SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 55
ASPEK PERPAJAKAN PNS
SOSIALISASI
Dalam Kerangka
denyzafa@gmail.com
http://finance.detik.com/berita-
ekonomi-bisnis/d-3321224/sri-
mulyani-data-pns-gol-iii-ke-atas-
hingga-pejabat-untuk-ikut-tax-
amnesty
Realisasi Uang Tebusan per tgl 30 Sept 16 (sumber : lembagapajak.com)
Realisasi Uang Tebusan per tgl 19 ‘OKT 16 (sumber : pajak.go.id)
LANJUT KE
MATERI
SEKILAS TAX
AMNESTY DAN
TATA CARA
PENGISIAN
PENGHASILAN PEGAWAI
SUMBER
Gaji sebagai Pegawai Tetap
Honor, Komisi, Fee
Uang Saku sebagai Peserta Kegiatan
Laba Usaha Jual Beli
Warisan Hibah Sumbangan
PAJAK PENGHASILAN
PERHITUNGAN
Jenis Penghasilan Perhitungan
Gaji sebagai Pegawai Tetap *) Dipotong oleh Pemberi Kerja [Biaya Jabatan & PTKP]
Hadiah, Bonus dll Langsung kena Tarif PPh Pasal 17
Uang Saku sebagai Peserta Kegiatan *) PPh Final (0%, 5%, 15%) Khusus PNS/TNI Honor APBN
Honor, Komisi, Fee sebagai Tenaga Ahli *) Penghasilan Bruto x 50% x Tarif PPh Pasal 17
Usaha Lain misal Perdagangan atau Jasa PPh Final 1% dari omset Bulanan
*) mendapat Bukti Potong
PENGHASILAN
Konsumsi Cicilan Harta
PENGHASILAN
PENGHASILAN
PENGHASILAN
Konsumsi Cicilan Harta
SPT TAHUNAN PPh
Orang Pribadi
SPT Tahunan
DAFTAR UTANG
DAFTAR HARTA
Harta yang
belum
dilaporkan di
SPT Tahunan
2015
Objek Tax Amnesty
Atau Pembetulan SPT Tahunan
latar belakang amnesti pajak
1. Banyak WNI yang telah memenuhi persyaratan subyektif & objektif namun tidak
mendaftarkan diri, membayar pajak, serta melaporkan SPT dengan benar.
2. Banyak Wajib Pajak yang masih lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Banyak Wajib Pajak yang kurang memahami ketentuan perpajakan sehingga
kewajiban perpajakannya belum sesuai dengan ketentuan termasuk melaporkan
harta dalam SPT-nya.
Dengan adanya Amnesti Pajak maka Wajib Pajak dapat mengungkapkan
hartanya, membayar uang tebusannya, dan pada akhirnya memberikan
perasaan lega karena seluruh kewajiban perpajakan di masa lalunya telah
terselesaikan.
LATAR BELAKANG PER-11/PJ/2016
1. Keresahan Masyarakat yang sampai ke Presiden terkait program Amnesti Pajak.
2. Memberikan keseragaman pemahaman bahwa:
• Orang Pribadi di bawah PTKP dan subjek pajak luar negeri tidak termasuk
subjek Amnesti Pajak dan tidak memiliki konsekuensi apabila tidak
memanfaatkannya.
• Bukan objek PPh berupa harta warisan dan/atau harta hibahan dari orang tua
tidak termasuk dalam objek Amnesti Pajak.
• Harta yang menjadi objek Amnesti Pajak adalah harta yang berasal dari
penghasilan yang belum dibayar pajaknya dan belum dilaporkan dalam SPT
Tahunan
• Nilai wajar harta tidak perlu diuji kembali atau dikoreksi oleh DJP.
OBJEK TAX AMNESTY Harta yang Berasal dari Penghasilan yang belum dipajakin
GAJI, HONOR &
TUNJANGAN
PENGHASILAN
LAIN DARI USAHA
PPh Pasal 21
Objek Tax Amnesty
Bukan Objek Tax Amnesty
Warisan Telah
Dilapor Pewaris
Warisan Belum
Dilapor Pewaris
Di bawah PTKP 1 2
Di atas PTKP 3 4
1
2
3
4
Dapat Tidak Ikut Tax Amnesty Tidak Kena Sanksi Pasal 18
Dapat Tidak Ikut Tax Amnesty Tidak Kena Sanksi Pasal 18
Dapat Tidak Ikut Tax Amnesty Tidak Kena Sanksi Pasal 18
Dapat Ikut Tax Amnesty atau
Pembetulan SPT Tahunan
Dapat Kena Sanksi Pasal 18
TAX AMNESTY
Normal
5%
15%
25%
30%
SPT TAHUNAN
+ 2%
per bulan
Tax Amnesty
2%
3%
5%
SPH
TAX AMNESTY ITU HAK
BUKAN KEWAJIBAN
IKUT
TIDAK IKUT
Tidak Akan Diperiksa dll
Lakukan Pembetulan SPT
Bayar Uang Tebusan
Tidak Perlu Bayar
& REPATRIASI ASET LN
KUNCINYA ADA DI SPT TAHUNAN 2015
Telah Dilaporkan Harta Tambahan
LAPORKAN SPT TAHUNAN 2015
Untuk yang Terdaftar Tahun
2016, tidak perlu lapor SPT
2015 langsung ikut TA
Untuk yang Terdaftar Tahun
2015 dan sebelumnya wajib
lapor SPT 2015 jika ingin ikut TA
CONTOH KASUS
SEKILAS TAX
AMNESTY DAN
TATA CARA
PENGISIAN
Saya
Mau Ikut
Tax
Amnesty
Diisi dengan BenarDicetak
SURAT PERNYATAAN HARTA Tax Amnesty
LAMPIRAN SPH
A. HARTA BERSIH YANG TELAH DILAPORKAN DI SPT
B. HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DI SPT
C. HARTA BERSIH LN REPATRIASI YANG BELUM DILAPORKAN DI SPT
D. HARTA BERSIH LN NON REPATRIASI YANG BELUM DILAPORKAN DI SPT
Uang Tebusan
LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN HARTA Tax Amnesty
DAFTAR HARTA
UTANG
SURAT
PENGAKUAN
HARTA
SURAT
PENGAKUAN
NOMINEE
PERNYATAAN
TIDAK
MENGALIHKAN
HARTA
BUKTI
UTANG JIKA
ADA
+ SSP Uang Tebusan
RINGKASAN PERMOHONAN TAX AMNESTY
LAPOR SPT TAHUNAN 2015
BAYAR POKOK TUNGGAKAN PAJAK
PUSAT DAN CABANG
STP, SKPKB, SKPKBT Keberatan, Banding, PK Bukti Permulaan
BAYAR UANG TEBUSAN
CABUT PERMOHONAN
Keberatan, Banding, PK, Pbk, Pengembalian Pajak
SAMPAIKAN SURAT PERNYATAAN HARTA
RINGKASAN PERMOHONAN TAX AMNESTY
TERIMA SURAT KETERANGAN
PEMERIKSAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
S.D. TAHUN 2015
DIHENTIKAN
TIDAK IKUT TAX AMNESTY
KONSEKUENSI IKUT TAX AMNESTY
SKEMA I.B.1.
Sawah warisan
Penghasil
an di
bawah
PTKP
TAHUN
2015
Dapat tidak
menggunakan
haknya
mengikuti
Amnesti Pajak
Pasal 18 ayat
(2)
Tn. B
(Pensiuna
n)
SKEMA II.A.1.
Rumah
warisan
Penghasilan
di bawah
PTKP
TAHU
N
2015
Rumah
Warisan
bukan objek
Amnesti
Pajak
Tn. F
(Petani)
Pasal 18
Tidak
mengikuti
Amnesti
Pajak
SKEMA II.A.2.
Ruko
warisan
Ruko
Warisan
bukan objek
Amnesti
Pajak
Pasal 18
Tidak
mengikuti
Amnesti Pajak
telah
dilaporkan
di SPT
2012
ayah Tn. G
Penghasil
an di atas
PTKP
TAHUN
2015
Tn. G
(Karyawan)
Ayah
Tn. G
SKEMA II.B.2.
Klinik Hibah
Klinik Hibah
bukan objek
Amnesti
Pajak
Pasal 18
Tidak
mengikuti
Amnesti Pajak
telah
dilaporkan
di SPT
2011
dr. X
dr. X
(Ayah dr.
W)
Penghasil
an di atas
PTKP
TAHU
N
2015
dr.
W
WARISAN Bukan Objek Tax Amnesty cukup lakukan pembetulan SPT Tahunan
Bukan Objek Tax Amnesty
Objek Tax Amnesty
WARISAN
HARTA DARI PENGHASILAN TELAH DIPAJAKIN
HIBAH
HARTA DARI PENGHASILAN BELUM DIPAJAKIN
Tapi Bagaimana Jika Ada 2 Jenis Harta?
Subjek Pengampunan Pajak
 Orang Pribadi; atau
 Subjek pajak warisan belum
terbagi,
dengan penghasilan < PTKP
WNI yang:
• Tidak di Indonesia > 183 hari
dalam jangka waktu 12
bulan; dan
• tidak menerima atau
memperoleh penghasilan
dari Indonesia
Ketentuan
Pasal 18 ayat (2)
UU Pengampunan
Pajak
TIDAK DITERAPKAN
DAPAT TIDAK
ikut
Amnesti Pajak
Amnesti Pajak
ungkap . tebus . lega
PER-11/PJ/2016
Subjek dan Objek Pengampunan Pajak
Harta Warisan
Harta Hibahan yang
diterima keluarga
sedarah dalam
garis keturunan lurus
satu derajat
• Diterima ahli waris/Orang
Pribadi penerima hibah yang
tidak memiliki penghasilan/
penghasilan di bawah PTKP;
atau
• Harta warisan dan/atau harta
hibahan sudah dilaporkan
dalam SPT Tahunan PPh
Pewaris/ pemberi hibah
Ketentuan Pasal 18
UU Pengampunan Pajak
TIDAK DITERAPKAN
Amnesti Pajak
Harta Warisan
Harta Hibahan
Bukan Objek
Amnesti Pajak
&
Dapat Tidak
mengikuti Amnesti Pajak
Penyampaian SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
Harta belum dilaporkan dalam SPT DAN diperoleh dari:
• Penghasilan yang telah dikenakan PPh; atau
• Penghasilan yang bukan objek PPh
IKUT Amnesti Pajak
SPT TELAH disampaikan SPT BELUM disampaikan
PEMBETULAN SPT MELAPORKAN SPT
Ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak BERLAKU
TIDAK IKUT Amnesti Pajak
Amnesti Pajak
ungkap . tebus . lega
denyzafa@gmail.com | 0812-1917-9800 (Telkomsel)

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Matakuliah Perpajakan 1
Matakuliah Perpajakan 1Matakuliah Perpajakan 1
Matakuliah Perpajakan 1
 
Perpajakan 2
Perpajakan 2Perpajakan 2
Perpajakan 2
 
Sosialisasi Pengisian SPT untuk Karyawan
Sosialisasi Pengisian SPT untuk KaryawanSosialisasi Pengisian SPT untuk Karyawan
Sosialisasi Pengisian SPT untuk Karyawan
 
Bab3 pph
Bab3 pphBab3 pph
Bab3 pph
 
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
 
Npwp & spt 2008 1770s
Npwp & spt 2008 1770sNpwp & spt 2008 1770s
Npwp & spt 2008 1770s
 
Pajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumPajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan Umum
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
 
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang  kupUuno.28 tahun 2007 tentang  kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
 
Tunggakan pbb rp 7
Tunggakan pbb rp 7Tunggakan pbb rp 7
Tunggakan pbb rp 7
 
Spt op
Spt opSpt op
Spt op
 
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op KaryawanNpwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
 
Pph badan
Pph badanPph badan
Pph badan
 
Psak 46-pajak-penghasilan
Psak 46-pajak-penghasilanPsak 46-pajak-penghasilan
Psak 46-pajak-penghasilan
 
Tunggakan pbb rp 7
Tunggakan pbb rp 7Tunggakan pbb rp 7
Tunggakan pbb rp 7
 
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangSEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
 
Uu tax amnesty
Uu tax amnestyUu tax amnesty
Uu tax amnesty
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukan
 
Pajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umumPajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umum
 

Destaque

Tax Amnesty - Amnesti Pajak - Pengampunan Pajak
Tax Amnesty - Amnesti Pajak - Pengampunan PajakTax Amnesty - Amnesti Pajak - Pengampunan Pajak
Tax Amnesty - Amnesti Pajak - Pengampunan PajakAbu Za
 
Filosofi Tax Amnesty [DDTC]
Filosofi Tax Amnesty [DDTC]Filosofi Tax Amnesty [DDTC]
Filosofi Tax Amnesty [DDTC]forum_dosen
 
Simulasi Ringkas perpajakan bagi Bendahara
Simulasi Ringkas perpajakan bagi BendaharaSimulasi Ringkas perpajakan bagi Bendahara
Simulasi Ringkas perpajakan bagi BendaharaDeny Zaenal Faizin
 
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak ElektronikMPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak ElektronikDeny Zaenal Faizin
 
PPh Pasal 21 + soal
PPh Pasal 21 + soalPPh Pasal 21 + soal
PPh Pasal 21 + soalYABES HULU
 
Pengantar Perpajakan (An Introduction of Taxation Concept)
Pengantar Perpajakan (An Introduction of Taxation Concept)Pengantar Perpajakan (An Introduction of Taxation Concept)
Pengantar Perpajakan (An Introduction of Taxation Concept)Raja Matridi Aeksalo
 
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakHak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakeryeryey
 
Perpajakan bagi bendahara
Perpajakan bagi bendaharaPerpajakan bagi bendahara
Perpajakan bagi bendaharaAde Kusnadi
 
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIORESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIONeea Niio
 
Keberatan (Pajak)
Keberatan (Pajak)Keberatan (Pajak)
Keberatan (Pajak)Vivi Silvia
 
Akuntansi pasca tax amnesty (psak 70)
Akuntansi pasca tax amnesty (psak 70) Akuntansi pasca tax amnesty (psak 70)
Akuntansi pasca tax amnesty (psak 70) Prie Yono
 
Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di Indonesia
Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di IndonesiaPemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di Indonesia
Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di IndonesiaUniversity of Brawijaya
 
Pembukuan sederhana untuk usaha kecil
Pembukuan sederhana untuk usaha kecilPembukuan sederhana untuk usaha kecil
Pembukuan sederhana untuk usaha kecilrobertlambey
 
ACT 2014 - Managing excess liqudiity in China
ACT 2014 - Managing excess liqudiity in ChinaACT 2014 - Managing excess liqudiity in China
ACT 2014 - Managing excess liqudiity in ChinaTony Lam
 
Cash-Flow-and-Treasury
Cash-Flow-and-TreasuryCash-Flow-and-Treasury
Cash-Flow-and-TreasurySanjay Gaggar
 

Destaque (20)

Tax Amnesty - Amnesti Pajak - Pengampunan Pajak
Tax Amnesty - Amnesti Pajak - Pengampunan PajakTax Amnesty - Amnesti Pajak - Pengampunan Pajak
Tax Amnesty - Amnesti Pajak - Pengampunan Pajak
 
Filosofi Tax Amnesty [DDTC]
Filosofi Tax Amnesty [DDTC]Filosofi Tax Amnesty [DDTC]
Filosofi Tax Amnesty [DDTC]
 
Simulasi Ringkas perpajakan bagi Bendahara
Simulasi Ringkas perpajakan bagi BendaharaSimulasi Ringkas perpajakan bagi Bendahara
Simulasi Ringkas perpajakan bagi Bendahara
 
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak ElektronikMPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak Elektronik
 
PPh Pasal 21 + soal
PPh Pasal 21 + soalPPh Pasal 21 + soal
PPh Pasal 21 + soal
 
Pengantar Perpajakan (An Introduction of Taxation Concept)
Pengantar Perpajakan (An Introduction of Taxation Concept)Pengantar Perpajakan (An Introduction of Taxation Concept)
Pengantar Perpajakan (An Introduction of Taxation Concept)
 
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakHak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
 
Perpajakan bagi bendahara
Perpajakan bagi bendaharaPerpajakan bagi bendahara
Perpajakan bagi bendahara
 
Sengketa Pajak
Sengketa PajakSengketa Pajak
Sengketa Pajak
 
Leaflet Tax Amnesti
Leaflet Tax AmnestiLeaflet Tax Amnesti
Leaflet Tax Amnesti
 
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIORESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
 
TAX PLANNING PAJAK
TAX PLANNING PAJAKTAX PLANNING PAJAK
TAX PLANNING PAJAK
 
2.KUP...NPWP
2.KUP...NPWP2.KUP...NPWP
2.KUP...NPWP
 
Keberatan (Pajak)
Keberatan (Pajak)Keberatan (Pajak)
Keberatan (Pajak)
 
Akuntansi pasca tax amnesty (psak 70)
Akuntansi pasca tax amnesty (psak 70) Akuntansi pasca tax amnesty (psak 70)
Akuntansi pasca tax amnesty (psak 70)
 
Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di Indonesia
Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di IndonesiaPemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di Indonesia
Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di Indonesia
 
Pembukuan sederhana untuk usaha kecil
Pembukuan sederhana untuk usaha kecilPembukuan sederhana untuk usaha kecil
Pembukuan sederhana untuk usaha kecil
 
ACT 2014 - Managing excess liqudiity in China
ACT 2014 - Managing excess liqudiity in ChinaACT 2014 - Managing excess liqudiity in China
ACT 2014 - Managing excess liqudiity in China
 
Cash-Flow-and-Treasury
Cash-Flow-and-TreasuryCash-Flow-and-Treasury
Cash-Flow-and-Treasury
 
SBSN - Surat Berharga Syariah Negara
SBSN - Surat Berharga Syariah NegaraSBSN - Surat Berharga Syariah Negara
SBSN - Surat Berharga Syariah Negara
 

Semelhante a Tax Amnesty 2016 untuk Pegawai Negeri dan Swasta

Paparan PPS PMK 196 Singkat (edited).pdf
Paparan PPS PMK 196 Singkat (edited).pdfPaparan PPS PMK 196 Singkat (edited).pdf
Paparan PPS PMK 196 Singkat (edited).pdfssuser8bbab0
 
Paparan pps pmk 196
Paparan pps pmk 196Paparan pps pmk 196
Paparan pps pmk 196ssuser5d9c52
 
SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S.pdf
SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S.pdfSPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S.pdf
SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S.pdfArdilaWidyaNingsihPu
 
PPT kel 7.pptx
PPT kel 7.pptxPPT kel 7.pptx
PPT kel 7.pptxdatakuliah
 
PPT Kelompok 2 Adm. Pajak.pptx
PPT Kelompok 2 Adm. Pajak.pptxPPT Kelompok 2 Adm. Pajak.pptx
PPT Kelompok 2 Adm. Pajak.pptxOliviaCleverly
 
5. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui e-filing.pptx
5. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui e-filing.pptx5. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui e-filing.pptx
5. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui e-filing.pptxRezayHonda
 
PP 55 Tahun -2022-Penyesuaian-PPh-1.pptx
PP 55 Tahun -2022-Penyesuaian-PPh-1.pptxPP 55 Tahun -2022-Penyesuaian-PPh-1.pptx
PP 55 Tahun -2022-Penyesuaian-PPh-1.pptxINDAH554665
 
Paparan-PPS-PMK-196-Singkat.pdf pmk thn 2021
Paparan-PPS-PMK-196-Singkat.pdf pmk thn 2021Paparan-PPS-PMK-196-Singkat.pdf pmk thn 2021
Paparan-PPS-PMK-196-Singkat.pdf pmk thn 2021ArieWidodo14
 
a.Materi Aplikasi SIMPATDA.pptx
a.Materi Aplikasi SIMPATDA.pptxa.Materi Aplikasi SIMPATDA.pptx
a.Materi Aplikasi SIMPATDA.pptxFarakhanMuhammad
 
Petunjuk isi pph badan 2009
Petunjuk isi pph badan 2009Petunjuk isi pph badan 2009
Petunjuk isi pph badan 2009Kppkp Bangil
 
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang PribadiS-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadimateripenyuluhan
 
Petunjuk pengisian spt 1770 s
Petunjuk pengisian spt 1770 sPetunjuk pengisian spt 1770 s
Petunjuk pengisian spt 1770 stri wibowo
 
Slide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadiSlide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadiNaila Karima
 
Pajak Penghasilan dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pajak Penghasilan dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Penghasilan dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pajak Penghasilan dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Yesica Adicondro
 
Bimtek Relawan Pajak.pptx
Bimtek Relawan Pajak.pptxBimtek Relawan Pajak.pptx
Bimtek Relawan Pajak.pptxBangGanteng4
 
Petunjuk Pengisian SPT 1770 s Tahun 2010
Petunjuk Pengisian SPT 1770 s Tahun 2010Petunjuk Pengisian SPT 1770 s Tahun 2010
Petunjuk Pengisian SPT 1770 s Tahun 2010Yesica Adicondro
 

Semelhante a Tax Amnesty 2016 untuk Pegawai Negeri dan Swasta (20)

Paparan PPS PMK 196 Singkat (edited).pdf
Paparan PPS PMK 196 Singkat (edited).pdfPaparan PPS PMK 196 Singkat (edited).pdf
Paparan PPS PMK 196 Singkat (edited).pdf
 
Paparan pps pmk 196
Paparan pps pmk 196Paparan pps pmk 196
Paparan pps pmk 196
 
SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S.pdf
SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S.pdfSPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S.pdf
SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S.pdf
 
PPT kel 7.pptx
PPT kel 7.pptxPPT kel 7.pptx
PPT kel 7.pptx
 
9.TaxPlanning PPh ps 21
9.TaxPlanning PPh ps 219.TaxPlanning PPh ps 21
9.TaxPlanning PPh ps 21
 
PPT Kelompok 2 Adm. Pajak.pptx
PPT Kelompok 2 Adm. Pajak.pptxPPT Kelompok 2 Adm. Pajak.pptx
PPT Kelompok 2 Adm. Pajak.pptx
 
5. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui e-filing.pptx
5. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui e-filing.pptx5. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui e-filing.pptx
5. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui e-filing.pptx
 
PP 55 Tahun -2022-Penyesuaian-PPh-1.pptx
PP 55 Tahun -2022-Penyesuaian-PPh-1.pptxPP 55 Tahun -2022-Penyesuaian-PPh-1.pptx
PP 55 Tahun -2022-Penyesuaian-PPh-1.pptx
 
Paparan-PPS-PMK-196-Singkat.pdf pmk thn 2021
Paparan-PPS-PMK-196-Singkat.pdf pmk thn 2021Paparan-PPS-PMK-196-Singkat.pdf pmk thn 2021
Paparan-PPS-PMK-196-Singkat.pdf pmk thn 2021
 
Objek PPh.pdf
Objek PPh.pdfObjek PPh.pdf
Objek PPh.pdf
 
a.Materi Aplikasi SIMPATDA.pptx
a.Materi Aplikasi SIMPATDA.pptxa.Materi Aplikasi SIMPATDA.pptx
a.Materi Aplikasi SIMPATDA.pptx
 
Petunjuk isi pph badan 2009
Petunjuk isi pph badan 2009Petunjuk isi pph badan 2009
Petunjuk isi pph badan 2009
 
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang PribadiS-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
 
Petunjuk pengisian spt 1770 s
Petunjuk pengisian spt 1770 sPetunjuk pengisian spt 1770 s
Petunjuk pengisian spt 1770 s
 
Ep.1. PPh.pptx
Ep.1. PPh.pptxEp.1. PPh.pptx
Ep.1. PPh.pptx
 
Slide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadiSlide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadi
 
P ajak
P ajakP ajak
P ajak
 
Pajak Penghasilan dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pajak Penghasilan dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Penghasilan dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pajak Penghasilan dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi
 
Bimtek Relawan Pajak.pptx
Bimtek Relawan Pajak.pptxBimtek Relawan Pajak.pptx
Bimtek Relawan Pajak.pptx
 
Petunjuk Pengisian SPT 1770 s Tahun 2010
Petunjuk Pengisian SPT 1770 s Tahun 2010Petunjuk Pengisian SPT 1770 s Tahun 2010
Petunjuk Pengisian SPT 1770 s Tahun 2010
 

Último

Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)MustahalMustahal
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxsyahrulutama16
 
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafarmasipejatentimur
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah DasarPPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasarrenihartanti
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptxSirlyPutri1
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMIGustiBagusGending
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptPpsSambirejo
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)PUNGKYBUDIPANGESTU1
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
presentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesiapresentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesiaNILAMSARI269850
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSLatsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSdheaprs
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfChananMfd
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfNurulHikmah50658
 

Último (20)

Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah DasarPPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
presentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesiapresentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesia
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSLatsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
 

Tax Amnesty 2016 untuk Pegawai Negeri dan Swasta

  • 1. ASPEK PERPAJAKAN PNS SOSIALISASI Dalam Kerangka denyzafa@gmail.com
  • 2.
  • 4.
  • 5.
  • 6. Realisasi Uang Tebusan per tgl 30 Sept 16 (sumber : lembagapajak.com)
  • 7. Realisasi Uang Tebusan per tgl 19 ‘OKT 16 (sumber : pajak.go.id)
  • 8. LANJUT KE MATERI SEKILAS TAX AMNESTY DAN TATA CARA PENGISIAN
  • 9. PENGHASILAN PEGAWAI SUMBER Gaji sebagai Pegawai Tetap Honor, Komisi, Fee Uang Saku sebagai Peserta Kegiatan Laba Usaha Jual Beli Warisan Hibah Sumbangan
  • 10. PAJAK PENGHASILAN PERHITUNGAN Jenis Penghasilan Perhitungan Gaji sebagai Pegawai Tetap *) Dipotong oleh Pemberi Kerja [Biaya Jabatan & PTKP] Hadiah, Bonus dll Langsung kena Tarif PPh Pasal 17 Uang Saku sebagai Peserta Kegiatan *) PPh Final (0%, 5%, 15%) Khusus PNS/TNI Honor APBN Honor, Komisi, Fee sebagai Tenaga Ahli *) Penghasilan Bruto x 50% x Tarif PPh Pasal 17 Usaha Lain misal Perdagangan atau Jasa PPh Final 1% dari omset Bulanan *) mendapat Bukti Potong
  • 12. PENGHASILAN Konsumsi Cicilan Harta SPT TAHUNAN PPh Orang Pribadi
  • 13. SPT Tahunan DAFTAR UTANG DAFTAR HARTA Harta yang belum dilaporkan di SPT Tahunan 2015 Objek Tax Amnesty Atau Pembetulan SPT Tahunan
  • 14. latar belakang amnesti pajak 1. Banyak WNI yang telah memenuhi persyaratan subyektif & objektif namun tidak mendaftarkan diri, membayar pajak, serta melaporkan SPT dengan benar. 2. Banyak Wajib Pajak yang masih lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 3. Banyak Wajib Pajak yang kurang memahami ketentuan perpajakan sehingga kewajiban perpajakannya belum sesuai dengan ketentuan termasuk melaporkan harta dalam SPT-nya. Dengan adanya Amnesti Pajak maka Wajib Pajak dapat mengungkapkan hartanya, membayar uang tebusannya, dan pada akhirnya memberikan perasaan lega karena seluruh kewajiban perpajakan di masa lalunya telah terselesaikan.
  • 15. LATAR BELAKANG PER-11/PJ/2016 1. Keresahan Masyarakat yang sampai ke Presiden terkait program Amnesti Pajak. 2. Memberikan keseragaman pemahaman bahwa: • Orang Pribadi di bawah PTKP dan subjek pajak luar negeri tidak termasuk subjek Amnesti Pajak dan tidak memiliki konsekuensi apabila tidak memanfaatkannya. • Bukan objek PPh berupa harta warisan dan/atau harta hibahan dari orang tua tidak termasuk dalam objek Amnesti Pajak. • Harta yang menjadi objek Amnesti Pajak adalah harta yang berasal dari penghasilan yang belum dibayar pajaknya dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan • Nilai wajar harta tidak perlu diuji kembali atau dikoreksi oleh DJP.
  • 16. OBJEK TAX AMNESTY Harta yang Berasal dari Penghasilan yang belum dipajakin GAJI, HONOR & TUNJANGAN PENGHASILAN LAIN DARI USAHA PPh Pasal 21 Objek Tax Amnesty Bukan Objek Tax Amnesty
  • 17. Warisan Telah Dilapor Pewaris Warisan Belum Dilapor Pewaris Di bawah PTKP 1 2 Di atas PTKP 3 4 1 2 3 4 Dapat Tidak Ikut Tax Amnesty Tidak Kena Sanksi Pasal 18 Dapat Tidak Ikut Tax Amnesty Tidak Kena Sanksi Pasal 18 Dapat Tidak Ikut Tax Amnesty Tidak Kena Sanksi Pasal 18 Dapat Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT Tahunan Dapat Kena Sanksi Pasal 18
  • 18.
  • 19.
  • 20. TAX AMNESTY Normal 5% 15% 25% 30% SPT TAHUNAN + 2% per bulan Tax Amnesty 2% 3% 5% SPH
  • 21. TAX AMNESTY ITU HAK BUKAN KEWAJIBAN IKUT TIDAK IKUT Tidak Akan Diperiksa dll Lakukan Pembetulan SPT Bayar Uang Tebusan Tidak Perlu Bayar
  • 22.
  • 24. KUNCINYA ADA DI SPT TAHUNAN 2015 Telah Dilaporkan Harta Tambahan
  • 25. LAPORKAN SPT TAHUNAN 2015 Untuk yang Terdaftar Tahun 2016, tidak perlu lapor SPT 2015 langsung ikut TA Untuk yang Terdaftar Tahun 2015 dan sebelumnya wajib lapor SPT 2015 jika ingin ikut TA
  • 26. CONTOH KASUS SEKILAS TAX AMNESTY DAN TATA CARA PENGISIAN
  • 28.
  • 29.
  • 30.
  • 31.
  • 33. SURAT PERNYATAAN HARTA Tax Amnesty LAMPIRAN SPH A. HARTA BERSIH YANG TELAH DILAPORKAN DI SPT B. HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DI SPT C. HARTA BERSIH LN REPATRIASI YANG BELUM DILAPORKAN DI SPT D. HARTA BERSIH LN NON REPATRIASI YANG BELUM DILAPORKAN DI SPT Uang Tebusan
  • 34.
  • 35.
  • 36.
  • 37.
  • 38.
  • 39.
  • 40. LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN HARTA Tax Amnesty DAFTAR HARTA UTANG SURAT PENGAKUAN HARTA SURAT PENGAKUAN NOMINEE PERNYATAAN TIDAK MENGALIHKAN HARTA BUKTI UTANG JIKA ADA + SSP Uang Tebusan
  • 41. RINGKASAN PERMOHONAN TAX AMNESTY LAPOR SPT TAHUNAN 2015 BAYAR POKOK TUNGGAKAN PAJAK PUSAT DAN CABANG STP, SKPKB, SKPKBT Keberatan, Banding, PK Bukti Permulaan BAYAR UANG TEBUSAN CABUT PERMOHONAN Keberatan, Banding, PK, Pbk, Pengembalian Pajak SAMPAIKAN SURAT PERNYATAAN HARTA
  • 42. RINGKASAN PERMOHONAN TAX AMNESTY TERIMA SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN S.D. TAHUN 2015 DIHENTIKAN
  • 43.
  • 44.
  • 45. TIDAK IKUT TAX AMNESTY
  • 47. SKEMA I.B.1. Sawah warisan Penghasil an di bawah PTKP TAHUN 2015 Dapat tidak menggunakan haknya mengikuti Amnesti Pajak Pasal 18 ayat (2) Tn. B (Pensiuna n)
  • 48. SKEMA II.A.1. Rumah warisan Penghasilan di bawah PTKP TAHU N 2015 Rumah Warisan bukan objek Amnesti Pajak Tn. F (Petani) Pasal 18 Tidak mengikuti Amnesti Pajak
  • 49. SKEMA II.A.2. Ruko warisan Ruko Warisan bukan objek Amnesti Pajak Pasal 18 Tidak mengikuti Amnesti Pajak telah dilaporkan di SPT 2012 ayah Tn. G Penghasil an di atas PTKP TAHUN 2015 Tn. G (Karyawan) Ayah Tn. G
  • 50. SKEMA II.B.2. Klinik Hibah Klinik Hibah bukan objek Amnesti Pajak Pasal 18 Tidak mengikuti Amnesti Pajak telah dilaporkan di SPT 2011 dr. X dr. X (Ayah dr. W) Penghasil an di atas PTKP TAHU N 2015 dr. W
  • 51. WARISAN Bukan Objek Tax Amnesty cukup lakukan pembetulan SPT Tahunan Bukan Objek Tax Amnesty Objek Tax Amnesty WARISAN HARTA DARI PENGHASILAN TELAH DIPAJAKIN HIBAH HARTA DARI PENGHASILAN BELUM DIPAJAKIN Tapi Bagaimana Jika Ada 2 Jenis Harta?
  • 52. Subjek Pengampunan Pajak  Orang Pribadi; atau  Subjek pajak warisan belum terbagi, dengan penghasilan < PTKP WNI yang: • Tidak di Indonesia > 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; dan • tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia Ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Pengampunan Pajak TIDAK DITERAPKAN DAPAT TIDAK ikut Amnesti Pajak Amnesti Pajak ungkap . tebus . lega PER-11/PJ/2016
  • 53. Subjek dan Objek Pengampunan Pajak Harta Warisan Harta Hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat • Diterima ahli waris/Orang Pribadi penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan/ penghasilan di bawah PTKP; atau • Harta warisan dan/atau harta hibahan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Pewaris/ pemberi hibah Ketentuan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak TIDAK DITERAPKAN Amnesti Pajak Harta Warisan Harta Hibahan Bukan Objek Amnesti Pajak & Dapat Tidak mengikuti Amnesti Pajak
  • 54. Penyampaian SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN Harta belum dilaporkan dalam SPT DAN diperoleh dari: • Penghasilan yang telah dikenakan PPh; atau • Penghasilan yang bukan objek PPh IKUT Amnesti Pajak SPT TELAH disampaikan SPT BELUM disampaikan PEMBETULAN SPT MELAPORKAN SPT Ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak BERLAKU TIDAK IKUT Amnesti Pajak Amnesti Pajak ungkap . tebus . lega