1) Dokumen tersebut membahas tentang pengertian negara, kewarganegaraan, dan bela negara. Negara didefinisikan sebagai organisasi kekuasaan, organisasi politik, dan integrasi antara pemerintah dan rakyat. Kewarganegaraan berarti memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Bela negara adalah tanggung jawab setiap warga negara untuk mempertahankan negara, baik secara fisik maupun non-fisik

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Negara sebagai suatu identitas adalah abstrak. Yang tampak adalah unsur-
unsur negara yang berupa rakyat, wilayah, dan pemerintah. Rakyat merupakan salah
satu unsur wilayah dan unsur pemerintah (Dwiyatmi, 2012). Mereka yang tinggal di
wilayah negara menjadi penduduk negara yang bersangkutan.
Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Setiap warga negara
mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilakukan terhadap
negaranya. Sebaliknya negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap warganya.
Segala sesuatu tentang hak dan kewajiban tersebut sudah diatur oleh negara. Dan demi
terwujudnya kesejahteraan setiap warga negara kita harus dapat menyeimbangkan
antara hak dan kewajiban (Dwiyatmi, 2012).
Pemahaman yang baik mengenai hubungan antara warga negara dengan negara
sangat penting untuk mengembangkan hubungan yang harmonis, konstruktif, produktif,
dan demokratis sehingga pola hubungan yang baik antara warga negara dengan negara
dapat mendukung kelangsungan hidup bernegara.
Perkembangan lingkungan baik global, regional, maupun nasional yang terjadi
akhir-akhir ini sangat erat kaitanya dengan upaya bela negara yang menjadi hak dan
kewajiban setiap warga negara Indonesia. Kondisi perkembangan lingkungan sangat
menarik sebagai bahan kajian, terutama apabila dikaitkan dengan sebuah negara,
warga negara maupun upaya bela negara karena pada dasarnya hal ini merupakan
peluang dan sekaligus tantangan bagi ketahanan nasional bangsa Indonesia.
Kesadaran bela negara sejatinya perlu ditumbuhkan dikalangan masyarakat
dalam suatu negara. Hal ini dikarenakan untuk menumbuhkan jiwa memiliki
(nasionalisme) kepada bangsa dan negara serta siap sedia dalam memperjuangkan
dan membela bangsa dari segala ancaman dan kerusakan baik dari dalam dan luar.
Terutama adalah generasi muda yang memiliki kelebihan yang luar biasa dalam diri
mereka.
1.2. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengertian Negara kewarganegaraan dan bela negara ?
2. Bagaimana upaya warga Negara untuk melakukan bela Negara ?

2. 1
1.2. Tujuan
1. Memahami pengertian Negara kewarganegaraan dan bela Negara
2. Bagaimana upaya warga Negara untuk melakukan bela negara

3. 1
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Negara Kewarganegaraan
2.1.1 Pengertian Negara
Negara adalah sebuah sistem fungsi dan segenap lembaga Negara dan
rakyatnya yang tersusun menurut tata hukum yang berada dalam suatu
wilayah. Menurut Atmaja (2012), pengertian Negara dapat dibagi menjadi
beberapa pengertian, antara lain :
• Negara sebagai organisasi kekuasaan
Negara adalah alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk
mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut.
Pengertian ini dikemukakan oleh Logemann dan Harold J. Laski.
Logemann menyatakan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang
bertujuan mengatur masyarakatnya dengan kekuasaannya itu. Negara
sebagai organisasi kekuasaan pada hakekatnya merupakan suatu tata
kerja sama untuk membuat suatu kelompok manusia berbuat atau
bersikap sesuai dengan kehendak negara itu.
• Negara sebagai organisasi politik
Negara adalah asosiasi yang berfungsi memelihara ketertiban dalam
masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu
pemerintah yang diberi kekuasaan memaksa. Dari sudut organisasi
politik, negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik atau
merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Sebagai organisasi
politik negara Bidang Tata Negara berfungsi sebagai alat dari
masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antar
manusia dan sekaligus menertibkan serta mengendalikan gejala–gejala
kekuasaan yang muncul dalam masyarakat. Pandangan tersebut nampak
dalam pendapat Roger H. Soltou dan Robert M Mac Iver. Dalam
bukunya “The Modern State”, Robert M Mac Iver menyatakan : “Negara
ialah persekutuan manusia (asosiasi) yang menyelenggarakan penertiban
suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang

4. 1
diselenggarakan oleh pemerintah yang dilengkapi kekuasaan memaksa.
Menurut RM Mac Iver, walaupun negara merupakan persekutuan
manusia, akan tetapi mempunyai ciri khas yang dapat digunakan untuk
membedakan antara negara dengan persekutuan manusia yang lainnya.
Ciri khas tersebut adalah : kedualatan dan keanggotaan negara bersifat
mengikat dan memaksa.
• Negara sebagai organisasi kesusilaan
Negara merupakan penjelmaan dari keseluruhan individu. Menurut
Friedrich Hegel : Negara adalah suatu organisasi kesusilaan yang timbul
sebagai sintesa antara kemerdekaan universal dengan kemerdekaan
individu. Negara adalah organisme dimana setiap individu menjelmakan
dirinya, karena merupakan penjelmaan seluruh individu maka negara
memiliki kekuasaan tertinggi sehingga tidak ada kekuasaan lain yang
lebih tinggi dari negara. Berdasarkan pemikirannya, Hegel tidak
menyetujui adanya : Pemisahan kekuasaan karena pemisahan kekuasaan
akan menyebabkan lenyapnya negara. Pemilihan umum karena negara
bukan merupakan penjelmaan kehendak mayoritas rakyat secara
perseorangan melainkan kehendak kesusilaan. Dengan memperhatikan
pendapat Hegel tersebut, maka ditinjau dari organisasi kesusilaan, negara
dipandang sebagai organisasi yang berhak mengatur tata tertib dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sementara manusia sebagai
penghuninya tidak dapat berbuat semaunya sendiri.
• Negara sebagai integrasi antara pemerintah dan rakyat
Negara sebagai kesatuan bangsa, individu dianggap sebagai bagian
integral negara yang memiliki kedudukan dan fungsi untuk menjalankan
negara. Menurut Prof. Soepomo, ada 3 teori tentang pengertian negara:
 Teori Perseorangan (Individualistik)
Negara adalah merupakan sauatu masyarakat hukum yang
disusun berdasarkan perjanjian antar individu yang menjadi
anggota masyarakat. Kegiatan negara diarahkan untuk
mewujudkan kepentingan dan kebebasan pribadi. Penganjur teori

5. 1
ini antara lain : Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques
Rousseau, Herbert Spencer, Harold J Laski.
 Teori Golongan (Kelas)
Negara adalah merupakan alat dari suatu golongan (kelas)
yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk
menindas golongan lain yang kedudukan ekonominya lebih
lemah. Teori golongan diajarkan oleh : Karl Marx, Frederich
Engels, Lenin.
 Teori Intergralistik (Persatuan)
Negara adalah susunan masyarakat yang integral, yang erat antara
semua golongan, semua bagian dari seluruh anggota masyarakat
merupakan persatuan masyarakat yang organis. Negara
integralistik merupakan negara yang hendak mengatasi paham
perseorangan dan paham golongan dan negara mengutamakan
kepentingan umum sebagai satu kesatuan. Teori persatuan
diajarkan oleh : Bendictus de Spinosa, F. Hegel, Adam Muller.
2.1.2 Pengertian Kewarganegaraan
Kewarganegaraan menunjuk pada seperangkat karakteristik seorang
warga. Krakteristik atau atribut kewarganegaraan itu mencakup :
• Perasaan akan identitas
• Pemilikkan hak-hak tertentu
• Pemenuhan kewajiban-kewajiban yang sesuai
• Tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam masalah publik
• Penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar
Memiliki kewarganegaraan berarti seseorang itu memiliki identitas
atau status dalam lingkup nasional. Memiliki kewargnegaraan berarti
didapatkannya sejumlah hak dan kewajiban yang berlaku timbal balik
dengan negara. Ia berhak dan berkewajiban atas negara, sebaliknya negara
memilki hak dan kewajiban atas orang tersebut. Terkait dengan hak dan
kewajiban ini sahabat, maka seseorang menjadikan ia turut terlibat atau
berpartisipasi dalam kehidupan negaranya. Kewarganegaraan seseorang
juga menjadikan orang tersebut berpartisipasi dengan warga negara lainnya

6. 1
sehingga tumbuh penerimaan atas nilai-nilai sosial bersama yang ada di
negara tersebut.
Pendapat lain menyatakan kewarganegaraan adalah bentuk identias
yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak
dan kewajiban sosial dalam komunitas politik(negara). Dalam kamus maya
Wikipedia juga diutarakan bahwa Kewarganegaraan merupakan
keanggotaan dalam komunitas politik (yang dalam sejarah
perkembangannya diawali pada negara kota, namun sekarang ini telah
berkembang pada keanggotaan suatu negara) yang membawa implikasi
pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam politik.
Menurut Huda (2010) Pengertian Kewarganegaraan dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu :
1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosilogis
Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya
ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atau
kewarganegaraan sebagai status legal. Dengan adanya ikatan hukum
itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, bahwa orang
tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan.
Tanda dari adanya ikatan hukum seperti akte kelahiran, surat
pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan lain-lain.
Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai
dengan adanya ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti ikatan
perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, dan lain-lain. Dengan kata
lain ikatan ini lahir dari penghayatan orang yang bersangkutan.
2. Kewarganegaran dalam arti formal dan material
Kewarganegaraan dalam arti formal menunjuk pada tempat
kewarganegaraan dalam sistematika hukum. Masalah
kewarganegaraan atau ha ikhwat mengenai warga negara berada
pada hukum publik. Hal ini karena kaidah-kaidah mengenai negara
dan warga negara semata-mata bersifat publik.
Kewarganegaraan dalam arti material menujuk pada akibat
dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban serta
partisipasi warga negara. Kedudukan seseorang sebagai warga

7. 1
negara akan berbeda dengan kedudukan seseorag sebagai orang
asing.
Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut
memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang
bersangutan Orang yang sudah memiiki kewarganegaraan tidak jatuh
pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Negara lain tidak berhak
memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga
negaranya.
2.2 Bela Negara
2.2.1 Pengertian Bela Negara
Bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai
oleh kecintaan kepada negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan
pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Pembelaan negara bukan semata-mata tugas TNI, tetapi segenap warga negara
sesuai kemampuan dan profesinya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan
bernegara.
Sedangkan menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 1
menjelaskan bahwa bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh
perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang,
suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan
mempertahankan eksistensi negara tersebut. Bela Negara adalah sikap dan perilaku
warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalin
kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya (Dwiyatmi, 2012).
Landasan konsep bela negara adalah adanya wajib militer. Subyek dari konsep
ini adalah tentara atau perangkat pertahanan negara lainnya, baik sebagai pekerjaan
yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar (wajib militer). Tiap-
tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan
Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela
negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban
membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus,
hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai
bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata.

8. 1
Bela negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer atau militerisme, seolah-
olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada
tentara nasional indonesia. Padahal berdasarkan pasal 30 UUD 1945, bela negara
merupakan hak dan kewajiban setiap warga Negara republik indonesia. Bela negara
adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republic Indonesia
terhadap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri.
Konsep bela negara dapat diartikan secara fisik dan non-fisik, secara fisik dapat
didefinisikan dengan mengangkat senjata menghadapi serangan atau agresi musuh,
secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan
Negara dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme, yakni kesadaran berbangsa
dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif
dalam memajukan bangsa dan negara.
Menurut Wikipedia (2014), ada lima dasar bela negara yaitu :
1. Cinta tanah air
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara
3. Yakin akan pancasila sebagai ideologi negara
4. Rela berkorban untuk bangsa dan Negara
5. Memiliki kemampuan awal bela negara
2.2.2 Landasan Hukum Bela Negara
a. Landasan Idiil ; Pancasila
b. Landasan Konstitusional ; UUD 1945 (Amandemen) :
• Pasal 27 ayat 1
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
Negara
• Pasal 30 (1 &2) ;
• Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan Negara
• Usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui Sishankamrata
(TNI sebagai komponen Utama dan Rakyat sebagai komponen
Pendukung).
c. Landasan Operasional ;
 Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan
Nusantara dan Keamanan Nasional.
 Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok
Perlawanan Rakyat.

9. 1
 Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok
Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1988.
 Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan
POLRI.
 Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan
POLRI.
 Amandemen UUD '45 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3.
 Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
2.3 Upaya Warga Negara Untuk Bela Negara
Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 tersebut dapat di
simpulkan bahwa usaha pembelaan dan pertahanan Negara merupakan hak dan kewajiban
setiap Negara Indonesia. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap warga Negara
berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan Negara
melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan
yang berlaku.
Menurut Dhyah (2013) Konsep Bela Negara dapat diuraikan secara fisik maupun nonfisik:
• Secara Fisik yaitu dengan cara “memanggul bedil” menghadapi serangan atau agresi
musuh. Bela Negara secra fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar.
Menurut Undang-undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara , keikutsertaan
warga Negara dalam bela Negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota
Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan Dasar Kemiliteran. Sekarang ini pelatihan
dasar kemiliteran di selenggarakan melalui Program Rakyat Terlatih ( Ratih ) ,
meskipun konsep Rakyat Terlatih ( Ratih ) adalah amanat dari Undang-Undang No.20
Tahun 1982 tentang pokok-pokok Pertahanan dan Keamanan Negara.
Rakyat Terlatih ( Ratih ) terdiri dari berbagai unsure , seperti Resimen
Mahasiswa ( Menwa ) , Perlawanan Rakyat ( Wanra ) , Pertahanan Sipil ( Hansip ) ,
Mitra Bibinsa , dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda ( OKP ) yang telah mengikuti
Pendidikan Dasar Militer dan lainnya. Rakyat Terlatih mempunyai empat fungsi yaitu
Ketertiban Umum , Perlindungan Masyarakat , Keamanan Rakyat , Perlawanan
Rakyat . Tiga Fungsi yang di sebut pertama umumnya dilakukan pada masa damai atau
pada saar terjadinya bencana alam atau darurat sipil , di mana unsur-unsur Rakyat
Terlatih membantu pemerintah daerah dalam menangani Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat , sementara fungsi Perlawanan Rakyat dilakukan dalam keadaan darurat

10. 1
perang di mana Rakyat Terlatih merupakan unsure bantuan tempur bagi pasukan
regular TNI dan terlibat langsung di medan perang.
Bila keadaan ekonomi dan keuangan Negara memungkinkan , dapat pula di
pertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan Wajib Militer bagi warga Negara yang
memenuhi syarat seperti yang dilakukan di banyak Negara maju di Barat . Mereka yang
telah mengikuti pendidikan dasar militer akan dijadikan Cadangan Tentara Nasional
Indonesia selama waktu tertentu , dengan masa dinas misalnya sebulan dalam setahun
untuk mengikuti latihan atau kursus penyegaran . Dalam keadaan darurat perang ,
mereka dapat dimobilisasi dalam waktu singkat untuk tugas-tugas tempur maupun
tugas-tugas territorial . Rekutmen dilakukan secara selektif , teratur , dan
berkesinambungan. Penepatan tugas dapat di sesuaikan dengan latar belakang
pendidikan atau profesi mereka dalam kehidupan sipil , misalnya dokter ditempatkan
di Rumah Sakit Tentara , pengacara di Dinas Hukum , akuntan di Bagia Keungan ,
penerbang di Skuadron Angkutan , dan sebagainya.
• Secara Nonfisik didefinisikan sebagai “segala upaya untuk mempertahankan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan
bernegara , menanamkan kecintaan terhadap tanah air serta berperan aktif dalam
memajukan bangsa dan negara”.
Menurut Undang-undang No 3 Tahun 2002 keikutsertaan warga Negara dalam bela
Negara secara nonfisik dapat di selenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan
dan pengabdian sesuai dengan profesi . Berdasarkan hal itu , keterlibatan warga Negara
dalam bela Negara secara nonfisik dapat dilakukan dengan berbgaai bentuk , sepanjang
masa dan dalam segala situasi , misalnya dengan cara :
 Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati arti
demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan
kehendak
 Menanamkan kecintaan terhadap tanah air , melalui pengabdian yang tulus
kepada masyarakat
 Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan Negara dengan berkarya nyata
( bukan retorika )
 Ikut berpartisipasi untuk mempengaruhi setiap proses pembuatan dan
pelaksanaan kebijaksanaan publik oleh para pejabat atau lembaga–lembaga
negara.
 Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.
 Berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

11. 1
 Memberikan bantuan sosial, memberikan rehabilitasi sosial, mela- kukan
pembinaan kepada fakir miskin.
 Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar.
 Mengembangkan IPTEK yang dilandasi iman dan takwa.
 Menciptakan kerukunan umat beragama.
 Ikut serta memajukan pendidikan nasional.
 Merubah budaya negatif yang dapat menghambat kemajuan bangsa.
 Memelihara nilai–nilai positif (hidup rukun, gotong royong, dll).
Wujud dari upaya bela negara adalah kesiapan dan kerelaan warganegara untuk
berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara dan yuridiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan
UUD 1945.
2.4 Peran Mahasiswa Dalam Upaya Bela Negara
Mahasiswa adalah sosok intelektual yang menduduki posisi dan peran khusus dalam
kehidupan sosial kemasyarakatan. Posisi dan peran khusus itu selain dimungkinkan oleh
kepemilikan pengetahuan yang luas juga oleh kepemilikan nilai-nilai dasar yang menjadi
landasan jati diri intelektualnya. Pengetahuan dan nilai-nilai dasar itu hendaknya menyatu
dalam setiap teladan hidup dan perjuangan mahasiswa (Agustina, 2014). Menurut Andhita
(2014) Sikap mahasiswa untuk melakukan upaya bela Negara antara lain :
• Menumbuhkan semangat dan sikap hidup lebih baik dan lebih maju. Sikap tersebut
dapat diwujudkan dengan cara giat belajar dan giat bekerja, optimis terhadap masa
depan, tidak boros dan tidak bergaya hidup mewah, serta menumbuhkan semangat
gemar menabung. mahasiswa harus giat belajar demi meraih masa depan yang
gemilang serta dapat membantu kelangsungan pembangunan Negara .Ilmu yang
melimpah dari para pelajar apabila di amalkan kepada bangsa ini maka akan
membawa perubahan yang besar.
• Memiliki semangat dan sikap ingin berperan serta dalam usaha-usaha pembangunan.
Sikap tersebut dapat diwujudkan dengan cara taat membayar pajak, taat hukum, ikut
serta dalam menjaga keamanan, serta menjaga kehormatan dan martabat bangsa di
hadapan dunia internasional.
• Menumbuhkembangkan semangat dan sikap rela berkorban dalam masa
pembangunan. Sikap tersebut dapat diwujudkan dengan cara sehat jasmani dan
rohani, tahan derita dan tahan uji, selalu tegar menghadapi masalah, cekatan dalam

12. 1
bertindak, berpendirian teguh, siap menanggung risiko, bertanggung jawab, serta
berani membela kebenaran dan keadilan.
• Memiliki semangat dan sikap untuk mengembangkan inovasi (pembaruan) dalam
berbagai hal. Sikap tersebut dapat diwujudkan dengan cara terbuka terhadap
perubahan, menerima dengan selektif budaya asing, menolak tegas kebudayaan
asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, mengubah pola hidup
dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan sendi-sendi kehidupan yang baik, serta
selalu bangga sebagai bangsa dan warga negara Indonesia.
• Melestarikan kebudayaan Indonesia baik di dalam negri maupun diluar negri.
Budaya merupakan harta suatu bangsa dan alangkah bagusnya apabila harta tak
ternilai tersebut dilestarikan.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Kewarganegaraan merupakan keanggotaan dalam komunitas politik
(yang dalam sejarah perkembangannya diawali pada negara kota, namun
sekarang ini telah berkembang pada keanggotaan suatu negara) yang
membawa implikasi pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam
politik.
Sedangkan, bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku warga negara
yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan republik indonesia yang
berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa
dan negara. Pembelaan negara bukan semata-mata tugas TNI, tetapi segenap warga
negara sesuai kemampuan dan profesinya dalam kehidupan bermasyarakat
berbangsa dan bernegara.
Usaha pembelaan dan pertahanan Negara merupakan hak dan kewajiban
setiap Negara Indonesia. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap warga
Negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang
pembelaan Negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945
dan perundang-undangan yang berlaku.
3.2 Saran
Pembahasan materi kewarganegaraan hendaknya dikaitkan dengan langkah
konkrit warga Negara dalam upaya membela negaranya. Terutama pada

13. 1
peran warga Negara dalam pembangunan bangsa, agar terwujud cita-cita
bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat.
DAFTAR PUSTAKA
Dwiyatmi, Sri Harini, (2012), Pendidikan Kewarganegaraan, Pustaka Pelajar:
Yogyakarta.
Atmaja, Dewa Gede. 2012. Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara dan Kajian
Kenegaraan. Setara Press: Malang.
Huda, Ni’matul. 2010. Ilmu Negara. Rajawali Pers: Jakarta.
Agustina, Emi. 2014. Peran Mahasiswa Dalam Bela Negara. http://emi-
agustina17.blogspot.com/2014/07/makalah-peran-mahasiswa-dalam-bela.html
diakses tanggal 3 Maret 2015
Andhita, Vinkha. 2014. Peran Mahasiswa Dalam Upaya Bela Negara. http://biologi-
tingkatsatu.blogspot.com/2014/01/peran-mahasiswa-dalam-upaya-bela-
negara.html diakses tanggal 3 Maret 2015
Dhyah. 2014. Peran Serta Masyarakat dalam Bela Negara.
https://ghustieubudiyyah.wordpress.com/2013/07/09/peran-serta-masyarakat-
dalam-bela-negara/ diakses tanggal 3 Maret 2015
Wikipedia. 2014. Bela Negara. http://id.wikipedia.org/wiki/Bela_negara diakses
tanggal 3 Maret 2015

14. 1