Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Semelhante a BAB 7 GEOPOLITIK INDONESIA edit.pptx
Semelhante a BAB 7 GEOPOLITIK INDONESIA edit.pptx (20)
Último
Último (20)
BAB 7 GEOPOLITIK INDONESIA edit.pptx
- 2. KELOMPOK 4 Farah Aziizah G0114043 Fidelia Indah G0114046 Gati Kusumaning A. G0114049 Hasan Abdillah G0114051 Heppy Ria Mareta G0114053 Istiqomah Nur Aziza G0114058 Julia Nurfitri A. G0114061 Kamelia Indah K. G0114062
- 3. Pokok bahasan Pengertian Geopolitik Indonesia Pengertian Wawasan Nusantara Faktor-faktor yang Mempengaruhi Unsur-unsur Dasar Wawasan Nusantara Implementasi Wawasan Nusantara
- 5. Geopolitik : kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Geopolitik bertumpu pada geografi sosial, situasi, kondisi, atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu negara. Kedudukan manusia di bumi mencakup tiga segi hubungan. Manusia melaksanakan tugas dalam bidang universal filosofis dan bidang sosial politis. Pengertian Geopolitik Indonesia
- 6. Universal filosofis bersifat transenden dan idealistik. Sosial politis bersifat imanen dan realistis Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kelebihan dan kelemahan. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nusantara. Kepentingan mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Pengertian Geopolitik Indonesia
- 8. Pengertian Wawasan Nusantara dapat diartikan secara Etimologis Wawasan nusantara berasal dari kata wawasan dan nusantara. Terminologis Menurut Prof. Wan Usman Menurut GBHN yang ditetapkan MPR pada tahun 1993 dan 1998 Menurut Kelompok Kerja Wawasan Nusantara Pengertian Wawasan Nusantara
- 9. Pengertian Wawasan Nusantara Secara umum : Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan sekitarnya berdasarkan ide nasionalnya yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, bermartabat serta menjiwai tata hidup dalam mencapai tujuan perjuangan nasional.
- 11. WILAYAH a. Asas Kepulauan (Archipelagic Principle) b. Kepulauan Indonesia c. Konsepsi tentang Wilayah Kelautan d. Karakteristik Wilayah Nusantara
- 12. Geopolitik dan Geostrategi Geopolitik Asal usul Geopolitik Pertama kali disebut sebagai Ilmu bumi politik (Political Geography) oleh Frederich Ratzel (1844- 1904) yang mempelajari fenomena geografi dari aspek politik Seiring berkembangnya waktu, Rudolf Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1964) merubahnya menjadi Geographical Politic atau Geopolitik, yang mempelajari fenomena politik dari aspek geografi GEOPOLITIK
- 13. Pandangan Ratzel dan Kjellen Frederich Ratzel Rudolf Kjellen Keduanya memandang pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme dan mengajukan paham ekspansionisme (pemekaran wilayah) GEOPOLITIK
- 14. Pandangan Haushofer Kelangsungan hidup bangsa didasarkan atas hukum alam Kekuasaan imperium daratan yang kompak dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan di lautan Beberapa negara besar akan menguasai Eropa, Afrika dan Asia barat, sementara Jepang akan menguasai Asia Timur Raya Geopolitik dirumuskan sebagai perbatasan dan landasan untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu bangsa GEOPOLITIK
- 15. Geopolitik Bangsa Indonesia Pandangan geopolitik Indonesia didasarkan pada nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur dalam Pembukaan UUD 1945 Pada hubungan Internasional, Indonesia berpijak pada paham Nasionalisme dan menolak pandangan Chauvisme GEOPOLITIK
- 16. Geostrategis Strategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik Maka, geostrategi merupakan perumusan strategi nasional dengan memerhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utamanya GEOSTRATEGIS
- 17. Pertimbangan geostrategis Indonesia adalah posisi silang, yang dirinci sebagai berikut: Geografi Demografi Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya Hankam GEOSTRATEGIS
- 18. 17 Agustus 1945 sampai 13 Desember 1957 Wilayah Indonesia : bekas Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam “Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie” tahun 1939 tentang batas wilayah laut teritorial Indonesia(3 mil dari garis pantai ketika surut dengan asas pulau - pulau secara terpisah) 13 Desember 1957 (Deklarasi Juanda) sampai 17 Februari 1969 13 Desember 1957 Deklarasi Juanda disahkan Ordonasi 1939 tidak berlaku Perkembangan Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya
- 19. Tujuan : Perwujudan bentuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Penentuan batas - batas wilayah Negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara -kepulauan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Internasional tahun 1951. Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan Negara Indoneia.
- 20. Pengukuhan : UU. No. 4/Prp/1960 pada 18 Februari 1960 tentang perairan Indonesia. Mengatur lalu lintas perairan : PP No. 8 tahun 1962 tentang lalu lintas damai di perairan pedalaman Indonesia yang meliputi : Semua pelayaran dari laut bebas ke suatu pelabuhan Indonesia. Semua pelayaran dari pelabuhan Indonesia ke laut bebas, dan Semua pelayaran dari dan ke laut bebas dengan perairan Indonesia
- 21. 17 Februari 1969 (Deklarasi Landas Kontinen) sampai sekarang Asas – asas pokok Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontinen Indonesia adalah milik ekslusif Indonesia. Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan sola garis batas landas kontinen dengan negara – negara tetangga melalui perundingan.
- 22. Jika tidak ada garis batas, landas kontinen adalah suatu garis yang ditarik di tengah – tengah antara pulau terluarIndonesia dengan wilayah terluar negara tetangga. Klaim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan diatas landas kontinen Indonesia maupun udara diatasnya. UU pendukung : UU No, 1/1973 tentang landas kontinen Indonesia
- 23. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Diumumkan : 21 Maret 1980 Alasan : Persediaan ikan semakin terbatas. Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia. ZEE memiliki kekuatan hukum Internasional. Pendukung : UU No. 5 tahun 1955 tentang ZEE
- 25. WADAH WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI WADAH MELIPUTI KOMPONEN WUJUD WILAYAH, TATA INTI ORGANISASI DAN TATA KELAKUAN ORGANISASI
- 26. WUJUD WILAYAH Wilayah nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan dalamnya. Secara vertikal ia merupakan suatu bentuk kerucut terbuka ke aatas dengan titik puncak kerucut berada di pusat bumi. Letak geografis negara berada di antara dua samudra, yaitu samudra pasifik dan samudra hindia, dan antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Perwujudan wilayah nusantara ini menyatu dalam kesatuan ppolitik, ekonomi, sosial-buaya dan pertahanan keamanan.
- 27. TATA INTI ORGANISASI Tata inti organisasi di indonesia didasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, sistem pemerintahan dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Indonesia adalah negara hukum.
- 28. Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang. Sistem pemerintahan menganut sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD 1945. DPR mempunyai kekuasaan yang kuat yang tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Anggota DPR merangkap sebagai anggota MPR.
- 29. TATA KELENGKAPAN ORGANISASI Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadarar politik dan kesadaran bernegara. Dapat mewujudkan demokrasi yang secara konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan secara ideal berdasarkan filsafat Pancasila, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 30. ISI WAWASAN NUSANTARA ISI WAWASAN NUSANTARA TERCERMIN DALAM PERSPEKTIF KEHIDUPAN MANUSIA INDONESIA DALAM EKSISTENSINYA MELIPUTI CITA-CITA BANGSA DAN ASAS MANUNGGAL YANG TERPADU
- 31. CITA-CITA BANGSA INDONESIA Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. Pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- 32. ASAS KETERPADUAN Satu kesatuan wilayah nusantara Satu kesatuan politik Satu kesatuan sosial-budaya Satu kesatuan ekonomi Satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu sistem terpadu Satu kesatuan kebijakan nasional
- 33. TATA LAKU WAWASAN NUSANTARA MENCAKUP DUA SEGI, BATINIAH DAN LAHIRIYAH
- 34. TATA LAKU BATINIAH Berlandasakan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin. Dalam hal ini Wawasan nusantara berlandaskan pada falsafah pancasila untuk membentuk sikap mental bangsa yang meliputi cipta, rasa dan karsa secara terpadu.
- 35. TATA LAKU LAHIRIYAH Merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan dan perbuatan. Dalam hal ini wawasan nusantara diwujudkan dalam satu sistem organisasi yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.
- 37. Wawasan Nusantara sebagai Pancaran Falsafah Pancasila Wawasan nusantara : Sebagai pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan, dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Konsep dasar bagi kebijakan dan strategi pembangunan nasional.
- 38. Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional 1. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik 2. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi 3. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya 4. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan
- 39. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik Kebulatan wilayah dan segala isinya merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Keanekaragaman (suku, budaya, bahasa daerah, dan agama) yang dianutnya tetap dalam kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mencapai satu cita-cita yang sama. Pancasila merupakan falsafah dan ideologi pemersatu bangsa Indonesia. Kehidupan politik di seluruh wilayah nusantara sistem hukum nasional. Seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum nasional. Menciptakan perdamaian dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri bebas aktif.
- 40. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi Kekayaan diwilayah nusantara (potensial maupun efektif) adalah modal dan milik bersama bangsa. Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi diseluruh daerah. Kehidupan perekonomian diselenggarakan sebagai usaha bersama.
- 41. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya Masyarakat Indonesia harus memiliki kehidupan serasi dengan tingkat kemajuan yang merata. Budaya Indonesia menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan Ancaman terhadap satu pulau atau daerah berarti ancaman pula bagi seluruh bangsa dan negara. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
- 42. Penerapan Wawasan Nusantara Konsepsi Nusantara di forum Internasional Menghasilkan SDA (sumber daya alam) Memberikan akomodasi Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi maupun transportasi Pemerataan pendidikan Pertahanan keamanan
- 43. Hubungan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional Konsepsi wawasan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik di bentuklah ketahanan nasional. Hubungan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, kduanya saling berhubungan untuk kehidupan bangsa dan bernegara.
- 44. TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN TEMAN- TEMAN SEMOGA BERMANFAAT YA ILMUNYA ^^