Materi Kuliah Manajemen Hubungan Industrial

1. UPAH TENAGA KERJA
DR. CUT ZURNALI, SE., M.Si
A. KOMPENSASI DALAM PERSPEKTIF MSDM
B. ASAS PENGUPAHAN
C. BENTUK UPAH
D. UPAH MINIMUM
E. UPAH LEMBUR
F. BEBERAPA ALASAN BAGI PEKERJA/BURUH UNTUK
TETAP BERHAK MENERIMA UPAH
G. KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH
BAHAN AJAR “MANAJEMEN HUBUNGAN INDUSTRIAL”
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS BUDI
LUHUR JAKARTA
2011

2. A. KOMPENSASI DALAM PERSPEKTIF MSDM
- Beberapa Definisi Kompensasi dari para pakar:
• Bernardin dan Russell (1998:273): kompensasi adalah: “… all forms financial returns and tangible
benefits that employee receive as part of an employment relationship.
• Gomes (2003:129): kompensasi adalah sesuatu yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas
( ) p y g p j g j
kerja mereka. Selanjutnya dikemukakan bahwa masalah kompensasi berkaitan dengan konsistensi
internal dan konsistensi eksternal. Konsistensi internal berkaitan dengan konsep penggajian relatif
dalam organisasi, sedangkan konsistensi ekstenal berkaitan dengan tingkat relatif struktur
penggajian dalam organisasi dibandingkan dengan struktur penggajian diluar organisasi.
Keseimbangan antara konsistensi internal dengan eksternal dianggap penting untuk diperhatikan
guna menjamin perasaan puas pekerja sehingga pekerja dapat tetap termotivasi sehingga
keefektifitasan organisasi secara keseluruhan dapat tercipta.
• Menurut Mondy (2002:312): Compensation is the total of all rewards provided employees in return
y( ) p p p y
for their services. Ini berarti bahwa kompensasi adalah keseluruhan total dari balas jasa yang
diberikan kepada karyawan atas segala jasa yang diberikan karyawan tersebut.
• Werther dan Davis (1996:590): compensation is what employees receive in exchange for their
work,
work including pay and benefit Kompensasi adalah apa yang seorang pekerja terima sebagai
benefit.
balasan dari pekerjaan yang diberikannya termasuk pembayaran dan benefit.
• Menurut Veithzal (2004:357), kompensasi merupakan sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai
pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu
pelaksanaan fungsi Manajemen Sumberdaya manusia yang berhubungan dengan semua jenis
pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian

3. Menurut Cascio (2003): kompensasi itu terbagi menjadi dua :
1. Kompensasi langsung terdiri dari gaji, uang transport, tunjangan hari raya,
uang lembur, dan tunjangan langsung lainnya.
2. Kompensasi tidak langsung terdiri dari promosi jabatan, asuransi, tunjangan
jabatan,
jabatan dan mutasi
Program kompensasi dalam organisasi harus memiliki empat tujuan, yaitu:
1. Terpenuhinya sisi legal, dengan segala peraturan dan hukum yang sesuai.
2. Efektivitas biaya untuk organisasi.
3. Keseimbangan individual, internal, eksternal untuk seluruh karyawan.
4. Peningkatan keberhasilan kinerja organisasi.

4. MODEL RISET
KOMPENSASI
Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima oleh
K i k t dit i l h
karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa
mereka pada perusahaan. Sumber: Veithzal (2004:357)
KOMPENSASI TIDAK LANGSUNG
Kompensasi INDIKATORNYA: Kompensasi tidak
langsung KOMPENSASI LANGSUNG 1. JAMINAN SOSIAL langsung diberikan karena
didasari faktor- INDIKATORNYA: 2. PESANGON suatu kondisi dari
faktor pekerjaan y 3. ASURANSI KESEHATAN karyawan dan secara
ang kritis dan prestasi 1. GAJI POKOK DAN 4. ASURANSI JIWA tidak langsung
kerja dari karyawan UPAH 5. HARI
5 H RI LIBUR DAN LIBURAN
D N LIBUR N berhubungan
b h b
itu sendiri. 2. INSENTIF 6. CUTI KESEHATAN dengan kinerja.
Sumber: Werther 7. MEMPERSINGKAT JAM KERJA Sumber: Werther
dan Davis (1996:432) 8. BANTUAN PENDIDIKAN dan Davis (1996:432)
9. PELAYANAN KEUANGAN
10.
10 FASILTAS KAFETARIA
KEPUASAN KERJA KARYAWAN :
INDIKATORNYA:
1) Kondisi kerja yang mendukung, 2) Imbalan yang layak (promosi), 3) Kerja yang secara mental
menantang, 4) Rekan kerja yang mendukung, 5) Kepribadian antara pekerjaan
Kepuasan kerja merupakan sesuatu yang bersifat individual dimana setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda
sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya, makin tinggi penilaian terhadap kegiatan yang rasakan sesuai dengan
keinginan individu, maka makin tinggi kepuasan terhadap kegiatan tersebut. Sumber: Veithzal (2004:475)

5. UNDANG-UNDANG NO 13 THN 2003
PASAL 88 UU NO. 13 Th 2003
1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a. upah minimum;
b.
b upah kerja lembur;
c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
e. upah karena menjalankan hak waktu istirahata kerjanya;
f. bentuk dan cara pembayaran upah
g. denda dan potongan upah;
h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
j. upah untuk pembayaran pesangon; dan
k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
4. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup
layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
PASAL 89 UU NO. 13 Th 2003
1. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :
a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
2. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup
layak.
3. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan
p g p y ( ) p g p
rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
4. Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

6. Pasal 90 UU NO. 13 Th 2003
1. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89.
2. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.
3.
3 Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri
Menteri.
Pasal 91 UU NO. 13 Th 2003
1.
1 Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh
atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang
ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah atau bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha
wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 92 UU NO. 13 Th 2003
1.
1 Pengusaha menyusun struktur d skala upah d
P h t kt dan k l h dengan memperhatikan golongan, j b t
h tik l jabatan, masa
kerja, pendidikan, dan kompetensi.
2. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan
perusahaan dan produktivitas.
3. Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
g p g p y ( ) g
Keputusan Menteri.

7. Pasal 93 UU NO. 13 Th 2003 :
1. Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar
upah apabila :
h bil
a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga
tidak dapat melakukan pekerjaan;
c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan,
p j j p j , ,
mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan,
suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga
dalam satu rumah meninggal dunia;
d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban
terhadap negara;
e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang
diperintahkan agamanya;
f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak
mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat
dihindari pengusaha;
g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;
h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan
pengusaha; dan
i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan
i perusahaan.

8. LANJUTAN Pasal 93 UU NO. 13 Th 2003
3. Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a sebagai berikut:
a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah;
b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah;
c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah;
d.
d untuk bulan selanjutnya dibayar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum
pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.
4. Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja sebagaimana
dimaksud d
di k d pada ayat (2) h
t huruf c sebagai b ik t :
f b i berikut
a. pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;
b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
c. mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
p y , y ( ) ;
e. isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
f. suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk
selama 2 (dua) hari;
g. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) hari;
5. Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama.

9. Pasal 94
Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok
sedikit-dikitnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.
Pasal 95
1. Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat
dikenakan denda.
2. Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan
g y g g j y g
pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.
3. Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh, dalam
pembayaran upah.
4. dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang
berlaku,
yang didahulukan pembayarannya.
Pasal 96
Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja
menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.

10. A. ASAS PENGUPAHAN
a.
a Hak menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja
putus (Pasal 22 PP No. 8 Th 1981 Tentang Perlindungan Upah)
b. Pengusaha tidak boleh mengadakan diskriminasi upah bagi pekerja/buruh laki-laki dan wanita untuk
jenis pekerjaan yang sama (Pasal 3 PP No. 8 Th 1981 Tentang Perlindungan Upah)
c. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja (Pasal 77 ayat 1 UU No 13 Th 2003
Tentang Ketenagakerjaan)
d. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 wajib membayar upah kerja lembur (Pasal 78 ayat 2 UU No 13 Th 2003 Tentang Ketenagakerjaan)
e. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melakukan pekerjaan pada hari libur resmi
sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2 wajib membayar upah kerja lembur (Pasal 85 ayat 3 UU No 13
Th 2003 T t
Tentang K t
Ketenagakerjaan)
k j )
f. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum (Pasal 90 ayat 1 UU
No 13 Th 2003 Tentang Ketenagakerjaan)
g. Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan (Pasal 93 ayat 1 UU No 13 Th 2003
Tentang Ketenagakerjaan)
h.
h Komponen upah t di i d i upah pokok d
K h terdiri dari h k k dan t j
tunjangan t t
tetap, d
dengan f
formulasi upah pokok minimal
l i h k k i i l
75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap (Pasal 94 UU No 13 Th 2003 Tentang
Ketenagakerjaan)
i. Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan
denda (Pasal 95 ayat 1 UU No 13 Th 2003 Tentang Ketenagakerjaan)
j.
j Pengusaha yang k
P h karena k kesengajaannya atau k l l i
j t kelalaiannya mengakibatkan
kib tk keterlambatan
k t l b t
pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh (Pasal
95 ayat 2 UU No 13 Th 2003 Tentang Ketenagakerjaan)
k. Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan
pembayarannya (Pasal 95 ayat 4 UU No 13 Th 2003 Tentang Ketenagakerjaan)
l. Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja
menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu dua tahun sejak timbulnya hak (Pasal 96 UU No
13 Th 2003 Tentang Ketenagakerjaan)

11. B. BENTUK UPAH
Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja
kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut
suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-
undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya
atas suatu pekerja dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan
(Pasal 1 Angka 30 UU No 13 Th 2003 Tentang Ketenagakerjaan)
UPAH:
Suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh
untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan atau akan
dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang
ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-
undangan, dan dibayarkan atas dasar suatru perjanjian kerja antara
pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan, baik untuk buruh
sendiri maupun keluarganya (Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah
No. 8 Th 1981)
Berdasarkan pengertian diatas, upah diberikan dalam bentuk UANG, namun secara normatif
masih ada kelonggaran bahwa upah dapat diberikan dalam bentuk lain berdasarkan perjanjian
atau peraturan perundangan, dengan batasan nilainya tidak melebihi 25 % dari nilai upah yang
p p g , g y p y g
seharusnya diterima (Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 8 Thn 1981)

12. C. UPAH MINIMUM
Berdasarkan Peraturan Menakertrans No. Per-01/Men/1999 jo. Kepmennakertrans No. Kep-
226/Men/2000,
226/Men/2000 bahwa jangkauan wilayah berlakunya upah minimum meliputi:
a. Upah Minimum Propinsi (UMP) berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam satu wilayah
propinsi
b. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berlaku dalam satu wilayah kabupaten/kota
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan, dan
Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
Disamping itu, upah 3. Industri Pengolahan
minimum berdasarkan 4.
4 Air, Listrik,
Air Listrik dan Gas
Kelompok Lapangan Usaha
Indonesia (KLUI) disebut 5. Bangunan
Upah Minimum Sektoral,
terbagi 2 yaitu: 1) Upah 6. Perdagangan Besar, Eceran, dan Rumah makan, serta
Minimum Sektoral Propinsi Hotel
(UMSP) dan 2) Upah
Minimum Sektoral 7. Angkutan, Penggudangan, dan Komunikasi
Kabupaten/Kota (UMSK)
8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan
Tanah,
Tanah dan Jasa Perusahaan
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

13. Mekanisme penetapan upah minimum ditetapkan oleh Gubernur:
a. UMP/UMK berdasarkan usulan Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial
Dewan Ketenagakerjaan Daerah melalui kanwil depnaker setempat
b. UMSP/UMSK atas kesepakatan organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh
Berdasarkan Pasal 6 Permenakertrans No Per-01/Men/1999 bahwa penetapan upah
minimum dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)
(Keterangan: KHM kemudian ditingkatkan menjadi Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
berdasarkan Permennakertrans No. Per-17/Men/VIII/2005 tentang Komponen dan
Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak)
b. Indeks Harga Konsumen (IHK)
c. Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan
d. Upah pada umumnya berlaku di daerah tertentu dan antar daerah
e. Kondisi pasar kerja
f. Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita

14. Sesuai dengan Permenakertrans No Per-01/Men/1999 jo Kepmennakertrans No Kep-
226/Men/2000 dalam pelaksanaan upah minimum perlu memperhatikan beberapa hal
berikut:
a. Besarnya UMSP dan UMSK minimal 5 % lebih besar dari UMP dan UMK (Pasal 5)
b. Perusahan dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP/UMK atau UMSP/UMSK
(Pasal 13)
c. Upah minimum berlaku untuk semua status pekerja, baik tetap, tidak tetap, maupun
percobaan (Pasal 14 ayat 1)
d. Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kurang dari satu
tahun (Pasal 14 ayat 2)
e. Peninjauan besar-nya upah bagi pekerja di atas masa kerja satu tahun dilakukan atas
kesepakatan tertulis antara pekerja dan pengusaha (Pasal 14 ayat 3)
f. Bagi pekerja borongan atau berdasarkan satuan hasil yang dilaksanakan satu bulan
atau lebih, upah rata-rata sebulan minimal upah minimum di perusahaan yang
bersangkutan (Pasal 15 ayat 1)
g. Pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah yang telah diberikan lebih
tinggi dari upah minimum yang berlaku (Pasal 17)
h. Bagi pengusaha yang melanggar Pasal 7, Pasal 13, dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 Permen
Tenaga kerja No Per-01/Men/1999 dikenakan sanksi:
1. Pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda maksimal Rp100.000,00
2. Membayar upah pekerja sesuai dengan putusan hakim

15. Informasi Upah Minimum Regional (UMR) Tahun 2009 dan 2010
Propinsi Kabupaten Sektor 2011 2010 2009
Non
Bali Non Sektor 0 829316 760000
Kabupaten
Non
Banten Non Sektor 0 955300 917500
Kabupaten
Non
Aceh Non Sektor 0 1300000 0
Kabupaten
Non
DI Yogyakarta Non Sektor 0 745694 700000
Kabupaten
Non
DKI Jakarta Non Sektor 0 1118009 1069865
Kabupaten
Non
Gorontalo Non Sektor 0 710000 675000
Kabupaten
Kb t
Non
Jawa Barat Non Sektor 0 0 628191
Kabupaten
Sumber: http://allows.wordpress.com/2009/01/12/informasi-upah-minimum-regional-umr/

16. D. UPAH LEMBUR
Upah Lembur adalah upah yangh diberikan oleh pengusaha sebagai
imbalan kepada pekerja karena telah melakukan pekerjaan atas permintaan
p p j p j p
pengusaha yang melebihi dari jam dan hari kerja (tujuh jam sehari dan
empat puluh jam seminggu) atau pada hari istirajat mingguan , hari-hari
besar yang telah ditetapkan pemerintah (Surat Edaran Dirjen Binja
Hubungan ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja Nomor SE-
02/M/BW/1987).
Kriteria Pekerja Staf yang tidak berhak atas upah lembur ialah:
1. Mereka yang mendudki jabatan struktural dalam organisasi
perusahaan
2. Mereka yang memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang
terhadap kebijakan
t h d k bij k perusahaan h
3. Mereka yang mendapat upah yang lebih besar daripada pekerja lainnya
4. Mereka yang mendapat fasilitas yang lebih baik daripada pekerja
y
lainnya.

17. E. BEBERAPA ALASAN BAGI PEKERJA/BURUH UNTUK TETAP
BERHAK MENERIMA UPAH
Terdapat prinsip “NO WORK NO PAY” d l
T d t i i dalam sistem pengupahan, namun
i t h
karena alasan tertentu pekerja/buruh sesuai dengan Pasal 93 UU No 13 Th
2003
3. Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a sebagai berikut:
a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah;
b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah;
c.
c untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah;
ketiga
d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum pemutusan
hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.
4. Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c sebagai berikut :
a. pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;
b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
c. mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
e.
e isteri melahirkan atau keguguran kandungan dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
kandungan,
f. suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2
(dua) hari;
g. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) hari;
5. Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan d l
dit t k dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
j ji k j t h t j ji k j b

18. 3. Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a sebagai berikut:
a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah;
b.
b untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah;
kedua
c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah;
d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum
pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.
4. Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai berikut :
a. pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;
b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
c. mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
e. isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
f. suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk
selama 2 (dua) hari;
g. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) hari;
5.
5 Pengaturan
Pengat ran pelaksanaan ketent an sebagaimana ketent an sebagaimana dimaks d pada
ketentuan ketentuan dimaksud
ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama.

19. F. KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH
Berdasarkan Pasal 10 PP No 8 Th 1981 menyatakan bahwa upah harus dibayar oleh pebgusaha
kepada pekerja secara tepat waktu sesuai kesepakatan. Apabila pengusaha terlambat membayar
upah, pengusaha wajib membayar denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah
pekerja/buruh (Pasal 95 ayat 2 UU No 13 Th 2003) atau tambahan upah (Pasal 19 PP No 8 Th 1981 )
kepada buruh/pekerja sebesar:
a.
a 5 % per hari keterlambatan untuk hari keempat sampai hari kedelapan
keterlambatan,
b. 1% per hari keterlambatan, untuk hari kesembilan dan seterusnya. Dengan catatan tidak
melebihi 50 % dari upah keseluruhan yang seharusnya diterima oleh pekerja.
c. Apabila melebihi sebulan masih belum dibayar, disamping denda pengusaha juga wajib
membayar bunga (sesuai dengan bunga bank untuik kredit perusahaan yang bersangkutan)
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengusaha wajib membayar upah dan dendanya sebesar
150 % dit b h b
ditambah bunga apabiloa melebihi ti puluh h i sejak h i k 4 k t l b t
bil l bihi tiga l h hari j k hari ke-4 keterlambatan