Dokumen tersebut merupakan rencana pembangunan kawasan pasar terpadu di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengintegrasikan pasar, terminal, dan stasiun kereta api secara terpadu guna menunjang perekonomian daerah. Kawasan pasar terpadu ini akan dibangun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan terkait penataan ruang dan pen

1. GRAND DESIGN
KAWASAN PASAR MINGGU TERPADU
KECAMATAN PASAR MINGGU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2013
1

2. ABSTRAKSI
Kedudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia,
menyebabkan ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta berfungsi sebagai ruang ibukota
negara, maka pengelolaannya secara bijaksana,
berdaya guna, dan berhasil guna sesuai kaidah
penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terjaga
keberlanjutannya untuk masa kini dan masa datang.
Kota merupakan sistem dari beragam sarana fisik dan
non fisik yang diadakan oleh dan untuk warga
masyarakat, serta untuk merangsang dan
memfasilitasi aktivitas, serta kreativitas warga, dalam
mewujudkan cita-cita politik, sosial, ekonomi,
kebudayaan dan lingkungan hidupnya.
2

3. LATAR BELAKANG
Sejalan dengan perkembangan pembangunan kota
Jakarta dan pertumbuhan jumlah penduduk khususnya
di Pasar Minggu yang semakin bertambah selain
mengakibatkan meningkatnya konsumsi masyarakat
terhadap barang dagangan kebutuhan rumah tangga,
juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pengelolaan
area pasar.
Berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka
mewujudkan Kawasan Pasar Minggu sebagai Pusat
Perdagangan untuk kegiatan tersier di Wilayah Kota
Administrasi Jakarta Selatan secara lebih berdaya guna
dan berhasil guna (Pasar yang terintegrasi dengan
Terminal dan Stasiun) serta untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, guna menunjang
sarana pengembangan perekonomian Daerah sebagai
salah satu sumber pendapatan Daerah. Maka
diperlukan Kawasan Pasar Minggu yang Terpadu.
3

4. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan
Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta
Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
4

5. DASAR HUKUM
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Perpasaran Swasta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002
Nomor 76
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 30)
12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 146 Tahun 2009 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2009 Nomor 144)
13. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 215 Tahun 2012 Tentang
Pengintegrasian Dan Optimalisasi Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 210)
14. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2013 Tentang
Sumur Resapan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor
64001)
5

6. PETA RENCANA KAWASAN
PASAR MINGGU TERPADU
1
5
6
2
3
1. Kawasan
Perdagangan Umum
2. Kawasan
Perdagangan Khusus
3. Rencana
Pembebasan Lahan
untuk
Pengembangan
Kawasan
Perdagangan
5. Kawasan Terminal
terintegrasi
6. Kawasan STA Kereta
Api terintegrasi
4
4. Kawasan
Pengelolaan
Sampah
6

7. PETA RENCANA KAWASAN
PASAR MINGGU TERPADU
7
8
9
10
8. Sama dengan
Point 7.
9. Markas
POLSEK Pasar
Minggu.
10. Hotel
Benggalawan
dan LP3i
11. Lahan Parkir
Kendaraan
Jema’at GKBI
11
7. Rencana
Pembebasan
Lahan untuk
Pengembangan
Kawasan
Perdagangan
7

8. NO KEGIATAN BENTUK KEGIATAN PELAKSANA OUTPUT
1, Need Assessment
 Orientasi Lapngan
 Study Literatur
Tim Kerja Gambaran Umum
2.
Penyusunan Darft
Usulan Pendahuluan
Work Shop Tim Kerja
Draf Usulan
Pendahuluan
3.
Penawaran terbatas
dengan Investor
Kajian untuk pembuatan
Konsep Dasar Proposal
Tim Kerja &
Pihak Investor
Draf Konsep
Proposal
3.
Pembuatan Project
Proposal
Design Layout dan Grafis
Tim Kerja &
Pihak Investor
Project
Proposal
4.
Uji Kelayakan Publik
terbatas
 Dengar Pendapat
dengan Akademika
 Dengar Pendapat
dengan Tokoh
masyarakat
Tim Kerja &
Pihak Investor
Revisi dan
Perbaikan serta
Legalisasi Project
Proposal
5.
Pengusulan Project
Proposal
Koordinasi Pihak-Pihak
Pengambil Kebijakan dan
Instansi Terkait
Tim Kerja &
Investor
Jawaban Project
Proposal
RENCANA KERJA
8

9. 9