Dokumen tersebut membahas konsep dasar dan kebijakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Dokumen ini menjelaskan perubahan sistem akreditasi dan penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia dari sukarela menjadi wajib, dari akreditasi program studi menjadi akreditasi program studi dan institusi, serta perubahan dari satu badan akreditasi menjadi lebih dari satu badan akreditasi."

1. KONSEP DASAR DAN KEBIJAKAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
Sosialisasi 2011
BADAN AKREDITASI NASIONAL – PERGURUAN TINGGI
BAN-PT
1

2. AGENDA
o
o
o
o
Akreditasi dan Sistem Penjaminan Mutu
Peraturan dan Perundangan
BAN-PT
Standar dan Prosedur
2

3. AKREDITASI
UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 1 ayat 22
Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam
satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
“ … a formal, published statement regarding the quality of an
institution or a program, following a cyclical evaluation based on
agreed standards (CRE, 2001).”
“… a process of external quality review used by higher education to
scrutinize colleges, universities and higher education programs for
quality assurance and quality improvement (CHEA, 2000).”
akuntability
PENJAMINAN MUTU
“… a window into higher
education institution”
 Internal
 Eksternal
(Peril & Promise, WB 2000)
EVALUASI DIRI
AKREDITASI
3

4. MANFAAT AKREDITASI BAGI
PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
PEMERINTAH
 Penjaminan mutu PT/PS
 Penjaminan mutu tenaga kerja
 Informasi untuk pembinaan PT/PS (beasiswa/hibah)
CALON MAHASISWA/ORANG TUA
 Informasi mengenai mutu PT/PS dan lulusannya
PASAR KERJA
 Informasi mengenai mutu PT/PS dan lulusannya
ORGANISASI PENYANDANG DANA
 Informasi mengenai mutu PT/PS dan lulusannya
PERGURUAN TINGGI/PROGRAM STUDI/PROGRAM PENDIDIKAN
PROFESI
 Informasi untuk peningkatan mutu dan perencanaan
 Informasi untuk kemitraan
dsb
4

5. SIKLUS PENJAMINAN MUTU
CQI = Continuous Quality Improvement
QMS = Quality Management System
EVALUASI-DIRI
dan seterusnya…
PERBAIKAN INTERNAL
DAN PEMBINAAN
PERBAIKAN
INTERNAL
KEPUTUSAN
AKREDITASI
EVALUASI EKSTERNAL/
AKREDITASI
5
budaya mutu

6. PERATURAN DAN KEBIJAKAN MENGENAI
AKREDITASI DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
(sejak tahun 2003)
Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen
Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Rencana Strategis Depdiknas/Kemdiknas 2005-2009, 2010-2014
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28/2005 tentang Badan
Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17/2009 tentang Perangkat
Akreditasi Program Studi Sarjana
Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Peraturan Pemerintah No. 17/2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan
Peraturan Pemerintah No. 66/2010 tentang Perubahan atas PP No.
17/2010
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 6/2010
6

7. PERUBAHAN AKREDITASI DAN PENJAMINAN
MUTU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
(sejak tahun 2003)
 Dari akreditasi sukarela
menjadi wajib
 Dari akreditasi program studi
menjadi akreditasi program
studi dan perguruan tinggi
 Dari badan penjaminan mutu
internal sukarela menjadi wajib
 Dari badan akreditasi tunggal
menjadi majemuk
7

8. 1. DARI AKREDITASI SUKARELA MENJADI WAJIB
(1)
UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 60 ayat 1 dan 2
 Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan
program dan satuan pendidikan pada jalur
pendidikan formal dan nonformal pada setiap
jenjang dan jenis pendidikan.
 Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan
dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga
mandiri yang berwenang sebagai bentuk
akuntabilitas publik.
8

9. 1. DARI AKREDITASI SUKARELA MENJADI WAJIB
(2)
UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 61 ayat 2 dan 3
 Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai
pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau
penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah
lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan
pendidikan yang terakreditasi.
 Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara
pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta
didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan
terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan
tertentu setelah lulus uji kompetensi yang
diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang
terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
9

10. 2. DARI AKREDITASI PROGRAM STUDI MENJADI
AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI
UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 60 ayat 1
Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan
program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan
formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis
pendidikan.
PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan
Pasal 86 ayat 1
Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang
dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan
program dan/atau satuan pendidikan.
10

11. 3. DARI PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SUKARELA MENJADI WAJIB
PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan
Pasal 91
Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan
nonformal wajib melakukan penjaminan mutu
pendidikan.
11

12. 4. DARI BADAN AKREDITASI TUNGGAL
MENJADI MAJEMUK
UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 60 ayat 2
Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan
dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri
yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan
Pasal 86 ayat 2
Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri
yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk
melakukan akreditasi.
12

13. KELEMBAGAAN AKREDITASI MENDATANG ??
BAN-PT
(akreditasi institusi dan
penjamin mutu LAM)
LAM-1
LAM-2
LAM-3
LAM-4
LAM-n
LAM = Lembaga Akreditasi Mandiri
Contoh:
• LAM Bidang Kesehatan - HPEQ Project (Kemdiknas – Kemkes)
• LAM Bidang Teknik - akan diajukan dengan hibah luar negeri
Kerjasama BAN-PT dengan
asosiasi profesi dan
asosiasi institusi pendidikan
13

14. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 1 ayat 17
Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal
tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 35
Standar nasional pendidikan terdiri atas standar
isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga
kependidikan, sarana dan
prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian
pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana
dan berkala.
14

15. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan
Pasal 73
Dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan
pelaporan pencapaian standar nasional
pendidikan, dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
Pasal 76
BSNP bertugas membantu Menteri dalam
mengembangkan, memantau, dan mengendalikan
standar nasional pendidikan.
15

16. KETENTUAN PIDANA
UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional
16

17. KETENTUAN PIDANA
UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional (lanjutan)
17

18. KETENTUAN PIDANA
UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional (lanjutan)
18

19. KETENTUAN PIDANA
UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional (lanjutan)
19

20. TUGAS BAN-PT
(Permendiknas No. 28/2005)
1. Merumuskan kebijakan
operasional.
2. Melakukan sosialisasi
kebijakan.
3. Melaksanakan akreditasi
perguruan tinggi.
20

21. FUNGSI BAN-PT
(Permendiknas No. 28/2005)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi
perguruan tinggi;
Merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi perguruan
tinggi untuk diusulkan kepada Menteri;
Melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat
akreditasi perguruan tinggi;
Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi
perguruan tinggi;
Memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil
akreditasi;
Mengumumkan hasil akreditasi perguruan tinggi secara
nasional;
Melaporkan hasil akreditasi perguruan tinggi kepada Menteri;
Melaksanakan ketatausahaan BAN-PT.
21

22. PERIODE AKREDITASI
(Permendiknas No. 28/2005)
1)
2)
Pasal 10
Pelaksanaan akreditasi pada program dan/atau satuan
pendidikan tinggi dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun
sekali.
Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun
apabila perguruan tinggi yang bersangkutan
mengajukan permohonan untuk diakreditasi ulang.
22

23. PERUBAHAN PERMENDIKNAS
(Permendiknas No. 6/2010)
1)
2)
Pasal 10A
Program dan/atau satuan pendidikan yang berstatus
terakreditasi yang diusulkan oleh perguruan tinggi
untuk diakreditasi kembali karena telah berakhir masa
berlaku akreditasinya tetap memiliki status akreditasi
sampai adanya penetapan hasil akreditasi baru oleh
BAN-PT.
Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
oleh perguruan tinggi kepada BAN-PT paling lambat 6
(enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi
berakhir.
23

24. STATUS AKREDITASI
(Permendiknas No. 28/2005)
Pasal 12
BAN-PT dapat mencabut atau menurunkan status akreditasi program studi
atau satuan pendidikan sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi
apabila:
a. program studi atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan terbukti
memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar kepada badan
akreditasi;
b. sampai batas waktu yang ditetapkan, program studi atau satuan pendidikan
tinggi yang memperoleh akreditasi kondisional tidak memenuhi
kondisionalitas yang melekat pada status akreditasi;
c. terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa program studi atau satuan
pendidikan tinggi yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang
melekat pada program studi atau satuan pendidikan tersebut tidak lagi
mencerminkan tingkat kelayakannya.
24

25. AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN
INSTITUSI PERGURUAN TINGGI OLEH BAN-PT
APS

AIPT

APPP
 Akreditasi Program Studi (APS):
Sejak 1996: Program Studi Sarjana
Sejak 1999: Program Studi Magister
Sejak 2001:
• Program Studi Diploma
• Program Studi Doktor
Sejak 2006: Program Studi Sarjana
Universitas Terbuka
 Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT):
 Sejak 2007
 Akreditasi Program Pendidikan Profesi (APPP):
 Sejak 2008
25

26. STANDAR AKREDITASI
Tolok ukur yang digunakan sebagai dasar
untuk mengukur dan menetapkan mutu
serta kelayakan program studi.
26

27. STANDAR AKREDITASI
PROGRAM
DIPLOMA
INSTITUSI
PT
PROGRAM
SARJANA
STANDAR
AKREDITASI
PROGRAM
PTJJ
PROGRAM
MAGISTER
PROGRAM
DOKTOR
STANDAR AKREDITASI
PROGRAM
PROFESI
(baru)
27

28. PRINSIP PENGEMBANGAN
STANDAR AKREDITASI
 Standar akreditasi merupakan satu kesatuan yang
utuh.
 Pemisahan standar hanya dalam rangka
memudahkan “pengukuran” mutu PT.
 Standar difokuskan pada “obyek” mutu PT yang
measurable.
 Standar tunggal, penekanan disesuaikan karakteristik
program pendidikan/institusi.
 Disempurnakan secara berkelanjutan.
28

29. RUJUKAN PENGEMBANGAN
STANDAR AKREDITASI
 PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 Teori-teori tentang penjaminan mutu.
 Teori-teori akreditasi perguruan tinggi.
 Internationally good practices.
 Hasil evaluasi standar yang berlaku.
29

30. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan
Pasal 2
Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:
a. standar isi;
b. Standar proses;
c. Standar kompetensi kelulusan;
d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
e. Standar sarana dan prasarana;
f. Standar pengelolaan;
g. Standar pembiayaan; dan
h. Standar penilaian pendidikan.
Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai
dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan
evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.
Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara
terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan
perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
30

31. STANDAR AKREDITASI BAN-PT
A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI
PENCAPAIAN
B. TATAPAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM
PENGELOLAAN, PENJAMINAN MUTU
C. MAHASISWA DAN LULUSAN
D. SUMBERDAYA MANUSIA
E. KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA
AKADEMIK
F. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, dan sistem
Informasi.
G. PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
DAN KERJASAMA
31

32. MATRIKS STANDAR
Standar Nasional Pandidikan
Standar Akreditasi BAN-PT
1. STANDAR ISI
A. VISI, MISI, SASARAN DAN TUJUAN, SERTA
STRATEGI PENCAPAIAN
2. STANDAR PROSES
3. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
B. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM
PENGELOLAAN, PENJAMINAN MUTU, &
SISTEM INFORMASI
4. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
C. MAHASISWA & LULUSAN
5. STANDAR SARANA DAN
PRASARANA
E. KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA
AKADEMIK
6. STANDAR PENGELOLAAN
F. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA
7. STANDAR PEMBIAYAAN
G. PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN KERJASAMA
8. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
D. SUMBERDAYA MANUSIA
32

33. ANALISIS SISTEMIK MENGENAI KOMPONEN-KOMPONEN
EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI/PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI/
INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
LINGKUNGAN
SASARAN DAN TUJUAN
TATA PAMONG (GOVERNANCE)
KEPEMIMPINAN
MAHASISWA
MASUKAN
PENGELOLAAN PROGRAM
PROSES
PROSES
PROSES PEMBELAJARAN
LULUSAN DAN
KELUARAN
KELUARAN
LAIN
SUASANA AKADEMIK
SISTEM INFORMASI
BALIKAN
PENINGKATAN DAN KENDALI MUTU
TINDAK LANJUT
MASUKAN
VISI DAN MISI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DOSEN DAN TENAGA PENDUKUNG
KURIKULUM
SARANA DAN PRASARANA
MASUKAN
BIAYA DAN SUMBER DANA
INSTRUMENTAL
33

34. ELEMEN DAN DESKRIPTOR
 Setiap standar akreditasi program studi
dirinci menjadi elemen-elemen/aspekaspek penilaian
 Setiap elemen dioperasional ke dalam
deskriptor yang berfungsi sebagai dasar
penyusunan butir instrumen dan penilaian
34

35. ELEMEN STANDAR
N0.
STANDAR
JML
ELEMEN
JML DESKRIPTOR
PRODI
Unit
pengelolah
1
VISI, MISI, TUJUAN DAN
SASARAN, SERTA STRATEGI
PENCAPAIAN
5
3
3
2
TATA PAMONG,
KEPEMIMPINAN, SISTEM
PENGELOLAAN, DAN
PENJAMINAN MUTU
8
6
6
3
MAHASISWA DAN LULUSAN
8
17
5
4
SUMBERDAYA MANUSIA
6
23
6
5
KURIKULUM, PEMBELAJARAN
DAN SUASANA AKADEMIK
11
27
3
6
PEMBIAYAAN, SARANA &
PRASARANA, DAN
SISTEMINFORMASI
6
16
12
7
PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, DAN
KERJASAMA
9
8
7
35

36. INSTRUMEN AKREDITASI









Naskah Akademik
Standar dan Prosedur Akreditasi
Borang Program Studi
Borang Fakultas/Sekolah Tinggi
Panduan Pengisian Borang
Pedoman Penilaian Borang
Matriks Penilaian Borang
Pedoman Asesmen Lapangan (Visitasi)
Pedoman Penyusunan Evaluasi Diri
36

37. KONSEP BORANG (1)
• Alat atau instrumen untuk mengumpulkan informasi
mengenai kinerja program studi dan fakultas/sekolah
tinggi dalam rangka pengendalian mutu.
• Berfungsi untuk menjaring informasi yang terkait
dengan mutu penyelenggaraan program studi.
• Borang akreditasi terdiri atas seperangkat
pertanyaan:
o tertutup,
o terbuka.
• Sesuai petunjuk setiap butir, sebagian pertanyaan
dijawab langsung dalam isian borang, sebagian yang
lain dijawab dalam lembar tersendiri.
37

38. KONSEP BORANG (2)
Borang terdiri atas dua bagian:
o Borang program studidiisi oleh tim
program studi
o Borang fakultas/sekolah tinggi
disi oleh tim fakultas/sekolah yang
membawahi program studi
satu borang untuk semua program
studi yang ada di fakultas/sekolah
tinggi
38

39. ISI POKOK BORANG
Borang Program Studi:
• Identitas Program Studi
• Identitas Pengisi Borang Program Studi
• Isian Data Setiap Standar
Borang Fakultas/Sekolah Tinggi:
• Identitas Fakultas/Sekolah Tinggi
• Fakultas/Sekolah Tinggi
• Isian Data Setiap Standar
39

40. PROSEDUR AKREDITASI
PENGIRIMAN
EVALUASI DIRI
DAN BORANG
SERTA
LAMPIRAN
KEPADA BAN-PT
(Prodi)
ASESMEN
KECUKUPAN
(Asesor BAN-PT)
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
HASIL ASESMEN KECUKUPAN
(Pleno BAN-PT)
ASESMEN
LAPANGAN
(Asesor BAN-PT)
VALIDASI
(anggota BAN-PT)
1000 ++ asesor
15 anggota
3 staf ahli
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
HASIL AKREDITASI
(Pleno BAN-PT)
PENGUMUNAN
HASIL AKREDITASI
(Ka/Sek BAN-PT)
survellenc
40

41. ELIGIBILITAS PENGAJUAN AKREDITASI
 Ijin Penyelenggaraan PROGRAM STUDI
 Ijin operasional PROGRAM STUDI
yang masih berlaku dari pejabat yang
berwenang
 PROGRAM STUDI memiliki dosen tetap
dengan jumlah dan kualifikasi minimal
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Catatan:
program studi belum memiliki lulusan dapat
mengajukan akreditasi
41

42. PEMERINGKATAN HASIL AKREDITASI
Skor Setiap Jenjang Program Studi
Peringkat
Diploma
Sarjana
Magister
Doktor
A
361 - 400
361 - 400
361- 400
361- 400
B
301 - 360
301 - 360
301- 360
301- 360
C
200 - 300
200 - 300
200- 300
200- 300
Tidak
Terakreditasi
< 200
< 200
< 200
< 200
42

43. SELESAI
Terima kasih atas perhatian yang diberikan
43