Perbandingan sistem pemerintahan dan lembaga-lembaganya antara Perancis dan Indonesia. Perancis menganut sistem semi presidensial sedangkan Indonesia presidensial. Kedua negara memiliki eksekutif, legislatif, yudikatif tetapi berbeda struktur kelembagaannya. Tingkat korupsi Indonesia lebih tinggi dari Perancis yang ditangani lembaga anti rasuah masing-masing.

1. Perbandingan
Negara
Perancis
dengan
Indonesia

2. Perbandingan Negara Perancis
dengan Negara Indonesia

3. Profil Negara Perancis
Prancis merupakan negara yang terletak di Eropa. Dahulu
kala Prancis menganut sistem politik yang berbentuk
negara monarki absolut. Awalnya tidak terjadi masalah
tapi di akhir masa sistem politik monarki ini tepatnya pada
zaman Raja Louis XIV rakyat sudah tidak betah dengan
keadaan yang dimana sanga raja bertindak semena mena.
Pada tahun 1789 rakyat terutama para buruh berusaha
menggulingkan pemerintahan Raja Louis XIV dengan
menghancurkan Penjara Bastile yang menjadi lambang
monarki Prancis sejak itulah sistem politik Prancis yang
monarki telah berakhir.

4. Profil Negara Perancis
Nama Negara : Perancis / Republik Perancis
Ibu Kota : Paris
Bahasa Resmi : Perancis
Sistem Pemerintahan : Republik Semi-Presidensiil
Luas Wilayah : 640.679 km2
Jumlah penduduk : 67.012.000 jiwa (2015)

5. Karakter & Konstitusi
Negara Perancis
Sistem Politik Prancis yang pemerintahannya adalah
republik kelima (1958) posisi presiden sangatlah kuat
karena Presideng mengangkat Perdana Menteri dan
dapat membubarkan parlemen. Jadi dapat simpulkan
bahwa Perancis merupakan
Bentuk Negara: Kesatuan
Bentuk Pemerintahan: Republik sistem
Sistem Pemerintahan : semi presidensil
Bentuk Legislatif: Bikameral(2 kamar)
Kepala Negara:Presiden

6. Karakter & Konstitusi
Negara Perancis
Negara Perancis merupakan sebuah negara
Republik dan berbentuk negara kesatuan yang
menganut sistem pemerintahan Semi
Presidensial. Dalam sistem ini, Presiden
berkedudukan sebagai kepala negara serta
kepala pemerintahan dibantu oleh seorang
Perdana menteri. Sedangkan untuk
konstitusinya, Perancis menganut Konstitusi
tertulis.

7. Lembaga Pemerintahan
Negara Perancis
– Lembaga Eksekutif (Presiden dan Perdana Menteri)
– Lembaga Legislatif (Majelis Nasional / Assemblee
Nationale dan Senat)
– Lembaga Yudikatif (Pengadilan Administrasi dan
Pengadilan Yudisial/Kasasi) dalam pengadilan Kasasi dibagi
menjadi 2 yaitu Pengadilan Sipil dan Pengadilan
Kriminalitas Warga Perancis

8. Sistem Politik Negara
Perancis
Sistem politik Prancis menganut sistem dwi partai yang
saling bertentangan satu sama lain. Partai sayap kanan
yang dikenal dengan Partai Persatuan untuk Gerakan
Rakyat melawan partai sayap kiri yang dikenal dengan
Partai Sosialis Perancis. Dalam perjalanannya, partai dari
sayap kanan yakni Partai Persatuan untuk Gerakan Rakyat
mempunyai Peran dominant di Perancis.

9. Sistem Pemilu Negara
Perancis
• Pemilihan Umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk
memilih Presiden, Majelis Nasional (Assemblee Nationale),
dan tingkat wilayah-wilayah, namun untuk tingkat wilayah
pemilu dilaksanakan setiap 6 tahun sekali.
• Senat dipilih dengan cara electoral college jadi tidak secara
langsung.

10. Bank Sentral
• PERANCIS
Banque de France adalah bank sentral Perancis yang
terhubung dengan European Central Bank (ECB). Tanggung
jawab bank sentral ini adalah menerapkan kebijakan suku
bunga dari Sistem Bank Sentral Eropa (ESCB). Bank sentral
ini berkantor pusat di Paris. Diketuai oleh Christian Noyer

11. Bank Sentral
• INDONESIA
Bank Indonesia adalah bank sentral Indonesia. Didirikan
pada 1 Juli 1953. Dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan
Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai
pemimpin, dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior
sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau
sebanyak-banyaknya tujuh. Gubernur Bank Sentral saat ini
ialah Perry Warjiyo

12. Lembaga Keuangan
• PERANCIS
Agence Francaise de Development (AFD) merupakan lembaga
keuangan pemerintah Perancis yang memiliki Direktur
bernama Vincent Rouste.
• INDONESIA
– Lembaga Keuangan Bank, meliputi:
Bank Sentral (BI), Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat
– Lembaga Keuangan Bukan Bank, meliputi:
Perusahaan asuransi, perusahaan leasing, perusahaan dana
pensiun, reksadana, pegadaian, perusahaan modal ventura,
dan lain-lain.

13. Tingkat Terjadinya
Korupsi
INDEKS KORUPSI PERANCIS (HISTORIS)

14. INDEKS KORUPSI PERANCIS (PERKIRAAN)

15. PERINGKAT KORUPSI PERANCIS (HISTORIS)

16. PERINGKAT KORUPSI PERANCIS (PERKIRAAN)

17. INDEKS KORUPSI INDONESIA (HISTORIS)

18. INDEKS KORUPSI INDONESIA (PERKIRAAN)

19. PERINGKAT KORUPSI INDONESIA (HISTORIS)

20. PERINGKAT KORUPSI INDONESIA (PERKIRAAN)

21. Lembaga yang
Menangani Korupsi
• PERANCIS
Terdapat kategori institusi pemberantas korupsi
berdasarkan fungsi:
1. Fungsi Preventif
 Unit Intelejen Keuangan (Tracfin) yang berada di bawah
Departemen Keuangan
 Layanan Pusat Pencegahan Korupsi (SCPC)
 Bridge anti-penyuapan pusat (BCLC)

22. 2. Fungsi Kontrol
Melalui inspektorat jenderal tiap departemen yang
berbeda setiap departemennya, misalnya inspection
generale des finance (IGF) untuk ministry og finance, dan
inspection generale de I’administration (IGA) untuk
ministry of interior.

23. • INDONESIA
Lembaga Ad Hoc untuk memberantas korupsi di
Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
yang dibantu oleh Polri, Kejaksaan, Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP).

24. Utang Luar Negeri
PERANCIS (HISTORIS)

25. PERANCIS (PERKIRAAN)

26. INDONESIA (HISTORIS)

27. INDONESIA (PERKIRAAN)

28. Uraian Perancis Indonesia
Bentuk negara Kesatauan Kesatuan dengan prinsip otonomi
daerah yang luas
Bentuk pemerintahan Republik Republik
Sistem pemerintahan Semi Presidensiil Presidensiil
Eksekutif Lembaga eksekutif meliputi
Presiden dan Perdana Menteri
Lembaga eksekutif meliputi
presiden dan wakil presiden
beserta menteri-menteri yang
membantunya
Legislatif Lembaga legislatif meliputi Majelis
Nasional (Assemblee Nationale)
dan Senat
Lembaga legistalif meliputi Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), DPD,
MPR
Yudikatif Lembaga yudikatif terdiri dari 2
komponen
- Lembaga Pengadilan
Administrasi
- Lembaga Yuudisial/ Kasasi
(Court of Casation) dibagi
menjadi 2 yaitu Pengadilan
Sipil dan Pengadilan
Kriminalitas warga Perancis
Lembaga yudikatif terdiri
- Mahkamah Agung(MA)
- Mahkamah Konstitusi (MK)
- dan komisi Yudisal

29. Uraian Perancis Indonesia
Bank Sentral Banque de France Bank Indonesia
Lembaga Keuangan Agence Francaise de Development
(AFD)
• Lembaga Keuangan Bank
• Lembaga Non Keuangan Bank
Mekanisme Pemilihan Kepala
Pemerintahan
Pemilu
Tingkat Terjadinya Korupsi Peringkat ke-23 Peringkat ke-96
Lembaga yang Menangani Korupsi • Unit Intelejen Keuangan
(Tracfin) yang berada di
bawah Departemen
Keuangan
• Layanan Pusat Pencegahan
Korupsi (SCPC)
• Bridge anti-penyuapan pusat
(BCLC)
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), yang dibantu oleh:
• Polri, Kejaksaan;
• Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK);
• Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), serta;
• Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP).
Utang Luar Negeri 5157170 Eur-Juta 352247 USD-Juta