1. Pasal-Pasal Pendampingan dalam
UU Desa
Pasal Pendampingan dalam UU Desa
 Pasal 1 Penjelasan 12 pemberdayaan masyarakat
membutuhkan pendampingan
 Pasal 90, ayat (3) BUMDEs, melakukan pendampingan
teknis dan akses ke pasar,
 Pasal 112, ayat (4) bahwa Pemberdayaan masyarakat Desa
dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan
Kawasan Perdesaan,
 Pasal 114, ayat (1), (l): melakukan pembinaan upaya
percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan,
bantuan pendampingan, dan bantuan teknis

2. Skenario Pendampingan Pasca UU
Desa
1. Pendampingan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan di
partisipatif tingkat desa,
2. Pendampingan dalam penyelarasan Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD
dan penyusunan Rencana Kerja SKPD dengan hasil-hasil Musrenbang,
3. Pendampingan dalam Keterpaduan, keselarasan dan kesatupaduan kebijakan,
yang lebih menekan sistem penyelarasan perencanaan politik, teknokratis
dengan perencanaan partisipatif,
4. Pendampingan penyelarasan rencana kegiatan perencanaan dan penganggaran
swakelola oleh masyarakat,
5. Pendampingan manajemen pemerintahan desa,
6. Pendampingan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan, terutama
pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif,
7. Pendampingan kapasitas pelaku masyarakat dan aparatur pemerintahan,
utamanya aparatur Pemerintahan Desa.
8. Pendampingan kegiatan perkembangan ekonomi perdesaan dan kemandirian
BUMDEs,
9. Pendampingan peningkatan kualitas kegiatan berbasis antar desa/ kawasan
pendukung ekonomi perdesaan

3. Kompetensi Pendamping dalam
Dukungan UU Desa (I)
• Kemampuan menggalang dukungan dan mendorong pendayagunaan potensi berbagai
pihak untuk peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan partisipatif,
• Kemampuan memediasi dan membangun jaringan kerja sama para pihak (intern
pemerintah Kabupaten), DPRD, LSM dan pihak – pihak lain yang terkait dan
berkepentingan untuk peningkatan serta pengembangan proses pembangunan
partisipatif,
• Kemampuan pendampingan kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) dalam
nentuk penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa,
• Kemampuan pendampingan proses penyampaian aspirasi melalui forum
Hearing/dengar pendapat DPRD dan Bupati,
• Kemampuan pendampingan/ bimbingan dalam dukungan teknis kepada Pelaku desa
dan antar desa,
• Kemampuan pendampingan dalam menyusun Peraturan Desa dan Peraturan Daerah
yang sesuai dengan kebutuhan penguatan pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan
pembangunan partisipatif,
• Kemampuan penadampingan dalam rancang bangun pelatihan, worksop, semiloka dan
lain-lain,
• Kemapuan pendampingan dan keberlanjutan Tenaga Pelatih Masyarat (TPM), Ruang
Belajar Masyarakat (RBMdan tempat Belajar Masyarakat (TBM),

4. Kompetensi Pendamping dalam
Dukungan UU Desa (II)
• Kemampuan dalam Memastikan tersusunannya/ review RPJM Desa, RKPDes, APBDes
secara partisipatif dan dilanjutkan dan Perdes/ Keputusan Kades serta Perdes lainnya
sesuai kebutuhan,
• Kemampuan dalam pendampingan penyusunan APBD Desa, Laporan Keterangan
Pertanggungjwaban Kades (LKPDes) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(LPPD),
• Kemampuan mengorganisir Tim Pendamping (tingkat desa, antar desa/ kawasan),
• Kemampuan pendampingan dalam teknis pemberdayaan dan pembangunan desa),
• Kemampuan dalam mensosialisasikan kebijakan terkait dengan desa dan pemerintahan
desa,
• Kemampuan mengintegrasiaan Sistem Pembangunan Partisipatif (SPP) dan Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),
• Kemampuan memberikan pendampingan dan dukungan teknis kepada dalam
pembangunan desa dan kawasan perdesaan,
• Kemampuan pendampingan dalam Sistem Informasi Desa,

5. Kompetensi Pendamping dalam
Dukungan UU Desa (III)
• Kemampuan pendampingan penyusunan rentra kewilayahan, road map dan site plan
usulan antar desa/ kawasan,
• Kemampuan pendampingan pelatihan, dan kegiatan lainnya untuk peningkatan
kapasitas Kader Teknis Desa (KTD),
• Kemampuan pendampingan dalam mendorong inovasi dan kreatifitas pembangunan
desa untuk mendukung proses pemberdayaan masyarakat,
• Kemampuan pendampingan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan,
• Kemampuan pendampingan dalam memantau dan memeriksa pengelolaan keuangan
program pembangunan desa dan antar desa,
• Kemampuan pendampingan dalam validasi dan pemeriksaan pengelolaan kekuangan
yang bersumber dari APBN, APBD, Jaring Asmara, CSR, ADD, dan swadaya masyarakat,
• Kemampuan pendampingan memperkuat kapasitas Pengembangan Ekonomi Perdesaan
dan kelembagaan BUMDes,
• Kemampuan pendampingan penyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan
desa dan pembangunan kawasan perdesaan,