O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Pembangunan Infrastruktur Provinsi Maluku dilihat dari Sudut Pandang Pembangunan Konstruksi

1.763 visualizações

Publicada em

Kali ini kita akan membicarakan mengenai pembangunan infrastruktur yang tidak lepas dari peningkatan pembangunan di bidang konstruksi. Sektor ini memiliki keterkaitan dengan banyak sektor karena dibutuhkan sebagai hasil fisik dari sebuah pembangunan dan membutuhkan bahan dari sektor lain untuk membangun. Dalam slide ini digambarkan perkembangan konstruksi di Provinsi Maluku dan keterkaitannya dengan sektor lain serta sudur pandang MP3EI. Tidak melulu melihat statistik sebagai angka atau sebuah ilmu sains saja namun lebih kepada apa yang dapat disampaikan oleh angka tersebut dalam lingkup pandangan dan pemahaman secara luas dan mudah dipahami.

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

Pembangunan Infrastruktur Provinsi Maluku dilihat dari Sudut Pandang Pembangunan Konstruksi

  1. 1. PENGERTIAN KONSTRUKSI
  2. 2. SEJARAH & KONSTRUKSI
  3. 3. KONSTRUKSI & PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/KONSTRUKSI MENJADI PENTING KARENA INFRASTRUKTURLAH YANG MEMBENTUK KEGIATAN EKONOMI SECARA MASIF CONTOH: PEMBANGUNAN PASAR  MENDORONG PEREKONOMIAN BERBAGAI SEKTOR NILAI PASAR KONSTRUKSI TERUS MENGALAMI PENINGKATAN DARI 300T (2012) MENJADI 400T (2013) DIPENGARUHI OLEH PERMINTAAN PASAR TERHADAP PRODUK KONSTRUKSI SEMAKIN TINGGI. DIPICU OLEH JUMLAH KELAS MENENGAH MENINGKAT DARI 37,7% (2003) MENJADI 56,5% (2010) CONTOH: PERMINTAAN RUMAH YANG SEMAKIN TINGGI (SUDAHKAH KITA MENENGOK IKLAN MASIF DI MEDIA MENGENAI PENAWARAN RUMAH?)
  4. 4. KONSTRUKSI & PEMBANGUNAN 4.58 5.48 6.10 7.49 7.54 8.34 8.53 7.55 7.07 6.95 6.65 7.50 6.53 3.64 4.50 4.78 5.03 5.69 5.50 6.35 6.01 4.63 6.22 6.49 6.23 5.83 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Pertumbuhan Konstruksi Pertumbuhan Ekonomi PERTUMBUHAN EKONOMI DAN SEKTOR KONSTRUKSI NASIONAL
  5. 5. KONSTRUKSI & PEMBANGUNAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN SEKTOR KONSTRUKSI MALUKU 5.5 5.62 4.23 5.44 6.47 6.49 7.81 6.73 7.33 4.49 6.97 47.15 11.18 6.93 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PERTUMBUHAN EKONOMI PERTUMBUHAN KONSTRUKSI
  6. 6. KONSTRUKSI & PEMBANGUNAN PERTUMBUHAN KONSTRUKSI MALUKU VS NASIONAL TAHUN 2001-2011 6.23 5.64 5.63 5.36 5.77 6.73 7.33 4.49 6.97 47.15 11.18 4.58 5.48 6.1 7.49 7.54 8.34 8.53 7.55 7.07 6.95 6.65 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MALUKU NASIONAL
  7. 7. ANGKA KONSTRUKSI MALUKU KONSTRUKSI2001-2012 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 JUMLAH PEKERJATETAP 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 UPAH/BALAS JASA PEKERJA 0 200000 400000 600000 800000 1000000 PENGELUARAN UNTUK BAHAN BANGUNAN/MATERIAL 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 NILAI KONSTRUKSI PERKEMBANGAN KOMPONEN SEKTOR KONSTRUKSI MALUKU 2001-2012
  8. 8. ANGKA KONSTRUKSI MALUKU PROSPEK DAN KONDISI BISNIS KONSTRUKSI PROVINSI MALUKU TRIWULAN IV (2012) TRIWULAN I (2013) TRIWULAN II(2013) (PB) 42,27% 47,50% 46,42% (KB) 43,07% 48,13% 47,71% MASALAH BISNIS KONSTRUKSI PROVINSI MALUKU TRIWULAN IV (2012) TRIWULAN I (2013) TRIWULAN II(2013) (IMB) 24,22% 17,13% 22,95% PKB > 50 : PENGUSAHA OPTIMIS PKB < 50 : PENGUSAHA PESIMIS IMB < 25 : SEDIKIT BERMASALAH 25 < IMB=< 50 : CUKUP BERMASALAH 50 < IMB=< 100 : BERMASALAH INDEKS BISNIS KONSTRUKSI (%) (PROSPEK, KONDISI SERTA INDEKS MASALAH BISNIS (KONSTRUKSI))
  9. 9. ANGKA KONSTRUKSI MALUKU KONSTRUKSI2012 NILAI PROYEK KEKAYAAN BERSIH SELURUH PAKET GD 2 S/D 300JT 50-600JT 90-1,08M GD 3 S/D 600JT 100-800JT 180-1,44M GD 4 S/D 1M 400-1M 720-1,8M GD 5 1-10M 1-10M 4,2-42M GD 6 1-25M 3-25M 64-160M GD 7 1-~ 10M- ~ 64M- ~
  10. 10. ANGKA KONSTRUKSI MALUKU KONSTRUKSI2011-2012 NILAI KONSTRUKSI = NILAI KONTRAKTOTAL –NILAIYG DISUBKONTRAK DIKALIKAN DENGAN % NILAI FISIKYGTELAH SELESAI DALAM KURUN WAKTUTAHUN BERJALAN
  11. 11. ANGKA KONSTRUKSI MALUKU KONSTRUKSI2011-2012
  12. 12. ALUR DOKUMEN BPS •1.Buku Pedoman (File & Dok) •2.Kuesioner SKTh (File & Dok) •3.Kuesioner SKTr- I/II/III/IV- 2014 (File & Dok) •4.Direktori Perusahaan (File) •5.Daftar Sampel Utama & Pengganti (File & Dok) BPSPropinsi •1.Buku Pedoman (File) •2.Kuesioner SKTh (File & Dok) •3.Kuesioner SKTr- I/II/III/IV- 2014 (File & Dok) •4.Direktori Perusahaan (File) •5.Daftar Sampel Utama & Pengganti (File & Dok) BPSKab/Kota •1.Buku Pedoman (File cetak sendiri) •2.Kuesioner SKTh (File & Dok) •3.Kuesioner SKTr- I/II/III/IV- 2014 (File & Dok) •4.Direktori Perusahaan (File) •5.Daftar Sampel Utama (File & Dok) Pencacah/Pemeriksa • 1.Kuesion er SKTh & SKTr • 2.Sampel Utama (Dokumen ) Perusahaan • 1.Kuesion er SKTh & SKTr (masing- masing 1 Dokumen) •1.Kuesioner SKTh (1 kuesioner asli dari Prsh) •2.Sampel Terpilih Update (File & Dok) •1.Kuesioner SKTh (1 kuesioner asli dari Prsh kirim ke pusat sudah diperiksa, 1 kuesioner salinan arsip prov) •2.Sampel Terpilih Update (File & Dok) •1.Kuesioner SKTh (1 kuesioner asli dari Perusahaan, 1 kuesioner lagi disalin dari Perusahaan sudah diperiksa) •2.Sampel Terpilih Update (File & Dok) • 1.Kuesion er SKTh 1 kuesioner dari Perusaha an (sudah diperiksa) • 1.Kuesion er SKTh & SKTr (masing- masing 1 dokumen)
  13. 13.  Konstruksi : suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya. Hasil kegiatan antara lain: gedung, jalan, jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, bandara, jaringan listrik dan telekomunikasi, dan lain-lain.  Perusahaan : suatu badan yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang/jasa, terletak di suatu bangunan fisik pada lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri. Badan usaha perusahan konstruksi dapat berbentuk PT, CV, Firma, PT(Persero), dan Perusahaan Umum. Jaringan Perusahaan Konstruksi  Tunggal : perusahaan yang berdiri sendiri, tidak mempunyai cabang di tempat lain dan pengelolaan seluruh kegiatan dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Istilah lain dari perusahaan tunggal adalah perusahaan tanpa cabang.  Kantor pusat : perusahaan yang mempunyai cabang/perwakilan/unit pembantu di tempat lain, yang secara administratif melakukan pengkoordinasian kegiatan dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan cabang/perwakilan/unit pembantu (divisi).  Cabang : suatu unit kegiatan ekonomi yang diperbolehkan menjalankan semua jenis kegiatan dari kegiatan ekonomi yang secara struktural berada di atasnya dan menyelenggarakan tata usaha/pembukuan sendiri tetapi dalam mengatur usahanya tetap mengacu pada segala ketentuan yang diberikan oleh kantor pusat.  Perwakilan : suatu unit kegiatan ekonomi yang dalam melakukan kegiatannya berdasarkan petunjuk dan aturan yang telah ditetapkan dan merupakan kepanjangan tangan dari unit kegiatan ekonomi (perusahaan) yang secara struktural berada di atasnya/kantor pusat.  Unit pembantu (divisi) : suatu unit kegiatan ekonomi yang dalam kegiatannya membantu keperluan unit kegiatan ekonomi yang berada di atasnya, baik kantor pusat, cabang maunpun perwakilan. Unit pembantu (divisi) pada umumnya tidak mempunyai kewenangan. KONSEP DAN DEFINISI
  14. 14. BADAN HUKUM Adalah bentuk pengesahan suatu perusahaan pada waktu pendirian yang dilakukan oleh instansi pemerintah (departemen terkait) yang diperkuat dengan bukti tertulis atau akte.  Bentuk badan hukum terdiri dari: - PT (Persero) : perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh negara (pemerintah), dan kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara, dengan tujuan mencari keuntungan maksimum dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang ada secara efesien. - PerseroanTerbatas (PT/NV) : perusahaan yang berbentuk badan hukum, didirikan dengan modal yang terbagi dalam saham-saham dan pemegang saham bertanggungjawab terbatas pada nilai nominal saham yang dimiliki. Dalam menjalankan kegiatannya, pemegang saham ikut serta berperan sesuai besar kecilnya jumlah saham yang dimiliki, atau berdasarkan perjanjian antar pemegang saham. - Perseroan Komanditer/ Comanditair Venootschap (CV) : suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan dan bertanggungjawab penuh atas kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggungjawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. - Firma : suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, masing-masing anggota firma bertanggungjawab sepenuhnya atas segala perikatan. Laba yang diperoleh dibagi bersama-sama dan rugi dari perusahaan ditanggung bersama pula. - Koperasi : organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas dasar azas kekeluargaan. - Lainnya : semua bentuk badan hukum perusahaan yang belum termasuk dia atas.
  15. 15. KONSTRUKSI VS STATISTIK NUMBER BEHIND CONSTRUCTION B. Alokasi sampel perusahaan/usaha per Kab/Kota : target sampel perusahaan/usaha konstruksi pada kabupaten/kota ke k pada propinsi ke v, : power pada compromise allocation, : target sampel perusahaan/usaha konstruksi dengan proportional allocation pada kabupaten/kota ke k propinsi ke v, : populasi perusahaan/usaha konstruksi pada kabupaten/kota ke k propinsi ke v,, : target sampel perusahaan/usaha konstruksi pada propinsi ke v, : target sampel perusahaan/usaha konstruksi dengan equal allocation pada kabupaten/kota ke k propinsi ke v, : jumlah Kabupaten Propinsi ke v. 10   kvM vR kvm Ekvm  )1(   EkvPkvkv mmm vR k kv kv Pkv m M M m v  1 v v Ekv R m m   Pkvm vm dimana RANCANGAN PENARIKAN SAMPEL SKTH-13
  16. 16. PERHITUNGAN ANGKA INDEKS SKTR-14 A. Indeks Berantai  digunakan untuk menghitung indeks pekerja tetap, pekerja harian, balas jasa dan nilai konstruksi.  Formula : dimana, It = Indeks pekerja tetap, pekerja harian, balas jasa, nilai konstruksi pada triwulan ke t Vt i = Jumlah pekerja tetap, pekerja harian, balas jasa, nilai konstruksi pada perusahaan ke i triwulan ke t V(t-1) I = Jumlah pekerja tetap, pekerja harian, balas jasa, nilai konstruksi pada perusahaan ke i triwulan ke (t-1) 100 1 )1( 1       n i it n i ti t V V I KONSTRUKSI VS STATISTIK NUMBER BEHIND CONSTRUCTION
  17. 17. B. INDEKS MASALAH BISNIS  DIGUNAKAN UNTUK MENGHITUNG KONDISI DERAJAT KEGAWATAN KINERJA PENGUSAHA.  FORMULA : DIMANA, IMB = INDEKS MASALAH BISNIS ; IMV = INDEKS MASALAH UNTUK KONDISI KE-V TV = TOTAL NILAI SKOR UNTUK KONDISI KE-V SVI = NILAI SKOR UNTUK KONDISI KE-V PADA PERUSAHAAN KE-I N = JUMLAH PERUSAHAAN  INTERPRETASI :       10 1 10 1 v v v vv T IMT IMB   n i viv ST 1 n T v IM v v %100  Mv atau IMB = 0 % : tidak ada masalah 0 % < IMv atau IMB ≤ 25% : sedikit masalah 25% < IMv atau IMB ≤ 50% : cukup bermasalah 50% < IMv atau IMB ≤ 75% : bermasalah 75% < IMv atau IMB ≤ 100% : sangat bermasalah KONSTRUKSI VS STATISTIK NUMBER BEHIND CONSTRUCTION PERHITUNGAN INDEKS MASALAH BISNIS
  18. 18. PERHITUNGAN NILAI KONSTRUKSI VARIABEL NILAI KONSTRUKSI : NK = (NP – NS) X %NR DIMANA :  NK = NILAI PEKERJAAN KONSTRUKSI  NP = NILAI PROYEK  NS = NILAI PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN  %NR = PERSENTASE REALISASI FISIK PEKERJAAN YANG DISELESAIKAN %NR = % PEKERJAAN YANG DISELESAIKAN AKHIR PERIODE SURVEI - % PEKERJAAN DIAWAL PERIODE SURVEI KONSTRUKSI VS STATISTIK NUMBER BEHIND CONSTRUCTION
  19. 19. KONSTRUKSI VS ISUTERKINI • PEMBENTUKAN ASEAN ECCONOMIC COMMUNITY (AEC)  31 DESEMBER 2015 PKL 24.00 BERLAKU PASAR BERSAMAASEAN; • LIBERALISASI PERDAGANGAN PENUH DIANTARAANGGOTA WTO MULAI 2020; • DAMPAK: • HILANGNYA HAMBATAN TARIF/ NON-TARIF  MENUNTUT KESIAPAN INDUSTRI DAN PERTANIAN; • TERBUKANYA AKSES PASAR DAN PERLAKUAN NON-DISKRIMINASI ALIRAN JASA DAN INVESTASI  MENUNTUT KESIAPAN SEKTOR JASA DAN INVESTASI; • MOBILITAS TENAGA KERJA YANG LEBIH BEBAS  MENUNTUT TENAGA KERJA NASIONAL.
  20. 20. VS ISUTERKINI • PEMBENTUKAN ASEAN ECCONOMIC COMMUNITY (AEC)  31 DESEMBER 2015 PKL 24.00 BERLAKU PASAR BERSAMAASEAN; • LIBERALISASI PERDAGANGAN PENUH DIANTARAANGGOTA WTO MULAI 2020; • DAMPAK: • HILANGNYA HAMBATAN TARIF/ NON-TARIF  MENUNTUT KESIAPAN INDUSTRI DAN PERTANIAN; • TERBUKANYA AKSES PASAR DAN PERLAKUAN NON-DISKRIMINASI ALIRAN JASA DAN INVESTASI  MENUNTUT KESIAPAN SEKTOR JASA DAN INVESTASI; • MOBILITAS TENAGA KERJA YANG LEBIH BEBAS  MENUNTUT TENAGA KERJA NASIONAL.
  21. 21. KONSTRUKSI VS ISUTERKINI RESPON INDONESIA: PEMBENTUKAN MP3EI (MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA) DENGAN PENDEKATAN KORIDOR EKONOMI DENGAN MENGIDENTIFIKASI POTENSI KEKUATAN EKONOMI DAN KOMODITI ANDALAN NASIONAL PENDEKATAN INI DIDASARI OLEH BENTUK WILAYAH INDONESIA YANG MERUPAKAN NEGARA KEPULAUAN. DIMANA FOKUSNYA KEPADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/KONSTRUKSI UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI, KARENA MENURUT IDB (ISLAMIC DEVELOPMENT BANK) 2010, KENAIKAN 1% INVESTASI INFRASTRUKTUR DI INDONESIA AKAN MEMBERIKAN KONSTRIBUSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SEBESAR 0,3%.
  22. 22. KONSTRUKSI VS ISUTERKINI SEKTOR KONSTRUKSI MENGHASILKAN INFRASTRUKTUR YANG MEMILIKI PENGARUH DUAARAH: • TERHADAP SEKTOR EKONOMI YANG MENDUKUNGNYA • TERHADAP SEKTOR EKONOMI YANG MEMANFAATKAN/MEMBUTUHKANNYA SEHINGGA TANPA INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI, MAKA AKAN TERJADI UNBALANCE SUPPLY-DEMMAND. TANTANGAN: INFRASTRUKTUR/KONSTRUKSI MEMILIKI KEBUTUHAN YANG TIDAK MURAH KARENA BERKAITAN DENGAN MATERIAL/BARANG YANG SEBEGIAN BESAR MERUPAKAN BARANG YANG TIDAK DAPAT DIPERBAHARUI. DIBUTUHKAN: SISTEM LOGISTIK YANG EFISIEN, UNTUK MENEKAN HIGH ECONOMY COST DITAMBAH LAGI DENGAN GEOGRAFI WILAYAH KEPULAUAN
  23. 23. TANTANGAN BAGI PROVINSI MALUKU PEMETAAN INFRASTRUKTUR PROVINSI MALUKU Tema Pembangunan: Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi dan Pertambangan Nasional. Maluku disebut juga sebagai pusat industri perikanan dan sebagai Lumbung Ikan Nasional PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN PENDEKATAN MP3EI
  24. 24. TANTANGAN BAGI PROVINSI MALUKU RENCANA MP3EI PROVINSI MALUKUTAHUN 2014-2015
  25. 25. TANTANGAN BAGI PROVINSI MALUKU PEMETAAN INFRASTRUKTUR PROVINSI MALUKU
  26. 26. PANJANG DAN KEMANTAPAN JALAN DI PROVINSI MALUKUTAHUN 2013 TANTANGAN BAGI PROVINSI MALUKU PEMETAAN INFRASTRUKTUR PROVINSI MALUKU
  27. 27. TANTANGAN BAGI PROVINSI MALUKU RENCANA STRATEGIS MENURUT KAWASAN INVESTASI PROVINSI MALUKU 2014-2015 KAWASAN PERHATIAN INVESTASI = KPI cici
  28. 28. TANTANGAN BAGI PROVINSI MALUKU SKENARIO KOMPONEN BIAYA KONSTRUKSI (PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR) KAWASAN PERHATIAN INVESTASI = KPI cici
  29. 29. TANTANGAN BAGI PROVINSI MALUKU NO BIDANG PU TIPIKAL PEKERJAAN 1. Sumber Daya Air 1. Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Irigasi, Drainase dan Sungai 2. Rehabilitasi Prasarana Pengendali Banjir 3. Rehabilitasi/Peningkatan Daerah Rawa, Tambak dan Pantai 4. Rehabilitasi/Peningkatan Situ, Embung, Waduk, Dam, Tampungan Air Baku, Konservasi DAS, Perkuatan Tebing, Bendung dan Check Dam 5. Operasi dan Pemeliharaan, Flood way, Situ, Bendungan/Waduk, Bendung, Daerah Irigasi/ Rawa dan Sungai 6. Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah dan Jaringan Irigasi Pompa 7. Pembangunan/Perkuatan Tebing dan Tanggul Sungai 8. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir 9. Pembangunan Kanal 10.Pembangunan Prasarana Air Baku 11.Pembangunan Check Dam dan Sabo Dam 12.Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi, Drainase Rawa dan Tambak 13.Pembangunan Embung, Danau, Reservoar, Situ dan Kolam 14.Pembangunan Bendungan, Dam Pengendali Sedimen dan Prasarananya 15.Pembangunan Bendung dan Prasarananya 16.Pembangunan Pengaman Pantai dan Prasarananya 17.Normalisasi Kali, Sungai dan Drainase 18.Pembangunan Sistem Pengelolaan Sumber Air dan Air Tanah serta Prasarananya
  30. 30. TANTANGAN BAGI PROVINSI MALUKU NO BIDANG PU TIPIKAL PEKERJAAN 2. Bina Marga 1. Pemel.Berkala Jalan 2. Pemel. Berkala Jembatan 3. Penggantian Jembatan 4. Peningk Jalan Flexible Pav 5. Pemb. Jalan Flexible Pavem 6. Pemb/Peningk Jln Rigid Pav 7. Pembangunan Underpass 8. Pemb. Jembatan 9. Pemb. Flyover 3. Cipta Karya 1. Pro. Penataan Bangunan dan Lingkungan 2. Pro. Rehab/ Renov/ Pemb Gedung untuk Resident dan Non Resident 3. Pro. Pemb Prasarana dan Sarana Kawasan Permukiman 4. Pro. Pemb Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) 5. Pro Pemb Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) 7. Proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 8. Proyek Peningkatan/Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block) 9. Proyek Peningkatan/Pembangunan Jalan Lingkungan ( Jalan Beton ) 10. Proyek Peningkatan/Pembangunan Jalan Lingkungan ( Aspal ) 11. Proyek Pembangunan Jaringan Drainase/Normalisasi Alur
  31. 31. PERBANDINGAN KONSTRUKSI KORIDORTIMUR PERTUMBUHAN 2011-2012 PERTUMBUHANTENAGA KERJA,BALAS JASA/UPAH PEKERJA,NILAI KONSTRUKSIYG DISELESAIKAN, PROPORSI BAHAN BANGUNAN- INPUT/PENGELUARANTAHUN 2011-2012
  32. 32. PERBANDINGAN KONSTRUKSI KORIDORTIMUR IKKTAHUN2012
  33. 33. SUMMARY SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK WILAYAH, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PROVINSI MALUKU; 1. SEBAIKNYA DIMULAI DARI PEMBANGUNAN PELABUHAN, KARENA SEBAGIAN BESARWILAYAH MALUKU MERUPAKANWILAYAH KEPULAUAN 2. DIBUTUHKAN PEMETAAN WILAYAH DENGAN MEMASUKAN UNSUR/FAKTOR CUACA/MUSIM KARENA AKSES TERHADAP WILAYAH/PULAU DI MALUKU SANGAT MEMPENGARUHI KONDISI LOGISTIK BAHANYANG DIBUTUHKAN UNTUK INFRASTRUKTUR 3. DIBUTUHKAN SUATU SISTEM/PEMETAAN RANTAI PASOK BAHAN-BAHAN MATERIAL/ALAT BERAT DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI/INFRASTRUKTUR UNTUK MEMBUAT SUATU SISTEM PASOKAN YANG EFISIEN SEHINGGA DAPAT MENEKAN BIAYA EKONOMI TINGGI KARENA KELANGKAAN BAHAN YANG MENYEBABKAN KENAIKAN HARGA  KUALITAS DAN EFISIENSI PEKERJAAN INSFRASTRUKTUR
  34. 34. THANK YOULET’S START QUESTION AND ANSWER BOLEH MENGUTIP DENGAN MENYEBUTKAN SUMBERNYA

×