1. Nama : FajarMihartiNpm : 100521372Smstr/prodi : II D/B.Inggris

2. PemerintahdanSolusiPermasalahanPendidikan Mengenaimasalahpedidikan, perhatianpemerintahkitamasihterasasangat minim. Gambaraninitercermindariberagamnyamasalahpendidikan yang makinrumit. Kualitassiswamasihrendah, pengajarkurangprofesional, biayapendidikan yang mahal, bahkanaturan UU Pendidikankacau. Dampakdaripendidikan yang burukitu, negerikitakedepannyamakinterpuruk. Keterpurukaninidapatjugaakibatdarikecilnya rata-rata alokasianggaranpendidikanbaikditingkatnasional, propinsi, maupunkotadankabupaten. Penyelesaianmasalahpendidikantidaksemestinyadilakukansecaraterpisah-pisah, tetapiharusditempuhlangkahatautindakan yang sifatnyamenyeluruh. Artinya, kitatidakhanyamemperhatikankepadakenaikkananggaransaja. Sebabpercumasaja, jikakualitasSumberDayaManusiadanmutupendidikandi Indonesia masihrendah. MasalahpenyelenggaraanWajibBelajar Sembilan tahunsejatinyamasihmenjadi PR besarbagikita. Kenyataan yang dapatkitalihatbahwabanyakdidaerah-daerahpinggiran yang tidakmemilikisaranapendidikan yang memadai. Denganterbengkalainya program wajibbelajarsembilantahunmengakibatkananak-anak Indonesia masihbanyak yang putussekolahsebelummerekamenyelesaikanwajibbelajarsembilantahun. Dengankondisitersebut, bilatidakadaperubahankebijakan yang signifikan, sulitbagibangsainikeluardarimasalah-masalahpendidikan yang ada, apalagibertahanpadakompetisidi era global.

3. Kondisi ideal dalambidangpendidikandi Indonesia adalahtiapanakbisasekolah minimal hinggatingkat SMA tanpamembedakan status karenaitulahhakmereka. Namunhaltersebutsangatsulituntukdirealisasikanpadasaatini. Olehkarenaitu, setidaknyasetiaporangmemilikikesempatan yang samauntukmengenyamduniapendidikan. Jikamencermatipermasalahandiatas, terjadisebuahketidakadilanantarasikayadansimiskin. Seolahsekolahhanyamilikorangkayasajasehinggaorang yang kekuranganmerasa minder untukbersekolahdanbergauldenganmereka. Ditambahlagipublikasidarisekolahmengenaibeasiswasangatlah minim.Sekolah-sekolah gratis di Indonesia seharusnyamemilikifasilitas yang memadai, stafpengajar yang berkompetensi, kurikulum yang tepat, danmemilikisistemadministrasidanbirokrasi yang baikdantidakberbelit-belit. Akantetapi, padakenyataannya, sekolah-sekolah gratis adalahsekolah yang terdapatdidaerahterpencil yang kumuhdansegalasesuatunyatidakdapatmenunjangbangkupersekolahansehinggatimbulpertanyaan ,”Benarkahsekolahtersebut gratis? Kalaupuniya, yawajarkarenasangatmemprihatinkan.”

4. PenyelenggaraanPendidikan yang Berkualitas ”Pendidikanbermutuitumahal”. Kalimatiniseringmunculuntukmenjustifikasimahalnyabiaya yang harusdikeluarkanmasyarakatuntukmengenyambangkupendidikan. Mahalnyabiayapendidikandari Taman Kanak-Kanak (TK) hinggaPerguruanTinggi (PT) membuatmasyarakatmiskintidakmemilikipilihan lain kecualitidakbersekolah. Orangmiskintidakbolehsekolah.Untukmasuk TK dan SDN sajasaatinidibutuhkanbiayaRp 500.000, — sampaiRp 1.000.000. Bahkanada yang memungutdiatasRp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisamencapaiRp 1 jutasampaiRp 5 juta.Makin mahalnyabiayapendidikansekaranginitidaklepasdarikebijakanpemerintah yang menerapkanManajemenBerbasisSekolah (MBS). MBS di Indonesia padarealitanyalebihdimaknaisebagaiupayauntukmelakukanmobilisasidana. Karenaitu, KomiteSekolah/DewanPendidikan yang merupakan organ MBS selaludisyaratkanadanyaunsurpengusaha. Asumsinya, pengusahamemilikiaksesatas modal yang lebihluas. Hasilnya, setelahKomiteSekolahterbentuk, segalapungutanuangkadangberkedok, “sesuaikeputusanKomiteSekolah”.

5. Namun, padatingkatimplementasinya, iatidaktransparan, karena yang dipilihmenjadipengurusdananggotaKomiteSekolahadalahorang-orangdekatdenganKepalaSekolah. Akibatnya, KomiteSekolahhanyamenjadilegitimatorkebijakanKepalaSekolah, dan MBS pun hanyamenjadilegitimasidaripelepasantanggungjawabnegaraterhadappermasalahanpendidikanrakyatnya.Kondisiiniakanlebihburukdenganadanya RUU tentangBadanHukumPendidikan (RUU BHP). Berubahnya status pendidikandarimilikpublikkebentukBadanHukumjelasmemilikikonsekuensiekonomisdanpolitisamatbesar. Denganperubahan status itupemerintahsecaramudahdapatmelemparkantanggungjawabnyaataspendidikanwarganyakepadapemilikbadanhukum yang sosoknyatidakjelas. PerguruanTinggiNegeri pun berubahmenjadiBadanHukumMilik Negara (BHMN). Munculnya BHMN dan MBS adalahbeberapacontohkebijakanpendidikan yang kontroversial. BHMN sendiriberdampakpadamelambungnyabiayapendidikandibeberapaPerguruanTinggifavorit.

6. PrivatisasidanSwastanisasiSektorPendidikan Privatisasiatausemakinmelemahnyaperannegaradalamsektorpelayananpubliktaklepasdaritekananutangdankebijakanuntukmemastikanpembayaranutang. Utangluarnegeri Indonesia sebesar 35-40 persendari APBN setiaptahunnyamerupakanfaktorpendorongprivatisasipendidikan. Akibatnya, sektor yang menyerappendanaanbesarsepertipendidikanmenjadikorban. Dana pendidikanterpotonghinggatinggal 8 persen (Kompas, 10/5/2005).Dalam APBN 2005 hanya 5,82% yang dialokasikanuntukpendidikan. Bandingkandengandanauntukmembayarhutang yang menguras 25% belanjadalam APBN (www.kau.or.id). RencanaPemerintahmemprivatisasipendidikandilegitimasimelaluisejumlahperaturan, sepertiUndang-UndangSistemPendidikanNasional, RUU BadanHukumPendidikan, RancanganPeraturanPemerintah (RPP) tentangPendidikanDasardanMenengah, dan RPP tentangWajibBelajar. Penguatanpadaprivatisasipendidikanitu, misalnya, terlihatdalamPasal 53 (1) UU No 20/2003 tentangSistemPendidikanNasional (Sisdiknas). Dalampasalitudisebutkan, penyelenggaradan/atausatuanpendidikan formal yang didirikanolehPemerintahataumasyarakatberbentukbadanhukumpendidikan.

7. Sepertihalnyaperusahaan, sekolahdibebaskanmencari modal untukdiinvestasikandalamoperasionalpendidikan. Koordinator LSM Education Network for Justice (ENJ), YantiMukhtar (Republika, 10/5/2005) menilaibahwadenganprivatisasipendidikanberartiPemerintahtelahmelegitimasikomersialisasipendidikandenganmenyerahkantanggungjawabpenyelenggaraanpendidikankepasar. Denganbegitu, nantinyasekolahmemilikiotonomiuntukmenentukansendiribiayapenyelenggaraanpendidikan. Sekolahtentusajaakanmematokbiayasetinggi-tingginyauntukmeningkatkandanmempertahankanmutu. Akibatnya, aksesrakyat yang kurangmampuuntukmenikmatipendidikanberkualitasakanterbatasidanmasyarakatsemakinterkotak-kotakberdasarkan status sosial, antara yang kayadanmiskin.Hal senadadituturkanpengamatekonomiRevrisondBawsir. Menurutdia, privatisasipendidikanmerupakan agenda kapitalisme global yang telahdirancangsejak lama olehnegara-negara donor lewat Bank Dunia. MelaluiRancanganUndang-UndangBadanHukumPendidikan (RUU BHP), pemerintahberencanamemprivatisasipendidikan. Semuasatuanpendidikankelakakanmenjadibadanhukumpendidikan (BHP) yang wajibmencarisumberdananyasendiri. Hal iniberlakuuntukseluruhsekolahnegeri, dari SD hinggaperguruantinggi.

8. Bagimasyarakattertentu, beberapa PTN yang sekarangberubah status menjadiBadanHukumMilik Negara (BHMN) itumenjadimomok. Jikaalasannyabahwapendidikanbermutuituharusmahal, makaargumeninihanyaberlakudi Indonesia. Di Jerman, Perancis, Belanda, dandibeberapanegaraberkembanglainnya, banyakperguruantinggi yang bermutunamunbiayapendidikannyarendah. Bahkanbeberapanegaraada yang menggratiskanbiayapendidikan.Pendidikanberkualitasmemangtidakmungkinmurah, atautepatnya, tidakharusmurahatau gratis. Tetapipersoalannyasiapa yang seharusnyamembayarnya? Pemerintahlahsebenarnya yang berkewajibanuntukmenjaminsetiapwarganyamemperolehpendidikandanmenjaminaksesmasyarakatbawahuntukmendapatkanpendidikanbermutu. Akantetapi, kenyataannyaPemerintahjustruinginberkilahdaritanggungjawab. PadahalketerbatasandanatidakdapatdijadikanalasanbagiPemerintahuntukcucitangan.***