018
.
MINGGU KE-2
BULAN
SEPTEMBER 2018
MINGGU KE-4
BULAN
SEPTEMBER 2018
MINGGU KE-3
BULAN
SEPTEMBER 2018
MINGGU KE-3 & 4
BULAN OKTOBER
2018
J A D W A L R E N C A N A A K S I
15
KEGIATAN PESERTA WAKTU HASIL BENTUK
Konsultasi
dengan Pimpinan
- Peserta RLA
- Dirjenim
- DirKermakim
- Dir.Sistik
- Dir Intalkim
- Staf
Minggu pertama
September 2018
Notulen
Persetujuan
Rencana Aksi
Rapat pimpinan
Koordinasi
dengan
Kemenaker
- Peserta RLA
- Mentor RLA
- Ditjen
Binapenta
- Staf
Minggu kedua
September 2018
Notulen
Pernyataan
Komitmen
Rapat Koordinasi
J A D W A L R E N C A N A A K S I …
16
KEGIATAN PESERTA WAKTU HASIL BENTUK
Kampanye
dengan
Stakeholder
Primer
- Peserta RLA
- Mentor
- Kemenaker
- Ditjen
Binapenta
Minggu kedua
September 2018
Laporan
Foto kegiatan
Materi
Kampanye
seperti leaflet,
ataupun film
pendek
Kampanye
Koordinasi
dengan Kemlu
- Peserta RLA
- Mentor RLA
- Ditjen
Protkons
- Staf
Minggu ketiga
September 2018
Notulen
Pernyataan
Komitmen
Rapat Koordinasi
J A D W A L R E N C A N A A K S I …
17
KEGIATAN PESERTA WAKTU HASIL BENTUK
Koordinasi
dengan BKPM
- Peserta RLA
- Mentor RLA
- Bidang
Perijinan
- Staf
Minggu ketiga
September 2018
Notulen
Pernyataan
Komitmen
Rapat Koordinasi
Koordinasi
dengan Investor
- Peserta RLA
- Mentor RLA
- Calon Investor
- Kadin
- Asosiasi
Minggu ketiga
September 2018
Notulen
Pernyataan
Komitmen
Rapat Koordinasi
J A D W A L R E N C A N A A K S I …
18
KEGIATAN PESERTA WAKTU HASIL BENTUK
Koordinasi
dengan Kanim
TPI
- Peserta RLA
- Mentor RLA
- Kanim TPI
- Staf
Minggu keempat
September 2018
Notulen
Pernyataan
Komitmen
Rapat Koordinasi
Koordinasi
dengan atase di
perwakilan
- Peserta RLA
- Mentor
- Kemlu
- Perwakilan RI
Minggu keempat
September 2018
Notulen
Foto kegiatan
Pernyataan
komitmen
Rapat koordinasi
J A D W A L R E N C A N A A K S I …
19
KEGIATAN PESERTA WAKTU HASIL BENTUK
Pembentukan
forum
pengawasan dan
koomunikasi
stakeholder
primer
- Peserta RLA
- Mentor RLA
- Stakeholder
primer
Minggu pertama
Oktober 2018
SK
Notulen
Agreed minutes
Rapat Koordinasi
Pembentukan
forum
pengawasan dan
koomunikasi
stakeholder
sekunder
- Peserta RLA
- Mentor
- Stakeholder
sekunder
Minggu kedua
Oktober 2018
SK
Notulen
Agreed minutes
Rapat koordinasi
J A D W A L R E N C A N A A K S I …
20
KEGIATAN PESERTA WAKTU HASIL BENTUK
Pembentukan
Help Desk
- Peserta RLA
- Stakeholder
Minggu ketiga
Oktober 2018
SK
Notulen
Rapat Koordinasi
Pembuatan
laporan
- Peserta RLA
- Mentor
- Stakeholder
sekunder
Minggu keempat
Oktober 2018
Notulen
Laporan
Rapat koordinasi
Te r i m a K a s i h
m a s u k a n ?

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tahun 2018 - Rencana Aksi RBI Kemenkumham RLA XIII

Paradigma Baru Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Paradigma Baru Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahParadigma Baru Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Paradigma Baru Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006
Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006 Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006
Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006 Dadang Solihin
 
Kedudukan Monev dalam Manajemen Pembangunan
Kedudukan Monev dalam Manajemen PembangunanKedudukan Monev dalam Manajemen Pembangunan
Kedudukan Monev dalam Manajemen PembangunanDadang Solihin
 
Sinergi Perencanaan dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan dan  Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019Sinergi Perencanaan dan  Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019Dadang Solihin
 
Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan NasionalSinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan NasionalDadang Solihin
 
Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan NasionalMeknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan NasionalDadang Solihin
 
Presentasi PPID Utama Toraja Utara 2022_fix.pptx
Presentasi PPID Utama Toraja Utara 2022_fix.pptxPresentasi PPID Utama Toraja Utara 2022_fix.pptx
Presentasi PPID Utama Toraja Utara 2022_fix.pptxJohnErnest10
 
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...Massaputro Delly TP
 
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...Dadang Solihin
 
Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptx
Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptxPaparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptx
Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptxHartantyUtami1
 
Digital Organization RP.pptx
Digital Organization RP.pptxDigital Organization RP.pptx
Digital Organization RP.pptxrichard pantun
 
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018Salim S Ag
 
Sentra UKM sebagai Pusat Promosi
Sentra UKM sebagai Pusat PromosiSentra UKM sebagai Pusat Promosi
Sentra UKM sebagai Pusat PromosiSGAdventure
 
Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis KinerjaPenyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis KinerjaDadang Solihin
 
Info bimtek terbaru tahun 2019
Info bimtek terbaru tahun 2019Info bimtek terbaru tahun 2019
Info bimtek terbaru tahun 2019Info Jadwal Bimtek
 

Semelhante a Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tahun 2018 - Rencana Aksi RBI Kemenkumham RLA XIII (20)

Paradigma Baru Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Paradigma Baru Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahParadigma Baru Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Paradigma Baru Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
 
Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006
Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006 Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006
Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006
 
Kedudukan Monev dalam Manajemen Pembangunan
Kedudukan Monev dalam Manajemen PembangunanKedudukan Monev dalam Manajemen Pembangunan
Kedudukan Monev dalam Manajemen Pembangunan
 
Sinergi Perencanaan dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan dan  Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019Sinergi Perencanaan dan  Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
 
Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan NasionalSinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional
 
Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan NasionalMeknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
 
Presentasi PPID Utama Toraja Utara 2022_fix.pptx
Presentasi PPID Utama Toraja Utara 2022_fix.pptxPresentasi PPID Utama Toraja Utara 2022_fix.pptx
Presentasi PPID Utama Toraja Utara 2022_fix.pptx
 
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
 
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
 
Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptx
Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptxPaparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptx
Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptx
 
Digital Organization RP.pptx
Digital Organization RP.pptxDigital Organization RP.pptx
Digital Organization RP.pptx
 
Panduan kegiatan calon perusahaan pemula pemula berbasis teknologi dari pergu...
Panduan kegiatan calon perusahaan pemula pemula berbasis teknologi dari pergu...Panduan kegiatan calon perusahaan pemula pemula berbasis teknologi dari pergu...
Panduan kegiatan calon perusahaan pemula pemula berbasis teknologi dari pergu...
 
Panduan aplikasi SPBE.pptx
Panduan aplikasi SPBE.pptxPanduan aplikasi SPBE.pptx
Panduan aplikasi SPBE.pptx
 
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
Bahan Tayang MAD Sosialisasi Tahun 2018
 
Budgeting
BudgetingBudgeting
Budgeting
 
Budget
BudgetBudget
Budget
 
Renstra BNN 2015-2019
Renstra BNN 2015-2019Renstra BNN 2015-2019
Renstra BNN 2015-2019
 
Sentra UKM sebagai Pusat Promosi
Sentra UKM sebagai Pusat PromosiSentra UKM sebagai Pusat Promosi
Sentra UKM sebagai Pusat Promosi
 
Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis KinerjaPenyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
 
Info bimtek terbaru tahun 2019
Info bimtek terbaru tahun 2019Info bimtek terbaru tahun 2019
Info bimtek terbaru tahun 2019
 

Mais de Massaputro Delly TP

Materi Kepemimpinan Bela Negara
Materi Kepemimpinan Bela Negara Materi Kepemimpinan Bela Negara
Materi Kepemimpinan Bela Negara Massaputro Delly TP
 
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...Massaputro Delly TP
 
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi InstansionalRencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi InstansionalMassaputro Delly TP
 
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)Massaputro Delly TP
 
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...Massaputro Delly TP
 
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)Massaputro Delly TP
 
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)Massaputro Delly TP
 
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) 19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) Massaputro Delly TP
 
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)Massaputro Delly TP
 
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)Massaputro Delly TP
 
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)Massaputro Delly TP
 
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)Massaputro Delly TP
 
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018Massaputro Delly TP
 
Indonesia: Doing Business Report 2018
Indonesia: Doing Business Report 2018Indonesia: Doing Business Report 2018
Indonesia: Doing Business Report 2018Massaputro Delly TP
 
Indonesia: Doing Business Report 2017
Indonesia: Doing Business Report 2017Indonesia: Doing Business Report 2017
Indonesia: Doing Business Report 2017Massaputro Delly TP
 
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)Massaputro Delly TP
 
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...Massaputro Delly TP
 
12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)
12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)
12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)Massaputro Delly TP
 
11 Inovasi Untuk Membangun WoG (Dr. Tri Widodo WU, SH, MA)
11 Inovasi Untuk Membangun WoG (Dr. Tri Widodo WU, SH, MA)11 Inovasi Untuk Membangun WoG (Dr. Tri Widodo WU, SH, MA)
11 Inovasi Untuk Membangun WoG (Dr. Tri Widodo WU, SH, MA)Massaputro Delly TP
 

Mais de Massaputro Delly TP (20)

Materi Kepemimpinan Bela Negara
Materi Kepemimpinan Bela Negara Materi Kepemimpinan Bela Negara
Materi Kepemimpinan Bela Negara
 
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
 
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi InstansionalRencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
 
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
 
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
 
22 EoDB (Leonard V - Bappenas)
22 EoDB (Leonard V - Bappenas)22 EoDB (Leonard V - Bappenas)
22 EoDB (Leonard V - Bappenas)
 
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)
 
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
 
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) 19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
 
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
 
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
 
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
 
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
 
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
 
Indonesia: Doing Business Report 2018
Indonesia: Doing Business Report 2018Indonesia: Doing Business Report 2018
Indonesia: Doing Business Report 2018
 
Indonesia: Doing Business Report 2017
Indonesia: Doing Business Report 2017Indonesia: Doing Business Report 2017
Indonesia: Doing Business Report 2017
 
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
 
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
 
12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)
12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)
12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)
 
11 Inovasi Untuk Membangun WoG (Dr. Tri Widodo WU, SH, MA)
11 Inovasi Untuk Membangun WoG (Dr. Tri Widodo WU, SH, MA)11 Inovasi Untuk Membangun WoG (Dr. Tri Widodo WU, SH, MA)
11 Inovasi Untuk Membangun WoG (Dr. Tri Widodo WU, SH, MA)
 

Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tahun 2018 - Rencana Aksi RBI Kemenkumham RLA XIII

  • 1. facebook.com/RLA13eOdb @RLA13EoDB RLA13EoDB@gmail.com +62 21 522 5033 F O R U M P E N G A W A S A N D A N K O M U N I K A S I S T A K E H O L D E R I M P L E M E N T A S I P E R P R E S N O M O R 2 0 / 2 0 1 8 R E F O R M A S I B I R O K R A S I I N S T I T U S I O N A L K E M E N T E R I A N H U K U M D A N H A K A S A S I M A N U S I A R E F O R M L E A D E R A C A D E M Y A N G K A T A N X I I I J U N I T A S I T O R U S . H A R Y O N O A G U S S E T I A W A N
  • 2. A G E N D A 2 1 LATAR BELAKANG 2 LOGIKA BERPIKIR 3 METHODOLOGY 4 STAKEHOLDER 5 TIMELINE 6 JADWAL RENCANA AKSI
  • 3. 3 EASE OF DOING BUSINESS EoDB dari Bank Dunia dengan 10 indikator seperti: starting a business, dealing with construction permits, registering property, paying taxes, getting credit, enforcing contract, getting electricity, trading across borders, dan resolving insolvency dimana dalam tahun 2018, Indonesia berada pada posisi ke-72 dan harapan dapat naik menjadi peringkat 40. LATAR BELAKANG ISU KEBERPIHAKAN TENAGA KERJA ASING • Perpres 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. • Permenaker 12 Tahun 2013 menjadi Permenaker 16 Tahun 2015 • Permenaker 35 Tahun 2015 tentang tentang Tata Cara Penggunaan TKA. • Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan • Permanaker 36 Tahun 2016 tentang Pemagangan di Dalam Negeri • Media INSTRUKSI PRESIDEN • Kemudiahan berinvestasi adalah untuk menarik banyak investor asing • Indonesia sebagai potensi masuknya TKA dengan kualifikasi tertentu yang dibutuhkan dalam investasi. • Memastikan kepentingan nasional dengan meningkatkan daya tarik investasi maupun kepentingan terserapnya tenaga kerja dalam negeri. PENERBITAN PERPRES 20/2018 • Terbitnya Permenkumham 16/2018 dan Permenaker 10/2018 • Respon publik dari kalangan Kementerian/Lembaga baik pusat maupun daerah, pelaku usaha, dan buruh • Integrasi sistem pelayanan TKA yang melibatkan Menaker dan Imigrasi
  • 5. 5 m E d i A 40 60 60 20 60 40 20 60 40 40 60 60 20 40 40 60 40 40 0 80 60 20 20 60 20 60 40 0 60 20 20 20 20 40 40 40 40 20 60 00 20 20 20 20 0 40 40 0 40 20 20 60 20 20 0 20 40 40 20 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Positif Negatif Netral 44% 33% 23% Positif Negatif Netral Media 29% 36% 35% Positif Negatif Netral Sosial Media
  • 6. 6 I n s t r u k s i P r e s i d e n
  • 7. L O G I K A B E R P I K I R 7 • Belum selesainya penyusunan regulasi teknis Keimigrasian di TPI terkait Perpres 20/2018 • Belum selesainya penyusunan regulasi teknis bersama Perpres 20/2018 • Belum tergelarnya implementasi sistem integrasi Kemenaker dan Ditjen Imigrasi di seluruh TPI • Belum tersedianya SDM teknis Imigrasi di Perwakilan Ri di LN • Belum terbentuknya forum pengawasan dan komunikasi stakeholder implementasi Perpres Nomor 20/2018. IDENTIFIKASI MASALAH Belum terbentuknya wadah pengawasan dan komunikasi kemudahan berusaha implementasi Perpres Nomor 20/2018. AREA YG NILAINYA RENDAH Forum pengawasan dan komunikasi stakeholder implementasi Perpres Nomor 20/2018. RBI Ego sektoral Rendahnya pemahaman tentang Perpres 20/2018 Komitmen masih dalam tataran inter sector Belum tersosialisasikannya Perpres di Perwakilan RI Belum adanya anggaran Belum adanya bentuk pelaporan sinergi Belum adanya forum komunikasi khusus terintegrasi DIAGNOSIS Kemudahan Berusaha (starting a business) dengan prioritas untuk membentuk forum pengawasan dan komunikasi stakeholder implementasi Perpres Nomor 20/2018. KAITAN DENGAN TEMA DAN PRIORITAS
  • 8. METODOLOGI MASALAH U S G KAITAN DENGAN RBN KAITAN DENGAN RBI TOTAL NILAI Belum selesainya penyusunan regulasi teknis Keimigrasian di TPI terkait Perpres 20/2018 5 4 3 3 3 18 Belum selesainya penyusunan regulasi teknis bersama Perpres 20/2018 5 4 3 3 3 18 Belum tergelarnya implementasi sistem integrasi Kemenaker dan Ditjen Imigrasi di seluruh TPI 5 4 3 3 3 18 Belum tersedianya SDM teknis Imigrasi di Perwakilan Ri di LN 5 3 3 3 3 17 Belum terbentuknya forum pengawasan dan komunikasi stakeholder implementasi Perpres Nomor 20/2018. 5 5 3 4 5 21
  • 9. perubahan area rla academy leader reform 321 Pelayanan Publik Meningkatkannya profesionalisme aparatur SDM Meningkatkannya profesionalisme aparatur TATA LAKSANA Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efesien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e-government • Meningkatnya kualitas tata hubungan antara stakeholder
  • 10. S T A K E H O D E R 10 INTERNAL DIT. KERMAKIM DITJEN BINAPENTA KEMENKUMHAM KEMENAKER DIT.INTAL DITJEN PROTKONS DIT. SISTIK INVESTOR/ APINDO/ KADIN ATASE IMIGRASI. SPONSOR EKSTERNAL DIT.JENIM SESDITJENIMKANIM TPI KEMENLU BKPM LSM, PENGURUS MEDIA
  • 11. A N A L I S A S T A K E H O D E R Primarystakeholder • SESDITJENIM • DIT SISTIK • DIT INTALKIM • DIT KERMAKIM • ATASE IMIGRASI • KANIM TPI • INVESTOR • KADIN Secondarystakeholder • BKPM • DITJEN PROTOKONS • SPONSOR • PENGURUS • LSM • MEDIA • APINDO Keystakeholder • KEMENKUMHAM • KEMENAKER • DITJEN IMIGRASI • DITJEN BINAPENTA
  • 12. A N A L I S A S T A K E H O D E R SESDITJENIM DIT SISTIK DIT INTALKIM DIT KERMAKIM ATASE IMIGRASI KANIM TPI KEMENKUMHAM KEMENAKER DITJEN IMIGRASI DITJEN BINAPENTAI BKPM DITJEN PROTOKON INVESTOR SPONSOR PENGURUS LSM MEDIA POWER INTEREST
  • 13. R E N C A N A A K S I 13 DISEMINASI DAN KAMPANYE PEMAHAMAN PERPRES 20/2018 PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PEMBENTUKAN FORUM PENGAWASAN DAN KOMUNIKASI STAKEHOLDER PEMBENTUKAN HELP DESK
  • 14. T I M E L I N E 14 PERENCANAAN RENCANA AKSI FORUM PENGAWASAN DAN KOMUNIKASI TINGKAT PUSAT & DAERAH PEMASARAN IDE PADA STAKEHOLDER KUNCI PEMASARAN IDE PADA STAKEHOLDER SEKUNDER PEMASARAN IDE PADA STAKEHOLDER PRIMER EVALUASI FORUM PENGAWAS AN DAN KOMUNIKASI TINGKAT PUSAT & DAERAH MINGGU KE-1 BULAN SEPTEMBER 2018 MINGGU KE-1 &2 BULAN OKTOBER 2018 . MINGGU KE-2 BULAN SEPTEMBER 2018 MINGGU KE-4 BULAN SEPTEMBER 2018 MINGGU KE-3 BULAN SEPTEMBER 2018 MINGGU KE-3 & 4 BULAN OKTOBER 2018
  • 15. J A D W A L R E N C A N A A K S I 15 KEGIATAN PESERTA WAKTU HASIL BENTUK Konsultasi dengan Pimpinan - Peserta RLA - Dirjenim - DirKermakim - Dir.Sistik - Dir Intalkim - Staf Minggu pertama September 2018 Notulen Persetujuan Rencana Aksi Rapat pimpinan Koordinasi dengan Kemenaker - Peserta RLA - Mentor RLA - Ditjen Binapenta - Staf Minggu kedua September 2018 Notulen Pernyataan Komitmen Rapat Koordinasi
  • 16. J A D W A L R E N C A N A A K S I … 16 KEGIATAN PESERTA WAKTU HASIL BENTUK Kampanye dengan Stakeholder Primer - Peserta RLA - Mentor - Kemenaker - Ditjen Binapenta Minggu kedua September 2018 Laporan Foto kegiatan Materi Kampanye seperti leaflet, ataupun film pendek Kampanye Koordinasi dengan Kemlu - Peserta RLA - Mentor RLA - Ditjen Protkons - Staf Minggu ketiga September 2018 Notulen Pernyataan Komitmen Rapat Koordinasi
  • 17. J A D W A L R E N C A N A A K S I … 17 KEGIATAN PESERTA WAKTU HASIL BENTUK Koordinasi dengan BKPM - Peserta RLA - Mentor RLA - Bidang Perijinan - Staf Minggu ketiga September 2018 Notulen Pernyataan Komitmen Rapat Koordinasi Koordinasi dengan Investor - Peserta RLA - Mentor RLA - Calon Investor - Kadin - Asosiasi Minggu ketiga September 2018 Notulen Pernyataan Komitmen Rapat Koordinasi
  • 18. J A D W A L R E N C A N A A K S I … 18 KEGIATAN PESERTA WAKTU HASIL BENTUK Koordinasi dengan Kanim TPI - Peserta RLA - Mentor RLA - Kanim TPI - Staf Minggu keempat September 2018 Notulen Pernyataan Komitmen Rapat Koordinasi Koordinasi dengan atase di perwakilan - Peserta RLA - Mentor - Kemlu - Perwakilan RI Minggu keempat September 2018 Notulen Foto kegiatan Pernyataan komitmen Rapat koordinasi
  • 19. J A D W A L R E N C A N A A K S I … 19 KEGIATAN PESERTA WAKTU HASIL BENTUK Pembentukan forum pengawasan dan koomunikasi stakeholder primer - Peserta RLA - Mentor RLA - Stakeholder primer Minggu pertama Oktober 2018 SK Notulen Agreed minutes Rapat Koordinasi Pembentukan forum pengawasan dan koomunikasi stakeholder sekunder - Peserta RLA - Mentor - Stakeholder sekunder Minggu kedua Oktober 2018 SK Notulen Agreed minutes Rapat koordinasi
  • 20. J A D W A L R E N C A N A A K S I … 20 KEGIATAN PESERTA WAKTU HASIL BENTUK Pembentukan Help Desk - Peserta RLA - Stakeholder Minggu ketiga Oktober 2018 SK Notulen Rapat Koordinasi Pembuatan laporan - Peserta RLA - Mentor - Stakeholder sekunder Minggu keempat Oktober 2018 Notulen Laporan Rapat koordinasi
  • 21. Te r i m a K a s i h m a s u k a n ?