Dokumen tersebut membahas tantangan reformasi kebijakan dan birokrasi dalam meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan pentingnya perbaikan regulasi dan layanan untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam indeks kemudahan berusaha Bank Dunia serta indeks tata kelola ekonomi daerah. Dokumen ini juga menjelaskan peran APINDO dalam advokasi kebijakan dan peningkatan kualitas SDM untuk mendukung daya sa

1. EASE OF DOING BUSINESS
Tantangan Reformasi Kebijakan dan Birokrasi
“Pelatihan Reform Leader Academy Angkatan XIII – LAN”
P. Agung Pambudhi
Direktur APINDO Research Institute
Gedung Graha Makarti Bhakti Nagari Jakarta, 9 Agustus 2018

2. APA YANG DIMAKSUD DENGAN
EASE OF DOING BUSINESS ?
S

3. DOING BUSINESS COMPETITIVENESS
Ranking Indonesia
Ease of Doing Business 2016-2017
Sumber : World Bank, 2016.
Perbandingan 10 Negara

4. Ranking Indonesia dalam Ease of Doing Business 2017 - 2018
S

5. MENINGKATKAN EASE OF DOING BUSINESS
S
• Jika Objective-nya untuk meningkatkan ranking Ease of Doing Business (EoDB)
World Bank – IFC (International Finance Corporation) maka secara teknis harus
memperbaiki kinerja 10 Indikator EoDB
• Fokus untuk perbaikan 10 Indikator tersebut di 2 kota obyek EoDB: Jakarta dan
Surabaya  terapkan best practices di daerah daerah otonom
(Kabupaten/Kota) di Jakarta dan Surabaya
• Fokus ke 3 hal utama untuk setiap Indikator: Jumlah Prosedur, Waktu dan
Biaya yang tercantum di regulasi terkait – ref.metodologi EoDB

6. INDIKATOR LAINNYA
ECONOMIC GOVERNANCE INDEX
( TATA KELOLA EKONOMI )
S

7. TATA KELOLA EKONOMI DAERAH – KPPOD
S
TATA KELOLA EKONOMI DAERAH
1. Akses Lahan
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Perizinan Usaha
4. Regulasi Daerah
5. Biaya Transaksi
6. Kapasitas dan Integritas Kepala
Daerah
7. Interaksi Pemda dan Pelaku Usaha
8. Program Pengembangan Usaha
Swasta (PPUS)
9. Keamanan dan Resolusi Konflik
10. Ketenagakerjaan
PERBAIKAN DAYA SAING
• Menjamin kepastian
hukum
• Mempercepat realisasi
rencana bisnis
• Mengurangi biaya
usaha
• Peningkatan
produktivitas
Peningkatan
Kesempatan Kerja
Peningkatan
Pendapatan dan
Daya Beli
Peningkatan
Kesejahteraan
Kualitas Hidup

8. S
Subindeks Bobot Terbaik Terendah
Perizinan Usaha 20.66 Banda Aceh Jayapura
PPUS 17.86 Gorontalo Medan
Interaksi Pemda dengan Pelaku
Usaha 17.2 Makassar Pekanbaru
Infrastruktur 15.14 Pontianak Sofifi
Biaya Transaksi 9.14 Palu Jambi
Ketenagakerjaan 7.08 Pangkalpinang Bandar Lampung
Akses dan Kepastian Hukum Atas
Lahan 5.27 Palu Makassar
Keamanan dan Penyelesaian Konflik 3.95 Sofifi Kupang
Kualitas Perda 2.14 Manado Manokwari
Kapasitas dan Integritas Kepda 1.56 Pontianak Medan
Perizinan usaha, PPUS, Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha dan Infrastruktur adalah variabel-variabel yang dianggap
menjadi masalah oleh Pelaku Usaha
Bobot tergantung dari jumlah pelaku usaha yang menganggap variabel terkait bermasalah atau menghambat dunia usaha
TATA
KELOLA
EKONOMI
DAERAH
(KPPOD)

9. TATA
KELOLA
EKONOMI
DAERAH
(KPPOD)
S
Hasil Studi TKED 2017:
1. Kota Pontianak memiliki
indeks paling tinggi
dibandingkan daerah lainnya,
sementara terendah ada di
Kota Medan.
2. Kota Pontianak memiliki
subindeks yang relatif baik
untuk beberapa sub indeks
seperti infrastruktur, Biaya
Transaksi, Kapasitas dan
Integritas Kepda, serta
Keamanan dan Resolusi
Konflik.
3. Sementara Kota Medan
menempati peringkat
terbawah, karena hampir
semua sub indeks memiliki
nilai yang relatif rendah
dibandingkan daerah lain.
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00
Kota Medan
Kota Jambi
Bandar Lampung
Kota Serang
Kota Pekanbaru
Kota Surabaya
Kota Jayapura
Kota Mataram
Kota Palangkaraya
Sofifi
Kota Denpasar
Tanjung Pinang
Kota Bengkulu
Kota Palembang
Kota Yogyakarta
Kota Padang
Kota Bandung
Kota Banjarmasin
Kab. Mamuju
Kab. Manokwari
Kota Kupang
Pangkal Pinang
Kota Ambon
Kota Manado
Kota Kendari
Banda Aceh
Kota Makassar
Kota Palu
Kota Samarinda
Kota Semarang
Kota Gorontalo
Kota Pontianak
Indeks Total

10. S
Perizinan
Biaya Transaksi
Akses Lahan
Interaksi Pemda dgn Pelaku
Usaha
PPUS
Kapasitas dan Integritas
Infrastruktur
Keamanan dan Resolusi
Konflik
Ketenagakerjaan
Perda
PERBANDINGAN DAERAH TERBAIK DAN TERENDAH
Kota Pontianak
Kota Medan
TATA
KELOLA
EKONOMI
DAERAH
(KPPOD)

11. TATA KELOLA EKONOMI DAERAH (KPPOD)
S
Perizinan
Biaya Transaksi
Akses Lahan
Interaksi…
PPUS
Kapasitas dan…
Infrastruktur
Keamanan dan…
Ketenagakerjaan
Perda
Kota Pontianak
Perizinan
Biaya Transaksi
Akses Lahan
Interaksi…
PPUS
Kapasitas dan…
Infrastruktur
Keamanan dan…
Ketenagakerja…
Perda
Kota Gorontalo
Perizinan
Biaya Transaksi
Akses Lahan
Interaksi…
PPUS
Kapasitas dan…
Infrastruktur
Keamanan dan…
Ketenagakerjaan
Perda
Kota Semarang
Perizinan
Biaya Transaksi
Akses Lahan
Interaksi…
PPUS
Kapasitas dan…
Infrastruktur
Keamanan dan…
Ketenagakerjaan
Perda
Kota Samarinda
Perizinan
Biaya Transaksi
Akses Lahan
Interaksi…
PPUS
Kapasitas dan…
Infrastruktur
Keamanan dan…
Ketenagakerjaan
Perda
Kota Banda Aceh
Perizinan
Biaya…
Akses Lahan
Interaksi…
PPUS
Kapasitas…
Infrastruktur
Keamanan…
Ketenagaker…
Perda
Kota Padang
Perizinan
Biaya…
Akses Lahan
Interaksi…
PPUS
Kapasitas…
Infrastruktur
Keamanan…
Ketenagaker…
Perda
Kota Surabaya
Perizinan
Biaya Transaksi
Akses Lahan
Interaksi…
PPUS
Kapasitas dan…
Infrastruktur
Keamanan dan…
Ketenagakerjaan
Perda
Kota Serang

12. S
TATA
KELOLA
EKONOMI
DAERAH
(KPPOD)

13. ECONOMIC GOVERNANCE INDEX – KPPOD
S
• Indikator yang digunakan merupakan kewenangan pemerintah daerah
Kabupaten/Kota, relevan dalam sistem pemerintahan otonomi daerah
• Indikator bersifat governance/tata kelola mixed antara kebijakan/regulasi dan
kualitas pelayanan, bukan endowment dan tidak hanya berbasis regulasi
• Perbaikan aspek-aspek tersebut akan sangat menentukan daya saing
Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom yang bisa dikatakan sebagai penentu
ada tidaknya investasi masuk ke daerah yang bersangkutan

14. PERAN APINDO
PERBAIKAN KEMUDAHAN BERUSAHA
& PENINGKATAN DAYA SAING USAHA
S

15. PERAN APINDO
S
INDEPENDENSI, INTEGRITAS, KERJASAMA
DPN DPP – DPK
Lembaga Otonom /
Semi-Otonom
APINDO
HUBUNGAN INDUSTRIAL
Representasi tunggal dunia usaha
INVESTASI
Kepemimpinan Advokasi Kebijakan
Pelayanan
ALB-DPN
Advokasi
Hub.
Industrial
Fokus Lintas
Bidang /
Sektor
Komplem
en
Sektoral
Pengemb
angan
DPP-DPK
Hubungan Industrial yang menguntungkan
Pemberi Kerja, Pekerja,dan Pencari Kerja
Dunia Usaha
yang Kompetitif dan
Berkelanjutan
Nilai Dasar
Lingkup
Fokus
Stratejik
STAKEHOLDERS
 Pemerintah Pusat
& Daerah
 DPR – RI
 Kadin-Indonesia
 Asosiasi2 Sektor
 Serikat
Pekerja/Buruh
 Media Masa
 Developing
Institutions /
Think Thanks
(ILO, WB, CSIS,
Universitas, Dll)
Hubungan Industrial yang menguntungkan
Pemberi Kerja, Pekerja,dan Pencari Kerja

16. PERAN APINDO UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING
S
• Keterlibatan dalam penyusunan Kebijakan Usaha yang mendukung daya saing
dengan Pemerintah maupun DPR (dan Pemda di tingkat daerah)  Daftar
Negatif Investasi, CEPA dengan berbagai Negara Partner, Road-map
Perekonomian Indonesia, dll.
• Mendorong terciptanya Kelembagaan Pelayanan Usaha yang business friendly
 Help Desk OSS Perijinan Usaha
• Mendorong perlunya Kompetensi SDM Pemberi Layanan  pelatihan, reward
& punishment berdasarkan KPI terukur
• Mendukung program-program quick-wins untuk menumbuhkan optimisme
dunia usaha  Paket Kebijakan Ekonomi
• Selain sebagai partner pemerintah, jika diperlukan menjadi pengontrol
pemerintah melalui Advokasi Kebijakan  Lelang Gula Kristal Rafinasi,
Sertifikasi Produk Halal, Pajak Daerah & Retribusi Daerah

17. PERAN APINDO
HUBUNGAN INDUSTRIAL dan
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
S

18. S
• Kelembagaan Tripartit
 APINDO adalah representasi dunia usaha dalam Kelembagaan Tripartit yang terdiri
dari unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja di Indonesia.
 APINDO duduk di Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (LKS Tripartit), Dewan
Pengupahan Nasional (DEPENAS), Dewan Keselamatan & Kesehatan Kerja (DK3), dan
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
• International Labour Conference (ILC)
 APINDO merupakan representasi Dunia Usaha Indonesia dalam International Labour
Conference (ILC) yang diadakan setiap tahunnya di Jenewa, Swiss.
 APINDO aktif sebagai Drafting Committee untuk merumuskan hasil sidang ILC yang
menjadi pedoman dasar Hubungan Industrial di seluruh dunia.
PERAN APINDO DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

19. PERAN APINDO DALAM PENINGKATAN KUALITAS SDM
S
19
• Pemagangan Nasional
 Deklarasi Pemagangan Nasional bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI dan KADIN
Indonesia, dihadiri Presiden RI Joko Widodo pada Desember 2016. Sebanyak 2.643 perusahaan
berkomitmen untuk menyelenggarakan pemagangan.
 APINDO membentuk Global Apprenticeships Network (GAN) Indonesia dan menghasilkan dua
buku Panduan Pemagangan Nasional dan Best Practices Pemagangan di Indonesia.
 Sedikitnya terdapat 2 UU yang berkaitan dengan Hubungan Industrial, yaitu UU No.2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
 Kedua UU tersebut sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (2015-2019) untuk dilakukan
penggantian / penggabungan.
 Namun hingga saat ini pembahasan kedua UU tersebut masih pada tingkatan rapat panitia kerja
untuk mendengarkan masukkan dari sejumlah akademisi.
• Program Legislasi Hubungan Industrial

20. S
20
APINDO TRAINING CENTER (ATC)
Mendukung Pengembangan
Sumberdaya Manusia di Industri
Cakupan Isu
Hubungan
Industrial
Pengupahan Jam Kerja
Sistem Jaminan
Sosial
Dana Pensiun
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
(LSP)
APINDO mendirikan lembaga
sertifikasi pertama untuk
pelaku hubungan industrial
Lembaga sertifikasi ini diakui
oleh Badan Nasional Sertifikasi
Profesi
Kerjasama APINDO-
Kemenristek - Forum Rektor
Indonesia
Penandantangan MoU
 Pada Januari 2015, APINDO
Menandatangani MoU dengan
Kemenristek dan Forum Rektor
Indonesia
 Isi MoU tersebut meliputi
pengembangan sumberdaya
manusia, penelitian dan
pengembangan komunitas
Cakupan
(1) Apprenticeship untuk siswa dan
lulusan
(2) Penelitian dan utilisasinya
(3) Pelatihan dan Konsultasi
(4) Pengembangan komunitas
PERAN APINDO DALAM PENINGKATAN KUALITAS SDM

21. S
Fokus Utama
Lewat INAN, yang berafiliasi dengan Global Apprenticeship Network (GAN), APINDO
berkomitmen untuk mensinergikan forum pemagangan dengan merekrut perusahaan-
perusahaan yang memiliki program pemagangan untuk menjadi champions untuk
perusahaan lain. Fokus INAN adalah sebagai berikut :
 Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang program pemagangan di
Indonesia.
 Untuk memfasilitasi berbagi pengetahuan tentang best practice program pemagangan.
 Berkontribusi dalam memperbaiki kerangka kebijakan untuk mengurangi kesenjangan
keterampilan antara output pendidikan dan kebutuhan bisnis.
Indonesia’s National Apprenticeship Network (INAN)
Manfaat untuk champion :
 Akses informasi dan pengetahuan tentang best practice program pemagangan
 Memberikan manfaat kepada perusahaan untuk meperbaiki kualitas program
pemagangan dan memberikan kesempatan untuk menjadi role model dalam program
pemagangan
LEMBAGA SERTIFIKASI
PROFESI (LSP)
APINDO mendirikan lembaga
sertifikasi pertama untuk pelaku
hubungan industrial
Lembaga sertifikasi ini diakui
oleh Badan Nasional Sertifikasi
Profesi
PERAN APINDO DALAM PENINGKATAN KUALITAS SDM

22. Terima Kasih…
Permata Kuningan Building, 10th Fl.
Kuningan Mulia Kav. 9C
Guntur – Setiabudi
Jakarta 12980 – Indonesia
Phone : (021) 8378 0824
Fax : (021) 8378 0823 / 8378 0746
Website : www.apindo.or.id