SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 23
Baixar para ler offline
Reformasi Birokrasi
Prof. DR. JB. Kristiadi
Sejarah dari Masa ke Masa
Birokrasi Indonesia
Perkuatan Sistem Pemerintahan
• Perubahan sistim Ketatanegaraan
• Pembentukan LAN
• Pembentukan Kantor Menpan
Era Reformasi
• Pembaharuan sistim Pertahanan dan Keamanan
Ø Pemisahan TNI dg Kepolisian
• Pembubaran Dewan Pertimbangan Agung
• Pembentukan Mahkamah Konstitusi
• Kebebasan Pers
Era Reformasi
• Demokratisasi
• Otonomi Daerah
• Pembaharuan Sistem Moneter dan Keuangan :
Ø Pembentukan OJK
Ø Pemisahan Bank Sentral dari Pemerintah
• Pembentukan lembaga Ombudsman sebagai
pengawas pelayanan publik
Era Reformasi
• Pembaharuan Sistim Anggaran Negara :
• Line Item dg DIP menjadi programatic Budget dg sistim DIPA
• Korporatisasi Lembaga Negara bagi institusi yang menghasilkan
Penerimaan Negara
• Pembentukan Badan Layanan Umum ( BLU ).
• TVRI
• RRI
• BHMN
• Pembaharuan Sistim Budgeting Single entry menjadi Double entry
• Pembaharuan dari sistem money follow function menjadi money
follow Program.
Era Reformasi
• Perubahan Sistim Kepegawaian RI
• Pembentukan KASN
• Sistim Karir ASN yang terbuka (lelang jabatan)
• Kewajiban setiap ASN untuk mengkinikan pengetahuannya
dengan ikut Pendidikan/Pelatihan
Inovasi dan Perubahan Birokrasi
• Kinerja dan Outcomes sebagai Acuan Birokrasi masa kini.
• Penerapan KPI untuk menilai prestasi kerja (balance score card).
• Prestasi kerja dan Insentif sebagai pemacu Reformasi Birokrasi
• Penerapan Management Risiko (Risk Management) pada Birokrasi
Ø Azas value for money
• Penerapan Wilayah Zona Integritas bebas Korupsi
• Inovasi Pelayanan Publik
• Lomba Inovasi sebagai perangsang Peningkatan Pelayanan Publik
Evidence Reformasi Birokrasi
• Stabilitas sistim Moneter dan Keuangan Negara
• Rating dari Lembaga penilai dunia
• Kepercayaan Pasar Global dan Domestik
• Ease of doing business
• Penerapan Single Submission untuk berbagai perizinan
• Stabilitas Sistim Merit ASN
• Stabilitas Keamanan
• Kepuasan Masyarakat
Tantangan Reformasi Birokrasi
Kedepan
Isu Global Reformasi Birokrasi
Perkembangan Revolusi Industri
Perkembangan Ilmu Administrasi
E-Governance
dan
M-Governance
Dynamic
Governance
Open Governance Whole
Government
Roadmap Reformasi Birokrasi
2019-2024
Megatrend Dunia
Kerangka Logis
Sumber
Daya
Manusia
Anggaran
Organisasi
Proses
Bisnis
Perencanaan
KAPASITAS
BIROKRASI
KINERJA
TINGGI
PENGUASAAAN
TEKNOLOGI
PENGAWASAN
ADAPTIF DAN
INOVATIF
BERSIH
AKUNTABEL
MELAYANI
PRODUKTIF
Kerangka Kerja
Perbaikan Birokrasi
Pengungkit
• Manajemen Perubahan
• Penataan Peraturan
• Organisasi
• Tata Laksana
• Manajemen SDM
• Penguatan Akuntabilitas
Kinerja
• Peningkatan Pengawasan
• Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
Hasil
Pengungkit
• Perubahan
Budaya Kerja
• Peraturan tidak
tumpang tindih
• Organisasi
sesuai
kebutuhan
• Business
Process yang
efisien
• ASN
Profesional
• Budaya Kerja
• Integritas
• Pelayanan
berkualitas
Indikator
• Kepuasan
masyarakat
• Perbaikan
peraturan
perundangan
• Perbaikan
kelembagaan
• Profesionalitas
ASN
• Akuntabilitas
Terima Kasih

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Kinerja pelayanan publik
Kinerja pelayanan publikKinerja pelayanan publik
Kinerja pelayanan publikAria Suyudi
 
Evolusi Perbandingan Administrasi Negara
Evolusi Perbandingan Administrasi NegaraEvolusi Perbandingan Administrasi Negara
Evolusi Perbandingan Administrasi NegaraSiti Sahati
 
Perbandingan Sistem Administrasi Negara
Perbandingan Sistem Administrasi NegaraPerbandingan Sistem Administrasi Negara
Perbandingan Sistem Administrasi NegaraSiti Sahati
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Ian Setiawan
 
Patologi birokrasi presentasi
Patologi birokrasi presentasiPatologi birokrasi presentasi
Patologi birokrasi presentasiYudi 4
 
Evolusi Teori Organisasi dan Administrasi
Evolusi Teori Organisasi dan AdministrasiEvolusi Teori Organisasi dan Administrasi
Evolusi Teori Organisasi dan AdministrasiNurmansyah Arif W
 
21947378 manajemen-strategi-sektor-publik-langkah-tepat-menuju-good-governance
21947378 manajemen-strategi-sektor-publik-langkah-tepat-menuju-good-governance21947378 manajemen-strategi-sektor-publik-langkah-tepat-menuju-good-governance
21947378 manajemen-strategi-sektor-publik-langkah-tepat-menuju-good-governanceAdimarsi
 
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen PemerintahanOrganisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen PemerintahanTri Widodo W. UTOMO
 
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan BerkelanjutanSutikno Tumingan
 
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi BirokrasiPeran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi BirokrasiDeddy Supriady Bratakusumah
 
Konsep Dasar Teori Organisasi
Konsep Dasar Teori OrganisasiKonsep Dasar Teori Organisasi
Konsep Dasar Teori OrganisasiSiti Sahati
 
Dasar Manajemen 'Ruang lingkup dan pengertian manajemen'
Dasar Manajemen 'Ruang lingkup dan pengertian manajemen'Dasar Manajemen 'Ruang lingkup dan pengertian manajemen'
Dasar Manajemen 'Ruang lingkup dan pengertian manajemen'Sintya M
 
Teori Institusional
Teori InstitusionalTeori Institusional
Teori Institusionaludin coy
 
Bahan kuliah teori organisasi
Bahan kuliah teori organisasiBahan kuliah teori organisasi
Bahan kuliah teori organisasiFariszal Nova
 
Besaran organisasi part 1
Besaran organisasi part 1Besaran organisasi part 1
Besaran organisasi part 1seito szz
 
Penyajian Materi Teori Organisasi
Penyajian Materi Teori OrganisasiPenyajian Materi Teori Organisasi
Penyajian Materi Teori OrganisasiSiti Sahati
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]Siti Sahati
 

Mais procurados (20)

Kinerja pelayanan publik
Kinerja pelayanan publikKinerja pelayanan publik
Kinerja pelayanan publik
 
Evolusi Perbandingan Administrasi Negara
Evolusi Perbandingan Administrasi NegaraEvolusi Perbandingan Administrasi Negara
Evolusi Perbandingan Administrasi Negara
 
Perbandingan Sistem Administrasi Negara
Perbandingan Sistem Administrasi NegaraPerbandingan Sistem Administrasi Negara
Perbandingan Sistem Administrasi Negara
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
 
Patologi birokrasi presentasi
Patologi birokrasi presentasiPatologi birokrasi presentasi
Patologi birokrasi presentasi
 
Evolusi Teori Organisasi dan Administrasi
Evolusi Teori Organisasi dan AdministrasiEvolusi Teori Organisasi dan Administrasi
Evolusi Teori Organisasi dan Administrasi
 
21947378 manajemen-strategi-sektor-publik-langkah-tepat-menuju-good-governance
21947378 manajemen-strategi-sektor-publik-langkah-tepat-menuju-good-governance21947378 manajemen-strategi-sektor-publik-langkah-tepat-menuju-good-governance
21947378 manajemen-strategi-sektor-publik-langkah-tepat-menuju-good-governance
 
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen PemerintahanOrganisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
 
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan
 
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi BirokrasiPeran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
 
Konsep Dasar Teori Organisasi
Konsep Dasar Teori OrganisasiKonsep Dasar Teori Organisasi
Konsep Dasar Teori Organisasi
 
Dasar Manajemen 'Ruang lingkup dan pengertian manajemen'
Dasar Manajemen 'Ruang lingkup dan pengertian manajemen'Dasar Manajemen 'Ruang lingkup dan pengertian manajemen'
Dasar Manajemen 'Ruang lingkup dan pengertian manajemen'
 
Teori Institusional
Teori InstitusionalTeori Institusional
Teori Institusional
 
Ppt teori organisasi
Ppt teori organisasiPpt teori organisasi
Ppt teori organisasi
 
Bahan kuliah teori organisasi
Bahan kuliah teori organisasiBahan kuliah teori organisasi
Bahan kuliah teori organisasi
 
PENYEDERHANAAN BIROKRASI IP.pptx
PENYEDERHANAAN BIROKRASI IP.pptxPENYEDERHANAAN BIROKRASI IP.pptx
PENYEDERHANAAN BIROKRASI IP.pptx
 
Besaran organisasi part 1
Besaran organisasi part 1Besaran organisasi part 1
Besaran organisasi part 1
 
Penyajian Materi Teori Organisasi
Penyajian Materi Teori OrganisasiPenyajian Materi Teori Organisasi
Penyajian Materi Teori Organisasi
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
 
Reformasi birokrasi dalam praktik
Reformasi birokrasi dalam praktikReformasi birokrasi dalam praktik
Reformasi birokrasi dalam praktik
 

Semelhante a REFORMASI BIOKRASI

Zona integritas
Zona integritasZona integritas
Zona integritas93220872
 
EDIT 2_Lompatan Besar Kemnaker.pdf
EDIT 2_Lompatan Besar Kemnaker.pdfEDIT 2_Lompatan Besar Kemnaker.pdf
EDIT 2_Lompatan Besar Kemnaker.pdfspsb2
 
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummitPleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummitKurniawan Saputra
 
Kb 5 reformasi-birokrasi-menpan-rb
Kb 5 reformasi-birokrasi-menpan-rbKb 5 reformasi-birokrasi-menpan-rb
Kb 5 reformasi-birokrasi-menpan-rbImam Sarwo Edi
 
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LAN
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LANRoadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LAN
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LANTri Widodo W. UTOMO
 
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1Hendro Cahyono
 
Presentasi Refobir Wilayah I
Presentasi Refobir Wilayah IPresentasi Refobir Wilayah I
Presentasi Refobir Wilayah IGunawan Ari N
 
Transfomasi Future Government - Kemenkeu.pdf
Transfomasi Future Government - Kemenkeu.pdfTransfomasi Future Government - Kemenkeu.pdf
Transfomasi Future Government - Kemenkeu.pdfmeilissaike
 
Kep 814 Tahun 2016
Kep 814 Tahun 2016Kep 814 Tahun 2016
Kep 814 Tahun 2016kppn137
 
pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...
pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...
pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...percepatanrbrorgan
 
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.ppt
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.pptPembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.ppt
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.pptssuserdbcf15
 
annualreporttrbp-2012.pdf
annualreporttrbp-2012.pdfannualreporttrbp-2012.pdf
annualreporttrbp-2012.pdfiadiputro
 
HASIL ZI POLRI 2021.pptx
HASIL ZI POLRI 2021.pptxHASIL ZI POLRI 2021.pptx
HASIL ZI POLRI 2021.pptxRBPPolman
 
Blueprint Penguatan Akuntabilitas LAN
Blueprint Penguatan Akuntabilitas LANBlueprint Penguatan Akuntabilitas LAN
Blueprint Penguatan Akuntabilitas LANTri Widodo W. UTOMO
 
Rencana Evaluasi RB Berdampak - share Bisa Tanya.pdf
Rencana Evaluasi RB Berdampak - share Bisa Tanya.pdfRencana Evaluasi RB Berdampak - share Bisa Tanya.pdf
Rencana Evaluasi RB Berdampak - share Bisa Tanya.pdfZainalArifin343633
 
Area Kunci Ditjen Perbendaharaan
Area Kunci Ditjen PerbendaharaanArea Kunci Ditjen Perbendaharaan
Area Kunci Ditjen PerbendaharaanDeady Rizky Yunanto
 
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptxPaparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptxjhijria87
 

Semelhante a REFORMASI BIOKRASI (20)

Zona integritas
Zona integritasZona integritas
Zona integritas
 
EDIT 2_Lompatan Besar Kemnaker.pdf
EDIT 2_Lompatan Besar Kemnaker.pdfEDIT 2_Lompatan Besar Kemnaker.pdf
EDIT 2_Lompatan Besar Kemnaker.pdf
 
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummitPleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
 
Kb 5 reformasi-birokrasi-menpan-rb
Kb 5 reformasi-birokrasi-menpan-rbKb 5 reformasi-birokrasi-menpan-rb
Kb 5 reformasi-birokrasi-menpan-rb
 
Reformasi birokrasi
Reformasi birokrasiReformasi birokrasi
Reformasi birokrasi
 
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LAN
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LANRoadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LAN
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LAN
 
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
 
Presentasi Refobir Wilayah I
Presentasi Refobir Wilayah IPresentasi Refobir Wilayah I
Presentasi Refobir Wilayah I
 
Transfomasi Future Government - Kemenkeu.pdf
Transfomasi Future Government - Kemenkeu.pdfTransfomasi Future Government - Kemenkeu.pdf
Transfomasi Future Government - Kemenkeu.pdf
 
Kep 814 Tahun 2016
Kep 814 Tahun 2016Kep 814 Tahun 2016
Kep 814 Tahun 2016
 
pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...
pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...
pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...
 
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.ppt
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.pptPembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.ppt
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.ppt
 
annualreporttrbp-2012.pdf
annualreporttrbp-2012.pdfannualreporttrbp-2012.pdf
annualreporttrbp-2012.pdf
 
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
 
HASIL ZI POLRI 2021.pptx
HASIL ZI POLRI 2021.pptxHASIL ZI POLRI 2021.pptx
HASIL ZI POLRI 2021.pptx
 
Blueprint Penguatan Akuntabilitas LAN
Blueprint Penguatan Akuntabilitas LANBlueprint Penguatan Akuntabilitas LAN
Blueprint Penguatan Akuntabilitas LAN
 
Rencana Evaluasi RB Berdampak - share Bisa Tanya.pdf
Rencana Evaluasi RB Berdampak - share Bisa Tanya.pdfRencana Evaluasi RB Berdampak - share Bisa Tanya.pdf
Rencana Evaluasi RB Berdampak - share Bisa Tanya.pdf
 
Digitalisasi_Koperasi_2.pdf
Digitalisasi_Koperasi_2.pdfDigitalisasi_Koperasi_2.pdf
Digitalisasi_Koperasi_2.pdf
 
Area Kunci Ditjen Perbendaharaan
Area Kunci Ditjen PerbendaharaanArea Kunci Ditjen Perbendaharaan
Area Kunci Ditjen Perbendaharaan
 
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptxPaparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
 

Mais de Massaputro Delly TP

Materi Kepemimpinan Bela Negara
Materi Kepemimpinan Bela Negara Materi Kepemimpinan Bela Negara
Materi Kepemimpinan Bela Negara Massaputro Delly TP
 
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...Massaputro Delly TP
 
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi InstansionalRencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi InstansionalMassaputro Delly TP
 
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)Massaputro Delly TP
 
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...Massaputro Delly TP
 
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...Massaputro Delly TP
 
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...Massaputro Delly TP
 
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)Massaputro Delly TP
 
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) 19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) Massaputro Delly TP
 
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)Massaputro Delly TP
 
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)Massaputro Delly TP
 
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)Massaputro Delly TP
 
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)Massaputro Delly TP
 
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018Massaputro Delly TP
 
Indonesia: Doing Business Report 2018
Indonesia: Doing Business Report 2018Indonesia: Doing Business Report 2018
Indonesia: Doing Business Report 2018Massaputro Delly TP
 
Indonesia: Doing Business Report 2017
Indonesia: Doing Business Report 2017Indonesia: Doing Business Report 2017
Indonesia: Doing Business Report 2017Massaputro Delly TP
 
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)Massaputro Delly TP
 
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...Massaputro Delly TP
 
12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)
12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)
12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)Massaputro Delly TP
 

Mais de Massaputro Delly TP (20)

Materi Kepemimpinan Bela Negara
Materi Kepemimpinan Bela Negara Materi Kepemimpinan Bela Negara
Materi Kepemimpinan Bela Negara
 
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
 
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi InstansionalRencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
 
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
 
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
 
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
 
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...
 
22 EoDB (Leonard V - Bappenas)
22 EoDB (Leonard V - Bappenas)22 EoDB (Leonard V - Bappenas)
22 EoDB (Leonard V - Bappenas)
 
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
 
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) 19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
 
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
 
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
 
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
 
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
 
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
 
Indonesia: Doing Business Report 2018
Indonesia: Doing Business Report 2018Indonesia: Doing Business Report 2018
Indonesia: Doing Business Report 2018
 
Indonesia: Doing Business Report 2017
Indonesia: Doing Business Report 2017Indonesia: Doing Business Report 2017
Indonesia: Doing Business Report 2017
 
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
 
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
 
12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)
12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)
12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)
 

Último

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 

Último (8)

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 

REFORMASI BIOKRASI