1. Prinsip Transparansi dalam UU KIP
Danardono Siradjudin
Indonesian Parliamentary Center

2. Transparansi dalam Good Governance
Keterbukaan informasi di dalam proses
pengambilan keputusan dan
penyelenggaraan pemerintahan.
Membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar,
jujur, dan tidak diskriminatif, tentang
penyelenggaraan negara dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak
asasi pribadi, golongan, dan rahasia
negara.

3. Bagaimana agar transparansi bukan
hanya sekedar prinsip atau ketentuan
normatif? Tapi bisa diimplementasikan?
UU No. 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik telah
meletakkan kerangka operasional aspek
transparansi.

4. Transparansi dan Akses
Informasi
Transparan belum tentu
menjamin akses informasi.
Penjaminan akses informasi
adalah wujud transparansi

5. 1. Hak Untuk Mengetahui (Right to Know)
2. Hak untuk Menghadiri Pertemuan Publik (right
to observe/right to attend public meeting)
3. Hak Untuk Mendapatkan Salinan Informasi
(Right to Obtain the Copy/Akses Pasif)
4. Hak Untuk Diinformasikan tanpa Harus Ada
Permintaan (Right to be informed/Akses Aktif)
5. Hak Untuk Menyebarluaskan Informasi (right to
disseminate)

6. Prinsip penting dalam
transparansi

7. 1. Informasi Publik adalah hak semua
orang
2. Akses maksimum dan pengecualian
yang terbatas (Maximum access and
Limited Exemption/MALE).

8. Pelaksanaan dari prinsip MALE, harus
mengacu pada 2 uji:
Consequential Harm; uji konsekuensi.
Badan publik harus memberikan
pertimbangan nahwa pengecualian
informasi tidak menimbulkan kerugian
yang lebih besar kepada publik.
Balancing Public Interest; Uji
kepentingan publik adalah kemampuan
pejabat publik untuk menimbang
kepentingan publik yang lebih besar
untuk membuka dan menutup informasi.

9. “MAXIMUM ACCESS LIMITED EXEMPTION”
(MALE)
INFORMASI INFORMASI
RAHASIA PUBLIK
EXEMPTION
INFORMASI
(dapat dirahasiakan)
PUBLIK
• Melalui metode Consequential Harm
dan Balancing Public Interests
• Pembatasan waktu pemberlakauan
kerahasiaan
• Bodies’ covered

10. INFORMASI
PUBLIK 1
Informasi Publik/KMI
EXEMPTION
(dapat dirahasiakan)
2
1. Rahasia Negara
2. Rahasia Dagang
• Melalui metode Consequential Harm
dan Balancing Public Interests 3. Rahasia Pribadi
• Pembatasan waktu pemberlakauan
kerahasiaan
• Bodies’ covered

11. Perbandingan Perda Transparansi
RUU KMIP Perda No. 5 thn 2004 tentang : Perda No. 6 thn 2004 tentang :
Transparansi Transparansi dan
Penyelenggaraan Partisipasi dalam
Pemerintahan dan Penyelenggaraan
Partisipasi Masyarakat Pemerintahan di Kab.
Kab Solok Bandung
Akses Informasi X _ X
Komprehensif (5 Right) X ½ (Pasal 3 hanya ada 3 Hak ½ (Pasal 3 hanya ada 3 Hak
yaitu : Hak untuk yaitu : Hak untuk
mengetahui, Hak untuk mengetahui, Hak untuk
menghadiri dan Hak untuk menghadiri dan Hak untuk
diinformasikan). diinformasikan).
Permintaan tanpa alasan X X X
MALE X X X
Informasi harus akurat, utuh dan X X X
cepat
Persyaratan membuat sistem X X X
manajemen informasi
Tersedianya mekanisme X X ½ (hanya sampai keberatan ke
penyelesaian sengketa pejabat badan publik).
lembaga independen X X _
penyelesaian sengketa
informasi
Sanksi X (administrative & X (administrative & pidana) _
pidana)
Notes :

12. Perda No. 6 thn Perda No. 53 thn 2004 tentang : Perda No. 10 thn 2004 tentang
2004 tentang : Partisipasi Masyarakat dalam Mekanisme Konsultasi Publik
Transparansi dan Proses Kebijakan Publik Kab. Kab. Magelang
Partisipasi dalam Kebumen
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pengelolaan
Pembangunan di
Kab. Lebak
Akses Informasi X X X
Komprehensif (5 Right) X ½ (baru mengakomodir 3 Hak, yaitu - (masih berkonsep transparansi
: Hak untuk mengetahui, Hak untuk dan belum akses to informasi).
Menghadiri dan Hak untk
diinformasikan).
Permintaan tanpa alasan X - (permintaan informasi disertai - (tidak diatur)
dengan alasan Pasal 8 ayat (2) ).
MALE X - (informasi yang dapat diakses -
tidak disebutkan secara jelas justru
informasi yang dikecualikan yang
disebutkan secara jelas).
Informasi harus akurat, utuh dan X - -
cepat
Persyaratan membuat sistem X - -
manajemen informasi
Tersedianya mekanisme X - -
penyelesaian sengketa
lembaga independen X - -
penyelesaian sengketa
informasi
Sanksi X (administrative & - -
pidana)
Notes : Paradigmanya masih transparansi Paradigmanya masih transparansi
dan belum akses to informasi dan belum akses to informasi

13. Perda No. 7 thn Perda No. 6 thn 2004 tentang Perda No. 5 thn 2005 tentang
2005 tentang : Transparansi Pelayanan publik Transparansi Penyelenggaraan
Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab.
Penyelenggaraan Pemerintahan Kab. Boalemo Bolaang Mongondow.
Pemerintahan dan
Partisipasi
Masyarakat di
Kab. Lamongan
Access to Information Background X X X
Comprehensiveness (5 Right) X X X
No requirement to identity and - (tidak diatur) - (bagi warga diluar Kab. - (bagi warga diluar Kab.
provide reason for information Boalemo permintaan informasi Bolaang Mongondow
request disertai dengan kepentingan permintaan informasi disertai
penggunaan informasi Pasal 16 dengan kepentingan
ayat (2)). penggunaan informasi Pasal 11
ayat (3)).
MALE X X
affordable, speedy, entirety, timely X - -
Good information manage and X X X
adequate public service system and
mechanism
Adequate dispute settlement X X X
system and mechanism
lembaga independen penyelesaian X X X
sengketa informasi
sancsion X - -
Notes : Terdapat 1 hal yang cukup maju
dalam Pasal 4 ayat (3), yaitu :
penyebarluasan informasi
dilakukan dalam bahasa yang
mudah dipahami.

14. Perda No. 2 thn 2005 Perda No. 4 thn 2005 tentang Perda No. thn 2004 tentang
tentang Transparansi Transparansi Penyelenggaraan Transparansi Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Pemerintahan Kabupaten Gowa
Pemerintahan dan Barat
Pratisipasi
Masyarakat dalam
Pembangunan di
Kab. Takalar
Akses Informasi X X X
Komprehensif (5 Right) X X ½ (hanya ada 3 yaitu : hak untuk
mengetahui,menghadiri pertemuan
publik, dan diinformasikan tanpa harus
ada permintaan).
Permintaan tanpa alasan - (tidak diatur - (permintaan informasi disertai dengan - (tidak diatur)
bagaimana alasan Pasal 13).
cara/prosedur publik
mengakses informasi).
MALE X X X
Informasi harus akurat, utuh dan X X X
cepat
Persyaratan membuat sistem X X X
manajemen informasi
Tersedianya mekanisme - X ½ ( penyelesaian sengketa tidak diatur
penyelesaian sengketa hanya ada hak untuk mengajukan
keberatan).
lembaga independen - X ½ (terdapat hal yang merancukan
penyelesaian sengketa dalam Pasal 10 “Kepala Daerah dapat
membentuk Komisi Transparansi
informasi dengan persetujuan DPRD
Sanksi - - - (tidak ada sanksi)
Notes : Paradigmanya masih Dalam Pasal 11 Ruang Lingkup
transparansi dan Informasi Publik cukup jelas dan
bekum akses to lengkap.
informasi.
Dalam ketentuan
umum didefinisikan
Pemohon namun
dalam pasal
selanjutnya tidak ada
pengaturan mengenai

15. Perda No. 2 thn 2005 tentang
Transparansi dan Partisipasi
Kabupaten Tanah Datar
Akses Informasi X
Komprehensif (5 Right) ½ (hanya ada 2 hak yaitu : hak untuk
mengetahui dan hak untuk mendapatkan
salinan informasi).
Permintaan tanpa alasan - (tidak diatur)
MALE X
Informasi harus akurat, utuh dan cepat X
Persyaratan membuat sistem manajemen informasi X
Tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa X
lembaga independen penyelesaian sengketa informasi X
Sanksi X
Notes :

16. Peran DPRD?
Memastikan Pemerintah daerah
menjalankan perintah UU KIP dan UU
Arsip Nasional;
1.Membuat SOP Pelayanan Informasi
2.Menunjuk PPID
3.Membuat Klasifikasi Informasi
4.Menginisiasi Peraturan Daerah tentang
Keterbukaan Informasi

17. TERIMA KASIH