2. DEFENISI
• Surveilans gizi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus
menerus terhadap masalah gizi buruk dan indikator pembinaan gizi
masyarakat
• Agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif,
efisien dan tepat waktu melalui proses pengumpulan data,
pengolahan,penyebaran informasi kepada penyelenggara program
kesehatan dan tindak lanjut sebagai respon terhadap perkembangan
informasi.
3. PRINSIP-PRINSIP DASAR
SURVEILANS GIZI
• Tersedia data yang akurat dan tepat waktu
• Ada proses analisis atau kajian data
• Tersedianya informasi yang sistematis dan terus menerus
• Ada proses penyebarluasan informasi, umpan balik dan pelaporan
• Ada tindak lanjut sebagai respon terhadap perkembangan indikator
4. RUANG LINGKUP SURVEILANS GIZI
• Pemantauan kasus gizi buruk pada balita.
• Pemantauan pertumbuhan balita
• Pemantauan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan.
• Pemantauan konsumsi garam beryodium.
• Pemantauan pemberian kapsul vitamin A pada balita.
• Pemantauan pemberianTablet tambah darah pada ibu hamil.
5. • Kegiatan surveilans gizi dimulai dengan pengumpulan data, pengolahan
dan analisis data, diseminasi informasi dan tindak lanjut/ respon.
6. 1. PENGUMPULAN DATA
Pengumpulan Laporan Rutin Puskesmas :
Gizi Buruk Laporan RS, Laporan Puskesmas-Form Laporan
bulanan kasus gizi buruk/Laporan kewaspadaan KLB-gizi di
RSTenaga Pelaksana Gizi (TPG) RS/Puskesmas -setiap bulan dan
setiap waktu bila ada kasus
ASI Eksklusif Laporan PuskesmasFORMASI Eksklusif TPG
Puskesmas setiap 6 bulan (Februari dan Agustus)
7. • Dalam pelaksanaan pengumpulan data, bila ada puskesmas yang tidak
melapor atau melapor tidak tepat waktu,
• data laporan tidak lengkap dan atau laporan tidak akurat
• Maka pengelola kegiatan gizi diharuskan melakukan pembinaan secara
aktif untuk melengkapi data.
• Kegiatan ini dapat dilakukan melalui telepon, Short Message Service
(SMS) atau kunjungan langsung ke puskesmas.
8. Pengumpulan Laporan Kasus Gizi Buruk
Selain merekap data kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat dari
Puskesmas,
pengelola kegiatan gizi juga perlu melakukan kompilasi laporan kasus
gizi buruk yang dirawat di RS atau informasi dari masyarakat dan
media.
Bila ada laporan kasus gizi buruk dari masyarakat atau media,
pengelola gizi melakukan klarifikasi ke puskesmas mengenai
laporan/informasi tersebut untuk melakukan konfirmasi status gizinya.
9. • Bila hasil konfirmasi ternyata balita tersebut benar gizi buruk maka
dilakukan pelacakan atau penyelidikan kasus.
• Pelacakan kasus meliputi waktu kejadiannya,
• tempat/ lokasi kejadian dan
• identitas orangnya termasuk umur, jenis kelamin dan penyebab
terjadinya kasus gizi buruk.
• Pelacakan kasus gizi buruk dilakukan apabila:
• a. Kasus gizi buruk belum mendapatkan penanganan.
• b. Kasus gizi buruk terkonsentrasi pada satu wilayah.
• c. Dicurigai kemungkinan adanya rawan pangan
10. • Hasil yang diharapkan dari langkah pengumpulan data adalah
• Adanya rekapitulasi laporan terkait dengan jumlah puskesmas
yang melapor, ketepatan waktu, kelengkapan dan kebenaran
data yang dilaporkan.
11. 2. PENGOLAHAN, ANALISIS DAN
PENYAJIAN DATA
• Pengolahan,analisis dan penyajian data di Kabupaten/Kota dilakukan
berdasarkan hasil rekapitulasi laporan kegiatan Pembinaan Gizi
Masyarakat dari puskesmas.
• Kegiatan ini dilakukan oleh pengelola gizi setiap bulan, kecuali untuk
data pemberian ASI eksklusif 0-6 bulan,pemberian kapsul vitamin A
pada balita, dan pemantauan konsumsi garam beryodium tingkat
rumah tangga dilakukan setiap 6 bulan sekali.
12. Pengolahan dan Analisis Data
Pengolahan data dapat dilakukan secara manual maupun
komputerisasi.
Hasil pengolahan berupa cakupan masing-masing indikator Pembinaan
Gizi Masyarakat, sedangkan analisis data dilakukan dengan 2 (dua)
pendekatan yaitu analisis deskriptif dan analitik.
Analisis Deskriptif
untuk memberikan gambaran umum tentang data cakupan kegiatan
pembinaan gizi masyarakat.
Tujuannya adalah untuk menetapkan daerah prioritas untuk
pembinaan wilayah dan menentukan kecenderungan antar waktu
13. • Analisis Analitik
• Analisa analitik dimaksudkan untuk memberikan gambaran hubungan
antar 2 (dua) atau lebih indikator yang saling terkait,
• baik antar indikator gizi maupun indikator gizi dengan indikator
program terkait lainnya
• Tujuan analisis ini antara lain untuk menentukan upaya yang harus
dilakukan bila terdapat kesenjangan cakupan antara dua indikator
14. Penyajian Laporan
Hasil pengolahan dan analisis data kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat
dapat disajikan dalam bentuk narasi, tabulasi, grafik dan peta
15. 3. DISEMINASI INFORMASI
• Diseminasi informasi dilakukan untuk menyebarluaskan informasi
hasil pengolahan dan analisis data untuk mendapatkan dukungan
dari lintas sektor dan lintas program di setiap jenjang pemerintahan
tentang hasil kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat.
• Kegiatan diseminasi informasi dapat dilakukan dalam bentuk
pemberian umpan balik dan sosialisasi advokasi pada pertemuan
lintas program dan lintas sektor.
16. Umpan Balik
• Pengelola kegiatan gizi memberikan umpan balik bulanan berbentuk
absensi laporan dan hasil cakupan indikator pembinaan gizi ke
puskesmas dan rumah sakit.
• Umpan balik disertai dengan ulasan terhadap hasil yang telah dicapai,
kelengkapan data disertai dengan saran-saran yang harus dilakukan
oleh puskesmas.
• Selain hal tersebut, umpan balik memuat puskesmas yang telah
mengirim data secara lengkap dan tepat waktu.
17. Pertemuan Lintas Program dan Lintas Sektor
• Diseminasi informasi dapat juga dilakukan kepada lintas sektor, lintas
program dan puskesmas melalui pertemuan koordinasi dan rapat
konsultasi di tingkat Kabupaten/Kota.
• Bila memungkinkan diseminasi informasi dapat dilakukan pula melalui
media secara berkala.
• Hasil yang diharapkan dari kegiatan diseminasi informasi adalah
disepakatinya upaya pemecahan masalah untuk perbaikan dan
peningkatan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat.
18. 4. TINDAK LANJUT
• Tindak lanjut sebagai respon dilakukan apabila data cakupan indikator
Pembinaan Gizi Masyarakat menunjukkan adanya kekurangan atau
kesenjangan antara hasil yang dicapai dengan yang seharusnya dicapai.
• Tindak lanjut terhadap hasil analisis yang bersifat teknis dilakukan oleh
pengelola program gizi,
• sedangkan yang bersifat kebijakan dilakukan oleh Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota