No Description

1. PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Nama Kelompok:
1. Chandra Wijaya
2. Darvin Try Ananda
3. Fahira Aulia
4. Farhan Sa’adilah
5. Nadya Arnianti
6. Putri Anisah Farah

2. Peta Konsep
Hubungan Struktural
dan Fungsional
Pemerintahan Pusat
dan Daerah
Hubungan
Pemerintah
Pusat Dengan
Pemerintah
Daerah
Otonomi
Daerah

3. A. Hubungan Struktural dan Fungsional
Pemerintahan Pusat dan Daerah
1. Pemerintahan Pusat
Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terdiri atas Presiden dan para pembantu presiden.
Pembantu presiden adalah wakil presiden dan para menteri.
Pemerintah mempunyai tugas menjalankan pemerintahan untuk
mencapai tujuan nasional.
Tujuan nasional negara kita adalah:
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan perdamaian dunia.

4. Kewenangan Pemerintah Pusat
Urusan-urusan pemerintahan yang tetap menjadi
kewenangan pemerintah pusat. Dalam pasal 10 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, disebutkan bahwa kewenangan-kewenangan yang
menjadi urusan pemerintahan pusat adalah meliputi
sebagai berikut:
a. Urusan Politik Luar Negeri
b. Urusan Pertahanan
c. Urusan Keamanan
d. Urusan Yustisi
e. Urusan Agama
f. Urusan Moneter

5. ORGANISASI PEMERINTAHAN PUSAT
1.
• Presiden
2.
• Wakil Presiden
3.
• Menteri

6. 1. Presiden
Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan.
Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut
Undang-Undang Dasar. Dalam menyelenggarakan pemerintahan
presiden dibantu oleh seorang wakil presiden.
Urutan Presiden Republik Indonesia:
1. Ir. Soekarno.
2. Soeharto.
3. Baharuddin Jusuf Habibie.
4. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
5.Diah Permata MegawatiSetiawati Soekarnoputri.
6. Jenderal (TNI) Susilo BambangYudhoyono.

7. 2. Wakil Presiden
Jika presiden meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan
maka wakil presiden harus menggantikan kedudukan sebagai
presiden.
Berikut ini Wakil Presiden Republik Indonesia :
1. Dr. Mohammad Hatta (1945 - 1956)
2. Sri Sultan Hamengkubuwono IX (1973 - 1978)
3. Adam Malik (1978 - 1983)
4. Umar Wirahadikusumah (1988 - 1993)
5. Sudharmono (1988 - 1993)
6. Try Sutrisno (1993 - 1998)
7. B.J. Habibie (1998)
8. Megawati Soekarnoputri (1998 - 2001)
9. Hamzah Haz (2001 - 2004)
10. Jusuf Kalla (2004 - 2009)
11. DR.Budiono (2009 – 2014)

8. 3. Menteri
Menteri adalah orang yang diangkat oleh presiden untuk
membantu penyelenggaraan pemerintahan. Mereka adalah
pembantu presiden. Para menteri bertanggung jawab kepada
presiden. Sebelum memangku jabatannya para menteri diambil
sumpah kemudian dilantik oleh presiden. Pembagian menteri
ada tiga, yaitu menteri koordinator, menteri departemen, dan
menteri negara.
a. Menteri Koordinator
Menteri koordinator mempunyai tugas membantu presiden
dalam mengoordinasikan perencanaan dan penyusunan
kebijakan serta pelaksanaannya dalam bidang tertentu.

9. b. Menteri Departemen
Menteri departemen adalah menteri yang memimpin departemen.
Departemen merupakan badan pelaksana pemerintah yang terdiri dari
berbagai bidang, misalnya Departemen Pendidikan, Departemen Luar
Negeri, Departemen Keuangan, dan lain-lain.
c. Menteri Negara
Menteri negara merupakan menteri yang menangani bidang khusus
yang tidak ditangani oleh menteri departemen. Menteri negara tidak
memimpin sebuah departemen. Menteri negara disebut juga menteri
nondepartemen. Kabinet SBY diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu.
Selain menteri-menteri masih ada pejabat yang setingkat dengan
menteri negara, yaitu:
a. Sekretaris Negara
b. Jaksa Agung
c.Sekretaris Kabinet

10. 2. Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah menurut UU No. 12 Tahun 2008 adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
Pemerintahan daerah dalam arti luas adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas
luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam
UUD 1945.
Adapun pemerintah daerah dalam arti sempit adalah
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang terdiri dari
Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah.

11. Dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai hak-hak
sebagai berikut:
a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
b. Memilih pemimpin daerah.
c. Mengelola aparatur daerah.
d. Mengelola kekayaan daerah.
e. Memungut pajak dan retribusi daerah.
f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
g. Mendapat sumber sumber pendapatan yang lain yang sah.
h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan
perundang undangan.

12. Unsur – Unsur Pemerintahan Daerah
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Perangkat Daerah
DPRD

13. 1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah
yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi
disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan
untuk kota adalah wali kota. Kepala daerah dibantu oleh
satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut
wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati
dan untuk kota disebut wakil wali kota.
Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas,
wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah
juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah,
dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban
kepada DPRD, serta menginformasikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

14. 2. Perangkat Daerah
Perangkat daerah provinsi terdiri atas
sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah,
dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah
kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah,
sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis
daerah, kecamatan, dan kelurahan.

15. 3. DPRD
Dewan perwakilan rakyat daerah (disingkat DPRD) adalah bentuk
lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/
kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah
daerah. DPRD diatur dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2009.
1) DPRD Provinsi
Keanggotaan DPRD Provinsi diresmikan dengan keputusan
Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Anggota
DPRD Provinsi berdomisili di Ibu Kota Provinsi yang bersangkutan.
DPRD Provinsi berhak meminta pertanggungjawaban Gubernur.
2) DPRD Kabupaten/Kota
Keangotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan keputusan
Gubernur atas nama Presiden. Anggota DPRD Kabupaten/Kota
berdomisili di ibukota kabupaten/kota yang bersangkutan.

16. B. HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN
PEMERINTAH DAERAH
Hubungan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah di wujudkan dalam bentuk
pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan
bertanggung jawab.
Hubungan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah berlangsung dalam
beberapa bidang antara lain dalam bidang
keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan
sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

17. 1. Hubungan dalam bidang keuangan
a. Pemberiansumber-sumber keuangan untuk
menyelenggarakanurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintahan daerah.
b. Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan
daerah.
c. Pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan
daerah.
2. Hubungan dalam bidang pelayanan umum
a. Kewenangan, Tanggungjawab, dan penentuan standar
pelayanan minimal.
b. Pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi
kewenangan daerah.
c. Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar pemerintahan
daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum.

18. 3. Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya
alam dan sumber daya lainnya
a. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan,
pemeliharaan, pengedalian
dampak, budidaya, dan pelestarian.
b. Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya.
c. Penyerasian lingkungan dan tata ruang serta
rehabilitasi lahan
d. Daerah yang memiliki wilayah laut di berikan
kewenangan untuk mengelola sumber daya di
wilayah laut.

19. C. Otonomi Daerah
1. Pengertian Otonomi Daerah
Secara etimologi
Kata otonomi berasal dari Bahasa Yunani yaitu auto (daerah)
dan nomos (hukum). Jadi, pengertian otonomi daerah secara etimologi
adalah hak darah untuk mengatur pemerintahan sendiri.
Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan
daerah
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

20. 2. Asas Pelaksanaan Otonomi Daerah
1. Asas Desentralisasi
Asas desentralisasi adalah penyelenggaraan pemerintahan yang
dilakukan dengan pelimpahan beberapa urusan pemerintahan dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga daerah
dapat mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Asas Dekonsentrasi
Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari
pemerintahan kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah
dan perangkat pusat di daerah dalam kerangka NKRI.
3. Asas Medebewind (Tugas Pembantuan)
Tugas pembantuan pada dasarnya merupakan penugasan dari
pemerintah pusat kepada daerah dan desa dari pemerintah
provinsi kepada kabupaten/kota dan desa serta dari pemerintah
kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

21. 3. Lembaga Negara yang Berperan Dalam Otonomi Daerah
a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Rancangan UU baik yang berasal dari DPR, Presiden, maupun
DPD disusun berdasarkan program legislasi Nasional (prolegnas).
Adapun RUU yang dapat di ajukan oleh DPR antara lain berkaitan
dengan RUU tentang otonomi daerah; hubungan pusat dan daera;
pembentukan,pengabungan, dan pemekaran daerah; pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi; serta yang berkaitan
dengan perimbangan keuangan.
b. Presiden
Presiden adalah badan pemegang kekuasaan pemerintahan
negara yang diatur dalam UUD 1945. Presiden bukan sekedar
pelaksana kekuasaan pemerintahan, melainkan juga menjalankan
kekuasaan membentuk perundang undangan.

22. c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Pasal 22 D UUD 1945 menegaskan tentang kewenangan DPD
yang salah satu diantaranya DPD dapat mengajukan kepada DPR
RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan dan pemekaraan serta penggabungan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat
dan daerah.
d. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)
DPOD adalah lembaga yang memberikan saran dan
pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah
termasuk diantaranya sebagai berikut:
1. Rancangan pembentukan, pengahapusan, dan penggabungan
daerah, serta Pembentukan kawasan khusus.
2. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Rancangan kebijakan penilaian kemampuan daerah, evaluasi,
dan monitoring terhadap daerah.

23. 4. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia
Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
pelaksanaan Otonomi Daerah:
1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah
2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah
3) Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
5) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
6) Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan
Daerah

24. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945
berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah
di Indonesia, yaitu:
1. Nilai Unitaris
Nilai Unitaris yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia
tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang
bersifat negara ("Eenheidstaat"), yang berarti kedaulatan yang
melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak
akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan.
2. Nilai dasar Desentralisasi Teritorial
Dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta
penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa
Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi
dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.
Dikaitkan dengan dua nilai dasar tersebut di atas,
penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada
pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan
sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke
pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian
sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut.

25. 5. Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Masa
Orde Baru
Dalam kerangka struktur sentralisasi kekuasaan politik dan
otoritas administrasi inilah, dibentuklah Undang-Undang No. 5
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
Selanjutnya yang dimaksud dengan Daerah Otonom,
selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang
dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

26. 6. Pelaksanaan Otonomi Daerah Setelah Masa
Orde Baru
Upaya serius untuk melakukan desentralisasi di Indonesia pada masa
reformasi dimulai di tengah-tengah krisis yang melanda Asia dan bertepatan
dengan proses pergantian rezim (dari rezim otoritarian ke rezim yang lebih
demokratis). Pemerintahan Habibie yang memerintah setelah jatuhnya rezim
Suharto harus menghadapi tantangan untuk mempertahankan integritas
nasional dan dihadapkan pada beberapa pilihan yaitu:
1) melakukan pembagian kekuasaan dengan pemerintah daerah, yang
berarti mengurangi peran pemerintah pusat dan memberikan
otonomi kepada daerah;
2) pembentukan negara federal; atau
3) membuat pemerintah provinsi sebagai agen murni pemerintah
pusat.
Pada masa ini, pemerintahan Habibie memberlakukan dasar hukum
desentralisasi yang baru untuk menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun
1974, yaitu dengan memberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

27. Thank for your attention