1. LAPORAN PRESENTASI
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
Di susun oleh :
Kelompok
4
Anggota kelompok
Aripin
Deden Atim
Gun gun Wiguna
Kiki Nurcahyo
Yana Suryana
2 mesin 4
SMK Taruna Mandiri Cimahi

2. LEMBAR PENGESAHAN
Anggota kelompok GURU MATA PELAJARAN
Dra. Nina Herlina. MM
Aipin
Deden Atim
Gun gun Wiguna
Kiki Nurcahyo
Yana Suryana
1

3. KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan
Hinayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun
isinya yang sangat sederhana. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan,
petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam memahami pendidikan kewarganegaraan.
Harapan kami semoga laporan ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para
pembaca, sehingga kami dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini sehingga kedepannya
dapat lebih baik.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari
semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam
penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala
usaha kita. Amin.
CIMAHI , 22 OKTOBER 2012
Penyusun
2

4. Daftar Isi
Lembar Pengasahan 1
Kata Pengantar 2
Daftar Isi 3
BAB 1 Permasalahan yang terjadi 4
BAB 2 Teori Teori 5
2.1 Budaya Politik 5
2.2 Tipe Tipe Budaya Politik 6
2.3 Sosialisasi Politik 7
2.4 Agen Sosialisasi Politik 9
2.5 Partai Politik 10
2.6 Fungsi Partai Politik
11
2.7 Wahana Politik Praktis 12
BAB 3 Tanya Jawab 12
3.1 Pertanyaan 12
3.2 Jawaban 13
BAB 4 Kesimpulan 14
Daftar Pustaka 15
3

5. BAB 1
PERMASALAHAN YANG TERJADI
1.1 Latar Belakang MasalahNegara republik Indonesia menganut asas demokrasi yang
bersumber kepada nilai-nilaikehidupan yang berakar dalam budaya bangsa Indonesia.
Perwujudan asas demokrasi itudiartikan sebagai paham kedaulatan rakyat, yang bersumber
kepada nilai kebersamaan,kekeluargaan dan kegotongroyongan. Demokrasi pancasila yang
dianut oleh bangsaIndonesia juga memberikan penghargaan yang tinggi kepada nilai
musyawarah yangmencerminkan kesungguhan dan tekad dari bangsa Indonesia untuk berdiri
diatas kebenaranuntuk berpartisipasi dalam pemerintahan serta turut menentukan haluan Negara.
Namun,kebebasan tersebut disertai pula dengan tanggung jawab yang bukan hanya di tujukan
kepadamanusia, melainkan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, kita harus
pedulipada keadaan dan masa depan bangsa. Namun, kepedulian itu hendaknya diwujudkan
melalicara yang benar, konstitusional dan bertanggung jawab. 1
1.2 Bentuk – Bentuk Pemerintahan
a. OligarkiOligarki berasal dari kata oligoi yang berarti kelompok teman, sedikit atau beberapa,
sedangkanarchein yang berarti memerintah. Jadi, Oligarki yaitu pemerintahan yang dipegang
oleh beberapa(sedikit) orang untuk kepentingan mereka sendiri. Dari bentuk pemerintahan
Oligarki ini akanlahir bentuk Pluktorasi (Plutos berarti bodoh, archien atau cratein berarti
memerintah).Puktorasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh orang – orang kaya yang
kurang terdidik.
b. AnarkiAnarki berasal dari bahasa Yunani (An = tidak, Archie= memerintah).ajdi Anarki
adalahpemerintahan para warga negaranya tidak mau tunduk pada kekuasaa pemerintahan
danmenganggap dirinya tidak terikat kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
c. Mobokrasi Mobokrasi adalah pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok orang untuk
kepentingankelompok yang berkuasa, bukan untuk kepentingan rakyat.
d. DictatorDiktator mempunyai arti satu orang memerintah dengan kekuasaan tidak terbatas.
Dalammemperoleh kekuasaan biasanya dilakukan melalui suatu jalan revolusi dengan
memaksakankehendak kepada rakyat. Seorang diktator tidak tunduk pada undang – undang
Negara danmenjadi pemegang tunggal atas kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudikatif. 2

6. 4
BAB 2
TEORI- TEORI
2.1 Pengertian Demokrasi Pancasila
Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi
dalam doktrin Manipol USDEK disebut pula sebagai demokrasi terpimpin merupakan demokrasi
yang berada dibawah komando Pemimpin Besar Revolusi kemudian dalam doktrin repelita yang
berada dibawah pimpinan komando Bapak Pembangunan arah rencana pembangunan daripada
suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, terutama
dalam lembaga-lembaga negara.
Prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal. Ciri
demokrasi Pancasila :
pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi
adanya pemilu secara berkesinambungan
adanya peran-peran kelompok kepentingan
adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas.
Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan
masalah.
Ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak.
Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat
dalam penyelenggaraan negara dan penyelengaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu
Undang-undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan
pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945.
2.2Prinsip Demokrasi Pancasila
Prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:
1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
2. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah
3. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang
merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh
Presiden, BPK, DPR atau lainnya
4. adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan
aspirasi rakyat
5. Pelaksanaan Pemilihan Umum
6. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (pasal
1 ayat 2 UUD 1945)

7. 7. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
8. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri
sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain
9. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional
10. Pemerintahan berdasarkan hukum, dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan:
a. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka
(machtstaat) b. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme
(kekuasaan tidak terbatas) c. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat.
2.3Tujuh Sendi Pokok
Dalam sistem pemerintahan demokrasi pancasila terdapat tujuh sendi pokok yang menjadi landasan,
yaitu[5]:
1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum.
Seluruh tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi
semua warga negara harus tercermin di dalamnya.
2. Indonesia menganut sistem konstitusional
Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme
(kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa
pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi.
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan negara yang
tertinggi
Seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu, bahwa
(kekuasaan negara tertinggi) ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan
demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.
Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi MPR mempunyai tugas pokok, yaitu:
Menetapkan UUD;
Menetapkan GBHN; dan
Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden
Wewenang MPR, yaitu:
Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain, seperti
penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden
Meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris mengenai pelaksanaan GBHN
Melaksanakan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden
Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila
presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan UUD;
Mengubah undang-undang.

8. 4. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi. Presiden selain diangkat
oleh majelis juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Presiden adalah Mandataris
MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR.
5. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat
(kekuasaan pemerintah) yang dipegang oleh presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam
pembentukan undang-undang termasuk APBN. Untuk mengesahkan undang-undang, presiden harus
mendapat persetujuan dari DPR. Hak DPR di bidang legislatif ialah hak inisiatif, hak amandemen,
dan hak budget.
Hak DPR di bidang pengawasan meliputi:
Hak tanya/bertanya kepada pemerintah
Hak interpelasi, yaitu meminta penjelasan atau keterangan kepada pemerintah
Hak Mosi (percaya/tidak percaya) kepada pemerintah
Hak Angket, yaitu hak untuk menyelidiki sesuatu hal
Hak Petisi, yaitu hak mengajukan usul/saran kepada pemerintah.
6 Menteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab
kepada DPR
Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Menteri ini
tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada presiden. Berdasarkan hal tersebut, berarti
sistem kabinet kita adalah kabinet kepresidenan/presidensil.
Kedudukan Menteri Negara bertanggung jawab kepada presiden, tetapi mereka bukan pegawai
tinggi biasa, menteri ini menjalankan kekuasaan pemerintah dalam prakteknya berada di bawah
koordinasi presiden.
7 Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas
Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator, artinya kekuasaan
tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat
karena tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota
MPR. DPR sejajar dengan presiden.
2.4Fungsi Demokrasi Pancasila
Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:
Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara
Contohnya:

9. Ikut menyukseskan Pemilu
Ikut menyukseskan pembangunan
Ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan.
Menjamin tetap tegaknya negara RI
Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional
Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila
Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara
Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab,
Contohnya:
Presiden adalah mandataris MPR,
Presiden bertanggung jawab kepada MPR.
2.5 Demokrasi Deliberatif
Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dan sila ke-4 Pancasila, dirumuskan bahwa “Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Dengan demikian
berarti demokrasi Pancasila merupakan demokrasi deliberatif.
Dalam demokrasi deliberatif terdapat tiga prinsip utama:
1. prinsip deliberasi, artinya sebelum mengambil keputusan perlu melakukan pertimbangan
yang mendalam dengan semua pihak yang terkait.
2. prinsip reasonableness, artinya dalam melakukan pertimbangan bersama hendaknya ada
kesediaan untuk memahami pihak lain, dan argumentasi yang dilontarkan dapat
dipertanggungjawabkan secara rasional.
3. prinsip kebebasan dan kesetaraan kedudukan, artinya semua pihak yang terkait memiliki
peluang yang sama dan memiliki kebebasan dalam menyampaikan pikiran, pertimbangan,
dan gagasannya secara terbuka serta kesediaan untuk mendengarkan.
Demokrasi yang deliberatif diperlukan untuk menyatukan berbagai kepentingan yang timbul dalam
masyarakat Indonesia yang heteroge. Jadi setiap kebijakan publik hendaknya lahir dari musyawarah
bukan dipaksakan. Deliberasi dilakukan untuk mencapai resolusi atas terjadinya konflik
kepentingan. Maka diperlukan suatu proses yang fair demi memperoleh dukungan mayoritas atas
sebuah kebijakan publik demi suatu ketertiban sosial dan stabilitas nasional.
2.6Demokrasi Pancasila dalam Beberapa Bidang
Bidang ekonomi
Demokrasi Pancasila menuntut rakyat menjadi subjek dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah
memberikan peluang bagi terwujudnya hak-hak ekonomi rakyat dengan menjamin tegaknya prinsip
keadilan sosial sehingga segala bentuk hegemoni kekayaan alam atau sumber-sumber ekonomi
harus ditolak agar semua rakyat memiliki kesempatan yang sama dalam penggunaan kekayaan
negara. dalam implikasi pernah diwujudkan dalam Program ekonomi banteng tahun 1950, Sumitro
plan tahun 1951, Rencana lima tahun pertama tahun 1955 s.d. tahun 1960, Rencana delapan tahun

10. dan terakhir dalam Repelita kesemuanya malah menyuburkan korupsi dan merusaknya sarana
produksi. Hal ini ditujukan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan pasal
33 UUD 1945 dan sila ke-5 Pancasila. Maka secara kongkrit, rakyat berperan melalui wakil-wakil
rakyat di parlemen dalam menentukan kebijakan ekonomi.
Bidang kebudayaan nasional
Demokrasi Pancasila menjamin adanya fasilitasi dari pihak pemerintah agar keunikan dan
kemajemukan Budaya Indonesia dapat tetap dipertahankan dan ditumbuhkembangkan sehingga
kekayaan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat terpelihara dengan baik. Terdapat
penolakan terhadap uniformitas budaya dan pemerintah menciptakan peluang bagi berkembangnya
budaya lokal sehingga identitas suatu komunitas mendapat pengakuan dan penghargaan.
2.7 Pemilihan Umum 2004
Pemilu 2004 telah membawa Indonesia memasuki babak baru dalam perpolitikkan nasional. Pada
pemilu 2004 ini untuk pertama kalinya pemilihan anggota legislatif, pemilihan anggota Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) dan Presiden dibedakan. Masyarakat pemilih sedikitnya melakukan 2 kali pemilihan. Pada
pemilu pertama yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004, masyarakat melakukan pemilihan anggota
DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupataten/ kota. Selain itu mereka juga melakukan pemilihan anggota
DPD yang nantinya akan menjadi wakil daerah (provinsi) di MPR.
Pemilu kedua, adalah pemilihan presiden (pilpres) secara langsung. Pilpres putaran pertama yang
berlangsung 5 Juli 2004 menghasilkan 2 pasangan calon presiden, Susilo Bambang Yudoyono- Yusuf Kalla
dan Megawati- Hasyim Muzadi yang akan bersaing kembali dalam pilpres putaran kedua yang
diselenggarakan pada 20 September 2004.
Dua putaran pilpres ini merupakan peristiwa politik besar, karena sejak Indonesia merdeka sampai
pilpres 2004 ini, belum pernah ada presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, mulai dari Soekarno,
Soeharto, BJ. Habibie, Abdurahman Wahid sampai Megawati, semuanya dipilih secara tidak langsung yaitu
melalui MPR
Ada 4 perubahan mendasar dari format pemilu 2004 ini jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu
sebelumnya. Pertama, adanya kebebasan memilih bagi masyarakat; kedua, terbukanya peluang yang sama
diantara partai-partai politik peserta pemilu; ketiga, berkurangnya secara signifikan peluang birokrasi untuk
melakukan upaya pendistorsian pemilu, karena penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum

11. (KPU) yang merupakan lembaga independen dan keempat; terbukanya peluang bagi masyarakat untuk ikut
serta melakukan pengawasan terhadap semua tahapan dalam proses pemilu.
Kriteria- kriteria Pemilu yang sukses
Paling tidak, ada 3 hal yang penting yang bisa dipakai sebagai indikator sukses–tidaknya pelaksanaan
pemilu, yaitu sistem pemilu, penyelenggara pemilu dan mekanisme penegakan hukum atas pelanggaran yang
terjadi dalam pemilu. Sejalan dengan itu, apakah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu
mampu menciptakan pemilu yang aman, adil dan demokratis.
Pertama; Sistem Pemilu.
Pada umumnya, kita mengenal dua sistem pemilu dengan beberapa variasinya, yaitu sistem distrik
dan sistem proporsional (Sartori, 1987). Dalam sistem distrik, satu wilayah (distrik pemilihan) memilih satu
wakil tunggal (single –member constituency) atas dasar suara terbanyak (pluralitas). Dalam sistem ini, negara
dibagi dalam sejumlah distrik pemilihan yang kurang lebih hampir sama jumlah penduduknya. Jumlah
penduduk dalam distrik berbeda-beda dari satu negara dengan negara lain. Di Inggris, misalnya satu distrik
kira-kira mewakili 500.000 penduduk, sedang di India dapat mencapai 2.000.000 penduduk. Karena satu
distrik hanya berhak atas satu wakil, maka calon yang memperoleh suara terbanyak dianggap menang. Gejala
ini dinamakan ”the first past the post”. Artinya suara yang mendukung calon yang kalah dianggap hilang dan
tidak dihitung lagi untuk membantu partainya di distrik lainnya. Sistem pemilu distrik sering dipakai oleh
negara- negara yang menganut sistem kepartaian ”dwi partai”, seperti Amerika Serikat, India, Malaysia dan
Inggris.
Sedang sistem proporsional, satu wilayah (daerah pemilihan) memilih beberapa wakil (multi-
member constituency), yang jumlahnya ditentukan atas dasar rasio tertentu, misalnya satu wakil parlemen
untuk 500.000 penduduk. Dalam sistem ini, suatu kesatuan administratif-pemerintahan (provinsi,
kabupaten/kota) dipakai sebagai daerah pemilihan. Jumlah suara yang diperoleh setiap partai menentukan
jumlah kursi di parlemen, artinya rasio perolehan suara antar partai sama dengan rasio perolehan kursi di

12. parlemen. Negara-negara yang menganut sistem ini adalah negara-negara dengan ”banyak partai” seperti
Nederland, Italia, Swedia dan Indonesia.
Bagaimana dengan Pemilu Legislatif 2004 ?
Pemilu Legislatif 2004 menggunakan sistem proporsional terbuka, dimana sistem ini masih
memberikan kedudukan yang kuat pada partai melalui sistem daftar. Meskipun sistem ini memberikan
peluang bagi calon yang populer (dapat memenuhi Bilangan Pembagi Pemilih; BPP) tanpa melihat nomor
urut, tetapi pada kenyataannya banyak calon yang memperoleh suara terbanyak, tetapi tidak mencapai BPP
dan tidak berada pada nomor urut jadi, kesempatan untuk menjadi wakil parlemen menjadi sirna. Kondisi
inilah yang mendominasi selama pemilu legislatif 2004 yang lalu. Secara teoritis, sistem proporsional
(terbuka) dianggap paling demokratis dan representatif, dalam arti jumlah wakil partai dalam parlemen sesuai
dengan jumlah suara yang dipeolehnya dalam pemilu, namun sistem ini sering mengundang lahirnya konflik
internal partai. Dan pada akhirnya akan merepotkan KPU sebagai penyelenggara pemilu.
Faktor lain yang kurang menguntungkan adalah lahirnya elitisme dan oligarkhi partai. Seseorang
yang terpilih (terutama yang tidak memenuhi BPP) cenderung kurang erat hubungannya dengan masa
pemilihnya dan seorang calon akan lebih terikat pada kepentingan partai termasuk di dalamnya kepada elite
partai. Kondisi ini akan mempersulit terbentuknya konsolidasi demokrasi, dimana seseorang lebih
mementingkan partainya (delegational democracy) daripada pemilih yang diwakilinya (representative
democracy; O,Donnel, 1986).
Bagaimana dengan Pilpres 2004 ?
Pada pemilihan presiden secara langsung (pilpres) yang lalu mensyaratkan adanya dukungan partai
politik sebagai satu-satunya pintu (entry point) bagi bakal calon presiden menjadi calon presiden.
Persoalannya, apakah Partai Politik (parpol) sudah siap untuk dipakai sebagai satu-satunya pintu bagi calon
presiden. Untuk keperluan ini, semestinya parpol mampu menjalankan fungsi- fungsi politik sebagaimana
yang dilakukan oleh parpol modern. Menurut Almond dan Bingham Powell, jr. (1966), parpol memiliki

13. peran artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, komunikasi politik, sosialisasi politik dan rekruitmen
politik. Apakah peran-peran seperti di atas telah dilakukan oleh parpol kita ?
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa parpol kita sangat lemah dalam menjalankan fungsi-
fungsi politik di atas. Faktor penyebabnya, antara lain kuatnya pengaruh birokrasi dan militer selama
kekuasaan Orde Baru. Tetapi faktor ini sebenarnya dapat dibantah, karena selama reformasi (1998-2004)
parpol kembali memiliki peran yang sangat besar dalam perpolitikkan nasional kita. Masalahnya, selama
reformasi ini, partai terlalu sibuk ”mencari rejeki”, sehingga melupakan tugas-tugas politik yang seharusnya
mereka lakukan, yaitu mempersiapkan kader-kader partai untuk memperebutkan jabatan-jabatan politik
melalui sosialisasi politik dan rekruitmen politik yang teratur, terarah dan terukur.
Mari kita lihat kiprah parpol dalam mempersiapkan kadernya dalam pilpres yang lalu.
Pasangan Megawati-Hasyim Muzadi, yang diusung oleh PDIP (dan NU struktural), jika dilihat dari
track record Megawati sebagai pemimpin PDIP, seharusnya tidak perlu dicalonkan kembali, sebab
Megawati adalah pemimpin yang gagal dalam pemilu legislatif 2004, dari 34 % suara pada pemilu 1999
turun menjadi 18 % pada pemilu 2004. Di negara manapun yang menganut sistem kepartaian modern,
seharusnya dia diganti dengan calon lainnya yang lebih segar dan menjanjikan.
Pasangan Wiranto- Salahudin Wahid, yang diusung oleh Golkar (dan NU kultural) adalah sebuah
fenomena yang mengarah kepada ”anomali”. Tidak lazim, bagi pemimpin yang sukses, seperti Akbar
Tanjung yang mampu menjadi pemenang dalam pemilu legislatif 2004 dikalahkan oleh Wiranto yang nota
bene bukan pengurus partai Golkar dalam konvensi partai. Sehingga wajar kalau Wiranto rontok dalam
pilpres putaran pertama.
Yang paling menarik, adalah pasangan Susilo Bambang Yudoyono-Yusuf Kalla yang diusung Partai
Demokrat dan Golkar (undercover) yang pada akhirnya menjadi pemenang pilpres putaran kedua. Partai
Demokrat didirikan oleh SBY dengan ”sembunyi dan malu-malu”, sebenarnya kemenanganya disebabkan
oleh perilaku Partai Golkar yang anomali dan PDIP yang tradisional dan mengandalkan nama besar
Soekarno.
Kedua, Penyelenggara Pemilu.

14. Menurut Bingham Powell, Jr.(1982), pemilu memiliki hubungan yang signifikan dengan kehidupan
demokrasi dalam suatu negara, bahkan di dunia ketiga pemilu sering diidentikkan dengan simbol demokrasi.
Ada lima indikator bagi pemilu yang demokratis, yakni :
1. Legitimasi pemerintah berdasarkan klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili rakyat;
2. Pengaturan yang mengorganisasi ”bargainning” untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui
pemilu yang kompetitif;
3. Sebagian orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan baik sebagai pemilih maupun sebagai
calon untuk menduduki jabatan penting;
4. Pemimpin dipilih dengan interval yang teratur dan pemilih dapat memilih diantara beberapa alternatif.
(bukan calon tunggal; pen.)
5. Terjaminnya hak-hak dasar, seperti kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul dan kebebasan pers.
Secara teoritis, kelima hal di atas dapat terlaksana jika penyelenggara pemilu tersebut bebas dari
intervensi pemerintah . Mari kita perhatikan penyelenggara pemilu di Indonesia. Pemilu 1955
diselenggarakan oleh parpol; Pemilu era Orde Baru (1971, 1977,1982,1987,1992,1997) diselenggarakan oleh
pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri lewat Lembaga Pemilihan Umum (LPU); Pemilu 1999
dilaksanakan oleh parpol dan pemerintah lewat Komisi Pemilihan Umum (KPU); sedang Pemilu 2004 baik
Pemilu legislatif maupun pilpres diselenggarakan oleh KPU yang merupakan lembaga independen yang
anggotanya terdiri dari akademisi dan tokoh LSM.
Menurut Pasal 19 UU No.12 tahun2003, disebutkan :
(1) Calon anggota KPU diusulkan oleh Presiden untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
untuk ditetapkan sebagai anggota KPU.
(2) Calon anggota KPU Provinsi diusulkan oleh gubernur untuk mendapat persetujuan KPU untuk
ditetapkan sebagai anggota KPU Provinsi.
(3) Calon anggota KPU Kabupaten/Kota diusulkan oleh bupati/walikota untuk mendapat persetujuan
KPU Provinsi untuk ditetapkan sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota.
Kalimat diusulkan oleh Presiden untuk KPU Pusat, Gubernur untuk KPU Propinsi dan Bupati/walikota untuk
KPU Kabupaten/Kota berdasar atas pemberitaan media massa (content analysis) sering menimbulkan

15. persoalan. Persoalan ini dipicu oleh dua hal; pertama, kepentingan pemerintah dan parpol untuk KPU Pusat,
Gubernur untuk KPU Provinsi dan Bupati/Walikota untuk KPU Kabupaten/Kota dan kedua; Calon anggota
KPU itu sendiri.
Mundurnya dua anggota KPU Pusat yaitu Romo Mudji Sutrisno dan Imam Prasodjo disebabkan oleh
faktor kepentingan politik terutama parpol yang masih mencurigai elemen birokrasi (PNS) tidak netral, di
samping faktor kepentingan dari dua anggota KPU tersebut yang lebih mengutamakan sebagai akademisi.
Sedang untuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota disebabkan tidak transparannya pemerintah
daerah dalam menjaring calon anggota KPU atau paling kurang masih mengentalnya kepentingan pemerintah
daerah (baca; parpol yang berkuasa) untuk menempatkan “kadernya” dilembaga penyelenggara pemilu.
Disamping itu, faktor “jaminan uang yang menggiurkan” menjadi faktor tidak kondusifnya proses seleksi
anggota KPUD. Di Provinsi Jawa Tengah, faktor kedua ini menyebabkan seorang anggota KPU Provinsi
nyaris diberhentikan.
Hal lain yang perlu dikritisi adalah pembagian kerja antara KPU dan Sekretariat Jenderal. Menurut
aturan, yaitu Pasal 25 UU No.12 Th.2003, KPU bertugas sebagai lembaga pembuat kebijakan- kebijakan
yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, sedangkan Sekretariat Jenderal bertugas di bidang teknis-
administratif. Tampaknya, pembagian tugas ini tumpang tindih, bahkan cenderung dilakukan sendiri oleh
KPU, akibatnya tahapan-tahapan pada pemilu, terutama pemilu legislatif sering terganggu. Dan yang paling
menyakitkan, sekarang ini KPU Pusat terlibat dalam kasus korupsi yang pada akhirnya akan menjatuhkan
citra KPU sebagai lembaga yang bermartabat . Di daerah, sering bergantinya sekretariat KPU karena sering
konflik dengan anggota KPUD terutama mengenai pembagian kewenangan.
Ketiga, Penegakan Hukum.
Dalam negara demokrasi, penegakan hukum merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan. Artinya
apapun bentuk pelanggarannya dan siapapun pelanggarnya harus ditindak. Berkaitan dengan penegakan
hukum ini, pemilu 2004 baik pemilu legislatif maupun pilpres penegakan hukum atas pelanggaran pemilu
sangat lemah.

16. Bahkan antara KPU dan Panwas di berbagai tingkatan berbeda sangat tajam. KPU dalam
menghadapi pelanggaran pemilu berkencenderungan pasif dan tidak mau mencari masalah, yang penting
pemilu dapat berjalan lancar tanpa gangguan. Sebaliknya Panwas, meskipun lembaga ini bentukan KPU dan
menurut aturan bertanggung jawab kepada KPU, Ia menganggap Panwas sebagai representasi dari
pengawasan masyarakat, sehingga bersikap pro-aktif dan kadang-kadang ”berani” mengintepretasikan
pengawasan pemilu bukan sekedar tahapan-tahapan pemilu sebagaimana dalam UU No.12 Th.2003 tetapi
mengawasi penyelenggara pemilu (KPU) yang nota bene adalah ”atasannya”.
Di tingkat pusat, Panwas sering bersinggungan dengan KPU, bahkan berani melakukan uji material
terhadap pasal-pasal yang menyangkut kewenangan Panwas dan KPU dalam kasus ditolaknya pencalonan
presiden Gus Dur karena faktor kesehatan. Di Jawa Tengah tidak kalah menariknya, dimana seluruh anggota
KPU Provinsi dilaporkan oleh Panwas ke Polda karena persoalan pencemaran nama.
Kurang kompaknya, elemen penyelenggara pemilu 2004 menyebabkan penegakan hukum atas
pelanggaran-pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu kurang optimal. Biasanya yang dilakukan adalah
penegakan hukum yang berkaitan dengan teknis-administratif, seperti ijasah palsu, salah nama; sedang
pelanggaran yang sifatnya substantif seperti money politic, serangan fajar masih jauh dari jangkauan hukum.
Kesimpulan :
Pemilu 2004 baik pemilu legislatif maupun pilpres tampaknya sudah memenuhi pemilu yang
demokratis secara prosedural, tetapi secara substansial pemilu 2004 masih menyisakan berbagai persoalan.
Persoalan-persoalan tersebut adalah :
1. Sistem pemilu proporsional terbuka ternyata belum mampu mengikis elitisme dan oligarkhi partai.
Kondisi ini menyebabkan calon yang terpilih lebih terikat pada partai daripada masyarakat pemilihnya.
Sehingga demokrasi perwakilan yang menggunakan sistem proporsional terbuka ini belum mampu
menciptakan wakil rakyat yang peduli dengan pemilihnya.

17. 2. Dalam pilpres, parpol tampaknya belum siap sebagai partai modern yang senantiasa melakukan
fungsi-fungsi artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, komunikasi politik, sosialisasi politik dan
rekruitmen politik. Yang dilakukan parpol sekarang ini hanya sekedar sebagai “perahu” bagi bakal
calon presiden.
3. KPU sebagai penyelenggara pemilu yang independen, ternyata membawa cacat bawaan berupa
proses seleksi anggota KPU yang masih mengundang campur tangan politik dan adanya rebutan
kapling antara KPU dan Sekretariat KPU.
4. Penegakan hukum selama Pemilu 2004 hanya menyentuh persoalan teknis –administratif, sedang
pelanggaran substantif kurang optimal. Kelemahan penegakan hukum ini disebabkan kurang
harmonisnya antara KPU dan Panwas.
11

18. BAB 3
TANYA JAWAB
PERTANYAAN
1. Ridwan kurniawan (kelompok 2)
- Fungsi dan peran partai politik diantaranya : sebagai sarana rekrutmen politik .
Tapi mengapa pada umumnya digunakan sebagai objek poltik praktis ?
2. Agung M Firman (kelompok 3)
- Apa yang di maksud dengan formal dan non formal ?
3. Kiki Nurcahyo (kelompok 4)
- Ada banyak definisi atau pengertian dari partai poltik yang di kemukakan oleh
para ahli. Sebutkan siapa saja para ahli tersebut dan berikan pendapat mereka
serta sebutkan pula perbedaannya !
4. Asep Taryana (kelompok 5)
- Apakah dampak negatif dari kontak kontak politik ?
5. ……… (kelompok 6)
- Apa perbedaan sistem pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organis ?
6. Yogi Yustisio (kelompok 7)
- Mengapa disebut budaya politik partisipan ?
Jawaban
1. Aries muhamad
. terjadi demikian karena orang orang pada saat ini hanya ingin kedudukan nya saja tanpa memikirkan
kedepan nya. Dengan kata lain ia hanya ingin memuaskan keinginan pribadinya
2. Achmad aldi
. dalam pembahasan ini , yang di maksud dengan formal adalah resmi atau milik pemerintah. Sedangkan non
formal berarti tidak resmi atau bukan milik pemerintah.
3. Asep sendi
. pengertian partai politik menurut para ahli antara lain :
1. Prof. Dr. Miriam Budiardjo, partai plitik adalah organisasi atau golongan yang berusaha untuk
memperoleh dan menggunakan kekuasaan.

19. 2. Sigmund Neuman, partai politik adalah organisasi tempat kegiatan politik yang berusaha untuk menguasai
kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan suatu golongan atau
golongan-golongan lain yang tidak sepaham.
3. Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan
merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya sehingga
penguasaan itu memberikan mamfaat kepada anggota partainya baik bersifat ideal maupun material.
Pada umumnya semua mengarah pada inti yang sama tentang pengertian partai politik, hanya berbeda sudut
pandang saja
4. M. Teddy
. Dampak negative dari kontak kontak politik antara lain dapat terjadi perselisihan , karena contoh dari
kontak politik itu adalah di abaikan partainya, di tipu, dan lain lain.
5. Isun suntana
. Sistem Pemilihan Organis : pemilihan yang menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu, seperti halnya
kelompok keluarga, kelompok daerah/wilayah, kelompok cendekiawan, buruh, tani, (lapisan sosial),
lembaga-lembaga lainnya. Persekutuan itulah yang diutamakan sebagai pengendali hak pilih.
Sistem pemilihan mekanis di tinjau dari rakyat pemilih pada umumnya berkisar pada dua prinsip
pokok yaitu distrik dimana satu daerah pemilihan memilih satu wakil, proporsional berimbang yaitu satu
daerah pemilihan beberapa wakil.
6. Heryono
di sebut budaya politik partisipan karena sudah banyak masyarakat yang mau ikut serta dalam kegiatan
politik. Dan arti lain dari partisipan itu adalah ikut serta.
13
BAB 4
Kesimpulan Budaya Politik
Budaya politik adalah cara individu berpikir, merasa, dan bertindak terhadap sistem politik serta bagian-
bagian yang ada di dalamnya, termasuk sikap atas peranan mereka sendiri di dalam sistem politik.
1. Orientasi Kognitif - Pengetahuan atas mekanisme input dan output sistem politik, termasuk
pengetahuan atas hak dan kewajiban selaku warganegara.
2. Orientasi Afektif - Perasaan individu terhadap sistem politik, termasuk peran para aktor
(politisi) dan lembaga-lembaga politik (partai politik, eksekutif, legislatif, dan yudikatif).
3. Orientasi Evaluatif - Keputusan dan pendapat individu tentang obyek-obyek politik yang
secara tipikal melibatkan standar nilai, kriteria informasi dan perasaan, misalnya tampak saat
pemilu
Tipe-tipe Budaya Politik
1. Budaya Politik Parokial.
2. Budaya Politik Subyek
3. Budaya Politik Partisipan
Sosialisasi Politik

20. Sosialisasi politik adalah proses oleh pengaruh mana seorang individu bisa mengenali sistem politik yang
kemudian menentukan persepsi serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sistem politik dapat saja
berupa input politik, output politik, maupun orang-orang yang menjalankan pemerintahan. Fungsi sosialisasi
menurut Rush dan Althoff adalah:
1. Melatih Individu
2. Memelihara Sistem Politik
Dalam melakukan kegiatan sosialisasi politik, Rush dan Althoff menyuratkan terdapat 3 cara, yaitu:
1. Imitasi
2. Instruksi
3. Motivasi
Agen-agen Sosialisasi Politik
Dalam kegiatan sosialisasi politik dikenal yang namanya agen. Rush dan Althoff menggariskan terdapatnya 5
agen sosialisasi politik yang umum diketahui, yaitu:
1. Keluarga
Sekolah

21. Daftar Pustaka
 www.google.com
 www.wikipedia.com
 www.pemilunews.com
 www.slideshare.com
 www.slideshare.net

22. 15