Rangkuman dokumen tersebut membahas tentang rancangan Anggaran Dasar Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Barambai. Dokumen ini menjelaskan tentang visi, misi, tujuan, kelembagaan, dan struktur organisasi BKAD serta hubungan antar lembaga yang dibentuk.

1. Rancangan AD BKAD 2014
Kecamatan Barambai
1
ANGGARAN DASAR (AD)
BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD)
KECAMATAN BARAMBAI KABUPATEN BARITO KUALA
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA DAN JANGKA WAKTU
Pasal 1
1. Organisasi ini bernama Badan Kerjasama Antar Desa, Kecamatan Barambai,
Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disingkat
BKAD Kecamatan Barambai
2. BKAD Kecamatan Barambai., berkedudukan di wilayah Kecamatan Barambai,
Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan.
3. Wilayah kerja lembaga BKAD Kecamatan Barambai adalah wilayah Kecamatan
Barambai, Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan
4. Organisasi ini berdiri di Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala Propinsi
Kalimantan Selatan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
BAB. II
AZAS DAN PRINSIP
Pasal 2
Azas
Azas BKAD Kecamatan Barambai berazaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar
1945.
Pasal 3
Prinsip
BKAD melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip Transparansi,
Keberpihakan pada Rumah Tangga Miskin, Partisipasi, Prioritas, Desentralisasi,
Akuntabilitas, Berkelanjutan dan Kesetaraan Gender.

2. Rancangan AD BKAD 2014
Kecamatan Barambai
2
BAB. III
VISI, MISI DAN TUJUAN
Pasal 4
Visi
Visi BKAD Kecamatan Barambai adalah terwujudnya pelestarian dan pengembangan
kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan sistem pembangunan partisipatif.
Pasal 5
Misi
1. Melestarikan kelembagaan dan kegiatan yang telah dilakukan pemberdayaan
Masyarakat sesuai dengan prinsip Transparansi, Partisipasi Aktif, Keberpihakan
pada Rumah Tangga Miskin, Desentralisasi, Akuntabilitas, Keberlanjutan, dan
Kesetaraan Gender.
2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat pemerintah
desa serta kecamatan Barambai dalam memfasilitasi sistem pembangunan
partisipatif yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan keterpaduan antar program/ kegiatan penanggulangan kemiskinan
di daerah
4. Mengakomodasi usulan kegiatan pembangunan dari masyarakat ke dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan Pemerintahan Desa
dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan
6. Mewujudkan sistem penganggaran Pemerintah Daerah yang memungkinkan
tersedianya alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan atau bantuan
pihak ketiga yang bisa diorganisir antar desa dan atau setingkat kecamatan.
Pasal 6
Tujuan
1. Tujuan Umum BKAD :
Mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan kemandirian masyarakat
melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintahan lokal, serta penyediaan
pendanaan kebutuhan sosial dasar dan ekonomi.

3. Rancangan AD BKAD 2014
Kecamatan Barambai
3
2. Tujuan Khusus :
a. Mewakili masyarakat selaku pemilik modal dengan sistem perwakilan dalam hal
membuat keputusan yang berkaitan dengan kepemilikan modal.
b. Menjamin pelestarian dan pengembangan kegiatan Pinjaman yang dihasilkan
oleh Pemberdayaan Masyarakat untuk penyediaan pendanaan kebutuhan
usaha dan sosial dasar masyarakat di wilayah kecamatan Barambai
c. Memperkuat kelembagaan ekonomi yang mendukung kegiatan ekonomi
masyarakat miskin kecamatan Barambai
d. Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam penyediaan dana
pendukung usaha masyarakat miskin yang tidak dapat dilayani oleh lembaga
keuangan formal.
e. Mensinergikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat baik keseluruhan ataupun
secara parsial.
BAB IV
PEMBENTUKAN DAN KEGIATAN
Pasal 7
Pembentukan
Pembentukan BKAD dengan sistem perwakilan desa dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Perwakilan desa (BKD) yang terdiri dari unsur-unsur :
i. Kepala Desa
ii. Anggota BPD/ Tokoh Masyarakat
iii. Wakil Masyarakat
b. Jumlah perwakilan minimal 6 orang paling tidak 50 % unsur perempuan.
c. Wakil masyarakat paling tidak ada unsur masyarakat miskin.
Pasal 8
Kegiatan
Kegiatan BKAD adalah mengembangkan penyediaan fasilitas dan sarana / prasarana
dalam kaitan dengan pengentasan kemiskinan terutama penyediaan modal usaha dan
pendanaan kebutuhan sosial dasar.

4. Rancangan AD BKAD 2014
Kecamatan Barambai
4
BAB V
PERMODALAN DAN SUMBER PENDANAAN LAIN
Pasal 9
Modal Awal
Modal Awal BKAD berasal dari hibah Dana Pemberdayaan Masyarakat kepada
masyarakat wilayah Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala Propinsi
Kalimantan Selatan dan status kepemilikan modal tersebut adalah masyarakat di
wilayah Kecamatan Barambai
Pasal 10
Modal Tambahan
Modal tambahan adalah sumber dana yang diperoleh oleh BKAD dari sumber-sumber:
1. Surplus usaha yang ditahan sebagai tambahan modal oleh Unit Pengelola
Kegiatan (UPK).
2. Tambahan modal dari berbagai pihak yang dapat dianggap sebagai Modal Donasi.
Pasal 11
Sumber Pendanaan Lain
Sumber pendanaan lain yang dapat diterima oleh BKAD adalah sumber dana hutang
dari pihak lain dan bukan berupa simpanan masyarakat yang diatur dan ditetapkan
dengan ketentuan BKAD.
BAB VI
KELEMBAGAAN
Pasal 12
Dalam melakukan kegiatan di masyarakat BKAD membentuk Kelembagaan dan yang
berfungsi secara operasional dalam kaitannya untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan.
Pasal 13
Bentuk Kelembagaan BKAD
Bentuk kelembagaan BKAD adalah perkumpulan dari perwakilan desa dengan fungsi
organisasi adalah :

5. Rancangan AD BKAD 2014
Kecamatan Barambai
5
1. Pengurus Harian terdiri dari :
a. Ketua : bertindak sebagai penanggung jawab secara menyeluruh
pengelolaan kegiatan kerjasama antar desa;
b. Sekretaris : bertugas mengerjakan urusan administrasi kesekretariatan dan
membuat laporan pengelolaan seluruh kegiatan (termasuk
pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan) dan laporan rekapitulasi
seluruh aktifitas organisasi di bawahnya (UPK, BP UPK, TV
Kegiatan, Tim Pendanaan);
c. Bendahara : bertugas melakukan pengelolaan keuangan BKAD dan
menyusun laporan keuangan.
2. Anggota BKAD adalah seluruh Mandataris dalam Musyawarah Antar Desa (MAD)
yaitu 6 (enam) orang wakil per desa yaitu Kepala desa, 2 (dua) orang wakil dari
BPD/ nama sebutan lain yang sejenis, dan 3 (tiga) orang tokoh masyarakat
(sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dari keenam wakil tersebut adalah
perempuan). Pengurus Harian BKAD dipilih dari dan merangkap sebagai anggota.
Pasal 14
Bentuk Kelembagaan Pendukung
Bentuk kelembagaan pendukung yang ditetapkan oleh BKAD dapat dibedakan
berdasarkan fungsi dan tanggung jawab adalah:
1. Kelembagaan yang bersifat tetap atau permanen adalah kelembagaan yang
secara operasional sepanjang tahun:
a. Unit Pengelola Kegiatan adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggung
jawab sebagai pelaksana mandat BKAD selanjutnya disebut Unit Pengelola
Kegiatan (UPK)
b. Badan Pengawas adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggung jawab
untuk melakukan pengawasan lembaga Unit Pengelola Kegiatan (UPK),
selanjutnya disebut BP UPK.
c. Tim Verifikasi Perguliran adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggung
jawab untuk melakukan kegiatan verifikasi setiap proposal perguliran yang
masuk kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK), selanjutnya disebut Tim
Verifikasi Perguliran.
d. Tim Pendanaan adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggung jawab
dalam keputusan pendanaan yang akan dilakukan oleh Unit Pengelola
Kegiatan (UPK), selanjutnya disebut Tim Pendanaan.

6. Rancangan AD BKAD 2014
Kecamatan Barambai
6
e. Pengurus kelembagaan yang bersifat tetap untuk jangka waktu tertentu yang
berasal dari anggota masyarakat yang bersifat independen dan dipilih serta
ditetapkan berdasarkan keputusan BKAD dan bukan sebagai pengurus dan
anggota BKAD.
2. Kelembagaan yang bersifat ad-hoc atau sementara adalah kelembagaan yang
bekerja jika diperlukan atau dibutuhkan sebagai pendukung kelembagaan:
a. Tim Verifikasi adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggung jawab untuk
melakukan kegiatan verifikasi terutama dalam proses perencanaan kegiatan
yang didanai oleh Unit Pengelola Kegiatan selanjutnya disebut TV.
b. Tim Penyehatan Pinjaman adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggung
jawab dalam penyehatan pinjaman bermasalah selanjutnya disebut Tim
Penyehatan.
c. Tim lainnya yang akan ditentukan dan ditetapkan jika dipandang perlu.
Pasal 15
Hubungan antar kelembagaan
1. Hubungan antar kelembagaan yang dibentuk BKAD akan diatur dan ditetapkan
dalam Anggaran Rumah Tangga masing-masing lembaga dengan ketetapan
BKAD.
2. Anggaran Rumah Tangga yang mengatur hubungan antar kelembagaan harus
saling mendukung dan tidak bertentangan dengan visi, misi dan tujuan.
BAB VII
PERSELISIHAN
Pasal 16
Apabila terjadi perselisihan, penyimpangan dan lain-lain yang dilakukan oleh lembaga
yang dibentuk BKAD akan diselesaikan secara musyawarah, apabila tidak tercapai
kata sepakat maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

7. Rancangan AD BKAD 2014
Kecamatan Barambai
7
BAB VIII
PEMBUBARAN
Pasal 17
Pembubaran Forum MAD
Pembubaran BKAD dilakukan dengan keputusan perwakilan desa minimal 50 % plus
1 orang dengan ketentuan setelah diupayakan penyelamatan dan perbaikan.
BAB IX
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN MAD
Pasal 18
MAD menetapkan Peraturan BKAD yang memuat peraturan pelaksanaan Anggaran
Rumah Tangga (ART) dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD).
Pasal 19
MAD menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Lembaga
Pelaksana Operasional yang dibentuk oleh BKAD yang memuat peraturan
pelaksanaan Anggaran Dasar dan tidak boleh bertentangan.
BAB X
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 20
Segala keputusan untuk merubah Anggaran Dasar ini harus diputuskan dengan
perwakilan desa minimal 50 % plus 1 orang.

8. Rancangan AD BKAD 2014
Kecamatan Barambai
8
BAB XI
PENUTUP
Pasal 21
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga dan Peraturan BKAD.
Ditetapkan di : Barambai
Pada tanggal :
Badan Kerjasama Antar Desa
Kecamatan Barambai
AHMAD SUPAWIE
Ketua
Mengetahui
Camat Barambai
MULIANSYAH, S.IP. M.Si.
NIP. 19860222 198602 1 003

9. Rancangan AD BKAD 2014
Kecamatan Barambai
9
STRUKTUR ORGANISASI BKAD
KECAMATAN BARAMBAI
MAD
BKAD
TV USULAN TIM
PENDANAAN
TIM
PENYEHATAN
PINJAMAN
LEMBAGA
OPS LAIN UPK TV PERG BP-UPK
KELOMPOK
ANGGOTA