SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 16
Baixar para ler offline
JABATAN FUNGSIONAL 
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
DasarHukum 
1.UUNomor43Tahun1999tentangPerubahanatasUUNomor8Tahun1974tentangpokok-pokokkepegawaian; 
2.PPNo16Tahun1994tentangjabatanFungisonalPerancangPeraturanPerundang-undangan; 
3.PPNo47Tahun2005tentangPerubahanAtasPPNo29Tahun1997tentangPNSyangmendudukijabatanrangkap; 
4.PerpresNo43Tahun2007tentangTunjanganJabatanFungsionalPerancangPeraturanPerundang-undangan; 
5.KepresNo87Tahun1999tentangRumpunJabatanFungsionalPegawaiNegeriSipil; 
6.KepmenpanNo41Tahun2000tentangJabatanFungsionalPerancangPeraturanPerundang-undangandanAngkaKreditnya;
DasarHukum 
7.KeputusanBersamaMenteriHAMdanKepalaBKNNomorM.390-KP.04.12Tahun2002nomor1Tahun2002tentangpetunjukpelaksanaanjabatanfungsionalperancangperaturanPerundang-UndangandanAngkaKreditnya; 
8.PermenKumHAMNomorM.02.PR.08.10tentangPetunjukTeknisPenilaianAngkaKreditPerancangPeraturanPeruncang-Undangan; 
9.PermenKumHAMNomorM.01.PR.08.10Tahun2005tentangPetunjukTenisOrganisasidanTataKerjaTimPenilaiAngkaKreditPerancangPeraturanPerundang- Undangan; 
10.PeraturanMenteriHukumdanHAMNomorM.73.KP.04.12Tahun2006tentangPendidikandanPelatihanJabatanFungsionalPerancangPeraturanPerundang-undangan;
DasarHukum 
11.PeraturanMenteriHukumdanHAMNomorM.3396.KP.04.12Tahun2006tentangPedomanPenyusunanFormasiJabatanFungsionalPerancangPeraturanPerundang-undangan; 
12.PeraturanMenteriHukumdanHAMNomorM.HH-06.KP.09.02Tahun2008tentangOrganisasidanTataKerjaTimPenilaiAngkaKreditPerancangPeraturanPerundang-undanganpadaKantorWilayahDepkumham
PeranPerancangPeraturanPerundang-UndanganMenentukanpilihan-pilihan(alternatif)yangdikehendakiolehpenentukebijakan; Merumuskansubstansisecarakonsistensatautaatasa; Merumuskansubstansiyangtidakmenimbulkanpenafsiran(ambigu); Merumuskansubstansiyangadil,sepadan,atautidakdiskriminatif; Menjaminbahwaperaturanyangdirancangdapatdilaksanakandenganmudaholehpelaksana; Menjaminbahwaperaturanyangdirancangtidakbertentangandenganperaturanperundang-undangandiatasnyaataumelanggarkepentinganumumMenjaminbahwaperaturanyangdirancangdapatmemecahkanmasalahyangdihadapiolehpenentukebijakan; Menjadipenengahdalampenyelesaiantumpangtindihkewenangandanpengaturandalampembahasanditingkatantardepartemenatauantarlembaga; Melakukannegosiasiataupendekatan-pendekatanpsikologisterhadappenentukebijakandemitercapainyatujuanyangdiinginkan.
KewajibanPerancangMemahamiKetatanegaraanIndonesia, juganegara- negaralain; MemahamiSistemPolitikNegara danPetaPolitik; MemahamiHukumpadaUmumnya; MenguasaiUU 10 Tahun2004 danUU 32 Tahun2004Mengetahuisecaradetail lampiranUU nomor10 tahun2004MemahamibahasahukumdanPerpuMemahamiasasmaterimuatanMemahamimaterimuatanMemahamipenormaanMemahamiasaspembentukan& tataurutperpu
Syaratmenjadiperancang 
1.Memenuhiangkakreditkumulatifminimal 
2.Berijazahserendah-rendahnyaSH atausarjanalain di BidangHukum 
3.Pangkatserendah-rendahnyapenatamuda(III/a) 
4.Telahmengikutidanlulus diklatfungsionaldi bidangperancanganperpu 
5.DP3 Baikdalam1 (satu) tahunterakhir 
6.Memilikipengalamandalamkegiatanperancangperpusekurang-kurangnya2(dua) tahun 
7.Usiasetinggi-tingginya5 (lima) tahunsebelummencapaiusiapensiundarijabatanterakhiryang didudukinya.
AngkaKredit 
A.UtamaPendidikan 
1.Pendidikansekolahdanmemperolehijazahataugelar 
2.Pendidikandanpelatihanfungsionaldi bidangperancangdanmemperolehsertifikatPenyusunanPeraturan 
1.Persiapan 
2.Penyusunanrancangan 
3.Pembahasanruu 
4.Pemberiantanggapanterhadaprancananganperaturan
PenyusunanInstrumenHukum 
1.Instruksi(presiden, Menteri); 
2.SuratEdaran; 
3.PerjanjianInternasional; 
4.PersetujuanInternasional; 
5.KontrakInternasional; 
6.Kontraknasional; 
7.Gugatan; 
8.Jawabangugatan 
9.Akta 
10.Legal opinionPengembanganProfesi 
1.melakukankegiatankaryatulisataukaryailmiahdi bidanghukum 
2.menerjemahkan/menyadurbukudanbahanlain di bidanghukum
B. Penunjangmengajar, melatih, ataumembimbingpadasekolah, pendidikandanpelatihanpegawaimengikutiseminar ataulokakaryamenyuntingnaskahdi bidanghukumikutsertadalampenyuluhanhukummenjadianggotaorganisasiprofesimenjadianggotaTim PenilaiJabatanFungisonalPerancangmenjadianggotadelegasipertemuanilmiahmemperolehgelarkesarjanaanlain
Proporsi80% unsurutamadan20% (max) unsurpenunjangJikaunsurutamakelebihan, sisanyadiperhitungkanpadausulankenaikanjenjangberikutnyaKaryaIlmiahKolektifadalah60% penulisutamadan40% utk. penulislain (secarabersama) PenilaianangkakreditdilakukanTim Penilai2 x setahun(bulanJanuaridanJuli)
Pejabatyang mengusulkanpenetapanangkakredituntukPerancangUtamadi luarDepKehHam: PimpinanInstansiybsuntukPerancangUtamadi lingkunganDepKehHam: DirjenPP. + ditujukankepadaMenteriKehakimanuntukPerancangPertama, Muda, Madya: di luarDepKehHam: KepalaBiro Hukumataupejabatlain yang setingkatdanbertanggungjawabdalampenyusunanrancanganperaturan. + ditujukankepadaPimpinanInstansimasing- masinglingkunganDepKehHam: DirekturPP. + ditujukankepadaDirjenPP
Pejabatyang menetapkanangkakreditadalahpejabatyang bertugasmenerimausulpenetapanangkakredit(Lihatbutir4) PerancangUtamaolehMenteriKehakiman(ataupejabatyang ditunjuknya): PerancangPertama, Muda, Madyadi lingkunganDepKehHam: olehDirjenPPPerancangPertama, Muda, Madyadi luarDepkehHam: olehPimpinaninstansiybs. (di lingkunganinstansimasing-masing). -dalammelaksanakantugasnya, pejabatpenetapangkakreditdibantuolehTim Penilai-terhadapkeputusanpejabatybstidakdapatdiajukankeberatan(banding)
Pemeberhentiansementara5 thndalampangkatterakhirtidakmencapaiangkakreditutkpangkatlebihtinggiditugaskansecarapenuhdi luarjabatanPerancang(utkkepentingandinasataudalamrangkamenambahpengetahuan, pengalamandanpengembangankarir) dipindahkankedalamjabatanstrukturalataujabatanfungsionallain. tugasbelajarlebihdari6 bulandijatuhihukumandisiplinPNS tingkatsedangatauberatcutidi luartanggungannegara(kecualiutkpersalinanke-4 dst). diberhentikansebagaiPNS(hanyautkPerancangUtama-Pembina UtamaGolIV/e) tidakdapatmengumpulkanangkakredit25% dariunsurutama).
PengangkatanKembalijikaalasandi atassudahdiselesaikan. diangkatkembalipadajabatanterakhir+ prestasibaruselamapemberhentiansementara(ditetapkanolehpejabatyang berwenangmenetapkanangkakredit.
Pemberhentian(tetap) 1 thnsejakpemberhentiansementara, tidakdapatmengumpulkanangkakredityang diperlukan(khususutkPerancangutama-Pembina UtamaGolIV/e) tidakdapatmengumpulkanangkakredit25% dariunsurutamabdk. angka7 di atas. dijatuhihukumandisiplinPNS tingkatberat(kecualiyang tingkatberatyang berupapenurunanpangkat) yang sdhberkekuatantetap

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012
Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012
Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012
bimoadi88
 
13 isu strategis ruu revisi 32 thn 2004 (mei 2011)
13 isu strategis ruu revisi 32 thn 2004 (mei 2011)13 isu strategis ruu revisi 32 thn 2004 (mei 2011)
13 isu strategis ruu revisi 32 thn 2004 (mei 2011)
apotek agam farma
 
2452 perka bkn no.20 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan perpres no.44 tahun 2...
2452 perka bkn no.20 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan perpres no.44 tahun 2...2452 perka bkn no.20 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan perpres no.44 tahun 2...
2452 perka bkn no.20 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan perpres no.44 tahun 2...
Winarto Winartoap
 
Se men panrb_2014_11 batasi rapat hotel
Se men panrb_2014_11 batasi rapat hotelSe men panrb_2014_11 batasi rapat hotel
Se men panrb_2014_11 batasi rapat hotel
cahpelok
 

Mais procurados (20)

Pp no 44_2011
Pp no 44_2011Pp no 44_2011
Pp no 44_2011
 
Pm 108 tahun_2016
Pm 108 tahun_2016Pm 108 tahun_2016
Pm 108 tahun_2016
 
Perka BKN No 9 tahun 2012
Perka BKN No 9 tahun 2012Perka BKN No 9 tahun 2012
Perka BKN No 9 tahun 2012
 
Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012
Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012
Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012
 
Kp 1994 tahun 2018
Kp 1994 tahun 2018Kp 1994 tahun 2018
Kp 1994 tahun 2018
 
Perpu no 3_tahun_2005
Perpu no 3_tahun_2005Perpu no 3_tahun_2005
Perpu no 3_tahun_2005
 
Penetapan pensiun pns janda & duda
Penetapan pensiun pns janda & dudaPenetapan pensiun pns janda & duda
Penetapan pensiun pns janda & duda
 
13 isu strategis ruu revisi 32 thn 2004 (mei 2011)
13 isu strategis ruu revisi 32 thn 2004 (mei 2011)13 isu strategis ruu revisi 32 thn 2004 (mei 2011)
13 isu strategis ruu revisi 32 thn 2004 (mei 2011)
 
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
 
2452 perka bkn no.20 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan perpres no.44 tahun 2...
2452 perka bkn no.20 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan perpres no.44 tahun 2...2452 perka bkn no.20 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan perpres no.44 tahun 2...
2452 perka bkn no.20 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan perpres no.44 tahun 2...
 
Laporan piket bandara 31 07-2020
Laporan piket bandara 31 07-2020Laporan piket bandara 31 07-2020
Laporan piket bandara 31 07-2020
 
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
 
Aturan baru pertambangan minerba 2017
Aturan baru pertambangan minerba 2017Aturan baru pertambangan minerba 2017
Aturan baru pertambangan minerba 2017
 
Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...
Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...
Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...
 
Sk penempatan
Sk penempatanSk penempatan
Sk penempatan
 
Salinan perpres nomor 50 tahun 2021
Salinan perpres nomor 50 tahun 2021Salinan perpres nomor 50 tahun 2021
Salinan perpres nomor 50 tahun 2021
 
Sop esdm prov papua (energi sumber daya mineral)
Sop esdm prov papua (energi sumber daya mineral)Sop esdm prov papua (energi sumber daya mineral)
Sop esdm prov papua (energi sumber daya mineral)
 
Se men panrb_2014_11 batasi rapat hotel
Se men panrb_2014_11 batasi rapat hotelSe men panrb_2014_11 batasi rapat hotel
Se men panrb_2014_11 batasi rapat hotel
 
Pertambangan presentasi 17juni2015
Pertambangan presentasi 17juni2015Pertambangan presentasi 17juni2015
Pertambangan presentasi 17juni2015
 
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agamaPerpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
 

Semelhante a Pointer jfu ppu

Tugas man aset (roadmap)
Tugas man aset (roadmap)Tugas man aset (roadmap)
Tugas man aset (roadmap)
Mulat Destawan
 

Semelhante a Pointer jfu ppu (11)

Roadmap Peraturan Terkait Pengelolaan BMN dan BMD
Roadmap Peraturan Terkait Pengelolaan BMN dan BMDRoadmap Peraturan Terkait Pengelolaan BMN dan BMD
Roadmap Peraturan Terkait Pengelolaan BMN dan BMD
 
Tugas man aset (roadmap)
Tugas man aset (roadmap)Tugas man aset (roadmap)
Tugas man aset (roadmap)
 
KEPPRES_NO_3_2024_L.pdf Lampiran ini dapat mengindentifikasi Prosun
KEPPRES_NO_3_2024_L.pdf Lampiran ini dapat mengindentifikasi ProsunKEPPRES_NO_3_2024_L.pdf Lampiran ini dapat mengindentifikasi Prosun
KEPPRES_NO_3_2024_L.pdf Lampiran ini dapat mengindentifikasi Prosun
 
Permenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
Permenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan PelabuhanPermenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
Permenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
 
Dasar hukum
Dasar hukumDasar hukum
Dasar hukum
 
Pmk no. 147 ttg perizinan rumah sakit
Pmk no. 147 ttg perizinan rumah sakitPmk no. 147 ttg perizinan rumah sakit
Pmk no. 147 ttg perizinan rumah sakit
 
ENETAPAN_NAMA_DAN_PEMBERIAN_KODE_DESA_DAN_DESA_ADAT.docx
ENETAPAN_NAMA_DAN_PEMBERIAN_KODE_DESA_DAN_DESA_ADAT.docxENETAPAN_NAMA_DAN_PEMBERIAN_KODE_DESA_DAN_DESA_ADAT.docx
ENETAPAN_NAMA_DAN_PEMBERIAN_KODE_DESA_DAN_DESA_ADAT.docx
 
Permentan nomor 09_2017
Permentan nomor 09_2017Permentan nomor 09_2017
Permentan nomor 09_2017
 
MANAJEMEN PNS_PP No. 11/2017 jo 17/2020
MANAJEMEN PNS_PP No. 11/2017 jo 17/2020 MANAJEMEN PNS_PP No. 11/2017 jo 17/2020
MANAJEMEN PNS_PP No. 11/2017 jo 17/2020
 
SOP KEUANGAN.pdf
SOP KEUANGAN.pdfSOP KEUANGAN.pdf
SOP KEUANGAN.pdf
 
Kode etik direktorat jenderal pajak
Kode etik direktorat jenderal pajakKode etik direktorat jenderal pajak
Kode etik direktorat jenderal pajak
 

Último (8)

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 

Pointer jfu ppu