O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Diklat Perdata Pert ke 3.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Hukum perdata
Hukum perdata
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 5 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Diklat Perdata Pert ke 3.pptx (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Diklat Perdata Pert ke 3.pptx

  1. 1. Pengertian Hukum Acara Perdata
  2. 2. Hukum acara perdata adalah hukum perdata formil, yang pada dasarnya berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata materiil atau terjadi sengketa. Pada dasarnya, dalam mempelajari ilmu hukum atau lebih dikenal degan hukum dapat dibedakan menjadi hukum materiil dan hukum formil.
  3. 3. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Wiryono Prodjodikoro mendefinisikan hukum acara perdata sebagai rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak. Abdulkadir Muhammad merumuskan secara singkat bahwa hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Retnowulan dan Iskandar mendefinisikan hukum acara perdata sebagai semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.
  4. 4. Sumber Hukum Acara Perdata  HIR (Het Herziene Indoneisch Reglement)  RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten)  Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering)  BW (Burgelijk Wetboek)  WvK (Wetboek van Koophandel) atau dikenal dengan Kitab Undang Undang Hukum Dagang  Berbagai Undang-Undang yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata
  5. 5. Asas Hukum Acara Perdata  Asas Negara Hukum Indonesia  Hakim Bersifat Menunggu (index ne procedat ex officio)  Hakim Bersikap Pasif  Persidangan Terbuka untuk Umum  Mendengar Kedua Belah Pihak (Horen Van Beide Partijen)  Putusan Harus Disertai Alasan (Motivering plicht-voeldoende gemotiveerd)  Beracara Dikenakan Biaya  Tidak Ada Keharusan Mewakilkan dalam Beracara  Peradilan Secara Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

×