SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 30
Kelompok 3
Ilu Salsabila (1818011033)
Raihan Syifa Maharani (1818011034)
Eriza Kultsum (1818011035)
Yohana Eva Graceciela (1818011036)
Nikma Syalsabiela Fauzia (1818011037)
M Reivan Putra (1818011038)
Ahmad Aulia Fadly (1818011039)
Aprin Nabila Rahmat (1818 011 040 )
Atika Rahmawati (1818011041)
Pandu Kumaya (1818011042)
Laili Yumna (1818011043)
Javinka Fairuz Zahrani (1818011044)
Farah Hanifah (1818011045)
Syifa Khairunnisa (1818011046)
Aulia Ghina Sabilla (1818011047)
Arianda Aditia (1818011048)
Jessica Bonaria (1818011049)
“Jangan bosan bicara tentang
kebenaran, agar demokrasi tak
berakhir dengan kesia-siaan.”
–Najwa Shihab
DEMOKRASI
Makna
Demokrasi
Prinsip-Prinsip
Demokrasi
Penerapan
Demokrasi di
Indonesia
Your Text Here
Jenis-jenis
Demokrasi
Ciri-ciri
Demokrasi
Pemahaman
Tentang Pilar-
Pilar Demokrasi
Upaya
Penegakan
Demokrasi
Demokrasi berasal dari
bahasa Yunani, yaitu :
– Demos yang berarti rakyat
– Kratos/cratein yang berarti
pemerintahan/memerintah
Makna Demokrasi
Jadi demokrasi adalah
pemerintahan rakyat.
Democracy is the government from
the people, by the people and for
the people ( Abraham Lincoln )
Menyelenggarakan pergantian
pimpinan secara teratur
Dengan damai dan secara
melembaga. Menyelesaikan
perselisihan
Menjamin terselenggaranya
perubahan secara damai dalam suatu
masyarakat yang sedang berubah.
Prinsip-Prinsip Demokrasi
Mengakui serta menganggap wajar
adanya keanekaragaman.
Menjamin tegaknya keadilan.
Menurut cara aspirasi rakyat
-Demokrasi langsung
→ memberikan kesempatan kepada seluruh warga
negaranya dalam permusyawaratan saat
menentukan arah kebijakan umum dari negara atau
undang-undang
(+)
• Mendorong warga Negara meningkatkan
kapasitas dirinya seperti kesadaran dan
pengetahuan dalam berpolitik
• Masyarakat lebih mudah menerima keputusan
yang dibuat, juga tidak tergantung pada politisi
yang punya kepentingan sempit
(-)
• Sulit untuk masyarakat yang berukuran besar dan
Sulit terhindar dari kelompok yang dominan
• Menyita banyak waktu sehingga dapat
menimbulkan apatisme
Jenis-Jenis Demokrasi
-Demokrasi tidak langsung
→ Menggunakan sistem perwakilan
(+). Lebih mudah diterapkan untuk masyarakat yang
komplek,Cenderung menciptakan politik yang stabil,
mengurangi beban masyarakat dari tugas-tugas
membuat, merumuskan kebijakan.
(-). Jarak jauh dari proses pembuatan kebijakan yang
sesungguhnya bisa membuat masyarakan bisa
menolaknya ketika diterapkan , juga mudah terjebak
dalam kepentingan para wakil rakyat yang
bertentangan dengan kepentingan masyarakat
Berdasarkan prinsip edeologi
-Demokrasi liberal
→ Lebih menekankan kepentingan individu dan
kepentingan nasional diabaikan.
-Demokrasi rakyat
→Didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan
lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara.
-Demokrasi Pancasila
→ Bersumber dari nilai sosial budaya bangsa, berazaskan
musyawarah dengan memprioritaskan kepentinganbersama
Jenis-Jenis Demokrasi
Pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan se
mua rakyat.
Ciri konstitusional ialah hal yang berhubungan
denag kepentingan, kehendak
atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang d
dalam konstitusi dan undang-undang negara
tersebut.
Ciri-Ciri Demokrasi
Ciri perwakilan yakni dalam mengatur negaranya
kedaulatan rakyat akan diwakilkan olehbeberapa orang
yang sudah dipilih o
leh rakyat itu sendiri
Ciri pemilihan umum yakni sebuah kegiatan
politik yang dilaksanakan untuk
memilih pihak dalam pemerintahan.
Ciri tanggung jawab ialah adanya
tanggung jawab dari pihak yang
sudah dipilih untuk ikut dalam
pelaksaan suatu sistem
demokrasi.
Ciri kepartaian yakni partai akan menjadi
media atau sarana untuk menjadi bagian
dalam melaksanakan sistem demokrasi.
Ciri kekuasaan ialah adanya
pembagian dan pemisah
kekuasaan
Ciri-Ciri Demokrasi
DEMOKRASI PANCASILA
Prinsip pokok demokrasi pancasila :
A. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
B. Pengambila keputusan atas dasar
musyawarah
C. Peradilan yang merdeka berarti badan
peradilan (kehakiman) merupakan badan
yang merdeka, artinya terlepas dari
pengaruh kekuasaan pemerintah dan
kekuasaan lain (Presiden, BPK, DPR dan
lainnya).
D. Adanya partai politik dan organisasi sosial
politik karena berfungsi untuk menyalurkan
aspirasi rakyat.
E. Pelaksanaan pemilihan umum
F. Kedaulatan di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945)
G. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
H. Pelaksanaan kebebasan yang
bertanggung jawab secara moral kepada
DEMOKRASI PANCASILA
Ciri demokrasi pancasila :
A. Pemerintah dijalankan berdasar
konstitusi
B. Adanya pemilu secara
berkesinambungan
C. Adanya peran-peran kelompok
kepentingan
D. Adanya penghargaan atas HAM serta
perlindungan hak minoritas
1. Masa 1945-1949
Masa UUD 1945 kurun waktu
yang pertama
Terjadi perubahan
ketatanegaraan, antara lain:
a. Mengeluarkan maklumat
No.X/1945 pada 16 Oktober 1945 :
memberikan kewenangan yang
luar biasa pada BP KNIP untuk
menjalankan kekuasaan legislatif
dan menetapkan GBHN
b. 3 November 1945 : dikeluarkan
maklumat untuk kebebasan
rakyat membuat partai politik
c. c. 14 November 1945 : merubah
sistem pemerintahan presidensil
menjadi kabinet parlementer
2. Masa 1949-1950
masa konstitusi RIS
Terjadi perubahan konstitusi
dari UUD 1945 menjadi
Undang undang dasar
Republik Indonesia Serikat
3. Masa 1950-1959
Masa UUDS
Pada masa ini pemerintah
berdasarkan sistem parlementer
dengan demokrasi liberal. Pada
masa ini juga Indonesia pertama
kali mengadakan pemilu dan juga
dikeluarkan dekrit 5 Juli 1959 yang
berisi :
 Pembubaran konstituante
 Berlakunya kembali UUD
1945 dan tidak berlaku nya
UUDS 1950
 Pembentukan MPRS
4. Masa 1959-1966
Demokrasi pada masa ini adalah
demokrasi terpimpin dengan
sistem pemerintahan presidensil.
Pada masa ini politik di indonesia
didominasi oleh penyimpangan
dari UUD 1945.
5. Masa 1966-1998
orde baru
Lemahnya lembaga kontrol terhadap
pemerintahan orde baru sehingga
demokratisasi tidak berjalan
Orde baru tidak konsekuen dalam
pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 :
1. Presiden sangat sentralistik (dominasi
supra struktur dan infra struktur)
2. Hanya Pancasila satu satunya asas bagi
parpol dan ormas  KKN dan krisis
aspek kehidupan bangsa
3. Ketidakadilan
4. Pelanggaran HAM
5. Muncul gejolak sosial  gejala
disintegrasi bangsa
6. Manipulasi pasal UUD 1945
6. Masa 1998-sekarang
Gerakan reformasi yang disebabkan oleh :
kebahagiaan semu orde baru, perekonomian
yang merosot, ekonomi mengarah ke kapitalis
bahkan sampai ekonomi nasional hancur
Saat ini, gerakan reformasi disalahgunakan
untuk : pemaksaan kehendak, merusak fasilitas
umum, dan pelanggaran HAM
Reformasi
Riswandi Imawan (1998) : reformasi
berarti gerakan untuk menata ulang
segala bentuk penyimpangan untuk
dikembalikan ke bentuk semula sesuai
nilai ideal yang dicita-citakan rakyat
Sri Sultan Hamengkubuwono X (1998) :
reformasi harus tetap ada dalam kerangka
perspektif pancasila sebagai landasan vita-
cita dan mengarah pada disintegrasi,
anarchisme, brutalisme dan berakhir pada
kehancuran bangsa
Kondisi & syarat agar reformasi berhasil
a. Dilakukan karena ada
penyimpangan
b. Dengan cita-cita yang jelas
(Pancasila sebagai idiologi
bangsa dan negara Indonesia)
c. Berdasarkan kerangka
struktural (beracu pada UUD
1945)
d. Mengarah ke kondisi yang
lebih baik
e. Berdasarkan moral dan etik
kemanusiaan
Dampak Reformasi
a. Perubahan di bidang politik, ekonomi,
dan hukum
b. Pembagian kewenangan secara tegas
(legislatif, eksekutif, dan yudikatif)
c. Peran masyarakat meningkat
d. Berkurangnya dominasi pemerintah
Jadi, DEMOKRASI SAAT INI :
a. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
b. Peran lembaga demokrasi sudah
meningkat
c. Adanya penegakkan supremasi hukum
Demokrasi yang mengutamakan Kedaulatan Rakyat
Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara
demokrasi.
Demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa
Para pemeran politik dan pemimpin negara dan semua warga negara
dalam menerapkan demokrasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai
agama.
Demokrasi yang Menjunjung Hak Asasi Manusia
Demokrasi mengharuskan adanya penghargaan terhadap harkat dan
martabat manusia dalam bentuk jaminan dan perlindungan hak-hak
asasi manusia demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat.
Pelaksanaan demokrasi Pancasila agar tegak
dan berkembang dipusatkan pada 10
(sepuluh) pilar Demokrasi, yaitu:
Pemahaman Tentang Pilar-Pilar Demokrasi
Demokrasi yang menerapkan konsep Negara Hukum
Hukum melandasi pelaksanaan demokrasi. Untuk mewujudkan
demokrasi yang berdasarkan hukum tidak dapat lepas dari perlindungan
konstitusional, badan peradilan yang bebas, kebebasan berpendapat,
berserikat, dan kesadaran kewarganegaraan.
Demokrasi yang didukung kecerdasan
Warga dan negara yang cerdas dan terdidik secara politik merupakan
syarat mutlak untuk mewujudkan demokrasi.
Demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan
Suatu negara yang demokratis harus ada pembagian kekuasaan. Hal
ini untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan kepada satu
orang.
Pemahaman Tentang Pilar-Pilar Demokrasi
Demokrasi dengankesejahteraan rakyat
Negara juga mengambil peran yang cukup dalam usaha mewujudkan
kesejahteraan rakyat.
Demokrasi yang menjamin otonomi daerah
Dengan dilaksankan ototnomi daerah yang seakin nyata dan
bertanggungjawab mengindikasikan paham demokrasi juga semakin
berkembang. Sebagai wujud prinsip demokrasi kekuasaan negara tidak
dipusatkan pemerintah pusat saja namun sebagian diserahkan kepada
daerah menjadi urusan rumah tangga daerah itu sendiri.
Demokrasi yang berkeadilan sosial
Pelaksanaan demokrasi diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan
bagi seluruh rakyat Indonesia.
Peamahaman Tentang Pilar-Pilar Demokrasi
Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka
Sistem pengadilan yang merdeka memberi peluang seluas-luasnya kepada
semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum
yang seadil-adilnya .
contoh pelanggaran demokrasi yang pernah terjadi di
Indonesia
1. Money Politic
Money politic ini sering kali
menyertai dalam pelaksaanaan
pemilu. Politik uang atau politik
perut adalah suatu bentuk
pemberian atau janji menyuap
seseorang baik supaya orang itu tidak
menjalankan haknya untuk memilih
maupun supaya ia menjalankan
haknya dengan cara tertentu pada
saat pemilihan umum. Politik uang
umumnya dilakukan simpatisan,
kader atau bahkan pengurus partai
politik menjelang hari H pemilihan
umum.
contoh pelanggaran demokrasi yang pernah terjadi di
Indonesia
2. Tragedi trisakti
Tragedi Trisakti yang merupakan
sebuah peristiwa kelam dalam
ejarah demokrasi Indonesia.
Dimana hal ini merupakan sebuah
peristiwa penembakan, yang
terjadi pada tanggal 12 Mei 1998,
terhadap mahasiswa pada saat
demonstrasi menuntut Soeharto
turun dari jabatannya. Kejadian
ini menewaskan empat
mahasiswa Universitas Trisakti di
Jakarta,Indonesia serta puluhan
lainnya luka.
contoh pelanggaran demokrasi yang pernah terjadi di
Indonesia
3. Penggelembungan suara salah satu
kandidat
Proses rekapitulasi tetap
menempatkan asas jujur dan adil
(jurdil) sebagai landasan moral dan
etika, khususnya bagi penyelenggara
pemilu. Hal ini sendiri merupakan
cerminan dari perwujudan demokrasi
dalam pelaksanaan pemilu yang
LUBER dan Jurdil. Penggemlembungan
suara bukan hanya merugikan salah
satu psangan kandidat tetapi juga
mencoreng nilai demokrasi yang
merupakan amanat UUD 1945.
1. Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga
kapanpun rakyat bisa saja menggulingkan pemerintah
yang sedang berkuasa dengan alasan kekuatan yang
menginginkan
Upaya Penegakan Demokrasi di
Indonesia
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, beberapa hal
yang telah kita tegakan dengan berlandaskan demokrasi pancasila
adalah sebagai berikut:
2. Segala kegiatan yang dilakukan
dengan berasaskan kekeluargaan
dan gotong-royong
3.Pengambilan keputusan didasari dengan
musyawarah untuk mencapai mufakat, hal ini dapat
dilihat dari organisasi-organisasi intra dan
ekstrakurikuler di sekolah atau di perguruan tinggi.
Upaya Penegakan Demokrasi di
Indonesia
4. Tidak ada partai pemerintah atau
perwakilan, semua partai berlandaskan
kepentingan bersama rakyat Indonesia
5. Hak dan kewajiban diatur dengan
keseimbangan, tidak berat sebelah ke satu
sisi
6. Hak Asasi Manusia dijunjung tinggi dan
didukung oleh hukum yang jelas
7. Pendapat rakyat dikirim melalui lembaga
perwakilan rakyat dan tidak menganut sistem
partai tunggal
8. Pemilu dilaksanakan oleh LUBERJURDIL dan
sistem hukum diterapkan fleksibel (tidaak kaku
tapi juga tidak mudah terbawa arus
perubahan), dll.
TERIMA KASIH

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Modul persamaan diferensial 1
Modul persamaan diferensial 1Modul persamaan diferensial 1
Modul persamaan diferensial 1Maya Umami
 
Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswa
Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswaBuku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswa
Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswaPajeg Lempung
 
Pertemuan 4 (distribusi frekuensi)
Pertemuan 4 (distribusi frekuensi)Pertemuan 4 (distribusi frekuensi)
Pertemuan 4 (distribusi frekuensi)reno sutriono
 
Bab iv nilai dan norma konstitusional uud nri 1945
Bab iv nilai dan norma konstitusional uud nri 1945Bab iv nilai dan norma konstitusional uud nri 1945
Bab iv nilai dan norma konstitusional uud nri 1945Syaiful Ahdan
 
Ruang Hasil kali Dalam ( Aljabar Linear Elementer )
Ruang Hasil kali Dalam ( Aljabar Linear Elementer )Ruang Hasil kali Dalam ( Aljabar Linear Elementer )
Ruang Hasil kali Dalam ( Aljabar Linear Elementer )Kelinci Coklat
 
Metode numerik persamaan non linier
Metode numerik persamaan non linierMetode numerik persamaan non linier
Metode numerik persamaan non linierIzhan Nassuha
 
Materi kalkulus 1
Materi kalkulus 1Materi kalkulus 1
Materi kalkulus 1pt.ccc
 
Integral Lipat Dua ( Kalkulus 2 )
Integral Lipat Dua ( Kalkulus 2 )Integral Lipat Dua ( Kalkulus 2 )
Integral Lipat Dua ( Kalkulus 2 )Kelinci Coklat
 
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
4. demokrasi dan pendidikan demokrasiMardiah Ahmad
 
Pertanyaan dan jawaban presentasi p kn
Pertanyaan dan jawaban presentasi p knPertanyaan dan jawaban presentasi p kn
Pertanyaan dan jawaban presentasi p knnatal kristiono
 
pengujian hipotesis proporsi dan ragam
pengujian hipotesis proporsi dan ragampengujian hipotesis proporsi dan ragam
pengujian hipotesis proporsi dan ragam'zakio Ynwa
 
Pembuktian Sifat – Sifat Operasi Matriks
Pembuktian Sifat – Sifat Operasi MatriksPembuktian Sifat – Sifat Operasi Matriks
Pembuktian Sifat – Sifat Operasi MatriksIpit Sabrina
 
Latar belakang pendidikan kewarganegaraan bg 1
Latar belakang pendidikan kewarganegaraan bg 1Latar belakang pendidikan kewarganegaraan bg 1
Latar belakang pendidikan kewarganegaraan bg 1Doan Gabriel Silalahi
 
13.analisa korelasi
13.analisa korelasi13.analisa korelasi
13.analisa korelasiHafiza .h
 
Peubah acak diskrit dan kontinu
Peubah acak diskrit dan kontinuPeubah acak diskrit dan kontinu
Peubah acak diskrit dan kontinuAnderzend Awuy
 
Bab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesia
Bab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesiaBab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesia
Bab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesiaSyaiful Ahdan
 
Makalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaMakalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaWarnet Raha
 

Mais procurados (20)

Modul persamaan diferensial 1
Modul persamaan diferensial 1Modul persamaan diferensial 1
Modul persamaan diferensial 1
 
Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswa
Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswaBuku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswa
Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswa
 
Pertemuan 4 (distribusi frekuensi)
Pertemuan 4 (distribusi frekuensi)Pertemuan 4 (distribusi frekuensi)
Pertemuan 4 (distribusi frekuensi)
 
Bab iv nilai dan norma konstitusional uud nri 1945
Bab iv nilai dan norma konstitusional uud nri 1945Bab iv nilai dan norma konstitusional uud nri 1945
Bab iv nilai dan norma konstitusional uud nri 1945
 
Ruang Hasil kali Dalam ( Aljabar Linear Elementer )
Ruang Hasil kali Dalam ( Aljabar Linear Elementer )Ruang Hasil kali Dalam ( Aljabar Linear Elementer )
Ruang Hasil kali Dalam ( Aljabar Linear Elementer )
 
Metode numerik persamaan non linier
Metode numerik persamaan non linierMetode numerik persamaan non linier
Metode numerik persamaan non linier
 
Materi kalkulus 1
Materi kalkulus 1Materi kalkulus 1
Materi kalkulus 1
 
Integral Lipat Dua ( Kalkulus 2 )
Integral Lipat Dua ( Kalkulus 2 )Integral Lipat Dua ( Kalkulus 2 )
Integral Lipat Dua ( Kalkulus 2 )
 
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
 
Bab 4 aljabar boolean
Bab 4 aljabar booleanBab 4 aljabar boolean
Bab 4 aljabar boolean
 
Statistika Probabilitas
Statistika ProbabilitasStatistika Probabilitas
Statistika Probabilitas
 
Pertanyaan dan jawaban presentasi p kn
Pertanyaan dan jawaban presentasi p knPertanyaan dan jawaban presentasi p kn
Pertanyaan dan jawaban presentasi p kn
 
Ppt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi IndonesiaPpt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi Indonesia
 
pengujian hipotesis proporsi dan ragam
pengujian hipotesis proporsi dan ragampengujian hipotesis proporsi dan ragam
pengujian hipotesis proporsi dan ragam
 
Pembuktian Sifat – Sifat Operasi Matriks
Pembuktian Sifat – Sifat Operasi MatriksPembuktian Sifat – Sifat Operasi Matriks
Pembuktian Sifat – Sifat Operasi Matriks
 
Latar belakang pendidikan kewarganegaraan bg 1
Latar belakang pendidikan kewarganegaraan bg 1Latar belakang pendidikan kewarganegaraan bg 1
Latar belakang pendidikan kewarganegaraan bg 1
 
13.analisa korelasi
13.analisa korelasi13.analisa korelasi
13.analisa korelasi
 
Peubah acak diskrit dan kontinu
Peubah acak diskrit dan kontinuPeubah acak diskrit dan kontinu
Peubah acak diskrit dan kontinu
 
Bab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesia
Bab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesiaBab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesia
Bab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesia
 
Makalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaMakalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesia
 

Semelhante a Kelompok 3 demokrasi pancasila

Powerpoint Demokrasi (DRDK)
Powerpoint Demokrasi (DRDK)Powerpoint Demokrasi (DRDK)
Powerpoint Demokrasi (DRDK)Dhea Budiman
 
Demokrasi indonesia
Demokrasi indonesiaDemokrasi indonesia
Demokrasi indonesiaChe Bintank
 
CIVIC before MID by pak EKO
CIVIC before MID by pak EKOCIVIC before MID by pak EKO
CIVIC before MID by pak EKOAndriy Vengeance
 
A. HAKIKAT PANCASILA.pptx
A. HAKIKAT PANCASILA.pptxA. HAKIKAT PANCASILA.pptx
A. HAKIKAT PANCASILA.pptxguruppkn11
 
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...Eny Ardhika Putri
 
budaya demokrasi menuju masyarakat madani
budaya demokrasi menuju masyarakat madanibudaya demokrasi menuju masyarakat madani
budaya demokrasi menuju masyarakat madaniMaeko Kaoin
 
PPT Demokrasi di Indonesia.pptx
PPT Demokrasi di Indonesia.pptxPPT Demokrasi di Indonesia.pptx
PPT Demokrasi di Indonesia.pptxOkiRusmayadi1
 
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...Elna Mayang kasumah
 
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...Elna Mayang kasumah
 
Pendidikan Kewarganegaraan - Demokrasi
Pendidikan Kewarganegaraan - DemokrasiPendidikan Kewarganegaraan - Demokrasi
Pendidikan Kewarganegaraan - DemokrasiExa Purnama
 
PPT_PEMBELAJARAN DEMOKRASI PANCASILA pptx
PPT_PEMBELAJARAN DEMOKRASI PANCASILA pptxPPT_PEMBELAJARAN DEMOKRASI PANCASILA pptx
PPT_PEMBELAJARAN DEMOKRASI PANCASILA pptxrosspd25
 

Semelhante a Kelompok 3 demokrasi pancasila (20)

Demokrasi di indonesia
Demokrasi di indonesiaDemokrasi di indonesia
Demokrasi di indonesia
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Powerpoint Demokrasi (DRDK)
Powerpoint Demokrasi (DRDK)Powerpoint Demokrasi (DRDK)
Powerpoint Demokrasi (DRDK)
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Demokrasi indonesia
Demokrasi indonesiaDemokrasi indonesia
Demokrasi indonesia
 
Makalalah demokrasi pancasila
Makalalah  demokrasi pancasilaMakalalah  demokrasi pancasila
Makalalah demokrasi pancasila
 
Demokrasi (1)
Demokrasi (1)Demokrasi (1)
Demokrasi (1)
 
CIVIC before MID by pak EKO
CIVIC before MID by pak EKOCIVIC before MID by pak EKO
CIVIC before MID by pak EKO
 
A. HAKIKAT PANCASILA.pptx
A. HAKIKAT PANCASILA.pptxA. HAKIKAT PANCASILA.pptx
A. HAKIKAT PANCASILA.pptx
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...
 
Paper Demokrasi
Paper DemokrasiPaper Demokrasi
Paper Demokrasi
 
budaya demokrasi menuju masyarakat madani
budaya demokrasi menuju masyarakat madanibudaya demokrasi menuju masyarakat madani
budaya demokrasi menuju masyarakat madani
 
PPT Demokrasi di Indonesia.pptx
PPT Demokrasi di Indonesia.pptxPPT Demokrasi di Indonesia.pptx
PPT Demokrasi di Indonesia.pptx
 
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
 
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
 
Pendidikan Kewarganegaraan - Demokrasi
Pendidikan Kewarganegaraan - DemokrasiPendidikan Kewarganegaraan - Demokrasi
Pendidikan Kewarganegaraan - Demokrasi
 
PPT_PEMBELAJARAN DEMOKRASI PANCASILA pptx
PPT_PEMBELAJARAN DEMOKRASI PANCASILA pptxPPT_PEMBELAJARAN DEMOKRASI PANCASILA pptx
PPT_PEMBELAJARAN DEMOKRASI PANCASILA pptx
 
Bab 2 kelas xi
Bab 2 kelas xiBab 2 kelas xi
Bab 2 kelas xi
 

Mais de dayurikaperdana19

PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannya
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan PenyelesaiannyaPPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannya
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannyadayurikaperdana19
 
PPT Kel 8 Perjanjian Internasional
PPT Kel 8 Perjanjian InternasionalPPT Kel 8 Perjanjian Internasional
PPT Kel 8 Perjanjian Internasionaldayurikaperdana19
 
PPT Kel 7 Yuridiksi negara dalam Hukum Internasional
PPT Kel 7 Yuridiksi negara dalam Hukum InternasionalPPT Kel 7 Yuridiksi negara dalam Hukum Internasional
PPT Kel 7 Yuridiksi negara dalam Hukum Internasionaldayurikaperdana19
 
PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional
PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional
PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional dayurikaperdana19
 
PPT Kel 5 Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional
PPT Kel 5 Negara Sebagai Subyek Hukum InternasionalPPT Kel 5 Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional
PPT Kel 5 Negara Sebagai Subyek Hukum Internasionaldayurikaperdana19
 
PPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum Internasional
PPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum InternasionalPPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum Internasional
PPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum Internasionaldayurikaperdana19
 
PPT Kel 3 Dasar Berlakunya Hukum Internasional
PPT Kel 3 Dasar Berlakunya Hukum InternasionalPPT Kel 3 Dasar Berlakunya Hukum Internasional
PPT Kel 3 Dasar Berlakunya Hukum Internasionaldayurikaperdana19
 
PPT Kel 2 sejarah perkembangan hukum internasional
PPT Kel 2 sejarah perkembangan hukum internasionalPPT Kel 2 sejarah perkembangan hukum internasional
PPT Kel 2 sejarah perkembangan hukum internasionaldayurikaperdana19
 
PPT kelompok 1 Pengertian dan ruang lingkup Hukum Internasional
PPT kelompok 1 Pengertian dan ruang lingkup Hukum InternasionalPPT kelompok 1 Pengertian dan ruang lingkup Hukum Internasional
PPT kelompok 1 Pengertian dan ruang lingkup Hukum Internasionaldayurikaperdana19
 
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem EtikaSumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etikadayurikaperdana19
 
Etika, Aliran Etika, Pengertian Pancasila Sebagai Sistem Etika
Etika, Aliran Etika, Pengertian Pancasila Sebagai Sistem EtikaEtika, Aliran Etika, Pengertian Pancasila Sebagai Sistem Etika
Etika, Aliran Etika, Pengertian Pancasila Sebagai Sistem Etikadayurikaperdana19
 
Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika
Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem EtikaEsensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika
Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etikadayurikaperdana19
 
Kelompok 3 ilkom17 esensi dan urgensi pancasila sebagai sistem etika
Kelompok 3 ilkom17 esensi dan urgensi pancasila sebagai sistem etikaKelompok 3 ilkom17 esensi dan urgensi pancasila sebagai sistem etika
Kelompok 3 ilkom17 esensi dan urgensi pancasila sebagai sistem etikadayurikaperdana19
 
Kelompok 2 ilkom17 sumber histoirs,sosiologis,dan politis pancasila sebagai s...
Kelompok 2 ilkom17 sumber histoirs,sosiologis,dan politis pancasila sebagai s...Kelompok 2 ilkom17 sumber histoirs,sosiologis,dan politis pancasila sebagai s...
Kelompok 2 ilkom17 sumber histoirs,sosiologis,dan politis pancasila sebagai s...dayurikaperdana19
 
Kelompok 1 ilkom17 etika, aliran etika,pengertian pancasila sebagai sistem etika
Kelompok 1 ilkom17 etika, aliran etika,pengertian pancasila sebagai sistem etikaKelompok 1 ilkom17 etika, aliran etika,pengertian pancasila sebagai sistem etika
Kelompok 1 ilkom17 etika, aliran etika,pengertian pancasila sebagai sistem etikadayurikaperdana19
 
PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA
PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILAPENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA
PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILAdayurikaperdana19
 
Pancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negaraPancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negaradayurikaperdana19
 
Kel.4 pancasila sebagai ideologi bangsa 222
Kel.4 pancasila sebagai ideologi bangsa 222Kel.4 pancasila sebagai ideologi bangsa 222
Kel.4 pancasila sebagai ideologi bangsa 222dayurikaperdana19
 

Mais de dayurikaperdana19 (20)

PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannya
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan PenyelesaiannyaPPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannya
PPT Kel 9 Sengketa Hukum Internasional dan Penyelesaiannya
 
PPT Kel 8 Perjanjian Internasional
PPT Kel 8 Perjanjian InternasionalPPT Kel 8 Perjanjian Internasional
PPT Kel 8 Perjanjian Internasional
 
PPT Kel 7 Yuridiksi negara dalam Hukum Internasional
PPT Kel 7 Yuridiksi negara dalam Hukum InternasionalPPT Kel 7 Yuridiksi negara dalam Hukum Internasional
PPT Kel 7 Yuridiksi negara dalam Hukum Internasional
 
PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional
PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional
PPT Kel 6 Pengakuan dalam HUkum Internasional
 
PPT Kel 5 Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional
PPT Kel 5 Negara Sebagai Subyek Hukum InternasionalPPT Kel 5 Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional
PPT Kel 5 Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional
 
PPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum Internasional
PPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum InternasionalPPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum Internasional
PPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum Internasional
 
PPT Kel 3 Dasar Berlakunya Hukum Internasional
PPT Kel 3 Dasar Berlakunya Hukum InternasionalPPT Kel 3 Dasar Berlakunya Hukum Internasional
PPT Kel 3 Dasar Berlakunya Hukum Internasional
 
PPT Kel 2 sejarah perkembangan hukum internasional
PPT Kel 2 sejarah perkembangan hukum internasionalPPT Kel 2 sejarah perkembangan hukum internasional
PPT Kel 2 sejarah perkembangan hukum internasional
 
PPT kelompok 1 Pengertian dan ruang lingkup Hukum Internasional
PPT kelompok 1 Pengertian dan ruang lingkup Hukum InternasionalPPT kelompok 1 Pengertian dan ruang lingkup Hukum Internasional
PPT kelompok 1 Pengertian dan ruang lingkup Hukum Internasional
 
Ppt kel2
Ppt kel2Ppt kel2
Ppt kel2
 
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem EtikaSumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
 
Etika, Aliran Etika, Pengertian Pancasila Sebagai Sistem Etika
Etika, Aliran Etika, Pengertian Pancasila Sebagai Sistem EtikaEtika, Aliran Etika, Pengertian Pancasila Sebagai Sistem Etika
Etika, Aliran Etika, Pengertian Pancasila Sebagai Sistem Etika
 
Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika
Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem EtikaEsensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika
Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika
 
Kelompok 3 ilkom17 esensi dan urgensi pancasila sebagai sistem etika
Kelompok 3 ilkom17 esensi dan urgensi pancasila sebagai sistem etikaKelompok 3 ilkom17 esensi dan urgensi pancasila sebagai sistem etika
Kelompok 3 ilkom17 esensi dan urgensi pancasila sebagai sistem etika
 
Kelompok 2 ilkom17 sumber histoirs,sosiologis,dan politis pancasila sebagai s...
Kelompok 2 ilkom17 sumber histoirs,sosiologis,dan politis pancasila sebagai s...Kelompok 2 ilkom17 sumber histoirs,sosiologis,dan politis pancasila sebagai s...
Kelompok 2 ilkom17 sumber histoirs,sosiologis,dan politis pancasila sebagai s...
 
Kelompok 1 ilkom17 etika, aliran etika,pengertian pancasila sebagai sistem etika
Kelompok 1 ilkom17 etika, aliran etika,pengertian pancasila sebagai sistem etikaKelompok 1 ilkom17 etika, aliran etika,pengertian pancasila sebagai sistem etika
Kelompok 1 ilkom17 etika, aliran etika,pengertian pancasila sebagai sistem etika
 
PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA
PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILAPENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA
PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA
 
Pancasila (1)
Pancasila (1)Pancasila (1)
Pancasila (1)
 
Pancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negaraPancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negara
 
Kel.4 pancasila sebagai ideologi bangsa 222
Kel.4 pancasila sebagai ideologi bangsa 222Kel.4 pancasila sebagai ideologi bangsa 222
Kel.4 pancasila sebagai ideologi bangsa 222
 

Último

power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"baimmuhammad71
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxsalmnor
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxSaujiOji
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxIvvatulAini
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANwawan479953
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptnovibernadina
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxriscacriswanda
 
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYSOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYNovitaDewi98
 
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptxRegresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptxRizalAminulloh2
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...Kanaidi ken
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAppgauliananda03
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...Kanaidi ken
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfJarzaniIsmail
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAE-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAAmmar Ahmad
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfEniNuraeni29
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxJuliBriana2
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024ssuser0bf64e
 

Último (20)

power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
 
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYSOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
 
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptxRegresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAE-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
 

Kelompok 3 demokrasi pancasila

  • 1. Kelompok 3 Ilu Salsabila (1818011033) Raihan Syifa Maharani (1818011034) Eriza Kultsum (1818011035) Yohana Eva Graceciela (1818011036) Nikma Syalsabiela Fauzia (1818011037) M Reivan Putra (1818011038) Ahmad Aulia Fadly (1818011039) Aprin Nabila Rahmat (1818 011 040 ) Atika Rahmawati (1818011041) Pandu Kumaya (1818011042) Laili Yumna (1818011043) Javinka Fairuz Zahrani (1818011044) Farah Hanifah (1818011045) Syifa Khairunnisa (1818011046) Aulia Ghina Sabilla (1818011047) Arianda Aditia (1818011048) Jessica Bonaria (1818011049)
  • 2. “Jangan bosan bicara tentang kebenaran, agar demokrasi tak berakhir dengan kesia-siaan.” –Najwa Shihab
  • 3. DEMOKRASI Makna Demokrasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Penerapan Demokrasi di Indonesia Your Text Here Jenis-jenis Demokrasi Ciri-ciri Demokrasi Pemahaman Tentang Pilar- Pilar Demokrasi Upaya Penegakan Demokrasi
  • 4. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu : – Demos yang berarti rakyat – Kratos/cratein yang berarti pemerintahan/memerintah Makna Demokrasi Jadi demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Democracy is the government from the people, by the people and for the people ( Abraham Lincoln )
  • 5. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur Dengan damai dan secara melembaga. Menyelesaikan perselisihan Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Prinsip-Prinsip Demokrasi Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Menjamin tegaknya keadilan.
  • 6. Menurut cara aspirasi rakyat -Demokrasi langsung → memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang (+) • Mendorong warga Negara meningkatkan kapasitas dirinya seperti kesadaran dan pengetahuan dalam berpolitik • Masyarakat lebih mudah menerima keputusan yang dibuat, juga tidak tergantung pada politisi yang punya kepentingan sempit (-) • Sulit untuk masyarakat yang berukuran besar dan Sulit terhindar dari kelompok yang dominan • Menyita banyak waktu sehingga dapat menimbulkan apatisme Jenis-Jenis Demokrasi
  • 7. -Demokrasi tidak langsung → Menggunakan sistem perwakilan (+). Lebih mudah diterapkan untuk masyarakat yang komplek,Cenderung menciptakan politik yang stabil, mengurangi beban masyarakat dari tugas-tugas membuat, merumuskan kebijakan. (-). Jarak jauh dari proses pembuatan kebijakan yang sesungguhnya bisa membuat masyarakan bisa menolaknya ketika diterapkan , juga mudah terjebak dalam kepentingan para wakil rakyat yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat Berdasarkan prinsip edeologi -Demokrasi liberal → Lebih menekankan kepentingan individu dan kepentingan nasional diabaikan. -Demokrasi rakyat →Didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. -Demokrasi Pancasila → Bersumber dari nilai sosial budaya bangsa, berazaskan musyawarah dengan memprioritaskan kepentinganbersama Jenis-Jenis Demokrasi
  • 8. Pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan se mua rakyat. Ciri konstitusional ialah hal yang berhubungan denag kepentingan, kehendak atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang d dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Ciri-Ciri Demokrasi Ciri perwakilan yakni dalam mengatur negaranya kedaulatan rakyat akan diwakilkan olehbeberapa orang yang sudah dipilih o leh rakyat itu sendiri Ciri pemilihan umum yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan.
  • 9. Ciri tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksaan suatu sistem demokrasi. Ciri kepartaian yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisah kekuasaan Ciri-Ciri Demokrasi
  • 10. DEMOKRASI PANCASILA Prinsip pokok demokrasi pancasila : A. Perlindungan terhadap hak asasi manusia B. Pengambila keputusan atas dasar musyawarah C. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain (Presiden, BPK, DPR dan lainnya). D. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. E. Pelaksanaan pemilihan umum F. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945) G. Keseimbangan antara hak dan kewajiban H. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada
  • 11. DEMOKRASI PANCASILA Ciri demokrasi pancasila : A. Pemerintah dijalankan berdasar konstitusi B. Adanya pemilu secara berkesinambungan C. Adanya peran-peran kelompok kepentingan D. Adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas
  • 12.
  • 13. 1. Masa 1945-1949 Masa UUD 1945 kurun waktu yang pertama Terjadi perubahan ketatanegaraan, antara lain: a. Mengeluarkan maklumat No.X/1945 pada 16 Oktober 1945 : memberikan kewenangan yang luar biasa pada BP KNIP untuk menjalankan kekuasaan legislatif dan menetapkan GBHN b. 3 November 1945 : dikeluarkan maklumat untuk kebebasan rakyat membuat partai politik c. c. 14 November 1945 : merubah sistem pemerintahan presidensil menjadi kabinet parlementer
  • 14. 2. Masa 1949-1950 masa konstitusi RIS Terjadi perubahan konstitusi dari UUD 1945 menjadi Undang undang dasar Republik Indonesia Serikat
  • 15. 3. Masa 1950-1959 Masa UUDS Pada masa ini pemerintah berdasarkan sistem parlementer dengan demokrasi liberal. Pada masa ini juga Indonesia pertama kali mengadakan pemilu dan juga dikeluarkan dekrit 5 Juli 1959 yang berisi :  Pembubaran konstituante  Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlaku nya UUDS 1950  Pembentukan MPRS
  • 16. 4. Masa 1959-1966 Demokrasi pada masa ini adalah demokrasi terpimpin dengan sistem pemerintahan presidensil. Pada masa ini politik di indonesia didominasi oleh penyimpangan dari UUD 1945.
  • 17. 5. Masa 1966-1998 orde baru Lemahnya lembaga kontrol terhadap pemerintahan orde baru sehingga demokratisasi tidak berjalan Orde baru tidak konsekuen dalam pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 : 1. Presiden sangat sentralistik (dominasi supra struktur dan infra struktur) 2. Hanya Pancasila satu satunya asas bagi parpol dan ormas  KKN dan krisis aspek kehidupan bangsa 3. Ketidakadilan 4. Pelanggaran HAM 5. Muncul gejolak sosial  gejala disintegrasi bangsa 6. Manipulasi pasal UUD 1945
  • 18. 6. Masa 1998-sekarang Gerakan reformasi yang disebabkan oleh : kebahagiaan semu orde baru, perekonomian yang merosot, ekonomi mengarah ke kapitalis bahkan sampai ekonomi nasional hancur Saat ini, gerakan reformasi disalahgunakan untuk : pemaksaan kehendak, merusak fasilitas umum, dan pelanggaran HAM
  • 19. Reformasi Riswandi Imawan (1998) : reformasi berarti gerakan untuk menata ulang segala bentuk penyimpangan untuk dikembalikan ke bentuk semula sesuai nilai ideal yang dicita-citakan rakyat Sri Sultan Hamengkubuwono X (1998) : reformasi harus tetap ada dalam kerangka perspektif pancasila sebagai landasan vita- cita dan mengarah pada disintegrasi, anarchisme, brutalisme dan berakhir pada kehancuran bangsa
  • 20. Kondisi & syarat agar reformasi berhasil a. Dilakukan karena ada penyimpangan b. Dengan cita-cita yang jelas (Pancasila sebagai idiologi bangsa dan negara Indonesia) c. Berdasarkan kerangka struktural (beracu pada UUD 1945) d. Mengarah ke kondisi yang lebih baik e. Berdasarkan moral dan etik kemanusiaan
  • 21. Dampak Reformasi a. Perubahan di bidang politik, ekonomi, dan hukum b. Pembagian kewenangan secara tegas (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) c. Peran masyarakat meningkat d. Berkurangnya dominasi pemerintah Jadi, DEMOKRASI SAAT INI : a. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 b. Peran lembaga demokrasi sudah meningkat c. Adanya penegakkan supremasi hukum
  • 22. Demokrasi yang mengutamakan Kedaulatan Rakyat Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi. Demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa Para pemeran politik dan pemimpin negara dan semua warga negara dalam menerapkan demokrasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Demokrasi yang Menjunjung Hak Asasi Manusia Demokrasi mengharuskan adanya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dalam bentuk jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Pelaksanaan demokrasi Pancasila agar tegak dan berkembang dipusatkan pada 10 (sepuluh) pilar Demokrasi, yaitu: Pemahaman Tentang Pilar-Pilar Demokrasi
  • 23. Demokrasi yang menerapkan konsep Negara Hukum Hukum melandasi pelaksanaan demokrasi. Untuk mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum tidak dapat lepas dari perlindungan konstitusional, badan peradilan yang bebas, kebebasan berpendapat, berserikat, dan kesadaran kewarganegaraan. Demokrasi yang didukung kecerdasan Warga dan negara yang cerdas dan terdidik secara politik merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan demokrasi. Demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan Suatu negara yang demokratis harus ada pembagian kekuasaan. Hal ini untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan kepada satu orang. Pemahaman Tentang Pilar-Pilar Demokrasi
  • 24. Demokrasi dengankesejahteraan rakyat Negara juga mengambil peran yang cukup dalam usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat. Demokrasi yang menjamin otonomi daerah Dengan dilaksankan ototnomi daerah yang seakin nyata dan bertanggungjawab mengindikasikan paham demokrasi juga semakin berkembang. Sebagai wujud prinsip demokrasi kekuasaan negara tidak dipusatkan pemerintah pusat saja namun sebagian diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah itu sendiri. Demokrasi yang berkeadilan sosial Pelaksanaan demokrasi diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Peamahaman Tentang Pilar-Pilar Demokrasi Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka Sistem pengadilan yang merdeka memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya .
  • 25. contoh pelanggaran demokrasi yang pernah terjadi di Indonesia 1. Money Politic Money politic ini sering kali menyertai dalam pelaksaanaan pemilu. Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum.
  • 26. contoh pelanggaran demokrasi yang pernah terjadi di Indonesia 2. Tragedi trisakti Tragedi Trisakti yang merupakan sebuah peristiwa kelam dalam ejarah demokrasi Indonesia. Dimana hal ini merupakan sebuah peristiwa penembakan, yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998, terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta,Indonesia serta puluhan lainnya luka.
  • 27. contoh pelanggaran demokrasi yang pernah terjadi di Indonesia 3. Penggelembungan suara salah satu kandidat Proses rekapitulasi tetap menempatkan asas jujur dan adil (jurdil) sebagai landasan moral dan etika, khususnya bagi penyelenggara pemilu. Hal ini sendiri merupakan cerminan dari perwujudan demokrasi dalam pelaksanaan pemilu yang LUBER dan Jurdil. Penggemlembungan suara bukan hanya merugikan salah satu psangan kandidat tetapi juga mencoreng nilai demokrasi yang merupakan amanat UUD 1945.
  • 28. 1. Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga kapanpun rakyat bisa saja menggulingkan pemerintah yang sedang berkuasa dengan alasan kekuatan yang menginginkan Upaya Penegakan Demokrasi di Indonesia Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, beberapa hal yang telah kita tegakan dengan berlandaskan demokrasi pancasila adalah sebagai berikut: 2. Segala kegiatan yang dilakukan dengan berasaskan kekeluargaan dan gotong-royong 3.Pengambilan keputusan didasari dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, hal ini dapat dilihat dari organisasi-organisasi intra dan ekstrakurikuler di sekolah atau di perguruan tinggi.
  • 29. Upaya Penegakan Demokrasi di Indonesia 4. Tidak ada partai pemerintah atau perwakilan, semua partai berlandaskan kepentingan bersama rakyat Indonesia 5. Hak dan kewajiban diatur dengan keseimbangan, tidak berat sebelah ke satu sisi 6. Hak Asasi Manusia dijunjung tinggi dan didukung oleh hukum yang jelas 7. Pendapat rakyat dikirim melalui lembaga perwakilan rakyat dan tidak menganut sistem partai tunggal 8. Pemilu dilaksanakan oleh LUBERJURDIL dan sistem hukum diterapkan fleksibel (tidaak kaku tapi juga tidak mudah terbawa arus perubahan), dll.